Perda Transportasi, Banjir dan Ekonomi Jadi Prioritas

By on January 7, 2011. Posted in .


Ketua Balegda DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana mengatakan, perda mengenai ketiga bidang itu telah ditetapkan sebagai prioritas dalam pembahasannya di tahun ini dan diharapkan dapat membantu Pemprov DKI Jakarta dalam menghadapi permasalahan utama di ibu kota. ?Alegda tahun ini, kami akan fokus pada penyusunan, pembuatan dan pembahasan di bidang transportasi, banjir serta menekan jumlah pengangguran,? ujar Triwisaksana di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (7/1).

Di bidang transportasi, dikatakan Triwisaksana, pembahasan perda diarahkan pada upaya mengatasi kemacetan dengan mengusulkan perda terkait mengatasi sumber kemacetan seperti, pembatasan kendaraan pribadi, minimnya sarana transportasi missal serta tertinggalnya Jakarta sebagai kota besar dalam penyediaan infrastruktur transportasi modern. Salah satunya dengan mengusulkan perda mengenai penerapan Electronic Road Pricing (ERP) pada sejumlah ruas jalan utama di Jakarta.

Lalu, mengupayakan mendorong perpindahan dari menggunakan kendaraan pribadi ke transportasi publik dengan memperbaiki operasional serta meningkatkan layanan busway. Karena itu pula, direncanakan adanya perda pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mengelola bus Transjakarta. ?Dengan perda itu diharapkan, manajemen dan operasional busway nantinya akan menjadi lebih baik,? kata Sani, sapaan akrabnya.

Masih dalam upaya mengurai kemacetan, juga akan dibuat perda yang mengatur tentang parkir. Selain itu, melalui Raperda RTRW juga akan didorong penyediaan jalur khusus bersepeda dan jalur pejalan kaki yang terintegrasi dengan sistem manajemen lalu lintas.

Sedangkan di bidang lingkungan, balegda akan mengarahkan pada upaya mengurangi resiko banjir dan penanganan atas bencana banjir yang sering melanda Jakarta. Untuk itu, dalam RTRW akan diarahkan pencegahan banjir melalui pengaturan penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) dan daerah resapan air secara optimal di Jakarta. Balegda juga akan mempertimbangkan pengelolaan Kanal Banjir Timur (KBT) melalui perda, agar lebih efektif dan berperan dalan pengendalian banjir di ibu kota.

Selain itu, juga akan diterbitkan perda yang mengatur tentang penanganan bencana. Melalui perda ini, diharapkan nantinya tidak aka nada saling menunggu atau saling menyalahkan jika terjadi kegagalan dalam penanganan bencana.

Di bidang ekonomi, perda yang akan dikeluarkan lebih diarahkan pada upaya penyediaan lapangan kerja, baik melalui peningkatan investasi maupun pengembangan kewirausahaan, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Upaya peningkatan investasi didorong melalui perbaikan iklim investasi melalui Perda Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Perizinan Bidang Penanaman Modal.

Sedangkan dalam mendukung pengembangan UKM, dukungan legislasi dilakukan melalui usulan Perda Lembaga Penjamin Kredit Daerah (LPKD) dan Lembaga Pembiayaan Usaha Daerah (LPUD). Perda LPKD diarahkan untuk meningkatkan akses UKM terhadap perbankan untuk mendapatkan modal usaha atau modal mengembangkan usahanya melalui adanya lembaga penjamin kredit daerah (Lemkrida) bagi UMKM di Jakarta.

Sementara Perda LPUD diarahkan untuk penyediaan dana bergulir yang lebih terfokus dengan manajemen yang lebih baik melalui suatu lembaga pembiayaan khusus untuk pemberdayaan UMKM. Pembiayaan melalui LPUD disertai dengan pembinaan manajemen usaha serta kelayakan bisnis atas proposal pembiayaan yang diajukan. ?Sehingga penyediaan dana melalui LPUD ini tidak sekedar dana bergulir yang seringkali habis tanpa memberikan dampak nyata dan tidak mendorong berkembangnya UMKM secara profesional,? tandasnya.

Print Friendly, PDF & Email

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.