No. Reg Rilis 069/RLS/X/2018 Catatan Singkat tentang Membangun Regulasi Tata Kelola Transportasi Online yang Berkeadilan.

No. Reg Rilis 069/RLS/X/2018

Catatan Singkat tentang Membangun Regulasi Tata Kelola Transportasi Online yang Berkeadilan.

Siang tadi sehabis menemani teman-teman pengemudi (driver) ojek online aksi di kantor Gojek, saya langsung menuju ke satu pertemuan FGD tentang Membangun Regulasi Tata Kelola Transportasi Online. Saya diundang oleh penyelenggara sebagai salah seorang peserta aktif di diskusi tersebut. FGD ini diselenggarakan oleh sebuah media online. Tirto.id.

Diskusi ini menarik dan menghadirkan peserta dari berbagai kalangan yang berkaitan dengan isu tata kelola transportasi online. Dalam diskusi ini membicarakan keberadaan taksi online dan ojek online.

Saat ini baru taksi online yang memiliki regulasi keberadaannya. Tetapi regulasi Peraturan Menteri Perhubungan (PM) taksi online ini terus digugat dan dibawa ke pengadilan melalui upaya uji materil ke Mahkamah Agung. Pertama kali pemerintah membuat PM no: 32 tahun 2016. Regulasi ini kemudian dirubah menjadi PM no: 26 tahun 2017. Dalam perjalanannya PM no: 26 tahun 2017 tentang Taksi Online ini diajukan uji materi ke Mahkamah Agung (MA) oleh beberapa pengemudi taksi online. Uji materil itu diterima oleh MA dan kemudian pemerintah melalui Kementrian Perhubungan merubah menjadi PM no: 108 tahun 2017. Tetapi pada perjalanan selanjutnya PM no: 108 tahun 2017 diajukan uji materil kembali ke MA. Permohonan uji materil itu kembali diterima dan MA memerintahkan agar pemerintah membuat regulasi baru. MA menyatakan bahwa dalam PM no:108 masih memuat regulasi yang sudah dibatalkan dari PM no: 26.

Uji materil terhadap PM di atas diajukan karena driver taksi online merasa dirugikan oleh regulasi tersebut yang dibuat pemerintah. Saat ini Kementrian Perhubungan sedang menyusun kembali regulasi pengganti PM no: 108 tahun 2017. Dalam pembahasannya terlihat bahwa memang Rancangan PM baru tersebut hanya bisa mengatur yang memang wewenang atau tupoksi Kementrian Perhubungan. Sementara persoalan operasional taksi online terkait dengan kementrian lain. Dalam operasional penggunaan teknologi aplikasi onlinenya merupakan tupoksi Kemeninfo, soal usahanya atau bisnisnya dengan kementrian UMKM dan persoalan hubungan kemitraan bisa dengan kementrian tenaga kerja.

Begitulah kondisinya taksi online yang seharusnya didekati oleh regulasi yang memiliki hubungan dengan beberapa kementerian lain. Keterkaitan ini memberi konsekuensi seharusnya regulasi taksi online sebaiknya setingkat di atas Peraturan Menteri. Melihat kebutuhan cepatnya, sebaiknya regulasi taksi online setidaknya setingkat Perpres atau bahkan PERPU karena merubah UU membutuhkan waktu 
sangat panjang di Indonesia ini.

Dalam diskusi