Pers Release

PERS RILIS

 

No. Reg Rilis 063/RLS/IX/2019
Pers Release untuk diwartakan segera.

Tindak Tegas Pelaku Pelanggar Aturan Lalu Lintas.

Terjadi pengeroyokan kepada petugas Dinas Perhubungan (Dishub) Jakarta oleh sekitar 15 orang pengemudi ojek online (Ojol) di daerah Keramat Bunder, Jakarta Pusat. Petugas Dishub pada hari Kamis 26 September 2019 sekitar jam 08.00 melakukan penertiban terhadap para pengemudi Ojol yang parkir sembarangan di bahu jalan dan mengakibatkan kemacetan. Para pengemudi Ojol tidak terima atas teguran petugas dishub yang Meminta agar para pengemudi Ojol bergerak dari bahu jalan. Kasus para pengemudi Ojol yang parkir sembarangan di bahu jalan dan membuat jalan semrawut serta macet banyak terjadi di jakan-jalan raya Jakarta, sudah sering menimbulkan ketegangan dan keributan dengan sesama pengguna jalan. Selalu saja jika ditegur atau diingatkan bahwa posisi mereka yang mengetem atau parkir sembarangan di bahu jalan atau di atas trotoar membuat kemacetan serta kekumuhan kota. Perilaku parkir sembarangan ini jelas melanggar aturan lalu lintas dan membahayakan pengguna jalan serta bikin macet. Seharusnya para aplikator yang memperkerjakan para pengemudi Ojol ini tidak lalai membina mengawasi serta bertanggung jawab atas perilaku negatif para mitra pengemudinya. Sebagaimana diatur dala Peraturan Menteri Perhubungan no: 112 Tahun 2019 tentang Sepeda motor yang digunaka untum kepentingan umum bahwa para aplikator dan pengemudi Ojol harus taat pada aturan lalu lintas, membina para mitra dan membuat Shelter di jalan-jalan bagi kepentingan para mitranya saat beroperasi.

Untuk itu pihak kepolisian mengusut tuntas kejadian ini dan menangkap para pengemudi yang mengeroyok petugas Dishub Jakarta tersebut. Tindakan pengeroyokan oleh para pengemudi Ojol dan pembiaran tidak membina mitranya oleh para aplikator Ojol adalah tindakan kejahatan Pidana. Sebagai diatur KUHPidana dalam Pasal 360 diatur bahwa:
(1) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya atau kelalaiannya) menyebabkan orang lain mendapatkan luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.
(2) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya atau kelalaiannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah. Tindakan para pengemudi Ojol dan pembiaran oleh para aplikator ojol bisa dijatuhkan hukuman Pidanan berdasarkan pasal 360 KUHPidana di atas. Untuk itu sebaiknya Dishub Jakarta juga menggandeng Kepolisian dalam melakukan penegakan aturan lalu lintas dan penertiban para pengemudi Ojol yang mengetem sembarangan. Mari kita dukung Dishub Jakarta dan Kepolisian untuk melakukan penertiban dan penegakan aturan lalu lintas agar ada keselamatan dan kenyamanan berlalu lintas di jalan raya.

Jakarta 27 September 2019
Azas Tigor Nainggolan
Analis Kebijakan Transportasi dan Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA).

No. Reg Rilis 062/RLS/IX/2019

Pers Release.
Untuk diwartakan segera.

Dukung Pemerintahan Presiden Indonesia Jokowi Menaikan Cukai Rokok.

