No. Reg Rilis 076/RLS/XI/2018. “PERSELINGKUHAN” UNTUK TIDAK MENAIKAN CUKAI ROKOK.

No. Reg Rilis 076/RLS/XI/2018

“PERSELINGKUHAN” UNTUK TIDAK MENAIKAN CUKAI ROKOK.

Pernyataan Wakil Presiden, Jusuf Kalla dihadapan Wartawan pada hari selasa 6 November 2018 di kantor Wapres menanggapi pembatalan cukai rokok tidak terpengaruh pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan alasan bahwa JKN tidak tergantung pada harga cukai rokok akan tetapi tergantung anggaran keseluruhan kesehatan yang lima persen dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Hal ini bukti ketidak konsistennya pemerintah dalam penggunaan pajak Rokok Daerah dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang pada intinya penggunaan Dana Pajak Rokok Daerah utuk menutupi devisit Badan Penyelengara Jaminan Sosial ( BPJS) Kesehatan.

Hal yang menjadi pertanyaan mendasar adalah mengapa devisit BPJS harus mengunakan Pajak Daerah dan Restribusi Derah (PDRD) bukankah APBN telah menganggarkan?

Ataukah Pengelolaan BPJS telah salah urus dalam mengelola BPJS sehingga devisit?

Perlu dicermati secara mendalam bahwa PDRD adalah hak Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Otomi Daerah. Dan hal ini diperkuat Permenkes No. 40 Tahun 2016 sesuai dengan ketentuannya PDRD digunakan untuk pencegahan, kampanye dan penegakan hukum

Dengan dikeluarkan Pepres Nomor 82 tahun 2018 sangatlah mecederai semangat Otonomi Daerah itu sendiri.
Ketidak hadiran pemerintah dalam menaikan cukai rokok bukti nyata pemerintah telah abai dalam melidungi masyarakat terhadap zat adiktif (Rokok) dalam hal ini generasi muda yang menjadi target Industri rokok.

Padahal Undang undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang telah diubah melalui Undang undang Nomor 39 Tahun 2007 yang telah mengamanatkan kenaikan cukai rokok hingga 57% hingga kini tidak dilaksanakan dengan semestinya. Justru sebaliknya pemerintah berkelit demi stabilitas Politik perlu penundaan kenaikan cukai. Hal ini bukti nyata bahwa pemerintah telah tunduk pada Kekuatan Industri rokok yang mampu “membungkam” pemerintah untuk tidak menaikan cukai rokok.

Dengan tidak dinaikannya cukai rokok menjadikan rokok murah dan mudah dijangkau anak anak (generasi muda) yang memang diinginkan oleh industri sebagai target penerus untuk kelangsungan hidup industri rokok dengan mengabaikan faktor kesehatan dan kemiskinan.

Jakarta, 8 November 2018
Ary S. Wibowo

Print Friendly, PDF & Email