No. Reg Rilis 098/RLS/XII/2018. Pengelolaan Parkir Jakarta. Catatan Singkat tentang Penganiayaan Anggota TNI oleh Juru Parkir di Ciracas.

No. Reg Rilis 098/RLS/XII/2018

Pengelolaan Parkir Jakarta.
Catatan Singkat tentang Penganiayaan Anggota TNI oleh Juru Parkir di Ciracas.

Diberitakan media massa pada hari Senin, 10 Desember 2018 ada seorang anggota TNI dikeroyok beberapa juru parkir di area parkir liar depan pertokoan Arundina, Ciracas, Jakarta Timur. Kejadian bermula saat anggota TNI AL Kapten Komaruddin beserta anaknya selesai memperbaiki motor dan berencana makan di warung samping minimarket Arundina. Saat hendak parkir Komaruddin memeriksa bagian mesin motor yang diduganya ada kerusakan. Saat itu seorang juru parkir menggeser motornya tanpa diketahui Komaruddin hingga membuat kepalanya terbentur motor. Selanjutnya Komaruddin menegur juru parkir tersebut. Tetapi juru parkir itu tidak terima hingga terjadi cekcok yang mengundang perhatian teman-teman juru parkir lainnya hingga mengeroyok Komarudin di saksikan anaknya. Saat pengeroyokan terjadi seorang anggota TNI AD, Pratu Rivonanda melintas dan langsung melerai. Tetapi Rivonanda juga dikeroyok pelaku yang diduga berjumlah tujuh hingga sembilan orang. Melihat jumlah juru parkir melebihi jumlah mereka, Rivonanda mengamankan Komaruddin beserta anaknya ke Barak Remaja Paspampres KPAD Cibubur dengan dibonceng sepeda motor. Setelah itu, kedua korban mencari para pelaku ke permukiman warga sekitar lapangan tembak, Cibubur dan menemukan Agus, salah satu pelaku yang ikut mengeroyok dan langsung diamankan dari penganiayaan.

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Idham Azis mengatakan bahwa massa yang merusak dan membakar Polsek Ciracas, Jakarta Timur, diduga karena tidak puas dengan penanganan kasus yang ditangani Polsek Ciracas. Massa yang mungkin kurang puas atas penanganan kasus yang terjadi sehari sebelumnya di Cibubur yang masuk dalam wilayah Polsek Ciracas. Massa ingin memastikan apakah pelaku yang memukul teman mereka sudah ditahan. Meski sudah diberi penjelasan oleh kapolsek, massa tak mengindahkan sehingga terjadilah perusakan Polsek Ciracas dan beberapa kendaraan.

Dalam kejadian ini terjadi dua kasus yakni pengrusakan kantor Mapolsek oleh massa yang diduga tidak puas oleh penanganan polisi dalam kasus kedua, penganiayaan
pengrusakan kantor Mapolsek oleh massa yang diduga tidak puas oleh penanganan polisi dalam kasus penganiayaan seorang anggota TNI oleh juru parkir di kawasan pertokoan Arundina Cibubur Jakarta Timur. Pihak kepolisian harus mengusut tuntas kedua kasus ini agar jelas bagi masyarakat. Sikap tegas menjalan hukum perlu dilakukan kepolisian dalam kedua kasus tersebut.

Menarik untuk dianalisis secara mendalam juga adalah kasus yang penganiayaan anggota TNI oleh juru parkir yang diduga menjadi latar belakang kasus pengrusakan kantor Polsek Ciracas, Jakarta Timur. Kejadian penganiayaan anggota TNI di area parkir Arundina terkait dengan pengelolaan parkir di Jakarta. Area parkir Arundina di kelola oleh kelompok juru parkir (jukir) parkir setempat, tanpa pengelolaan Unit Pengelolaan Perparkiran Jakarta (liar). Pengelolaan parkir liar tersebut sudah berlangsung cukup lama oleh para jukir setempat. Seorang teman pengemudi ojek online mengatakan pada saya bahwa para jukir di Arundia sangat sombong dan suka menggunakan ancaman dalam meminta uang parkir dari para pengguna parkir. “Para jukir Arundina selalu berlaku sewenang-wenang kepada para pengguna area parkir”, cerita teman pengemudi ojek online merespon kasus penganiayaan anggota TNI di area parkir Arundina.

