No. Reg Rilis 078/RLS/XI/2018. Catatan Singkat tentang Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) DPRD Jakarta.

No. Reg Rilis 078/RLS/XI/2018

Catatan Singkat tentang Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) DPRD Jakarta.

Pagi ini saya dan teman-teman diundang oleh DPRD Jakarta dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) DPRD mengundang kami untuk mendapatkan masukan masyarakat dalam Usul Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2019. Kali ini saya dan teman-teman FAKTA, YLKI dan Komnas PT hadir dan mengusulkan beberapa Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda untuk dibuat oleh DPRD bersama Pemprov Jakarta di tahun 2019 mendatang. Selain itu juga kami mengkritisi isu-isu lain yang tidak perlu dalam pembahasan Program Pembuatan Peraturan Daerah atau Propemperda.

Dalam pembahasan kami mengusulkan kembali untuk tahun 2019 agar segera diselesaikan Raperda Kawasan Tanpa Rokok (KTR), Perlindungan Konsumen, Ruang Terpadu Ramah Anak, Ketertiban Umum, Penyalahgunaan Narkoba dan Pengendalian Lalu Lintas Dengan Pembatasan Kendaraan Bermotor Melalui Sistem Jalan Berbayar Elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) agar tahun 2019 menjadi Perda di Jakarta.

Tahun 2018 ini ada 45 Raperda yang direncanakan tapi hanya 7 saja yang selesai jadi Perda atau 15% tingkat kinerjanya DPRD dan Pemprov Jakarta. Pertanyaannya adalah apa saja yang dikerjakan oleh DPRD dan Pemprov selama tahun 2018. Raperda yang selesai dibuat menjadi Perda adalah RPJMD 2017-2022, Perpasaran, Perindustrian, Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya, Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya dan Perubahan APBD 2018. Nah kalo dilihat pencapaian 7 Perda di atas terlihat jelas hasilnya bukan untuk warga langsung atau pemenuhan kebutuhan hidup warga.

Satu hal yang berhasil kami drop dari rancangan Raperda 2019 adalah Raperda Intoleransi. Saya dan teman-teman melihat bahwa Rapeda Intoleransi justru negatif dan akan meningkatkan intoleransi itu sendiri. Padahal di Jakarta kehidupan warga sungguh toleran dan bersahabat sesama warga.

Dalam pembahasan diskusi terlihat bahwa tertinggalnya pembahasan banyak Raperda dikarenakan pihak Pemprov tidak siap dengan Naskah Akademis Raperda yang dibahas. Padahal banyak kampus dan LSM yang bisa diajak bermitra oleh pemprov untuk menyiapkan dan membahas pembuatan Naskah Akademis Raperda. Terungkap dalam pertemuan bahwa pemprov Jakarta minim melibatkan publik dalam pembuatan atau pembahasan Raperda selama ini.

Astina, 13 November 2018

Print Friendly, PDF & Email