Diwartakan oleh banyak media massa bahwa pemerintah melalui Kementerian Keuangan RI akan menaikan cukai rokok sebesar 23% pada tahun 2020 mendatang. Kenaikan cukai rokok ini akan mempengaruhi konsumsi rokok di masyarakat. Menaikan cukai rokok juga bertujuan terutama untuk membuat harga rokok mahal dan tidak bisa dijangkau atau dibeli oleh anak-anak Indonesia. Mendukung Kebijakan Pemerintahan Presiden Jokowi Menaikan Cukai Rokok 23% adalah penting dan harus kita beri apresiasi. Kebijakan pemerintah melalui Kementrian Keuangan yang akan menaikan cukai rokok 23% itu menunjukan komitmen pemerintah mewujudkan harapan presiden Jokowi Membangun SDM Indonesia yang tangguh dalam 5 tahun mendatang. Kami mendukung kebijakan menaikan cukai rokok agar rokok menjadi mahal dan tidak bisa dijangkau atau dibeli oleh anak-anak Indonesia adalah sebuah keharusan kita terutama para orang tua. Orang tua yang waras adalah orang tua yang terus menjaga dan melindungi anak-anaknya dari berbagai bahaya termasuk bahaya mematikan dari rokok. Saat ini sudah ada 7,8 juta anak Indonesia yang merokok dan angka pertumbuhannya sebesar 9,1% tahun ini, artinya jika ada 100 anak Indonesia berati ada 9 anak yang merokok. Angka ini sangat menakutkan dan memprihatinkan maka harus kita hentikan bersama dan mendukung pemerintah membangun SDM Indonesia yang tangguh dan Indonesia hebat seperti dicanangkan oleh presiden Jokowi.

Mari memberikan dukungan kepada pemerintah terkait pengumuman yang akan menaikkan cukai rokok. Diharapkan, pemerintah melalui menteri keuangan, Ibu Sri Mulyani dan jajarannya memegang komitmennya untuk menaikkan cukai rokok sebesar 23% seperti yang disampaikan, atau bahkan lebih, dalam Putusan Menteri Keuangan (PMK) yang akan datang sehingga harga jual eceran naik jauh lebih tinggi dan tidak terjangkau kaum rentan, yaitu keluarga miskin dan anak-anak/remaja.

Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, prevalensi perokok anak usia 10-18 tahun meningkat dari lima tahun sebelumnya dari angka 7,2% ke angka 9,1%. Sedangkan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) mematok angka penurunan perokok anak menjadi 5,4%.

Banyak riset yang menyebutkan bahwa harga rokok yang murah adalah salah satu pengaruh besar terhadap kenaikan jumlah konsumsi rokok. Karena itu, meningkatnya angka prevalensi perokok anak di Indonesia sangat mungkin juga disebabkan harga rokok yang sangat murah di Indonesia. Seperti yang kita tahu, harga rokok di Indonesia termasuk yang paling murah di dunia dan masih bisa ditemukan harga rokok Rp5000/bungkus atau di bawah Rp1000/batang. Jadi kita bisa membayangkan hanya dengan uang kurang dari seribu rupiah, seorang anak/pelajar sudah dapat menikmati rokok yang tersebar luas di mana-mana.

Harga rokok harus dibuat mahal untuk mengantisipasi meningkatnya perokok anak. Disinilah fungsi cukai untuk mengendalikan konsumsi rokok sangat berarti. Kami sangat mendukung langkah pemerintah mempersulit atau menjauhkan akses anak terhadap rokok dengan menaikan cukai rokok setinggi-tinggi pada tahap waktu selanjutnya agar rokok sangat sulit diakses atau dibeli oleh anak-anak. Untuk itu kami mendukung pemerintahan presiden Jokowi untuk terus menaikkan cukai rokok setinggi-tingginya dan melarang penjualan rokok eceran. Kebijakan menjauhkan akses rokok tersebut membuat anak-anak terlindung dari bahaya rokok sehingga anak Indonesia menjadi anak yang unggul seperti yang dicita-citakan pemerintahan presiden Jokowi, yaitu sumber daya manusia (SDM) Indonesia Unggul dan Indonesia Hebat.

Jakarta, 22 September 2019
Azas Tigor Nainggolan
Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA)
Kontak: 081381822567

No: 061/RLS/IX/2019

DUKUNG SRI MULYANI NAIKKAN CUKAI ROKOK

Jakarta, 20 September 2019 – Hari ini, kelompok jaringan peduli masalah konsumsi rokok melakukan aksi damai di depan Kantor Kementerian Keuangan RI di Jalan Dr. Wahidin Raya, Jakarta Pusat. Aksi damai ini bertujuan untuk memberikan dukungan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait pengumuman yang disampaikan untuk menaikkan cukai rokok. Diharapkan, Ibu Sri Mulyani dan jajarannya memegang komitmennya untuk menaikkan cukai rokok sebesar 23% seperti yang disampaikan, atau bahkan lebih, dalam Putusan Menteri Keuangan (PMK) yang akan datang sehingga harga jual eceran naik jauh lebih tinggi dan tidak terjangkau kaum rentan, yaitu keluarga miskin dan anak-anak/remaja.

Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, prevalensi perokok anak usia 10-18 tahun meningkat dari lima tahun sebelumnya dari angka 7,2% ke angka 9,1%. Sedangkan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) mematok angka penurunan perokok anak menjadi 5,4%.

Banyak riset yang menyebutkan bahwa harga rokok yang murah adalah salah satu pengaruh besar terhadap kenaikan jumlah konsumsi rokok. Karena itu, angka prevalensi perokok anak di Indonesia sangat mungkin juga disebabkan harga rokok yang sangat murah yang terjangku di kantong anak/pelajar. Seperti yang kita tahu, harga rokok di Indonesia termasuk yang paling murah di dunia dan masih bisa ditemukan harga rokok Rp5000/bungkus atau di bawah Rp1000/batang. Jadi kita bisa membayangkan hanya dengan uang kurang dari seribu rupiah, seorang anak/pelajar sudah dapat menikmati rokok yang tersebar luas di mana-mana.

Harga rokok harus dibuat mahal untuk mengantisipasi meningkatnya perokok anak. Disinilah fungsi cukai untuk mengendalikan konsumsi rokok sangat berarti. Kami sangat mendukung langkah pemerintah yang menaikkan cukai rokok setinggi-tingginya sehingga harga eceran rokok menjadi tidak terjangkau oleh uang jajan anak-anak. Dukungan ini disampaikan dalam aksi damai hari ini yang mewakili kelompok perempuan, pelajar, warga ekonomi biasa, dan organisasi/komunitas peduli pengendalian tembakau.

Dukungan kepada Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati untuk:

1.    Menaikkan cukai rokok setinggi-tingginya.

2.    Melanjutkan simpifikasi cukai rokok.

3.    Menaikkan harga eceran rokok.

Dengan demikian, anak-anak terlindung dari bahaya rokok sehingga anak Indonesia menjadi anak yang unggul seperti yang dicita-citakan pemerintah, yaitu sumber daya manusia (SDM) Indonesia Unggul.

***

Narahubung : Yoshua 0857 15550 549

Kelompok jaringan peduli masalah konsumsi rokok adalah jaringan LSM yang terdiri dari : Forum Warga Kota Indonesia (FAKTA), Komite Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT), Yayasan Lentera Anak (YLA), Puan Muda-Jaringan Perempuan Peduli Pengendalian Tembakau (JP3T), Aliansi Masyarakat Korban Rokok Indonesia (AMKRI), Center for Indonesia Strategic Development Initiatives (CISDI) dan Pramuka.

Rokok Menjual Ketergantungan.

Salah satu yang membahayakan rokok bagi perokoknya adalah ketergantungan atau adiksi. Ketergantungan terhadap rokok sungguh menakutkan karena rokok mengandung lebih dari 7000 racun berbahaya mematikan. Itulah sebabnya dalam setiap bungkus rokok dituliskan peringatan “rokok berbahaya, merokok menyebabkan kanker mulut, rokok mengandung TAR dan NIKOTIN, dilarang memberi pada pada anak dibawah 18 tahun dan perempuan hamil”. Peringatan mengingatkan pada kita rokok berbahaya dan dapat membunuh perokoknya. Sehingga ketergantungan pada rokok sangat berbahaya karena ketergantungan pada nikotin, tar dan 7000 zat rabun berbahaya.

Dalam perdebatan berhentinya audisi bulutangkis Djarum, banyak perdebatan atau lepas dan mempertahankan. Seperti diketahui bahwa audisi bulutangkis yang diadakan oleh PB Djarum mang didukung oleh PT Djarum, produsen rokok. Banyak kritik dilontarkan pendukung audisi Djarum karena Djarum sudah berjasa terhadap prestasi bulutangkis nasional. Seolah-olah tanpa audisi bulutangkis dukungan PT Djarum akan kiamat prestasi bulutangkis nasional.

