Perda ERP Masih Terganjal PP

By on January 7, 2011. Posted in .


Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo mengatakan, pihaknya tidak bisa membuat dan menyusun perda jika tidak ada undang-undang atau PP yang menjadi induk dari perda tersebut. Begitupun dengan pembuatan perta tentang ERP yang tahun ini masuk dalam Agenda Legislasi Daerah (Alegda) tidak akan bisa dibuat jika pemerintah pusat belum menerbitkan PP ERP. ?Tidak bisa kita buat Perda ERP kalau tidak ada PP yang menjadi induknya. Sebab perda harus mengacu kepada undang-undang. Kalau kita terbitkan sendiri, berarti perda itu ilegal,? ujar Fauzi Bowo di Balaikota, Jumat (7/1).

Dikatakan Fauzi Bowo, jika memang terdapat prosedur yang memperbolehkan perda dibuat sendiri oleh pemerintah daerah, mungkin sudah sejak dulu ERP diterapkan di ibu kota tanpa harus menunggu keluarnya PP ERP. ?Kalai bisa membuat perda sendiri, sudah dari dulu kami kerjakan sendiri dan ERP bisa diterapkan awal tahun ini sesuai dengan target,? kata Bang Fauzi, sapaan akrabnya.

Karena itu, masih kata Fauzi Bowo, Pemprov DKI Jakarta konsisten akan menunggu penerbitan ERP yang hingga saat ini masih belum rampung dan masih dalam pembahasan oleh pemerintah pusat. Meski begitu, dirinya memastikan, sistem ERP yang akan digunakan dapat diputuskan dalam tiga atau empat bulan ke depan. Sehingga, saat PP tentang ERP diterbitkan, lalu disusul dengan penyusunan dan pengesahan perda tentang ERP. Dengan begitu, ERP pun bisa langsung diterapkan karena sistemnya telah ada.

Dijelaskan Fauzi, terdapat tiga sistem yang akan diterapkan dalam kebijakan ERP nantinya. Pertama, adanya gate of entry dengan metode komputerisasi. Kedua, metode on board mobile atau adanya alat yang diletakkan pada mobil serta sistem terakhir yakni sitem yang menggunakan kemera.

Pembatasan penggunaan kendaraan pribadi baik untuk roda empat maupun roda dua di ibu kota, diungkapkan Fauzi, sangatlah penting dan mendesak dilakukan. Sebab, saat ini saja, setiap harinya terdapat 1.500 unit sepeda motor dan 509 unit mobil yang diproduksi di Jakarta. Akibatnya, terjadi pertumbuhan kendaraan pribadi yang sangat signifikan di ibu kota yakni, mencapai 6 juta unit roda dua dan 700 ribu unit roda empat dalam setiap tahun.

Kondisi seperti itu, jelas membawa kerugian yang sangat besar bagi Pemprov DKI Jakarta, namun membawa keuntungan besar bagi para pelaku industri otomotif. Tercatat, industri otomotif meraih keuntungan sebesar Rp 11 triliun pada tahun 2009 dan diperkirakan akan meningkat hingga 15 persen pada tahun ini. Sedangkan Pemprov DKI justru mengalami kekurangan dana untuk meningkatkan kemampuan transportasi publik di ibu kota.

Secara terpisah, Ketua Balegda DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana mengatakan, untuk mengendalikan kepadatan kendaraan pada jalur-jalur utama di Jakarta sangatlah mendesak. Salah satu caranya yakni dengan memberlakukan penerapan ERP. Karena PP ERP yang tengah digodok pemerintah pusat hingga kini tak kunjung selesai, pihaknya pun mengusulkan kepada pemprov untuk membuat perda tersebut tanpa harus menunggu PP itu diterbitkan pemerintah pusat. ?Hingga saat ini kita masih menunggu PP dari pusat. Padahal ERP mendesak untuk dijalankan. Jadi sambil menunggu PP itu selesai, kita membuat rancangan perdanya saja dulu,? kata Triwisaksana.

Print Friendly, PDF & Email

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.