Pelayanan Publik Buruk Bisa Digugat

By on April 4, 2011. Posted in .

Sebab, dengan payung hukum ini,masyarakat nantinya bisa mengajukan gugatan jika dirugikan dalam pelayanan publik. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) EE Mangindaan mengatakan, PP dan perpres ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang (UU) No 25/2009 tentang Pelayanan Publik.

Dalam peraturan itu nantinya ditegaskan bahwa siapa pun dapat melakukan gugatan terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh lembaga atau instansi pemerintah. ?Di situ diperintahkan untuk membuat perpres karena belum pernah diatur ganti rugi terhadap pelayanan publik akibat pelayanan yang tidak betul,? tutur Mangindaan di Jakarta kemarin. Menurut Mangindaan, saat ini Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sedang melakukan harmonisasi RPP dan perpres tersebut dengan peraturan perundangundangan lainnya.Langkah ini untuk mengetahui rancangan itu bertentangan dengan peraturan yang ada selama ini atau tidak. Mangindaan berharap proses tersebut selesai bulan ini sehingga bisa langsung diterapkan.

?Secepatnya, kami ingin cepat sekali harmonisasi. Sudah finalisasi kok di Kemenkumham. Mudah-mudahan bulan ini sudah selesai,?harapnya. Dengan adanya peraturan itu, masyarakat bisa mengajukan ganti rugi jika menerima pelayanan publik yang tidak sesuai dan dianggap merugikan secara materiil. Senada juga diungkapkan Deputi Pelayanan Publik Kemenpan dan RB Wiharto.Menurut dia,jika tidak menemui kendala, semuanya akan selesai dalam waktu dekat.Dengan demikian, masyarakat yang dirugikanakibatkesalahanpelayanan publik yang diberikan oleh lembaga atau instansi pemerintah dapat melakukan gugatan. Jika proses gugatan pada tingkat penyelenggara tidak selesai, masyarakat bisa mengajukan ke lembaga Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

Apabila di lembaga pengawas pelayanan publik tersebut tidak juga mendapatkan putusan atas perkaranya, bisa dilanjutkan ke peradilan. ?Jadi, jenjangnya ada.Tujuannya agar mereka akan sungguhsungguh dalam memberikan pelayanan publik,?tuturnya. Selain itu, aturan ini nantinya bisa dijadikan dasar untuk memberikan sanksi (punishment) kepada instansi atau lembaga pemerintah yang tidak memberikan pelayanan terbaik. Jika muncul gugatan dari masyarakat, artinya lembaga atau instansi itu berkinerja buruk. Apalagi,jika harus membayarkan ganti rugi. ?Itu punishment, berarti kerjanya jelek. Karena anggarannya terserap ke ganti rugi semua, otomatis anggaran pelayanan publik jadi kecil. Kalau tidak, bisa buat macam-macam,?tandasnya.

Anggota Komisi II DPR Taufiq Hidayat menilai PP dan perpres ini lambat dikeluarkan. Sebab,kedua aturan ini semestinya sudah selesai dibuat pada 2010. Sebab, UU No25/ 2009 tentang Pelayanan Publik sudah mengamanatkan agar aturan implementasi dalam PP dibuat paling lambat setahun setelah UU disahkan. Atas keterlambatan ini, pelayanan publik yang baik dan sesuai standar tidak bisa berjalan di mayoritas daerah. Bahkan, setiap pemerintah daerah seolah berjalan sendiri-sendiri sehingga efektivitas pelayanan publik hanya tergantung kemauan pemerintah daerah semata.

?Ini (PP pelayanan publik) sebenarnya sudah lama kita tunggu-tunggu, tapi tidak kunjung selesai.Karena itu,pemerintah harus segera menyelesaikan ini agar pelaksanaan pelayanan publik yang baik bisa jalan,?paparnya

Print Friendly, PDF & Email

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.