No. Reg Rilis 060/RLS/IX/2018. Catatan Singkat tentang Pariwisata Danau Toba. Rakyat Bicara Danau Toba.

No. Reg Rilis 060/RLS/IX/2018

Catatan Singkat tentang Pariwisata Danau Toba.

Rakyat Bicara Danau Toba.

Hari ini saya diundang oleh teman-teman penggiat sosial masyarakat atau LSM Danau Toba dari Sumatera Utara. Teman-teman LSM Sumatera Utara mengadakan Seminar Sehari bertemu Rakyat Bicara Danau Toba. Senang saya mendapat undangan itu dan saya menghadiri acara seminar Rakyat Bicara Danau Toba. Sambil mendengar paparan materi dari beberapa narasumber, otak saya berputar mengenai sejarah Bangsa Batak. Pikiran ini muncul diawali oleh kesaksian beberapa masyarakat Batak yang hadir di acara ini. Kesaksian mereka menunjukkan bahwa sebagai masyarakat atau rakyat Batak justru dimiskinkan, diadu domba dan dirusak tanah miliknya salam proyek pariwisata Danau Toba.

“Teman-teman Bangsa Batak lebih dulu ada dari pada Bangsa Indonesia ada”, dalam hati saya berbicara sendiri. “Masyarakat adat Batak sudah lebih dulu ada sebelum negara Indonesia ada”, lagi saya mengatakan pada diri sendiri “Jadi bagaimana ceritanya rakyat Batak meminjam tanah negara? Bagaimana ceritanya kok bisa ada hutan negara mengalahkan hutan adat?”, tanya saya dalam hati.

“Pembangunan pariwisata Danau Toba itu pariwisata ekologi atau pariwisata yang mengeksploitasi ekologi di Danau Toba?”, seorang narasumber bertanya dalam paparannya. selanjutnya Nara sumber itu mengajak, “Mungkin rakyat Batak perlu belajar dari rakyat Badui atau rakyat Samin tentang bagaimana cara menjaga lingkungannya dari eksploitasi pihak luar”. Keadilan ekologis harusnya belajar dari masyarakat adat. Bagaimana kondisi alam, lingkungan dan sosial setempat adalah masyarakat adat setempat yang tahu kebutuhannya. Bukan semata pemerintah atau pendapat ahli orang luar yang harus didengar.

Sebuah pembangunan bukanlah sebuah proyek tapi alat kehidupan pemerintah bagi rakyatnya. Jadi sebuah pembangunan harus melibatkan rakyatnya dan bukan “top down”. Rakyatlah yang mengetahui sebenarnya kondisi dan kebutuhan mereka. Begitu pula dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan pembangunan wisata Danau Toba pemerintah harus secara benar melibatkan partisipasi rakyat bangsa Batak. Wisata Danau Toba janganlah dilakukan dengan semata membawa pikiran serta modal dari luar dengan kendaraan pemerintah. Apalagi sampai pemerintah atau negara menggeser dan mengklaim sebagai penguasa menggusur masyarakat adat dan bangsa Batak itu sendiri. Untuk mengembangkan program pariwisata dalam perjalanannya banyak dikritisi oleh teman-teman LSM yang berkarya bersama masyarakat sekitar Danau Toba.

Saat ini sudah mulai muncul masalah di tengah masyarakat sekitar Danau Toba. Masyarakat merasa pemerintah diam di tengah masalah yang banyak terjadi di komunitas adat atau marga setelah berkembangnya informasi pembangunan pariwisata Danau Toba. Jangan sampai juga program pemerintah dianggap mengadu domba bangsa Batak dan hanya memikirkan upaya memuluskan proyek pembangunan top down di Danau Toba. Ada pendapat bahwa program pariwisata hanya untuk konsumen pariwisata agar bebas tanpa batas mengeksploitasi keindahan alam dari proyek pariwisata Danau Toba.

Sudah seharusnya pembangunan pariwisata Danau Toba adalah pembangunan rakyat Bangsa Batak di Danau Toba, memastikan tidak meninggalkan apalagi mengorbankan rakyat Bangsa Batak. Sebaiknya niat baik pemerintah Jokowi diterjemahkan secara benar dalam pembangunan pariwisata Danau Toba yang membangun rakyat Bangsa Batak. Jangan sampai niat baik presiden Jokowi ditelikung oleh para pemodal yang mau mengeksploitasi ekologi Danau Toba atas nama proyek pembangunan pariwisata Danau Toba.

 

Hotel Ashley Jakarta, 4 Oktober 2018
Azas Tigor Nainggolan, putera daerah dari Nainggolan, Pulau Samosir, Danau Toba.

Print Friendly, PDF & Email