No. Reg Rilis 079/RLS/XI/2018. Layanan BPJS. Catatan Singkat tentang Perbaikan Layanan BPJS. Kapan Pasien BPJS tersenyum manis saat berobat.

No. Reg Rilis 079/RLS/XI/2018

Layanan BPJS

Catatan Singkat tentang Perbaikan Layanan BPJS.
Kapan Pasien BPJS tersenyum manis saat berobat.

Masih soal layanan dan defisitnya keuangan Badan Penyelenggara (BPJS) Kesehatan. Sekarang ini mulai muncul wajana untuk menaikan iuran atau premi kepasrtaan BPJS. Wajana menaikan iuran BPJS ini dimunculkan karena masalah defisitnya keuangan BPJS. Hingga akhirnya presiden Jokowi menegur keras manajemen BPJS yang dianggap tidak mampu bekerja baik dan tidak mampu menyelesaikan masalah keuangan BPJS. “Masalah defisit keuangan ini seharusnya tidak perlu sampai kepada saya”, demikian tegur presiden kepada manajemen BPJS beberapa waktu lalu.

Akhirnya presiden memutuskan membuat kebijakan mengambil dana Pajak Rokok Daerah untuk menutupi defisit keuangan BPJS sebanyak 50% dari keseluruhan defisitnya. Upaya menggunakan uang dari dana pajak rokok daerah ini dilakukan karena kementerian keuangan baru mampu memberikan dana talangan sebesar Rp 4, 993 trilyun. Kekurangan atau defisit keuangan BPJS terus mengantuk Meski begitu, BPJS kesehatan masih dihantui defisit keuangan. Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) defisit BPJS kesehatan tahun ini mencapai 10,98 trilyun. Padahal berdasarkan rencana kinerja dan anggaran tahunan (RKAT) 2018 yang disusun manajemen BPJS, defisit arus kas (cashflow) BPJS tahun 2018 ini mencapai Rp 16,5 trilyun.

Menanggapi berita tentang defisitnya keuangan BPJS, direktur utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris mengatakan BPJS Kesehatan menggunakan sistem keuangan berimbang. Besaran pemasukan setara dengan besaran pengeluaran. Untuk mencegah defisit keuangan tahun ini manajemen akan melakukan efisiensi pelayanan. Selanjutnya Fahmi Idris mengatakan bahwa BPJS Kesehatan akan melakukan efisiensi dengan melakukan pengaturan layanan kesehatan pada penyakit katarak, persalinan bayi sehat dan fisioterapi. Pengaturan yang dilakukan misalnya penjadwalan layanan bagi pasien akan dilakukan, misalnya pasien yang wajib dioperasi maka harus segera dioperasi sementara yang belum wajib dilakukan penjadwalan penanganan.

Oleh Fahmi Idris disampaikan bahwa BPJS akan lakukan perubahan dengan rujukan online untuk mengurangi defisit keuangan. Melalui sistem ini peserta BPJS kesehatan tidak bisa lagi memilih RS rujukan untuk kelanjutan pengobatannya. Rumah sakit rujukan akan diperoleh layanan rumah sakitnya disesuaikan dengan kompetensi, jarak dan kapasitas rumah sakit tujuan rujukan berdasarkan kebutuhan medis pasien.

Dikatakan juga oleh Fahmi Idris bahwa BPJS Kesehatan memang memiliki potensi menderita defisit setiap tahun. Penyebabnya adalah besaran iuran tidak bisa menutupi rata-rata biaya peserta. Menurut Fahmi Idris dikataka bahwa pada 2017, premi per orang per bulan mencapai Rp 34.119, sementara rata-rata biaya per orang Rp 39.744 per bulan. Artinya, ada selisih sebesar Rp 5.625 per bulan yang harus ditanggung BPJS Kesehatan.

Nah perhitungan inilah yang dijadikan dasar bagi BPJS Kesehatan berencana menaikan iuran peserta BPJS. Perhitungan tersebut terlihat aneh karena mengandaikan semua peserta BPJS Kesehatan alami sakit dan perawatan secara general setiap bulannya. Aneh sekali dan koruptifnya cara penghitungan seperti di atas. Mana mungkin semua peserta BPJS sakit dan mendapat perawatan setiap bulan. Terlihat juga bahwa akibat defisit tersebut pasien BPJS Kesehatan, dalam istilah mereka akan melakukan efisiensi yang sebenarnya adalah akan mengurangi layanan kepada pasiennya. Bahkan kenyataannya sekarang ini yang terjadi lebih mempersulit akses layanan yang baik bagi pasien peserta BPJS Kesehatan.

