No. Reg Rilis 074/RLS/XI/2018. Kebijakan Tarif Cukai Rokok atau Produk Tembakau

No. Reg Rilis 074/RLS/XI/2018

Kebijakan Tarif Cukai Rokok atau Produk Tembakau.

Catatan Singkat tentang intervensi pemerintah dalam pengendalian dampak produk tembakau melalui kebijakan Tarif Cukai Produk Tembakau.

Kebijakan adalah alat atau sarana pemerintah untuk melakukan intervensi terhadap situasi kenegaraan atau pemerintahan agar tidak terjadi kekacauan dan masalah bagi rakyatnya. Melalui sebuah kebijakan maka pemerintah bisa melakukan pencegahan atau perbaikan terhadap situasi yang menyulitkan rakyatnya. Pembuatan kebijakan mencerminkan juga bagaimana sikap pemerintah terhadap situasi yang sedang berkembang.

Begitu pula dengan kebijakan pemerintah di bidang pengendalian dampak penggunaan produk tembakau seperti rokok. Melihat dampak dan mudaratnya penggunaan produk tembakau seperti rokok, Indonesia ini sudah darurat dampak bahaya merokok. Darurat dikarenakan saat ini anak-anak sudah secara terbuka tanpa malu dan takut merokok di tengah publik. Bahkan banyak orang tua atau orang dewasa yang membiarkan bahkan mendukung anak-anak merokok. Begitu pula hasil studi mengatakan bahwa rokok sudah menjadi prioritas belanja nomor dua setelah beras, khususnya di keluarga miskin. Hasil studi juga menunjukan bahwa perokok terbanyak adalah dari keluarga miskin sebesar 70%.

Berdasarkan situasi darurat ini sudah seharusnya pemerintah memiliki perhatian besar pada upaya mencegah berkembangnya situasi darurat dampak penggunaan produk tembakau seperti rokok di tengah masyarakat Indonesia. Upaya pengendalian yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan membuat kebijakan yang berjiwa membantu rakyatnya tidak mudah merokok atau mengakses rokok atau produk tembakau. Salah satunya adalah membuat kebijakan yang strategis, membuat rokok sulit diakses atau dinikmati oleh anak-anak dan warga miskin. Kebijakannya bisa dibuat mempersulit membeli atau mendapatkan rokok bagi anak-anak serta orang miskin. Substansi kebijakannya adalah membuat harga rokok atau produk tembakau setinggi atau semahal mungkin dengan menaikan tarif cukai rokok.

Rokok diatur dikenakan cukai karena dampak penggunaanya membuat susah bahkan merusak masyarakat. Maka prinsipnya peredaran atau penggunaan rokok harus dikendalikan agar mengurangi dampaknya bagi masyarakat. Pengendalian produk juga dilakukan oleh pemerintah terhadap peredaran minuman beralkohol. Cukai yang dikenakan pada produk beralkohol diberlakukan pemerintah hingga 80 %. Artinya upaya pengendalian haruslah dilakukan terhadap rokok secara maksimal agar tidak merugikan masyarakat seperti yang dilakukan terhadap produk beralkohol.

Harga rokok bisa mahal jika pemerintah menghentikan kebijakan tidak menaikan tarif cukai produk tembakau. Seharusnya tarif cukai rokok dinaikan setinggi mungkin sesuai peluang yang diberikan oleh undang-undang.

Beberapa hari lalu, menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa setelah berdiskusi rapat terbatas bersama presiden diputuskan pemerintah akan menunda menaikan tarif cukai produk tembakau atau rokok untuk tahun 2019. Padahal dalam UU Cukai dikatakan bahwa Cukai rokok bisa dipungut maksimal hingga 57%. Sementara sekarang ini cukai produk tembakau atau rokok baru sebesar sekitar 46%. Sebenarnya pemerintah masih memiliki peluang menaikan tarif cukai rokok hingga 57%. Sikap pemerintah tidak menaikan tarif cukai rokok pada 2019 menunjukan keberpihakan pada industri rokok.

Pemerintah takut menaikan cukai rokok karena tidak mau harga rokok mahal. Tidak mau harga rokok mahal berarti keberpihakan pemerintah lebih mempermudah akses terhadap rokok khususnya bagi anak-anak dan orang miskin. Berarti sikap pemerintah tidak mau menaikan tarif cukai rokok akan membiarkan anak-anak dan orang miskin terutama menjadi korban industri rokok. Sekaligus kebijakan pemerintah tidak menaikan tarif cukai rokok mau mengatakan biar saja orang tetap miskin dan miskin terus. Membiarkan dan menghabiskan uang orang miskin untuk industri rokok dan kemudian kesulitan mengurus dan membiayai nantinya jika sakit karena merokok dalam kemiskinan. Sebaiknya pemerintah menggunakan otoritasnya menaikan tarif cukai rokok hingga 57% sesuai mandat UU Cukai agar tidak melanggar prinsip melindungi rakyatnya yang miskin. Agar pemerintah tidak membiarkan rokok memiskinkan Indonesia terus menerus.

Jakarta, 6 November 2018
Azas Tigor Nainggolan
Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA).
Kontak: 081381822567.

Print Friendly, PDF & Email