No. Reg Rilis 055/RLS/IX/2018. Catatan Singkat Tentang Penggunaan Pajak Rokok Daerah.

No. Reg Rilis 055/RLS/IX/2018
Catatan Singkat Tentang Penggunaan Pajak Rokok Daerah.

Pengalihan Penggunaan Dana Pajak Rokok Daerah Bertentangan dengan Undang-Undang Pajak Rokok dan Restribusi Daerah.

Harga rokok di Indonesia dapat dikatakan yang paling murah di dunia. Begitu pula penjualan rokok di Indonesia adalah yang paling akses di dunia, dapat dibeli oleh anak-anak, eceran dan sangat terbuka. Mudahnya rokok dijual dan diakses membuat rokok ada di semua lapisan masyarakat terutama anak-anak dan warga miskin sekalipun. Kondisi ini mengakibatkan tingginya dampak buruk bagi kesehatan masyarakat akibat kebiasaan buruk merokok yang tinggi. Salah satu dampak nyata akibat menurunnya derajat kesehatan masyarakat sekarang ini adalah meningkatnya kebutuhan penyediaan anggaran oleh pemerintah dalam membiayai pelayanan jaminan kesehatan masyarakat. Hal ini kemudian berakibat pada membengkaknya beban negara terkait dengan membiayai pengobatan penyakit akibat merokok. Dalam konteks kesehatan, rokok sendiri merupakan salah satu faktor risiko untuk penyakit jantung, paru-paru dan beragam penyakit lainnya.

Belakangan ini pemerintah menutupi defisit anggaran Badan Jaminan Kesejahteraan Sosial (BPJS) Kesehatan atau BPJS akhirnya dengan menggunakan pendapatan dari dana pajak rokok daerah. Kebijakan penggunaan dana pajak rokok daerah itu dituangkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) No: 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan. Dalam Perpres 82/2018 pasal 99 dikatakan bahwa (1) Pemerintah Daerah wajib mendukung penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan …. dan (6) dukungan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan melalui kontribusi dari pajak rokok bagian masing-masing daerah provinsi/kabupaten/kota. Selanjutnya pada pasal 100 dikatakan bahwa (1) besaran kontribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 99 ayat (6) ditetapkan 75% dari 50% realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing daerah provinsi/kabupaten/kota, dan (2) kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung dipotong untuk dipindahbukukan ke dalam rekening BPJS Kesehatan. Pengalihan yang dilakukan melalui Perpres ini adalah daerah kehilangan haknya atau otoritas serta kewajibannya untuk membangun kesehatan warganya dan menegakan hukum agar melindungi hak kesehatan warganya.

Penarikan atau pengalihan penggunaan pajak rokok daerah itu menimbulkan kritik dan pertanyaan. Kritik dan pertanyaaan itu melihat bahwa pengalihan tersebut bertentangan dengan pengaturan oleh Undang-Undang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (UU PDRD). Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 94 ayat (1) butir c mengatur bahwa 70% hasil penerimaan pajak rokok diserahkan kepada kabupaten/kota dan 30% diserahkan kepada provinsi untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum. Jika merujuk pada ketentuan UU PDRD di atas terlihat bahwa pengalihan oleh Perpres 82/2018 bertentangan dengan tujuan penggunaan dana pajak rokok daerah itu sendiri. Pasal 94 UU PDRD jelas mengatakan bahwa penggunaan pajak rokok daerah diberikan pada daerah untuk pelayanan kesehatan dan penegakan hukum. Artinya penggunaan dana pajak rokok daerah memang diprioritaskan bagi daerah untuk membangun derajat kesehatan dan penegakan hukum mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan bagi masyarakat oleh pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota.

Pengalihan penggunaan dana pajak rokok daerah didasari alasan bahwa beban negara yang besar untuk membiayai BPJS. Dalam kenyataannya saat ini bahwa 25 persen klaim BPJS adalah untuk penyakit akibat rokok di antaranya jantung dan kanker paru ( Center for Indonesia’s Strategic Initiative / CISDI, 10 September 2018). Selanjutnya CISDI menyatakan bahwa pemasukannya BPJS hanya sekitar Rp150 triliun, namun pengeluarannya mencapai Rp600 triliun untuk biaya pengobatan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh rokok.