Masalah BPJS yang nyata bukan hanya soal defisit keuangan saja. Sejak awal hingga hari ini layanan bagi pasien BPJS masih sangat buruk, tidak dilindungi serta tidak dilayani hak kesehatannya sebagai warga negara peserta BPJS. Pasien BPJS terutama yang kelas 3 yang merupakan rakyat miskin, paling banyak mengalami penindasan buruknya layanan BPJS di rumah sakit (RS). Para pasien kelas 3 sering kali alami pelecehan haknya sebagai warga negara dan menjadi warga negara kelas 3 pula.

Mereka dalam kondisi sakit bahkan sekarat harus bersulit-sulit untuk mengakses layanan pengobatan di RS. Sebagai pasien BPJS kelas 3 harus rela menunggu lama layanan dokternya, mulai dari mendaftar, pemeriksaan, mengambil hasil pemeriksaan dan berkonsultasi dengan dokternya. Pemandangan pasien antri panjang di RS bagai ular hingga kepanasan dan kehujanan bukan kejadian langka tapi sudah biasa. Belum lagi para pasien kelas 3 dan kelas lainnya harus rela tersenyum sinis karena dilayani dengan melecehkan oleh petugas RS karena menunjukkan kartu BPJS. Setelah itu para pasien BPJS harus rela juga menunggu antri mendapatkan fasilitas kamar rawat walau sakit sekarat.

Beberapa kali juga saya sebagai peserta layanan BPJS alami penolakan saat saya akan berobat gigi. Pihak RS mengatakan bahwa kuota pasien BPJS hanya 10 orang dan sudah penuh. Bayangkan oleh kita yang sedang sakit gigi ditolak dan dilecehkan begitu oleh petugas RS. Menahan diri dan tidak mengamuk saja sudah untung. Akhirnya saya membayar secara tunai pelayanan RS baru petugas ya mau melayani dengan senyum manis melihat uang saya.

Penolakan sebagai pasien peserta BPJS juga saya alami saat jatuh sakit dan harus diopname pada bulan Oktober 2018. “Wah kalo dengan BPJS kami tidak merekomendasikan penggunaannya. Layanan BPJS seringkali tidak lengkap obatnya dan fasilitas layanannya terbatas. Jadi sering kali menyulitkan kami pihak RS yang merawat pasien”, respon seorang dokter saat saya mengatakan hendak menggunakan BPJS kelas 1 untuk perawatan saya.

Apa yang dikeluhkan para pasien BPJS memang bukan hoaks tapi saya sudah alami sendiri beberapa kali. Berita buruknya layanan bagi pasien BPJS bukan hoaks karena saya beberapa kali mengalaminya. Sikap melecehkan dan sisnisnya petugas RS kepada pasien BPJS bukan hoaks karena saya sudah alami sendiri terhadap saya saat menunjukkan kartu BPJS.

Soal buruknya dan tidak manusiawinya layanan RS terhadap pasien BPJS ini masalah substansial bagi manajemen BPJS serta pemerintah sebagai pemilik BPJS itu sendiri. Jutaan teriakan pasien BPJS sudah sangat terbuka dan terang benderang, ditangisi secara langsung kepada manajemen BPJS dan pemerintah. Buruknya layanan RS jelas dikarena manajemen BPJS sangat tidak profesional. Jelas seharusnya pemerintah mengevaluasi total manajemen BPJS. “Ayo Hidup Sehat, Mulai Dari Kita”, demikian tema Hari Kesehatan Nasional ke 54 pada tanggal 12 November kemarin.

Mari kita mulai hidup sehat, termasuk juga ayo sehatkan manajemen BPJS agar mampu menyehatkan rakyat Indonesia. Tidak bisa juga hanya menuntut rakyat memulai hidup sehat. Tapi badan pemerintah, BPJS yang seharusnya bekerja untuk membantu rakyat hidup sehat justru manajemennya tidak hidup secara sehat. Tidak bisa juga tiba-tiba BPJS memutuskan akan menaikan iuran peserta BPJS untuk menutupi defisit atau tidak profesionalnya manajemen BPJS.

