Pajak Warung Makan Ditunda Hingga 2012

By on January 7, 2011. Posted in .


Diungkapkan Sani, sapaan akrabnya, DPRD DKI Jakarta memastikan, pelaksanaan perluasan pajak restoran yang menyertakan warteg, kafetaria, kantin dan jenis warung makan lainnya? kemungkinan baru bisa diterapkan tahun 2012 mendatang. Untuk itu, dewan telah meminta Balegda DPRD DKI agar membahas revisi dari Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah itu pada tahun 2011. Dengan demikian, Raperda itu akan diberlakukan pada tahun 2012 dengan skema besaran omset penjualan untuk jenis warung makan yang baru.

Balegda, diungkapkan Sani, hingga kini menilai, warteg, warung bubur kacang hijau, kantin, dan jenis usaha warung makan lainnya belum bisa dikenakan pajak restoran sampai usaha tersebut berkembang dan tumbuh menjadi restoran ataupun rumah makan. Karenanya, dengan adanya penundaan itu, peraturan dalam raperda tersebut tidak akan diterapkan, melainkan tetap menerapkan peraturan perda sebelumnya yang mengatur tidak mengenakan pajak terhadap jenis usaha warung makan.

Penundaan pemberlakukan perluasan pajak restoran, menurutnya, dapat ditunda hingga tahun 2012. Hal itu berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengamanatkan pelaksanaan perda turunan UU tersebut jatuh tempo pelaksanaannya hingga tahun 2012. Dalam pembahasannya nanti, dikatakan Sani, pihaknya akan mencari cara atau solusi terbaik agar jenis usaha warung makan tidak dikenakan pajak. ?Secara lisan saya sudah berbicara dengan Dinas Pelayanan Pajak DKI, dan mereka sudah menyatakan setuju,? kata politisi Partai Keadilan Sejahtera ini.

Secara terpisah, Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta, Iwan Setiawandi, membenarkan peraturan perluasan pajak restoran terhadap jenis usaha warung makan ditunda penerapannya sampai tahun 2012.? ?Saat ini masih terus dibahas revisi peraturan tersebut,? kata Iwan.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merubah besaran omset penjualan pengusaha warung makan kena pajak, yaitu warteg, kantin, kafetaria, dan jenis warung makanan dan minuman berbayar lainnya yaitu dari Rp 167 ribu per hari dinaikkan menjadi Rp 500.000 ribu per hari. Atau dari omset Rp 60 juta pertahun menjadi Rp 182,5 juta per tahun.

Dijelaskan Iwan, awalnya penetapan omset Rp 167.000 per hari dianggap berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sangat kecil. Karena itu, kebijakan ini ditunda dan kemungkinan besar penetapan omset per harinya diubah menjadi Rp 500.000 per hari.

Meski sudah menetapkan omset pengusaha makanan dan minuman yang akan masuk daftar wajib pajak mulai Januari 2011, ditegaskan Iwan, pihaknya bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta akan mengkaji lebih lanjut rencana tersebut. ?Termasuk di dalamnya kewajiban-kewajiban bagi para wajib pajak ini untuk menyertakan transaksi jual belinya dengan menggunakan bon, atau catatan-catatan yang lebih sederhana sebagai bukti adanya transaksi jual beli setiap harinya,? tandas Iwan.

Print Friendly, PDF & Email

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.