No. Reg Rilis 094/RLS/XII/2018. Surat Protes Pengguna Kereta Api di Stasiun Bandung. Pengelola Stasiun Bandung, PT KAI dan Kepolisian Kota Bandung Melindungi taksi gelap.

No. Reg Rilis 094/RLS/XII/2018

Surat Protes Pengguna Kereta Api di Stasiun Bandung.
Pengelola Stasiun Bandung, PT KAI dan Kepolisian Kota Bandung Melindungi taksi gelap.

Barusan saja, sekitar jam 14.00 wib saya dan beberapa teman tiba di stasiun Bandung, Jawa Barat. Dalam perjalanan dari Jakarta ke Bandung kami mendapatkan pelayanan yang nyaman. Begitu tiba dan keluar kereta, kami keluar dari Pintu Utara dan memesan taksi online untuk mengantar ke hotel tempat tujuan kami. Banyak sekali pengemudi taksi gelap menawarkan jasa kepada kami dengan harga sewa Rp 100.000. Padahal dengan taksi online ke tujuan yang sama tarifnya hanya Rp 26.000 – Rp 34.000 saja dalam order aplikasi. Setelah menunggu beberapa menit mobil taksi online yang kawan saya order tiba dan masuk ke area stasiun Bandung. Tapi ketika hendak memasuki mobil, tiga orang pengemudi taksi gelap menghampiri pengemudi taksi online yang kawan saya order. Para pengemudi taksi gelap itu ternyata melarang dan memaksa rombongan keluar dari kendaraan dan memarahi pengemudi taksi online. Padahal bersama kawan saya ikut juga 2 orang anaknya dan menyaksikan sikap anarkis para pengemudi taksi gelap terhadap rombongan kawan saya dan pengemudi taksi online. Akhirnya rombongan kawan saya terpaksa keluar mengikuti mobil taksi online ke arah keluar agar bisa menggunakan jasa taksi online yang dipesan.

Kawan saya menegur para pengemudi taksi gelap bersikap anarkis di depan anak-anak. Para pengemudi taksi gelap mengatakan bahwa mereka ada perjanjian dengan pengelola stasiun dan kepolisian setempat bahwa taksi online dilarang masuk mengambil penumpang di area stasiun. Saya mengatakan kepada pengemudi taksi gelap itu bahwa perjanjian melarang taksi online masuk mengambil penumpang adalah salah besar dan melanggar hukum.

Mendengar keterangan para pengemudi taksi gelap itu mengagetkan saya. “Kok bisa pengelola stasiun, dalam hal ini PT KAI dan kepolisian setempat membuat kesepakatan yang isinya justru melanggar hukum? Isi kesepakatan itu justru berarti dibuat oleh PT KAI dan kepolisian setempat dengan para pengemudi taksi gelap. Isinya jelas melanggar hukum pula, pengelola stasiun (berarti PT KAI) dan kepolisian setempat melarang taksi online mengambil penumpang. Kok mau PT KAI dan kepolisian setempat diatur oleh pengemudi taksi gelap? Apakah benar pengakuan yang dikatakan para pengemudi taksi gelap tersebut? Bahwa mereka dilindungi oleh kesepakatan bersama pengelola stasiun dan kepolisian setempat?

Kondisi stasiun dikuasai oleh pengemudi taksi gelap jelas merugikan dan merusak citra baik pelayanan PT KAI kepada penggunanya. Saya minta kepada pengelola stasiun Bandung, PT KAI dan kepolisian membatalkan perjanjian atau kesepakatan gelap bersama para pengemudi taksi gelap. Keberadaan taksi gelap itu tidak sah dan tidak ada payung hukum operasionalnya. Ya namanya saja taksi gelap, ya gelap-gelapan beroperasinya, tanpa aturan yang mendasari keberadaannya. Kok di stasiun Bandung, taksi gelap malah dilindungi oleh pengelola stasiun Bandung dan kepolisian setempat (kota Bandung). Perjanjian dengan pengemudi taksi gelap seperti itu adalah melanggar hukum dan tidak boleh ada usaha melindungi premanisme pengemudi taksi gelap. Saya minta agar pengelola stasiun Bandung, PT KAI dan kepolisian setempat menertibkan serta melarang taksi gelap beroperasi di area stasiun Bandung.

Bandung, 9 Desember 2018
Azas Tigor Nainggolan
Analis Kebijakan Transportasi.
Kontak: 081381822567

Print Friendly, PDF & Email