No. Reg Rilis 054/RLS/IX/2018. Hindari Defisit Dana BPJS Kesehatan Kedepan, Pemerintah Harusnya Terapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di seluruh daerah Indonesia.

No. Reg Rilis 054/RLS/IX/2018

Hindari Defisit Dana BPJS Kesehatan Kedepan, Pemerintah Harusnya Terapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di seluruh daerah Indonesia.

Beberapa bulan belakangan ini pemberitaan mengenai defisit dana BPJS Kesehatan kembali ramai karena nilai yang cukup besar. Tahun 2017 lalu, selisihnya mencapai Rp10,19 triliun.

Pemerintah berusaha mengatasi defisit tersebut dengan memanfaatkan Pajak Rokok. Pajak rokok sendiri adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah daerah yang berwenang bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Tujuan utama penerapan pajak rokok adalah untuk melindungi masyarakat terhadap bahaya rokok.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tarif pajak rokok sebesar 10% dari cukai rokok. Pasal 94 ayat (1) butir c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ini mengatur bahwa 70% hasil penerimaan pajak rokok diserahkan kepada kabupaten/kota dan 30% diserahkan kepada provinsi untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum.

Tidak sampai disitu, Kementerian Kesehatan RI mengeluarkan Permenkes No. 53 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan menteri kesehatan No 40 Tahun 2016 tentang petunjuk teknis penggunaan pajak rokok untuk pendanaan pelayanan kesehatan masyarakat.

Permenkes No 53 tahun 2017 bahkan menyebutkan 75% dari dana Pajak Rokok dialokasikan untuk program BPJS Kesehatan, yang secara jelas itu bersifat kuratif tidak lagi untuk promotif dan preventif. Sedangkan tujuan utama penerapan pajak rokok adalah untuk melindungi masyarakat terhadap bahaya rokok. Penerapan pajak rokok sebesar 10 % dari nilai cukai juga dimaksudkan untuk memberikan optimalisasi pelayanan pemerintah daerah dalam menjaga kesehatan masyarakat.

Padahal dari fakta sekarang ini masalah kesehatan banyak bersumber dari penyakit tidak menular (PTM) seperti Kanker, serangan Jantung, Penyakit Paru – paru bahkan stroke disebabkan dari konsumsi zat adiktif rokok.

Bahwa perihal defisit dana BPJS Kesehatan tersebut sudah saatnya pemerintah melakukan cara lain dalam menekan defisit angka tersebut dengan salah satu cara mengurangi jumlah pasien/korban penyakit tidak menular yang disebabkan oleh konsumsi zat adiktif rokok yang kita ketahui memerlukan waktu serta pendanaan yang cukup besar dalam proses penyembuhannya.

Penerapan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Perda KTR) di seluruh daerah Indonesia bisa menjadi cara baru jangka panjang yang ampuh untuk mengurangi jumlah pasien/korban dari penyakit tidak menular (PTM) yang sangat besar di sebabkan oleh konsumsi zat adiktif dari rokok.

Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 115 meyebutkan bahwa, “Pemerintah daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya.” Hal ini diperkuat juga dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan yang pada pasal 52 menyebutkan, “Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya dengan Peraturan Daerah”.

Sudah saatnya pemerintah sadar bahwa pendapatan negara dari cukai rokok dan pajak rokok tidak lagi sesuatu yang menguntungkan. Hal itu dilihat dari begitu pusingnya pemerintah dalam menutupi defisit dana BPJS Kesehatan yang sebagian besar dikeluarkan untuk pendanaan kesehatan bagi masyarakat pasien/korban dari konsumsi zat adiktif rokok.

Jakarta, 26 September 2018
Yosua Manalu, S.H.
Div. Litigasi Forum Warga Kota Jakarta.

Print Friendly, PDF & Email