Pemerintah DKI Harus Berani Gusur Rumah Elite di Daerah Resapan

Tim SAR mengevakuasi seorang ibu dan anak nya yang terjebak banjir di kawasan Kampung Melayu Jakarta, Senin (13/1). (Edy Susanto/Gresnews.com)

Tim SAR mengevakuasi seorang ibu dan anak nya yang terjebak banjir di kawasan Kampung Melayu Jakarta, Senin (13/1). (Edy Susanto/Gresnews.com)

JAKARTA, GRESNEWS.COM – Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta harus segera duduk bersama, bersinergi dan menyusun strategi penyelesaian bencana banjir di Jakarta yang kembali terjadi tahun ini.Pemerintah DKI juga harus berani menggusur perumahan elite yang berada di daerah resapan air.

Pernyataan tersebut dikemukakan oleh Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) Azas Tigor Nainggolan kepada Gresnews.com, Minggu (19/1). “Setelah strategi dirumuskan harus dikerjakan bersama-sama,” ujarnya.

Menurut Tigor, pemerintah pusat dan Pemerintah DKI Jakarta jangan terus menerus saling melempar tanggung jawab satu sama lain. Keduanya selama ini, menurut Tigor, selalu saling melempar tanggung jawab ketika publik menuntut penyelesaian atas permasalahan kemacetan dan banjir yang masih terjadi di Jakarta. “Berhentilah saling menyalahkan dan melempar tanggung jawab,” katanya.

Selain itu, Tigor juga me ngingatkan agar Wakil Gubernur (Wagub) DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) agar tidak melemparkan kesalahan-kesalahan yang mengakibatkan terjadinya bencana banjir ke pihak-pihak lain. Menurut Tigor, sebagai Wagub seharusnya Ahok menghentikan pernyataan-pernyataannya kepada publik yang terlalu sering mengancam akan melaporkan warga ke Polisi dan mempidanakan mereka karena menyebabkan terjadinya banjir yang kembali melanda Jakarta pada tahun ini. “Saling melempar tanggung jawab dan menyalahkan pihak-pihak lain tidak akan menyelesaikan masalah, kata Tigor.

Tigor mengatakan dalam waktu dekat Pemerintah DKI harus segera merealisasikan program-program yang dijanjikan dalam kampanye Jokowi-Ahok seperti relokasi warga yang tinggal di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung ke Rumah Susun (Rusun) dan juga menjalankan program kampung deret. Selain itu relokasi juga harus dilakukan terhadap warga yang tinggal di pemukiman di daerah Pluit seperti Pantai Indah Kapuk.

Tigor juga mengingatkan relokasi juga harus dilakukan terhadap bangunan Mega Mal Pluit yang dibangun di atas lokasi resepan air. Ia menantang Pemprov DKI agar jangan kepada rakyat miskin saja bersikap galak dan memaksa untuk segera dilakukan relokasi seperti pada warga sekitar Waduk Pluit dan Ria Rio. Kepada orang kaya yang tinggal di permukiman elite di Pluit dan mal, Pemprov juga harus bersikap tegas.

“Nah kalo berani Ahok pidanakan mereka jangan rakyat kecil terus yang mau dia pidanakan, Ahok saja rumahnya di Pluit di daerah resapan air, ayo pidanakan dan relokasi,” kata Tigor.

Sampai hari ini, Minggu(19/1) banjir di Jakarta telah merendam 267 Rukun Tetangga (RT), 172 Rukun Warga (RW) di 48 kelurahan yang terletak di 27 kecamatan. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho dalam siaran persnya mengatakan lebih dari sepuluh ribu warga harus tinggal di pengungsian setelah rumahnya diterjang banjir. “10.530 jiwa harus mengungsi dan tersebar di 97 titik pengungsian,” ujarnya.

Para pengungsi tersebut menurutnya tersebar di sejumlah posko seperti di Jakarta Timur (31 lokasi), Jakarta Selatan (18 lokasi), Jakarta Barat (39 lokasi), dan Jakarta Utara (9 lokasi)

BNPB juga melaporkan jumlah korban jiwa akibat banjir Jakarta sejak 14-17 Januari 2014 ada tujuh orang. Lima orang terkait langsung dengan banjir seperti tenggelam, terseret arus hingga tersengat aliran listrik di rumahnya yang terkena banjir. Sementara dua korban jiwa lainnya karena sebelumnya telah menderita sakit.

Reporter : Yudho Rahajo
Redaktur : Muhammad Fasabeni

Print Friendly, PDF & Email