No. Reg Rilis 086/RLS/XI/2018 Janji Politik PEMILU 2019 Catatan Singkat tentang Janji Politik Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan SIM Seumur Hidup

No. Reg Rilis 086/RLS/XI/2018

Janji Politik PEMILU 2019

Catatan Singkat tentang Janji Politik Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan SIM Seumur Hidup

Hingga saat ini memang berjanji itu paling mudah untuk menarik dukungan publik. Cara berjanji memang selalu dipilih para politisi untuk mempengaruhi para pemilihnya. Tapi pertanyaannya, apakah benar memang cara berjanji politik masih efektif untuk menarik dukungan politik? Juga apakah kampanye harus dilakukan dengan mengumbar janji semata? Apakah janji partai politik realistis untuk dipenuhi? Realistis dan tepat atau tidaknya bisa kita jadikan indikator untuk mengukur benar akan dipenuhi atau hanya sekedar janji politisi untuk membius publik?

Berjanji dalam kampanye politik rupanya masih menjadi cara partai politik atau politisi dalam berkampanye. Misalnya saja untuk Pemilu 2019 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjanjikan akan memperjuangkan rancangan undang-undang (RUU) tentang penghapusan pajak kendaraan jenis sepeda motor dan pemberlakuan Surat Izin Mengemudi (SIM) seumur hidup bila menang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mendatang. Janji ini disampaikan oleh Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu PKS Almuzzammil Yusuf mengatakan akan berjuang meloloskan kedua regulasi ini untuk mengurangi beban rakyat yang semakin berat.

Disampaikan juga bahwa PKS melihat pajak sepeda motor yang akan dihapus yakni meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PBBNKB), Tarif Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, biaya administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan kapasitas mesin atau sentimeter kubik (cc) kecil. Begitu pula perjuangan pemberlakuan SIM yang akan diberlakukan seumur hidup ialah SIM A, SIM B1, SIM B2, SIM C, dan SIM D.

Kita bisa menganalisis janji PKS di atas apakah realistis dan benar? Atau hanya sekedar janji politik untuk membius publik target partai politik PKS)? Untuk menganalisis niat sebenarnya janji politik PKS ini kita dalam melakukannya mulai dari salah satu dari kedua janji tersebut. Misalnya saja kita bisa mulai dari janji politik Penghapusan pajak dari PKS tersebut. Penghapusan pajak sepeda motor ini oleh PKS dikatakan akan membantu perekonomian rakyat kecil karena sebanyak 105 juta sepeda motor di Indonesia dimiliki oleh rakyat kecil. Upaya penghapusan pajak sepeda motor ini merupakan bentuk insentif kepada pengguna kendaraan bermotor. Cara berpikir bahwa penghapusan pajak kendaraan sebagai insentif bagi penggunanya perlu dikaji lagi secara benar. Begitu pula pengguna sepeda motor saat ini bukan hanya rakyat kecil.

Penggunaan sepeda motor saat ini sudah sangat berlebihan dan menjadi masalah transportasi kota di Indonesia. Penggunaan sepeda motor sebagai salah satu alat bertransportasi sudah menjadi pilihan penting masyarakat yang kotanya sudah macet akut karena layanan angkutan massalnya yang masih buruk. Seharusnya kebijakan yang dibuat adalah bagaimana mengurangi penggunaan kendaraan pribadi seperti sepeda motor untuk mengurangi kepadatan atau kemacetan lalu lintas. Justru bagi pengguna kendaraan bermotor pribadi, termasuk sepeda motor yang diberikan adalah disinsentif bukan insentif.

Artinya pengguna sepeda motor sebagai pengguna kendaraan pribadi harusnya dipersulit dan dimahalkan biayanya bagi pemilik serta pengguna kendaraan pribadi, juga pengguna sepeda motor. Jadi tidak tepat janji akan memberi insentif penghapusan pajak sepeda motor kepada pemilik dan pengguna untuk memenangkan pemilu. Justru yang harus diberikan insentif adalah kepada para pengguna angkutan umum dari penguasa pemerintah. Para pemilik pengguna kendaraan pribadi seperti sepeda motor perlu dilakukan disinsentif agar mereka mau berpindah menggunakan kendaraan angkutan umum. Artinya diberikan disinsentif berupa kemahalan biaya dan kesulitan untuk menggunakan kendaraan pribadi sepeda motornya. Pemberian disinentif ini dilakukan agar para pemilik dan pengguna kendaraan pribadi, termasuk sepeda motor agar berpindah menggunakan angkutan umum massal. Ketika mereka berpindah menggunakan angkutan umum maka mendapatkan insentif berupa subsidi tarif murah, kenyamanan dan akses mudah layanannya.

Melihat analisis terhadap janji politik tim pemenangan PKS ini terlihat tidak tepat, mengada-ngada dan hanya ingin membius publik khusus warga miskin yang diklaim sebagai 105 juta orang pengguna sepeda motor. Jadi janji penghapusan pajak sepeda motor adalah tidak tepat untuk dilakukan dan hanya untuk membius atau bangun citra politik seolah berpihak pada orang miskin. Jika mau mendukung orang miskin atau publik lebih bijak dan cerdas dalam program transportasi harusnya yang tepat adalah berjanji akan membangun fasilitas layanan angkutan umum massal bagi masyarakat, khususnya orang miskin jika ingin menang dalam pemilu. Termasuk berjanji akan membuat kebijakan memberi insentif berupa subsidi bagi pengguna angkutan umum jika menang dan berkuasa secara politik.

Janji politik akan memberi dan menyediakan layanan angkutan umum massal yang aman, nyaman dan akses harus digaungkan dalam kampanye politik. Mengapa demikian? Pengadaan fasilitas layanan angkutan umum massal secara nasional adalah penting karena belum direalisasi oleh pemerintah hingga hari ini. Jadi posisi ingin mengadakan fasilitas layanan angkutan umum massal ini menjadi salah satu janji yang harus menjadi target pembangunan bagi siapa pun yang akan menang pada pemilu Indonesia kali ini. Pengadaan layanan angkutan umum massal yang berkeselamatan, aman, nyaman dan akses sudah menjadi mandat UU sejak tahun 2009 melalui UU Nomor 22 tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. UU ini secara tegas sudah menugaskan kepada pemerintah, secara nasional untuk membangun layanan angkutan umum massal yang berkeselamatan, aman, nyaman dan akses.

 

Jakarta, 28 November 2018
Azas Tigor Nainggolan
Penulis adalah Analisis Kebijakan Transportasi dari Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA).

Print Friendly, PDF & Email