Penerapan Pergub Rokok Tak Diintervensi Asing

By on March 18, 2011. Posted in .

Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo mengatakan, dalam pembuatan dan penerapan Pergub No 88 Tahun 2010 sebagai pengganti Pergub No 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok, tidak diintervensi asing baik melalui kucuran dana atau dalam bentuk apapun. ?Itu pendapat yang keliru dan hanya dibuat-buat saja. Pergub diterapkan karena saya menampung aspirasi dari sebagian warga Jakarta,? ujar Fauzi Bowo, usai menggelar rapat pimpinan di Balaikota, Senin (1/11).

Penerapan Pergub No 88 Tahun 2010, ditegaskan Fauzi Bowo, didasari keinginan hidup sehat dengan menghirup udara yang sehat pula dari warga Jakarta. Untuk mewujudkannya, maka warga harus mengubah prilakunya dengan tidak merokok. Dalam Pergub itu, diatur tentang berbagai cara untuk mengubah kebiasaan merokok yakni dengan menghilangkan tempat khusus merokok yang selama ini masih terdapat di areal dalam gedung, melarang merokok hingga mengusir orang yang merokok. “Sanksinya kami meminta media untuk mempublikasikan orang-orang yang merokok. Sanksinya bukan hukuman saja tapi ada pula sanksi publik,” tegas Bang Fauzi, sapaan akrab Fauzi Bowo.

Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta bersama LSM Swisscontact juga menegaskan komitmennya untuk menertibkan tempat khusus merokok di dalam gedung mulai hari ini, (1/11) hingga tahun 2011 mendatang. Selama November tahun ini, sebanyak 178 titik gedung pemerintahan dan swasta menjadi target penertiban dari jumlah keseluruhan sebanyak 800 titik gedung yang tersebar di lima wilayah kota di DKI Jakarta. ?Mulai hari ini sidak akan dilakukan serentak di seluruh? wilayah DKI Jakarta. Hari ini difokuskan pada gedung pemerintahan. Di gedung Balaikota akan dilakukan di kawasan bagian umum,? kata Ridwan Panjaitan, Kepala Penegakan Hukum BPLHD DKI Jakarta, Senin (1/11).
Tim sidak, dikatakan Ridwan, akan menyosialisasikan Pergub No 88 Tahun 2010 dan? melakukan pengawasan ke tempat-tempat yang diatur dalam larangan merokok. Jika terungkap kondisi pelanggaran sangat parah, maka BPLHD akan memberikan surat peringatan.

Direktur Eksekutif Swisscontact Indonesia Foundation, Dolaris Riaunaty Suhadi mengatakan, pihaknya akan menyusun persyaratan tempat yang lolos dari pelanggaran larangan merokok. Persyaratan yang dimaksud yaitu apakah terdapat stiker larangan merokok, keputusan manajemen untuk larangan merokok dan apakah ditemukan orang yang kedapatan merokok.? “Jika tidak dipenuhi akan kami berikan surat peringatan,” kata Dolaris.

Sementara itu, lebih dari 100 orang yang tergabung dalam Komunitas Kretek, Komunitas Jamu Indonesia, Aliansi Pencinta Batik, Srikandi Indonesia, dan Asosiasi Petani Tembakau Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Balaikota DKI Jakarta, Senin (1/11). Mereka menuntut pencabutan Pergub No 88 Tahun 2010.
Ketua Komunitas Kretek, Abhisam mengatakan, pihaknya mensinyalir pergub itu dikeluarkan karena sarat intervensi korporasi farmasi asing. ?Swisscontact Indonesia adalah penerima bantuan dari asing yaitu Bloomberg Inisiative sebesar Rp 3,2 miliar untuk program membebaskan Jakarta dari asap rokok,? paparnya. Abhisam juga menuding, larangan merokok ini dapat mematikan kegiatan usaha domestik dalam sektor rokok kretek.


Sumber : BERITAJAKARTA.COM

Print Friendly, PDF & Email

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.