No. Reg Rilis 091/RLS/XII/2018. Mengelola Parkir sebagai Alat Mengurai Kemacetan. Catatan Singkat tentang Rencana Pemprov Jakarta menaikan Tarif Parkir untuk Mengurai Kemacetan.

No. Reg Rilis 091/RLS/XII/2018

Mengelola Parkir sebagai Alat Mengurai Kemacetan.
Catatan Singkat tentang Rencana Pemprov Jakarta menaikan Tarif Parkir untuk Mengurai Kemacetan.

Pemprov Jakarta berencana akan melakukan penyesuaian atau menaikan tarif parkir di Jakarta mulai Januari 2019. Penyesuaian tarif parkir itu akan dimulai area lapangan parkir Ikatan Restoran dan Taman Indonesia (IRTI) Monumen Nasional (Monas) dan kemudian diterapkan di sejumlah lokasi parkir lainnya. Mengenai besaran kenaikan tarifnya, pemprov belum menentukan dan masih dalam kajian.

Mengelola parkir dalam manajemen transportasi adalah untuk membantu memecahkan masalah transportasi yang sedang terjadi. Masalah transportasi di Jakarta yang terberat adalah kemacetan. Melalui upaya pengendalian penggunaan kendaraan pribadi yang baik dan tersedianya layanan angkutan umum terintegrasi baik maka kemacetan akan terurai. Kemacetan bisa terurai karena para pengguna kendaraan pribadi mau berpindah ke angkutan umum. Perpindahan ini terjadi karena para pengguna kendaraan pribadi menjadi sulit dan terbebani biaya mahal jika menggunakan kendaraan pribadinya. Sementara di sisi lain mereka melihat ada alternatif alat transportasi berupa layanan angkutan umum yang aman, nyaman dan akses terintegrasi baik.

Salah satu cara mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi memang bisa dilakukan dengan membuat manajemen parkir mahal dan sulit. Mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi melalui manajemen parkir bisa dilakukan dengan menetapkan tarif parkir dan pajak parkir semahal mungkin serta mengurangi ruang parkir semaksimal mungkin di tengah kota. Konsep manajemen parkir untuk mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi sudah dilakukan di banyak kota lain di dunia. Kota-kota itu membuag manajemen parkir diatur dengan sistem zona, yakni makin ke tengah kota dan demand penggunaannya tinggi maka tarif parkirnya atau pajak parkir sangat tinggi dan mahal. Begitu pula kota-kota itu melakukan pengurangan ruang parkir bisa dilakukan dengan menghapuskan atau melarang seluruh badan jalan umum untuk parkir.

Jadi yang dinaikan buka hanya tarif (restribusi) parkir tetapi juga menaikan pajak parkir dalam gedung. Sehingga jika tarif parkir naik maka para pengguna akan tetap sulit membawa kendaraan pribadinya ke tengah kota. Jika memang rencana kenaikan tarif parkir dan juga pajak parkir dinaikan maka langkah ini akan sangat membantu kebijakan pengendalian Ganjil Genap atau Electronic Road Pricing (ERP) untuk mengurai kemacetan Jakarta.

Kebijakan menaikkan tarif dan pajak parkir diharapkan dapat mendorong warga Jakarta untuk beralih menggunakan kendaraan umum. Untuk itu pemprov Jakarta harus segera menyediakan layanan angkutan umum yang akses, terintegrasi baik. Adanya integrasi angkutan umum untuk memudahkan masyarakat berpindah dari kendaraan pribadi menjadi pengguna angkutan umum. Pendapatan dari manajemen parkir mahal ini akan menghasilkan dana yang cukup besar dan menggiurkan. Pemprov Jakarta harus bisa menjaga agar tidak ada kebocoran pendapatan parkir seperti yang masih terjadi hingga sekarang.

Pendapatan parkir harus dikelola dengan sistem Earmarking, yakni penggunaan hasil pendapatan itu ditentukan secara khusus oleh pemerintah. Misalnya saja pemprov Jakarta bisa menentukan secara khusus pendapatan dari manajemen parkir kembali digunakan untuk mengembangkan layanan yang sejenis dalam sistem transportasi. Jika pendapatan parkir yang merupakan sistem transportasi maka pendapatannya harus digunakan atau dikembalikan untuk membangun pelayanan transportasi. Pendapatan dari parkir bisa dilakukan untuk membangunkan fasilitas layanan umum yang lebih baik sehingga bisa dinikmati kembali oleh masyarakat yang sebelumnya merupakan pengguna kendaraan pribadi.

Mengelola parkir secara baik akan adalah untuk membantu sebuah kota mengurai kemacetan. Pengelolaan parkir bukanlah untuk mencari uang bagi pemula Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tetapi pendapatan dari pengelolaan parkir sangat besar dan sampai sekarang masih dibii bocor besar oleh unit pengelolanya. Pemprov Jakarta harus membuat sistem manajemen parkir yang baik dan mencegah kebocoran pengelolaan dana parkir agar tidak bocor lagi. Jika pengelolaan parkir dapat dilakukan dengan baik dan tidak bocor maka bisa menjadi alat mengendalikan penurunan penggunaan kendaraan pribadi. Agar pengguna kendaraan pribadi mau berpindah ke angkutan umum maka pemprov harus segera membangun layanan angkutan umum yang aman, nyaman dan terintegrasi secara baik.

Jakarta, 7 Desember 2018.
Azas Tigor Nainggolan
Penulis adalah Analis Kebijakan Transportasi dari Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA).

Print Friendly, PDF & Email