Pemerintah melihat bahwa rokok sebagai salah satu produk yang dapat menimbulkan adiksi, maka sudah sepatutnya hasil cukai rokok dimanfaatkan untuk biaya pengobatan atas penyakit akibat rokok. Kebiasaan merokok merupakan salah satu faktor risiko munculnya penyakit tidak menular, seperti jantung, stroke, diabetes, ginjal, hingga kanker. Beberapa penyakit tersebut ternyata menempati urutan teratas daftar penyakit yang banyak dibiayai dari dana yang dikelola Badan Jaminan Kesejahteraan Sosial (BPJS) Kesehatan. Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Bidang Hukum Kesehatan, Tari juga mengatakan bahwa beban biaya, khususnya penyakit tidak menular akibat paparan asap rokok sangat besar,  jantung, ginjal, stroke, semua ini menyedot lebih dari 70 persen dana yang dikelola BPJS. (28/7/2016). Disampaikan juga bahwa berdasarkan data klaim Indonesian-Case Based Groups (INA-CBGs sampai dengan bulan bayar Januari 2016, penyakit jantung paling banyak membutuhkan biaya pengobatan, yaitu jantung Rp 6,9 triliun. Selanjutnya biaya besar lainnya disusul penyakit kanker Rp 1,8 triliun, stroke Rp 1,5 triliun, ginjal Rp 1,5 triliun, dan diabetes Rp 1,2 triliun. Tari mengungkapkan, tingginya kasus penyakit tidak menular berhubungan erat dengan gaya hidup tidak sehat.

Berangkat tingginya biaya untuk menutupi dampak penyakit di atas maka upaya yang perlu dilakukan adalah pendidikan atau promosi pendidikan gaya hidup sehat. Upaya promotif atau yang merupakan tindakan pencegahan terlihat sebagai salah satu visi regulasi yang diamanatkan oleh UU PDRD, yakni melakukan pembangunan derajat kesehatan dan penegakan hukum mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat oleh pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota.

Sementara itu penetapan Perpres 82/2018 begitu memudahkan kesimpulan yang arahnya pada upaya kuratif, karitatif atau tindakan mengobati. Dalam hal ini Perpres telah begitu mudahnya mengalihkan tindakan kemanusiaan, promosi dan membangun pencegahan (preventif) menjadi sekedar kuratif atau karitatif. Tindakan pengalihan seperti ini tidak akan menyelesaikan masalah melindungi warga negara agar bisa hidup sehat. Justru kebijakan negara seperti ini hanya tambal sulam dan membuat warga negaranya manja, sakit terus juga tidak mencerdaskan.

Pengalaman dan data defisit anggaran BPJS akibat tindakan kuratif atau karitatif di atas seharusnya dijadikan catatan refleksi meningkatkan pelayanan derajat kesehatan warga negara. Seharusnya pemerintah atau negara melakukan promosi kepada warga negaranya dan memfasilitasi dengan kebijakan yang mendorong pola hidup sehat seperti membangun aktivitas fisik, pola makan sehat, mengehetikan kebiasaan merokok dan minum alkohol. Artinya pemerintah seharusnya lebih menggalakan atau membangun promosi upaya promotif dan preventif, yakni salah satunya dengan pengendalian tembakau.

Upaya promosi pengendalian tembakau ini juga bisa dilakukan dengan membangun regulasi serta penegakan hukum Kawasan Tanpa Rokok juga menaikkan Cukai Rokok setinggi-tingginya. Bahaya rokok bukan hanya mengancam kesehatan perokok itu sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitarnya yang terpapar asap rokok. Pertimbangan pilihan upaya tersebut akan bisa menjawab kebutuhan perbaikan dan pengendalian tembakau karena Indonesia merupakan negara dengan jumlah perokok tertinggi ketiga di dunia setelah Cina dan India. Artinya upaya preventif atau pencegahan tepat agar melindungi anak dan perempuan yang menjadi target industri rokok. Upaya pencegahan akhirnya akan menurunkan beban anggaran BPJS di kemudian hari karena pokok persoalan sudah diselesaikan dari hulunya. Pilihan upaya yang tepat adalah mendekati penyelesaian dari hulu (promotif dan preventif) bukan di hilirnya (kuratif atau karitatif) saja.

Jakarta, 27 September 2018
Azas Tigor Nainggolan, Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA).

Print Friendly, PDF & Email