Reg. Rilis 053/RLS/IX/2018. Pajak Rokok Sebagai “Pahlawan” Pemangkas Defisit Dana BPJS Kesehatan, Pemerintah Salah Kaprah.

Reg. Rilis 053/RLS/IX/2018

Pajak Rokok Sebagai “Pahlawan” Pemangkas Defisit Dana BPJS Kesehatan, Pemerintah Salah Kaprah.

Pajak rokok kembali ramai diperbincangkan, kali ini terkait peran dan pemanfaatannya dalam menutup defisit dana BPJS dalam program Jaminan Kesehatan Nasional yang pada Tahun 2017 lalu, selisihnya mencapai Rp10,19 triliun.

Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah daerah yang berwenang bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Tujuan utama penerapan pajak rokok adalah untuk melindungi masyarakat terhadap bahaya rokok.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 94 ayat (1) butir c mengatur bahwa 70% hasil penerimaan pajak rokok diserahkan kepada kabupaten/kota dan 30% diserahkan kepada provinsi untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum.

Bahwa pada 2017 lalu, Kementerian Kesehatan RI mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 53 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan menteri kesehatan No 40 Tahun 2016 tentang petunjuk teknis penggunaan pajak rokok untuk pendanaan pelayanan kesehatan masyarakat yang menyebutkan 75% dari dana Pajak Rokok dialokasikan untuk program BPJS Kesehatan (Jaminan Kesehatan Nasional).

Bahwa dengan dikeluarkannya peraturan tersebut penggunaan dana pajak rokok yang seharusnya untuk memberikan optimalisasi pelayanan pemerintah daerah dalam menjaga kesehatan masyarakat tidak lagi berjalan selaras dengan amanat UU tentang Pajak Rokok dan Retribusi Daerah.

Dalam hal ini, terjadi kekeliruan yang dilakukan oleh pemerintah melalui terbitnya sebuah regulasi demi menutup defisit dana BPJS Kesehatan yang terus bertambah seiring banyaknya pasien yang berobat menggunakan BPJS Kesehatan.

Sedangkan seperti diketahui dana pajak rokok itu sendiri sangat tidak maksimal pemanfaatannya jika digunakan untuk tindakan kuratif aeperti menutupi defisit dana BPJS Kesehatan.

Seperti dikatakan dr. Wahyu salah satu Staff P2P Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta saat dimintai pendapatnya mengenai dana pajak rokok untuk DKI Jakarta, beliau mengatakan: “Pajak rokok untuk DKI Jakarta pada tahun 2017 sekitar 500 milyar rupiah sedangkan pasien BPJS Kesehatan dan PBI (Penerima Bantuan Iuran) sekitar 1,5 Triliun Rupiah. Dapat di bayangkan bahwa Dana Pajak rokok DKI tidak sebanding/ tidak ada apa-apanya”.

Bahwa yang terjadi saat ini berbanding terbalik. Beberapa perokok justru merasa bangga dengan ikut serta memberikan uang-nya melalui pajak rokok yang dikenakan terhadap setiap batang rokok yang dihisap.

Sebutan “Pahlawan” yang mulai disematkan bagi para perokok karena peran pajak rokok sebagai pemangkas defisit dana BPJS Kesehatan menjadi sebuah fenomena yang sangat menggelitik serta memprihatinkan terutama bagi beberapa aktivis pengendalian tembakau di Indonesia.

Melihat fenomena ini FAKTA (Forum Warga Kota Jakarta) sebagai salah satu otganisasi masyarakat yang juga fokus dalam pengendalian tembakau di Indonesia terus berupaya membuka kaca mata hitam pemerintah yang tertutup oleh kilauan dana pajak rokok yang tidak sebanding dengan beban yang harus di tanggung pemerintah terkait banyaknya pasien/korban yang timbul akibat rokok itu sendiri.

Seperti diketahui saat ini Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti Kanker, serangan Jantung, Penyakit Paru – paru bahkan stroke yang disebabkan dari konsumsi zat adiktif rokok sangat menggerogoti anggaran kesehatan negara sehingga menjadi penyebab dari besarnya defisit dana BPJS Kesehatan.

Bahwa dengan demikian sudah saatnya pemerintah mencari solusi lain untuk menutup defisit dana BPJS Kesehatan. Bukan dengan terus melakukan tindakan kuratif dengan mengalokasikan dana yang menjadi hak daerah untuk Jaminan Kesehatan Nasional melainkan mengembalikannya kepada daerah guna dimanfaatkan sebagaimana menjadi amanat Undang-undang.

Jakarta, 26 September 2018
Yosua Manalu, S.H.
Div. Litigasi Forum Warga Kota Jakarta.

Print Friendly, PDF & Email