Payung Hukum Harus Segera Diwujudkan demi Hentikan Sikap ‘Abu-Abu’ Pemerintah terhadap Ojol

KRICOM- Belum adanya regulasi dari pemerintah terhadap ojek online dinilai sebagai bentuk pelecehan terhadap warga negara yang bekerja. Apalagi, pemerintah tak kunjung mengakui para pengemudi ojek online ini.

“Tindakan pemerintah yang belum memutuskan mau mengakui atau menolak keberadaan ojol (ojek online) adalah tindakan pembiaran pemerintah terhadap hak rakyat yang sangat membahayakan,” kata Koordinator Forum Warga Kota Jakarta Azas Tigor Nainggolan kepada Kricom di Jakarta, Selasa (27/3/2018).

Menurut Azas, aksi demonstrasi ojol yang berlangsung hari ini menjadi tanda pemerintah masih menutup mata dan telinga terhadap rakyat kecil yang menuntut perlindungan.

“Diamnya pemerintah harus dipertanyakan. Ketika pemerintah diam maka rakyat kecil yang bekerja akan semakin dibungkam oleh pihak lain. Para pengemudi ojol terus diperas oleh aplikator,” ungkap Azas yang juga ikut dalam aksi siang tadi.

Azas mendesak, pemerintah untuk tegas dan hadir melindungi para pengemudi ojol yang berjuang untuk transportasi yang lebih baik.

“Pemerintah harus segera putuskan dan membuat peraturan yang menjadi dasar pelayanan ojol di negeri ini untuk melindungi pengemudi ojol juga pengguna ojol,” tutup Azas.

Setidaknya ada empat perwakilan dari GoGraBer (Gojek, Grab, Uber) yang menemui Presiden Joko Widodo masuk ke dalam Istana Merdeka, Jakarta Pusat dalam aksi siang tadi. Mereka mendiskusikan terkait tarif dan perlindungan hukum.

Aksi tersebut dimulai sejak pukul 10.00 WIB di depan Istana Negara. Lalu lintas di sekitar lokasi aksi pun sempat macet panjang lantaran motor driver ojol memenuhi ruas Jalan Medan Merdeka Barat.

Print Friendly, PDF & Email