No. Reg Rilis 047/RLS/IX/2018 APA KABAR PERDA KTR DI INDONESIA

No. Reg Rilis 047/RLS/IX/2018

APA KABAR PERDA KTR DI INDONESIA

Sesuiai dengan Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, pada pasal 115 UndangUdang tersebut meyebutkan bahwa, “Pemerintah daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya.” Hal inipun diperkuat dengan diterbitkannya Pertaturan Pemerintah nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan yang pada pasal 52 menyatakan, “Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya dengan Peraturan Daerah.”

Tidak cukup sampai disitu, sebelum Peraturan Pemerintah nomor 109/2012 terbit Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Kesehatan pada saat itu menerbitkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan nomor 188/Menkes/Pb/I/2011 nomor 7 Tahun 2011 tetang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, yang pada pasal 6 ayat (1) berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai KTR di Provinsi dan Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”

Dari ketiga landasan hukum di atas jelas terlihat bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah mengamanatkan kepada seluruh daerah baik itu Provinsi maupun Kabupaten dan Kota untuk membuat Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok. Namun berdasarkan data dari Divisi Informasi dan Dokumentasi Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) sampai dengan berita ini diturunkan baru 22 Provinsi dan 271 Kabupaten/Kota yang memiliki regulasi KTR, itupun tidak semua regulasi berbentuk Peraturan Daerah. Ada yang berupa Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, Peraturan Walikota bahkan ada yang berupa Surat Keputusan dan Surat Edaran.

Melihat data FAKTA di atas jelas sekali masih jauh bagi Indonesia untuk mencapai kondisi ideal untuk Kawasan Tanpa Rokok. Belum lagi bila kita lihat pengimplemtasian dan penegakkan hukum dari regulasi KTR tersebut apakah sudah sesuai atau belum dan apakah penegakkan hukumnya telah berjalan dengan baik. Makin jauh lagi Indonesia dari kondisi ideal. Jelas ini menjadi PR bagi pemerintah untuk terus mendesak tiap-tiap daerah untuk mebuat Perda KTR.

Jakarta, 20 September 2018
Normansyah
Ka. Div. Indocom FAKTA

Print Friendly, PDF & Email