No. Reg Rilis 045/RLS/XI/2018 Catatan Singkat Tentang Regulasi Taksi Online. Mahkamah Agung Membatalkan Regulasi Taksi Online PM 108 Tahun 2017.

No. Reg Rilis 045/RLS/XI/2018

Catatan Singkat Tentang Regulasi Taksi Online.
Mahkamah Agung Membatalkan Regulasi Taksi Online PM 108 Tahun 2017.

Mahkamah Agung melalui putusannya kembali mencabut aturan transportasi online. MA memerintahkan Menteri Perhubungan (Menhub) mencabut Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017. Sengketa perkara regulasi angkutan atau taksi online ini bermula saat Menhub mengeluarkan Permenhub Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek (PM 26/2017). Belakangan PM 26/2017 itu digugat digugat ke Mahamah Agubg (MA) dan hakim agung mencabutnya 14 poin dalam PM 26 tersebut pada 20 Juni 2017. Melalui putusannya MA Republik Indonesia telah menerbitkan putusan nomor: 37 P/HUM/2017 tentang Uji Materi terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Dalam pertimbangannya MA memutuskan bahwa 14 poin aturan dalam PM 26/2017 bertentangan dengan. UU No:22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Berdasarkan putusan MA nomor: 37 P/HUM/2017, pihak Kementrian Perhubungan kemudian membuat Permenhub baru pengganti PM 26/2017 yakni menjadi PM 108/2017. Dikeluarkannya PM tersebut kemudian melahirkan keberatan para pengemudi taksi online dan mengajukan gugatan Uji Materil ke MA RI oleh Daniel Lukas Rorong, Herry Wahyu Nugroho, dan Rahmatullah Riyadi. Alasan pengajuan Uji Materil para pemohon itu adalah keberatan digunakan atau di adukannya kembali 14 poin dari PM 26/2017 yang sudah dibatalkan oleh MA dimasukan kembali ke dalam PM 108/2017.

Berdasarkan permohonan Uji Materil para pemohon yang merupakan pengemudi taksi online itu, MA RI memutuskan dan menyatakan bahwa Pasal 6 ayat 1 huruf e, Pasal 27 ayat 1 huruf d, Pasal 27 ayat 1 huruf f, Pasal 27 ayat 2, Pasal 38 huruf a, Pasal 38 huruf b, Pasal 38 huruf c, Pasal 31 ayat 1, Pasal 39 ayat 2, Pasal 40, Pasal 48 ayat 10 huruf a angka 2, Pasal 48 ayat 10 huruf b angka 2, Pasal 48 ayat 11 huruf a angka 3, Pasal 48 ayat 11 huruf b angka 3, Pasal 51 ayat 9 huruf a angka 3, Pasal 51 ayat 10 huruf a angka 3, Pasal 56 ayat 3 huruf b angka 1 sub b, Pasal 57 ayat 11 huruf a angka 2, Pasal 65 huruf a, Pasal 65 huruf b, Pasal 65 huruf c, Pasal 72 ayat 5 huruf c, Peraturan Menteri Perhubungan Indonesia Republik Indonesia Nomor PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, merupakan pemuatan ulang materi norma yang telah dibatalkan oleh Putusan MA Nomor 37/P.HUM/2017 tanggal 20 juni 2017, dan karenanya tidak sah dan tidak berlaku umum,” demikian lansir panitera MA dalam website-nya, Rabu (12/9/2018).

Dalam putusannya juga MA menyatakan bahwa PM 108/2017 bertentangan dengan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 7 UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Karena tidak menumbuhkan dan mengembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan dan prinsip pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Selanjutnya MA memerintahkan Menteri Perhubungan mencabut aturan yang diatur di dalam PM 108/2017 di atas. Majelis hakim agung, yang diketuai Supandi dengan anggota Is Sudaryono dan Irfan Fachruddin juga merintahkan panitera MA mengirimkan petikan putusan ini kepada percetakan negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara.

Sejak awal diundangkannya PM 108/2017 sebagai pengganti PM 26/2017 sudah banyak kritik dan tanggapan. Banyak kritik dan mempertanyakan keberadaan 14 poin dari PM 26/2017 yang sudah dibatalkan oleh MA tetapi dimasukan kembali ke dalam PM 108/2017. Alasan dimasukannya kembali 14 poin tersebut karena UU No: 22 tahun 2009 belum dicabut. Jadi pihak Kemenhub merasa bahwa masih bisa digunakan kembali dalam PM 108/2017 sebagai pengganti PM 26/2017. Dalam berbagai kesempatan pertemuan publik terkait regulasi taksi online, saya selalu mengingatkan bahwa sebaiknya PM yang baru tidak lagi memuat 14 poin PM 26/2017 yang sudah dibatalkan oleh MA.

Saya juga sudah mengingat bahwa pemuatan kembali 14 poin itu ke dalam PM 108/2017 akan rentan digugat kembali atau diajukan upaya Uji Materi ke MA. Benar saja, setelah PM 108/2017 diundang langsung diajukan Uji Materi ke MA oleh beberapa pengemudi taksi online. Alasan saya lainnya menolak 14 poin dimasukan lagi adalah pihak MA tentu akan konsisten dengan putusannya sebelumnya. Konsistensi putusan itu disebabkan materi yang digunakan sama dan sudah pula di arahkan oleh MA sendiri. Jadi keputusan MA atas upaya ini tidak akan berbeda dan akan sama yakni kembali membatalkan materi 14 poin yang kembali dimasukan kembali ke dalam PM 108 2017. Untuk itu sebaiknya pemerintah dalam hal kembali harus membuat peraturan baru sebagai pengganti PM 108/2017 tetapi dengan poin aturan yang baru dan tidak memasukan lagi 14 poin aturan yang sudah dibatalkan oleh MA. Bersikap tegas dalam menyusun dan menetapkan peraturan yang dibuat untuk mengatur operasional taksi online yang melindungi penggunanya serta pengemudinya.

Pulau Bali, 13 September 2018
Azas Tigor Nainggolan, Analis Kebijakan Transportasi dari Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA).

Print Friendly, PDF & Email