Peringatan Pada Bungkus Rokok Dengan Tulisan Tidak Efektif

By on July 17, 2011. Posted in .

Kalau kita berpedoman dengan pasal ini seharusnya semua rokok yang beredar di Indonesia Harus dengan peringatan bergambar. Tetapi sangat disayangkan pada penjelasan pasal 114 undang-undang tersebut memberi penjelasan sebagai berikut? ?Yang dimaksud dengan ?peringatan kesehatan? dalam ketentuan ini adalah tulisan yang jelas dan mudah terbaca dan dapat disertai gambar atau bentuk lainnya?.

Penjelasan pasal 114 tersebut telah memberi celah kepada industri rokok untuk tidak memberi peringatan? kesehatan yang dalam bentuk gambar disebabkan penjelasan tersebut mencamtumkan kata ?dapat? yang bisa diasumsikan bukanlah suatu keharusan.

Dr. Widiyastuti Soerojo (64 tahun), MSc, Dr. Muherman Harun (80 tahun) dan Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia (ISMKMI), adalah para pemohon yang diwakili oleh Nilna Rahmi Isna, selaku Sekretaris Jenderal, telah menunjuk kuasa hukumnya yaitu kumpulan advokat publik yang tergabung dalam SOLIDARITAS ADVOKAT PUBLIK UNTUK PENGENDALIAN TEMBAKAU INDONESIA (SAPTA-INDONESIA) telah mengajukan permohonan Uji Materril atas Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia khususnya penjelasan pasal 114.

Para pemohon pada intinya memohon kepada Majelis Hakim bahwa penjelasan pasal 114 No.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan tersebut seharusnya berbunyi ?Yang dimaksud dengan ?peringatan kesehatan? dalam ketentuan ini adalah tulisan yang jelas dan mudah terbaca dan disertai gambar atau bentuk lain.

Sapta Indonesia dalam permohonannya mendalilkan Landasan yang dapat digunakan dalam mengajukan permohonan uji materiil Penjelasan Pasal 114 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D, 28F, dan 28 H ayat (1) UUD 1945 .

Selain itu pada penjelasan pasal 114 dengan pasal 199 ayat 1 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jelas-jelas kontra produktif dimana pada pasal 199 ayat 1 mengharuskan peringatan kesehatan dengan gambar tetapi pada penjelasan pasal 114 telah menganulirnya.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan disyaratkan adanya pemenuhan atas asas-asas dalam membentuk peraturan perundang yang baik meliputi Kejelasan tujuan, Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, berdaya gunaan dan kehasil gunaan, Kejelasan rumusan dan Keterbukaan.

Peringatan kesehatan adalah bentuk edukasi sekaligus informasi yang mengingatkan masyarakat tentang bahaya merokok bagi kesehatan si perokok itu sendiri dan orang di sekitarnya. Peringatan tertulis dalam bungkus rokok yang ada selama ini, tidak memberikan suatu informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa karena sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 huruf c yang berbunyi ?hak konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi mengenai jaminan barang dan/atau jasa?

Bahwa efektifitas pesan peringatan kesehatan berbentuk tulisan di bungkus rokok yang beredar di pasaran Indonesia telah dievaluasi melalui studi yang dilakukan PPK UI pada tahun 2007, dan hasilnya menunjukkan bahwa lebih dari 90% responden pernah membaca peringatan kesehatan bentuk tulisan di bungkus rokok, masing-masing 97 perokok dan 83% bukan perokok, akan tetapi 43% tidak percaya karena merasa tidak terbukti, 26% tidak termotivasi berhenti merokok dan 20% mengatakan tulisan terlalu kecil dan tidak terbaca. Dari studi ditemukan bahwa 75% responden menginginkan peringatan kesehatan berbentuk gambar dan tulisan, sepertiga jumlah perokok bahkan menginginkan pesan yang spesifik dan menakutkan.(Pusat Penelitian Kesehatan UI, Yayasan Jantung Indonesia dan SEATCA, Peringatan Bahaya Merokok dan Keamanan Rokok dalam Upaya Peringatan Kesehatan, Jakarta 2007).

Ketentuan Penjelasan Pasal 114 UU Kesehatan, sepanjang kata frase ?dapat? tidak? di hilangkan maka akan menunjukkan ketidak konsistensi yang berakibat pada ketidakpastian hukum yang berujung pada pelanggaran terhadap UUD 1945, serta? asas dan materi muatan sebuah peraturan perundang-undangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 dan 6 UU NO. 10 Tahun 2004 tentang Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Demikan Siaran Pers ini, Terima kasih.
Jakarta, 18 Juli 2011

Hormat kami
SAPTA Indonesia

SAPTA Indonesia (Solidaritas Advokat Publik untuk Pengendalian Tembakau Indonesia)

SAPTA Indonesia atau Solidaritas Advokat Publik untuk Pengendalian Tembakau di Indonesia adalah wadah bagi para penggiat hukum khususnya Advokat dan Asisten Advokat yang berasal dari Perguruan Tinggi, NGO berbasis Hak Asasi Manuasia, Praktisi hukum, dst yang mendedikasikan diri, waktu dan tenaga serta pikirannya? untuk melakukan kerja-kerja advokasi secara pro bono dalam bidang Pengendalian Tembakau di Indonesia baik litigasi maupun legislasi.

Info lebih lengkap dapat menghubungi
SAPTA Indonesia (Solidaritas Advokat Publik untuk Pengendalian Tembakau Indonesia)
kontak person:Azas Tigor Nainggolan, SH, MSi; MP:. 08159977041,? azastigor@yahoo.com.com

Print Friendly, PDF & Email

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.