Persoalan defisit keuangan adalah persoalan internal dan penyebabnya adalah dari dalam manajemen BPJS sendiri. Mengapa pula persoalan internal, kegagalan internal tapi harus rakyat yang menanggung? Mengapa pula langsung mau gampang saja, menaikan iuran peserta BPJS? Apa manajemen BPJS tidak malu meminta-minta uang iuran tambahan kepada pasien yang dilecehkan akibat menjadi peserta BPJS?

Kegagalan manajemen mengelola keuangan dan layanan tapi akibatnya diterima para pasiennya saat berobat di RS. Para pasien BPJS butuh layanan kesehatan bukan pelecehan dan penghinaan. Kondisi kerja manajemen BPJS ini sudah sangat buruk. Akibatnya adalah konflik horisontal antara rakyat sendiri saat berobat di rumah sakit karena menjadi pasien BPJS. Sesama pasien BPJS harus saling sikut dan bertinju di rumah sakit berebut untuk dilayani secara cepat karena sakitnya sudah parah. Pasien BPJS harus melawan dan bersitegang dengan petugas, perawat dan dokter rumah sakit yang menolak pasien karena menggunakan kartu layanan BPJS.

Perbaikan yang seharusnya dilakukan manajemen BPJS adalah perbaikan kinerja internal manajemen, efisiensi penggunaan anggaran dan pelayanan kesehatan berorientasi pada pencegahan (preventif). Perbaikan kinerja adalah dilakukan dengan inisiatif kreatif pelayanan bagi peserta BPJS agar mudah mengakses sesuai kebutuhan. Manajemen BPJS harus kreatif membangun sistem agar RS dapat melayanan pasien BPJS secara manusiawi. Pasien BPJS dibuat mudah dilayani oleh RS dan RS senang hati melayani pasien BPJS.

Efisiensi penggunaan anggaran dapat dilakukan oleh manajemen BPJS dengan mengevaluasi sistem pengeluaran internal bagi kepentingan manajemen. Misalnya saja menggunakan strategi efisien dalam pengadaan sarana operasional serta penggajian rasional bagi manajemen. Misalnya membangun program-program kreatif bagi memudahkan pasien dan bekerja sama dengan pihak RS atau asuransi swasta lainnya. Teliti dan kreatif efektif dalam penggunaan anggaran dan tidak mengada-ngada. Begitu pula sistem penggajian internal manajemen juga perlu dievaluasi serta ditinjau ulang besarannya. Selama ini gaji direksi besarannya luar biasa tidak rasional.

Begitu pula program yang selama ini dilakukan lebih pada model kuratif atau mengobati setelah sakit. Sekarang sebaiknya dikembangkan pada orientasi pencegahan atau preventif, sebelum sakit. Program kuratif selama ini sudah terbukti tidak menyelesaikan masalah, justru membebani terlalu boros hingga defisit keuangan BPJS. Saatnya sekarang pelayanan diarahkan pada strategi preventif dengan mengembangkan model-model pencegahan, pendidikan publik dan mendorong kebijakan pola hidup sehat bagi masyarakat serta komunitas hidup sehat.

Misalnya saja mendorong atau ikut mengadvokasi agar pemerintah mau membuat kebijakan dan konsisten menegakan regulasi tentang kebijakan Kawasan Tanpa Rokok. Seperti diketahui juga bahwa selama ini penyakit akibat dari dampak merokok merupakan sumber beban biaya pengobatan tinggi pasien BPJS. Juga bisa mendorong dan memfasilitasi program Pola Hidup Sehat yang dikembangkan dalam program PKK di daerah-daerah. Bentuk pengembangan pelayanan preventif ini akan mengurangi secara signifikan biaya seperti pola kuratif selama ini.

Kapan pasien BPJS dilayani secara manusiawi? Kapan pasien BPJS dilihat sebagai manusia? Kapan pasien BPJS dapat tersenyum manis saat menunjukkan kartu BPJS nya di rumah sakit? Semua pertanyaan serta kritik juga kelurahan para pasien BPJS di atas akan dapat diselesaikan apabila manajemen BPJS benar-benar mau membangun kinerja pelayanan secara profesional dan kreatif di masa mendatang. Semoga pasien BPJS dapat tersenyum manis dalam perawatan dan menyembuhkan.

Jakarta, 14 November 2018
Azas Tigor Nainggolan, Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA).

Print Friendly, PDF & Email