No.Reg Rilis 103/RLS/XII/2018. Perda Kawasan Tanpa Rokok Catatan Singkat tentang Surat Dirjen Bangda Kemendagri Pemda Penerapan Regulasi KTR di Daerah.

No.Reg Rilis 103/RLS/XII/2018

Perda Kawasan Tanpa Rokok
Catatan Singkat tentang Surat Dirjen Bangda Kemendagri Pemda Penerapan Regulasi KTR di Daerah.

Rokok berbahaya dan dapat menyebabkan kematian. Peringatan itu tertulis di setiap bungkus yang dijual ke publik. Walau sudah ditulis seperti itu tetap saja masyarakat membeli dan mengisap rokok terus berkembang jumlahnya di Indonesia. Sampai-sampai sering dan banyak kita lihat anak-anak merokok secara terang-terangan di depan orang tuanya. Menurut UU nomor: 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dikatakan bahwa rokok itu mengandung nikotin dan juga zat adiktif. Nikotin dan zat adiktif inilah yang dijual dipromosikan untuk dihisap juga merupakan zat berbahaya penyebab penyakit kanker dan kematian. Seperti kita ketahui bahwaa rokok itu mengandung sekitar 4.000 zat beracun dan berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia.

Menurut Badan Kesehatan PBB, WHO bahwa angka kematian akibat rokok akan mencapai 10 juta pertahun. Angka kematian itu berasal dari negara berkembang sebanyak 70% dan dari Indonesia salah satunya. Hingga saat ini Indonesia menjadi negara ketiga tertinggi jumlah perokoknya di dunia setelah Cina dan India. Menurut Kementrian Kesehatan RI dikatakan bahwa 36,3% dari jumlah penduduk Indonesia adalah perokok aktif. Artinya setidaknya ada 1 orang Indonesia perokok dari 3 orang Indonesia. Menurut proyeksi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapemas) dikatakan bahwa proyeksi penduduk Indonesia tahun 2018 ini akan mencapai sekitar 265 juta orang.

Jadi sudah jelas dan terang benderang bahwa rokok itu mengandung zat berbahaya dan mematikan. Perlu ada langkah terlembaga mengendalikan dampak penggunaan produk tembakau seperti rokok di tengah masyarakat. Salah satunya langkah pengendalian yang dapat dilakukan oleh pemerintah seperti pemerintah daerah (Pemda) adalah membuat regulasi Kawasan Tanpa Rokok. Sehingga secara khusus pemerintah pusat dalam UU nomor: 36 tahun 2009 dalam pasal 115 (ayat 2) mewajibkan pemerintah daerah menetapkan kawasan tanpa rokok (KTR) di daerahnya dengan Perda KTR. Sikap kebijakan dalam UU Kesehatan di atas jelas mewajibkan semua kepala daerah harus membuat dan menetapkan Perda KTR di daerahnya masing-masing.

Perda KTR tersebut sangat diperlukan untuk melindungi masyarakat dari paparan asap rokok orang lain. Melihat urgensi dan kemendesakan melindungi hak kesehatan masyarakat dan harus ada regulasi Perda KTR agar dilindungi dari paparan asap rokok orang lain, Kemendagri Perintahkan Pemda untuk segera membuat dan menerapkan Perda KTR. Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) melalui 
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah mengirimkan surat nomor: 440/7467/Bangda serta nomor: 440/7468/Bangda pada tanggal 28 November 2018 kepada seluruh gubernur, bupati dan walikota tentang Penerapan Regulasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di daerah. Dalam keterangan persnya, Edward Sigalingging, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Dirjen Bangda mengatakan bahwa latar belakang dari kebijakan dalam surat itu adalah untuk menindaklanjuti UU No. 36 Tahun 2009 tentang kKesehatan pasal 115 ayat 2, PP Nomor 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa tembakau bagi kesehatan juga Peraturan Kementerian Kesehatan (Kemkes) bersama Kemdagri nomor 188/Menkes/pb/7/2011 No. 7 tahun 2011 tentang pedoman daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok(KTR) melalui Peraturan Daerah.

Surat dari Dirjen Bangda Kementerian Negeri di atas sangat penting dan menjadi nyata pemerintah ingin melindungi rakyatnya dari bahaya asap rokok orang lain melalui Perda KTR. Bagi Pemda sudah jelas harus segera membuat Perda KTR dan menerapkan Perda KTR di daerahnya masing-masing. Hingga saat ini baru 22 provinsi memiliki regulasi KTR dari 34 provinsi di Indonesia, 203 kabupaten sudah memiliki regulasi KTR dan 212 kabupaten belum, 69 kotamadya sudah memiliki Perda KTR dan 24 kotamadya belum memiliki. UU kesehatan no: 36 tentang Kesehatan sudah ada sejak tahun 2009 tetapi belum semua daerah memiliki regulasi Perda KTR. Semua daerah yang memiliki regulasi KTR pun belum sepenuhnya menerapkan dengan baik. Melihat kondisi lambatnya pembuatan dan penerapan Perda KTR ini, surat Kemendagri di atas adalah komitmen pendorong advokasi pengendalian dampak buruk penggunaan produk tembakau seperti rokok di Indonesia.

Selama ini banyak daerah yang masih terus bergelut dalam pembuatan dan penerapan regulasi KTR di daerahnya. Tidak mudah menjadikan Perda KTR di daerah dan menerapkannya secara baik oleh Pemda setempat. Kelambatan dan hambatan paling besar datang intervensi industri rokok. Dalam hal pembuatan serta penerapan regulasi KTR, industri rokok memiliki kepentingan sangat besar untuk menjamin kelangsungan bisnis serta keuntungan mereka. Setidaknya industri rokok sejauh ini terus berusaha agar terhambatnya pembuatan regulasi KTR dan memperlambat bahkan memandulkan penegakan regulasi KTR di daerah serta di tingkat nasional. Seperti contoh di Jakarta, pembahasan pembuatan Perda KTR sudah berjalan 8 tahun dan belum ditetapkan. Pembahasan Perda KTR Jakarta hanya berhenti masuk dalam pembahasan pembuatan peraturan daerah dan terus tidak disahkan menjadi Perda KTR sampai sekarang.

Dalam surat Dirjen Bangda Kemendagri di atas akan menyejukkan dan menyemangati upaya advokasi pengendalian dampak buruk penggunaan rokok serta melindungi masyarakat dari asap rokok orang lain. Surat Dirjen Bangda Kemendagri tersebut sangat jelas menunjukan komitmen pemerintah RI dalam melindungi rakyatnya dari bahaya penggunaan atau konsumsi rokok. Komitmen pemerintah itu terlihat dari perintah kepada Gubernur, Bupati dan Walikota untuk: 
1) segera menetapkan Perda tentang KTR di wilayah masing-masing, 
2) melaksanakan perda dengan efektif dengan mengoptimalkan peran Satpol PP dan melakukan pembinaan serta pengawasan pada KTR yang ada di UPTD, 
3) untuk penerapan KTR di sekolah harus mengacu pada Permendikbud no 64 tahun 2015.

Semoga surat Dirjen Bangda Kemendagri ini menjadi semangat baru dan energi baru di akhir tahun 2018 dalam melanjutkan upaya membangun Indonesia sehat. Harap semua kepala daerah menjalan apa yang diperintahkan oleh surat dari Dirjen Bangda Kemendagri sebagai wujud kepala daerah melindungi hak hidup sehat rakyatnya di daerah masing-masing.

 

Jakarta, 18 Desember 2018
Azas Tigor Nainggolan.
Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA).
Kontak: 081381822567

Print Friendly, PDF & Email