Perda KTR Harus Hadir di Kabupaten/Kota

Medan, (Analisa). Seluruh kabupaten/kota di Indonesia seharusnya melahirkan Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sendiri. Hal tersebut sangat penting agar dapat melindungi masyarakat, khususnya mereka yang tidak merokok agar tidak terkontaminasi.

Pernyataan itu disampaikan Kasubdit Penyakit Paru Kronik dan Gangguan Imunologi Kementerian Kesehatan RI, Theresia Sandra Diah Ratih usai Seminar Nasional Penggunaan Pajak Rokok dalam Pembangunan Kesehatan dan Penguatan Implementasi Kebijakan KTR,  Rabu (31/1) di Medan.

“KTR ini sudah banyak regulasi yang telah dibuat oleh pemerintah untuk mendukung perdanya. Mulai dari Peraturan Pemerintah (PP) yang sudah ada, surat edaran Kemendagri hingga Inpres Presiden lewat program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) juga sudah dikeluarkan,” katanya.

Maka dari itu, perda KTR tentu harus diberdayakan di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Paling tidak agar melindungi mereka yang tidak merokok supaya tidak ikut terdampak.

“Tapi kalau Perda, memang biasanya ada gesekan politik dari eksekutif dan legislatif. Maka untuk melahirkannya harus ada proses. Jadi memang perjuangan ini panjang, apalagi bila Perda KTR ini dapat berjalan, akan dapat menurunkan tingkat perokok terutama kalangan pemula hinga 40 persen,” terangnya.

Sementara untuk penggunaan pajak rokok, sambungnya, ia berharap dapat meningkatkan upaya promotif serta preventif. Tujuannya guna menurunkan faktor risiko penyakit tidak menular dan penyakit menular termasuk imunisasi.

Selain itu, ia menuturkan, pajak rokok juga bisa digunakan untuk meningkatkan promosi kesehatan. Misalnya kesehatan keluarga, gizi, lingkungan, kerja dan olahraga, pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau serta pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan pertama.

Deputi Badan Pengurus Yayasan Pusaka Indonesia (YPI), Prawoto menambahkan, dalam kurun waktu setahun terakhir, YPI telah melaksanakan rangkaian kegiatan Sosialisasi Pajak Rokok untuk pembangunan kesehatan masyarakat. Pihaknya bekerja sama dengan Dinas Kesehatan di enam kabupaten/kota di Sumatera Utara, yakni Medan, Binjai, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Pematang Siantar dan Pakpak Bharat.

Belum ada

“Medan, Serdangbedagai, Tebingtinggi dan Pakpak Bharat adalah daerah yang telah memiliki regulasi lokal berupa Perda/Perwal/Perbup terkait dengan KTR. Sedangkan Binjai dan Pematangsiantar adalah daerah yang sama sekali belum memiliki regulasi lokal KTR,” ungkapnya.

Meski begitu, lanjutnya, terlihat antusiasme dan komitmen dari SKPD terkait di enam wilayah tersebut untuk mengoptimalkan dana pajak rokok dalam pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya masing-masing. Medan misalnya, dalam tahun anggaran 2017 telah berhasil menggunakan pajak rokok daerah sebesar lebih Rp1,5 miliar untuk implementasi dan penegakan Perda KTR.

Ia berharap kebijakan-kebijakan penggunaan dana pajak rokok daerah tersampaikan. Khususnya yang terkait dengan pembangunan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum. 

“Juga tersampaikannya prinsip-prinsip pengelolaan dan strategi untuk mengoptimalisasi dana pajak rokok daerah dalam penyusunan program pembangunan kesehatan masyarakat di kabupaten/kota di Sumut,” tegasnya.

Wakil Walikota Medan, Akhyar Nasution dalam pembukaan seminar tersebut mengajak seluruh pihak terkait dan masyarakat mendukung implementasi KTR di Medan. Sebab tanpa adanya dukungan masyarakat, program pengendalian asap rokok ini akan sulit dilaksanakan.

“Untuk di rumah, pengendalian juga bisa dilakukan dengan tidak menyediakan asbak rokok,” ujarnya.

Ia menyampaikan, kesehatan merupakan investasi pembangunan daerah. Jadi yang harus dilakukan pemerintah adalah meningkatkan kapasitas masyarakat, salah satunya dengan upaya promotif dan preventif, dengan menggunakan pajak rokok semaksimal mungkin, yakni melalui KTR.

“Memang untuk mengubah kebiasaan sulit. Karenanya perlu kebijakan dalam pengendalian pengguna rokok ini. Agar lingkungan sehat dapat terwujud di lingkungan kita,” pungkasnya. (dani)

Print Friendly, PDF & Email