Ojek Online Bertindak Brutal, aplikatornya bisa dipidana. (Release FAKTA) No: Reg Rilis 06/RLS/II/2018

Satu unit mobil Nissan X-Trail dirusak oleh sekelompok pengemudi ojek online di underpass Senen, Jl Letjen Suprapto, Jakarta Pusat pada Rabu malam 28 Pebruari 2017 lalu. Atas kejadian itu, dua orang penumpang mobil alami luka-luka dan melapor ke polisi bahwa telah penganiayaan dan pengrusakan mobil mereka yang dilakukan oleh sekelompok pengemudi ojek online.

Beberapa media massa sebelumnya memberitakan bahwa mobil tersebut diamuk massa pengemudi ojek online karena terlibat percekcokan. Mobil kemudian menyeruduk sejumlah motor, sehingga sejumlah pengemudi ojek online mengamuk. Akibat kejadian itu, pelapor atau penumpang mobil Nisan mengalami luka dan bengkak di mata sebelah kiri serta kepala sebelah kanan robek. Sementara saksi Andrian Anton (sopir) mengalami luka tangan sebelah kiri dan kanan serta kepala sebelah kiri memar dan saksi Anton Leonard (penumpang) luka bibir sebelah kiri dan kepala sebelah kanan.

Dalam menyelesaikan kasus ini, pemerintah harus memberikan sanksi tegas kepada perusahaan aplikator ojek online. Kasus kekerasan oleh pengemudi ojek online sudah sering terjadi. Selama ini  banyak kasus kekerasan yang melibatkan pengemudi ojek online yang merupakan mitra dari para aplikator ojek online. Boleh dikatakan selama ini para aplikator telah lalai membina dan mengawasi para mitra ojek onlinenya. Sehingga para mitranya, ojek online sering melakukan tindakan kekerasan dan perbuatan tidak menyenangkan kepada para penggunanya yakni masyarakat pengguna jalan raya. Oleh karena itu sanksi tegas perlu diberikan bukan hanya pada pengemudi ojek online tetapi juga bagi para aplikator ojek online agar perilaku mereka, para ojek online di jalan makin tertib dan menghormati penggunanya serta pemakai jalan raya lainnya.

Untuk itu, kami Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) meminta pihak Polri harus menindak tegas dan memberikan sanksi berat pada para pengemudi ojek online jika mereka terbukti melakukan penganiayaan dan pengrusakan serta melanggar hukum. Polisi juga harus memeriksa dan menindak para aplikator ojek online yang mitra ojek onlinenya terlibat dalam kasus kekerasan di Underpass Senen tersebut. Para aplikator ojek online harus ikut bertanggung jawab atas perbuatan anggota mitranya. Perilaku kekerasan dan brutal para pengemudi ojek online sama dengan geng berandalan motor atau preman saat berada di jalan raya. Seharusnya para aplikator juga kelompok atau komunitas ojek online ikut membina dan mengawasi anggotanya agar tertib berlalu lintas dan tidak anarkis. Bila ada anggota atau mitranya yang melanggar hukum dan ketertiban umum bisa ditindak dan diberi sanksi tegas.

Kami, Forum Warga Kota Jakarta menyatakan bahwa tindakan tegas kepada para pengemudi ojek online yang bertindak brutal dan anarkis terhadap masyarakat harus segera dilakukan. Begitu pula kami meminta pemerintah harus melakukan tindakan tegas dan menghentikan atau mencabut izin operasional aplikator yang mitranya anarkis karena mereka telah lalai membina dan mengawasi para mitranya (pengemudi ojek online). Bagi para pengemudi ojek online yang melakukan penganiayaan dan pengrusakan terhadap mobil si korban bisa dituntut melakukan tindak pidana melakukan kekerasan bersama-sama di muka umum terhadap orang atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 KUHP.

Sementara untuk aplikator yang mitra ojek onlinenya terlibat dalam aksi brutal dan main hakim sendiri dalam kasus pengeroyokan di Pasar Senen pada 28 Februari 2018 malam itu bisa dituntut karena kelalaiannya mengakibatkan orang luka-luka dan menyebebkan orang lain luka berat, meskipun penumpangnya tidak ada yang menuntut. Dalam Pasal 360 KUHP :

(1) Barangsiapa karena kesalahannya (kelalaiannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.
(2) Barangsiapa karena kesalahannya (kelalaiannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

Begitu pula pemerintah harus bersikap terhadap keberadaan Ojek online ini. Hingga saat ini pemerintah tidak jelas sikapnya, menolak atau mengakui keberadaan Ojek online. Pemerintah harus tegas dengan keberadaan Ojek online, mau mengakui atau tidak ojek online? Pemerintah jangan membiarkan ojek online beroperasi liar tanpa aturan dan pengawasan. Jika keberadaan Ojek online liar tanpa aturan seperti sekarang maka perilaku anarkis dan brutal ojek online akan berulang terus. Adanya regulasi terhadap keberadaan Ojek online akan memberikan ruang pengawasan dan penindakan terhadap pengemudi, operator dan aplikator ojek online yang melanggar hukum.

Jakarta, 4 Maret 2018
Azas Tigor Nainggolan
Analis Kebijakan Transportasi dan Ketua Warga Kota Jakarta. (FAKTA)

Print Friendly, PDF & Email