Pengelolaan parkir di Jakarta, khususnya di badan jalan, termasuk di depan pertokoan Arundina termasuk kawasan parkir liar. Masalah parkir liar di Jakarta adalah masalah laten dalam manajemen parkir Jakarta. Tahun 2007-2008 kami Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) melakukan studi tentang pengelolaan parkir di Jakarta (Politik Parkir Jakarta, 2008). Saat itu sudah ada sekitar 16.000 satuan ruas parkir (SRP) resmi di badan jalan Jakarta. Jumlah 16.000 SRP itu belum termasuk SRP parkir liar yang jumlahnya setidaknya ada sekitar 20.000 SRP. Adanya SRP resmi di Jakarta awalnya berasal dari pengelolaan parkir liar yang kemudian disahkan mendapat rambu tempat parkir dan petugas yang liar mendapat seragam menjadi petugas jukir resmi. Tapi pada perjalanan tetap masih banyak pembicaraan keberadaan parkir liar di badan jalan sebagai tambahan pendapatan petugas kantor pengelola perparkiran pemprov Jakarta dan lainnya. Jika satu SRP efektif sehari digunakan selama 10 dan biaya rata-rata Rp 5.000 maka pendapatan parkir liar bisa mencapai Rp 1.000.000.000,- tiap harinya. Penghitungan di atas baru hitungan minimal dari jumlah SRP liar lebih banyak serta kemungkinan jam pemakaian minimal. Jumlah pendapatan besar minimal Rp 1 milyar inilah yang membuatnya menarik banyak pihak mau mendapat bagian dari keberadaan parkir liar.

Hasil studi perparkiran, uang parkir tersebut dinikmati bersama-sama, dibagi mulai dari preman, aparat keamanan, ormas dan juga tidak ketinggalan petugas Unit Pengelolaan Perparkiran (UPP) Jakarta. Terlibatnya banyak pihak yang mengelola dan melindungi praktek parkir liar membuat para kulitnya berulah atau bertindak berani memaksa atau memeras para pengguna parkir liar. Para pengguna parkir liar tidak segan-segan meminta secara paksa pembayaran di atas Rp 5.000 untuk sepeda motor dan Rp 10.000 untuk mobil walau parkirnya sebanyak saja. Keberanian memaksa bahkan memeras jukir ini karena mereka memiliki pelindung atau “beking” mereka dalam menguasai area parkir setempat. Sebenarnya praktek pemerasan oleh jukir parkir liar ini sangat terbuka dan dilaporkan masyarakat tetapi tetap saja parkir liar tetap marak karena bekingnya sangat kuat. Pengelolaan parkir liar ini juga memang dipelihara secara khusus oleh petugas Unit Pengelola Perparkiran Jakarta. Jika tidak percaya masih maraknya praktek parkir liar di Jakarta bisa ditanyakan pada para jukir liar di badan jalan, kemana atau kepada siapa sebagian pendapatannya dibagikan.

Keberanian para jukir parkir di Arundina juga mewakili kondisi kekerasan pengelolaan parkir liar dan perlindungan dari banyak pihak di belakang mereka. Para jukir berkeyakinan bahwa mereka cukup kuat dan punya banyak beking maka berani mengeroyok atau menganiaya anggota TNI pun berani. Jelas keberanian itu pun didasari pengalaman mereka yang sudah memberikan sebagian pendapatan sebagai jukir kepada banyak pihak. Masalah kekerasan di pengelolaan parkir liar sudah sering terjadi di Jakarta. Besarnya pendapatan dari parkir liar ini juga di Jakarta sering bentrokan antar kampung, antar ormas juga antar aparat keamanan di Jakarta. Melihat pengalaman kekerasan di area parkir Arundina dan pengrusakan kantor Polsek Ciracas, Cibubur Jakarta Timur memang terbukti bahwa masalah parkir liar adalah salah satu masalah laten kota Jakarta. Untuk pemerintah provinsi (pemprov) Jakarta harus segera secara sistemik melakukan pembersihan dan menghapus praktek-praktek parkir liar di Jakarta. Pemprov Jakarta melalui Unit Pengelola Perparkiran Jakarta menindak serta melaporkan pelaku praktek parkir liar sebagai praktek pemerasan kepada pihak kepolisian. Penghapusan parkir liar bisa dilakukan dengan melakukan pengahpusan dan pelarangan total parkir di badan jalan. Bisa juga pemprov Jakarta melakukan pembinaan kepada jukir liar dan direkrut menjadi pengawas pengelolaan perparkiran secara legal dan elektronik. Membiarkan parkir liar sama saja memelihara dan mengembangbiakan budaya korupsi dan kekerasan di tengah masyarakat serta budaya menggunakan kendaraan pribadi yang membuat macet Jakarta.

 

Jakarta, 14 Desember 2018
Azas Tigor Nainggolan.
Analis Kebijakan Transportasi dari Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA).

Print Friendly, PDF & Email