No. Reg Rilis 100/RLS/XII/2018. Kabulkan Uji Materi Terhadap UU Perkawinan Perihal Batas Usia Perkawinan, MK Meminta DPR RI Untuk Revisi UU Perkawinan.

No. Reg Rilis 100/RLS/XII/2018

Kabulkan Uji Materi Terhadap UU Perkawinan Perihal Batas Usia Perkawinan, MK Meminta DPR RI Untuk Revisi UU Perkawinan.

Mahkamah Konstitusi akhirnya mengabulkan permohonan Judicial Review (Uji Materi) pada Kamis, 13 Desember 2018 terhadap Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang di daftarkan Senin, 18 Desember 2017 lalu.

Sebelumnya, UU Perkawinan tersebut diajukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan masyarakat sipil karena perbedaan batas minimal usia perkawinan perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. UU tersebut dinilai menimbulkan diskriminasi dan melanggar UU Perlindungan anak yang dipaksa menikah.

Bahwa fakta tersebut ditemukan Kuasa hukum Koalisi 18+ sebagai pendamping Para Pemohon. Para Pemohon menemukan bahwa pernikahan perempuan di bawah umur umumnya disebabkan faktor ekonomi.

Bahwa sebelumnya juga UU Perkawinan tersebut pernah di mohonkan pengujian materi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan masyarakat sipil karena perbedaan batas minimal usia perkawinan perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. UU tersebut dinilai menimbulkan diskriminasi dan melanggar UU Perlindungan anak yang dipaksa menikah.

Akhirnya pada Kamis (13/12/2018) Mahkamah Konstitusi dalam putusannya mengabulkan sebagian permohonan Uji Materi terhadap Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi mengatakan perbedaan usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 dan UU Perlindungan Anak.

Hakim I Dewa Gede Palguna menjelaskan bahwa batas usia menikah untuk perempuan di UU Perkawinan pada umur 16 tahun bertentangan dengan UU Perlindungan Anak di mana seseorang yang berumur di bawah 18 tahun masih disebut anak-anak sehingga menurutnya UU Perkawinan itu bisa melanggar hak yang seharusnya diperoleh anak-anak.

Pasal 31 UUD 1945 setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dasar. Jadi, jika seorang perempuan menikah di usia 16 tahun maka dia terhambat dalam mendapatkan pendidikan wajib 12 tahun, ini berlaku diskriminatif karena laki-laki mendapat cukup waktu untuk memperoleh pendidikan dasar.

I Dewa Gede Palguna juga mengatakan pernikahan di usia 16 tahun memperbesar resiko kesehatan bagi perempuan dan memperbesar peluang eksploitasi serta kekerasan dalam pernikahan.

Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mengabulkan permohonan pemohon atas nama Endang Wasrinah, Maryanti, dan Rasminah. Namun, terkait permohonan yang meminta batas umur pernikahan bagi perempuan sama dengan laki-laki yaitu 19 tahun Mahkamah Konstitusi tidak berhak menentukan batas usia perkawinan itu karena wewenangnya ada di pembuat Undang-Undang yaitu DPR RI.

Selanjutnya Mahkamah Konstitusi memberi batas waktu kepada DPR RI selama tiga tahun agar segera menentukan batas usia pernikahan berdasarkan putusan ini.

Meminta pembuat UU paling lama 3 tahun untuk melakukan perubahan tentang perkawinan, khususnya berkenaan dengan batas usia minimal perempuan dalam perkawinan,” kata Ketua MK Anwar Usman saat membacakan amar keputusan di ruang sidang MK.

Bahwa terkait putusan tersebut akankah DPR RI bisa menyelesaikan revisi UU Perkawinan kurang dari 3 (tiga) Tahun sebagaimana mandat dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Bahwa terkait pertanyaan “Akankah DPR RI bisa menyelesaikan revisi UU Perkawinan kurang dari 3 (tiga) Tahun ?” harus tetap menjadi perhatian dikarenakan ada beberapa pergantian serta pergeseran kursi Anggota DPR RI di senayan pada pemilu bersama di pertengahan tahun 2019 nanti.

 

Jakarta, 14 Desember 2018
Yosua Manalu,S.H
Divisi Litigasi
Forum Warga Kota Jakarta

Print Friendly, PDF & Email