Pengamat: Anies Baswedan Harus Berlakukan Sistem ERP untuk Urai Kemacetan

KRICOM – Pengamat Transportasi, Azas Tigor Nainggolan setuju jika Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut larangan sepeda motor untuk melintas di jalan protokol. Menurutnya, aturan yang berlaku di era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok itu tak efektif untuk mengurai kemacetan.

Namun demikian, jika rencana pencabutan itu terealisasi, maka pemerintahan di era Gubernur Anies Baswedan harus mencari formula lain untuk menangkal kemacetan Jakarta.

Menurut Tigor, Anies harus berani untuk menerapkan kebijakan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).

“Cara untuk mengurai kemacetan di Jakarta yaitu dengan memberlakukan ERP. Semua yang mau lewat Jalan Sudirman-Thamrin harus bayar,” kata Tigor kepada Kricom.id, Selasa (7/11/2017).

Cara tersebut dinilai palinmg ampuh dibandingkan dengan melarang sepeda motor untuk melintasi jalan protokol. Selain tak efektif mengurai kemacetan, kebijakan ERP dinilai lebih berkeadilan.

“Kalau semua yang mau lewat Sudirman-Thamrin bayar, maka itu akan timbul keadilan. Jadi motor dan mobil sama-sama bayar, sedangkan di kebijakan kemarin (larangan sepeda motor) itu enggak adil karena yang menyebabkan macet itu bukan motor saja, tetapi juga mobil pribadi,” tegasnya.

Oleh karenanya, Tigor yang juga sebagai Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) ini menilai langkah Gubernur Anies Baswedan yang akan mencabut larangan sepeda motor di jalan protokol dinilai sudah tepat.

“Karena enggak mengurai kemacetan, makanya aturan itu tidak bertahan lama dan harus dicabut,” tutupnya.

Print Friendly, PDF & Email