No. Reg Rilis 089/RLS/XII/2018. Meregulasi Layanan Transportasi Online. Catatan Singkat tentang Regulasi Taksi Online.

No. Reg Rilis 089/RLS/XII/2018

Meregulasi Layanan Transportasi Online.

Catatan Singkat tentang Regulasi Taksi Online.

Beberapa hari lalu saya menggunakan taksi online menuju stasiun Manggarai Jakarta Selatan. Saya berencana bepergian menggunakan Komuter Line (KRL) ke kota Bogor. Agar perjalanan lebih cepat maka saya mengambil rute perjalanan KRL melalui stasiun Manggarai. Ketika saya memesan taksi online dari rumah untuk ke stasiun Manggarai, saya hanya dikenakan membayar tarif Rp 4.000 dengan pembayaran uang elektronik atau Rp 11.000 jika membayar tunai. Murah dan akses serta nyaman itu dasar pemilihan dan penggunaan taksi online. Akses, karena mempercepat perjalanan pengguna angkutan umum. Posisi inilah yang menjadikan transportasi online seperti taksi online menjadi pilihan pertama dalam bertransportasi dengan angkutan umum. Selamat layanan angkutan umum reguler belum terintegrasi dan akses maka penggunanya masih tergantung pada transportasi online seperti Ojek Online dan Taksi Online.

Meregulasi masih belum sepenuhnya menjadi kemauan politik pemerintah secara keseluruhan. Antara pemerintah dan para pengelola transportasi online di Indonesia belum kompak, belum sepakat mau membuat regulasi bagi transportasi online. Sampai saat ini saja, regulasi terhadap taksi online atau Angkutan Sewa Khusus masih dalam proses menjadi sebuah payung hukum utama. Kali ini rancangan perubahan regulasi taksi online sejak awal disusun bersama-sama melibatkan semua kelompok masyarakat yang berkepentingan. Sejak awal penyusunan melibatkan pengemudi, pengguna, pakar transportasi, pengelola bisnis dan perusahaan aplikasi taksi online. Rencananya regulasi taksi online tersebut akan disahkan olej pemerintah pada bulan Desember 2018 sebagai pengganti PM 108 tahun 2017.

Regulasi taksi online setidaknya sudah mengalami 3 kali pergantian dalam 2 tahun sejak 2018. Dimulai dengan Peraturan Menteri Perhubungan (PM) nomor: 32 tahun 2016 dan dirubah menjadi PM nomor: 26 tahun 2016. Selanjutnya PM 26 tahun 2016 diajukan Uji Materil oleh beberapa orang pengemudi taksi online dan diterima oleh Mahkamah Agung. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut, pemerintah merubah menjadi PM 108 tahun 2017. Tetapi perubahan PM 108 tahun 2017 itu pada sekitar Juni 2018 kembali diajukan Uji Materil kembali oleh beberapa pengemudi taksi online dan diterima kembali oleh Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa PM 108 tahun 2017 memuat aturan yang sudah dibatalkan sebelumnya. Sejak awal hingga sekarang, masih hanya kementrian Perhubungan yang aktif membuat regulasi taksi online.

Saat ini kembali pemerintah melalui Kementrian Perhubungan membuat regulasi baru pengganti PM 108 tahun 2017 untuk menjadi payung hukum beroperasinya layanan taksi online di Indonesia. Komitmen membentuk payung hukum taksi online hingga saat ini memang masih hanya Kementrian Perhubungan yang aktif dikarenakan kebutuhan untuk mengawal layanannya. Sebenarnya pengawasan terhadap taksi online tidak hanya milik tugas dari Kementrian Perhubungan. Pengadaan dan pelayanan atas jasa aplikasi yang digunakan oleh taksi online adalah di bawah pengawasan Kementrian Komunikasi dan Informasi. Sementara itu para pelaku usaha taksi online kebanyakan adalah pengusaha mikro atau kecil yang seharusnya dilindungi oleh Kementrian UMKM.

Selama proses pembuatan regulasi payung hukum taksi online, kementrian lain sepertinya menyerahkan tanggung jawabnya kepada Kementrian Perhubungan. Keberadaan layanan transportasi online khususnya taksi online dilihat oleh Kementrian Perhubungan sudah berkembang secara masif. Layanan taksi online tidak cukup hanya bertumpu pada otoritas regulasi kementrian Perhubungan. Layanan yang diberikan oleh taksi online kepada penggunanya juga jadi sangat penting untuk diawasi bukan hanya kementrian Perhubungan tetapi juga kementrian terkait lainnya. Perkembangan perlindungan layanan yang berkeselamatan, aman, nyaman dan akses inilah yang menjadi perhatian utama Kementrian Perhubungan sehingga tetap aktif mengatur pengelolaan taksi online.

Kekosongan regulasi taksi online saat ini terlihat dimanfaatkan betul oleh para perusahaan aplikasi. Pemanfaatan dilakukan dan diakui oleh para aplikator karena belum ada payung hukum yang mengatur mereka. Beberapa kelompok pelaku bisnis taksi online saat ini gerah dengan perilaku para aplikator yang terus melakukan rekrutmen pengemudi taksi online. Sebagai aplikator seharusnya mereka tidak boleh melakukan rekruitmen karena bukan perusahaan atau operator angkutan umum. Para aplikator membela diri dan mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada regulasi yang melarang itu.

Jadi keinginan Kementrian Perhubungan membuat regulasi taksi online akan berhadapan dengan sikap tidak peduli kementrian lain, kehendak pengemudi atau pengelola taksi online serta kepentingan bisnis para aplikator. Kondisi ini akhirnya membuat sulit pembuatan regulasi taksi online dan akan merugikan pengguna taksi online untuk mendapatkan layanan yang berkeselamatan, aman, nyaman dan akses. Seharusnya pemerintah secara kompak bersama membantu kementrian Perhubungan membuat regulasi taksi online yang dapat diterapkan dan ditegakkan secara baik. Pemerintah sebaiknya bersikap tegas dan menindak para aplikator agar tidak bertindak sebagai operator angkutan umum yang merugikan pengguna taksi online serta pelaku usaha taksi online.

 

Jakarta, 5 Desember 2018.
Azas Tigor Nainggolan.
Penulis adalah Analis Kebijakan Transportasi dari Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA).

Print Friendly, PDF & Email