Terasa memang ada ketergantungan besar terhadap dukungan PT Djarum terhadap pembinaan atlet bulutangkis nasional. Sampai-sampai gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan bahwa beliau mau pasang badan untuk tetap dilakukannya audisi Djarum. Begitu pula menteri pemuda dan olah raga pun Ketergantungan pada dukungan audisi dengan Djarum. Terlihat seolah pemerintah tidak berdaya dalam membina pewastasi bulutangkis nasional dan sangat tergantung pada Djarum. Sikap pemerintah itu sudah merendahkan dirinya sendiri dan merendahkan sepertinya tidak ada lagi pihak swasta yang memiliki kemampuan dan kemauan ikut berpartisipasi dalam.membina prestasi bulutangkis nasional.

Sebenarnya pemerintah tidak perlu takut lepas berhenti bekerja sama dengan Djarum. Seharusnya setelah PB Djarum menyatakan berhenti, maka pemerintah dapat menyatakan terimakasih atas dukungan Djarum terhadap prestasi bulutangkis nasional. Selanjutnya pemerintah, seperti gubernur Ganjar Pranowo juga menteri pemuda dan olah raga bangkit, mengajak seluruh sektor swasta nasionak untuk membantu pemerintah melakukan pembinaan prestasi bulutangkis nasional.

Saya dulu adalah perokok lebih dari 20 tahun. Berupaya untuk lepas dari rokok saya rasakan sangat berat dan sulit sekali. Tetapi akhirnya saya pada tahun 2004 bisa lepas total dari ketergantungan menghisap rokok. Setelah saya lepas dari ketergantungan dan tidak merokok lagi, badan saya sehat dan bisa membangun prestasi lebih banyak di tengah masyarakat. Lepas dari ketergantungan dari rokok memang sulit karena rokok menjual ketergantungan (adiksi). Setelah Lepas dari rokok jadi lebih sehat dan lebih berprestasi.

 

Jakarta, 12 September 2019.
Azas Tigor Nainggolan
Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA).

No. Reg Rilis 059/RLS/IX/2019

Pernyataan Pers,
Untuk diwartakan Segera.

Lagi Kecelakaan di KM 91 Tol Cipularang.

Wah rupanya BPJT dan operator jalan tol Cipularang belum ada perbaikan untuk pencegahan kecelakaan lalulintas. Kecelakaan kembali terjadi dan melibatkan truk konteiner terbalik lalu disertai tabrakan beruntun. Kecelakaan ini sudah ketiga kalinya dalam waktu seminggu sejak 4 September 2019 saat kecelakaan beruntun yang melibatkan 2 dump truk yang terbalik dan mobil lainnya.

Lalu beberapa kemudian terjadi kecelakaan lagi. Tadi siang terjadi lagi kecelakaan ketiga melibatkan truk konteiner terbalik lahi. Kecelakaan pertama mengakibatkan 8 orang meninggal dunia dan 26 orang luka-luka. Melihat kejadian yang mirip-mirip penyebabnya dan kendaraannya, seharusnya ada langkah perbaikan pencegahan. Langkah perbaikan itu harusnya dilakukan oleh Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) dan operator jalan tol Cipularang. Setidaknya bisa dilakukan penempatan petugas di zona kejadian agar pengemudi bisa diingatkan hati-hati dan tidak alami kecelakaan. Juga seharusnya segera dibuat tambahan rambu tambahan agar pengemudi mengetahui kondisi jalan serta hati-hati.

Menyikapi kondisi sering terjadinya kecelakaan ini maka pihak kementerian Perhubungan mengevaluasi kinerja BPTJ dan operator jalan tol Cipularang. Juga kementerian Perhubungan memerintahkan BPTJ dan operator jalan tol melakukan pengawasan agar jalan tol bersih dari truk yang melanggar aturan melakukan merubah standar kendaraan dan muatan berlebihan atau Over Dimensi dan Over Loading (ODOL) serta ugal-ugalan. Pengawasan dilakukan dengan memasang alat timbang di setiap pintu masuk tol serta memasang rambu tambahan juga menyiagakan petugas atau alat monitor di zona pengawasan.

 

Jakarta, 10 September 2019
Azas Tigor Nainggolan
Analis Kebijakan Transportasi.

No. Reg Rilis 058/RLS/IX/2019

Audisi Djarum atau Djarum?
Mana tanggung jawab Kementerian Pemuda dan Olah Raga?

Dalam hal kritik KPAI terhadap adanya indikasi penggunaan anak-anak untuk promosi produk Djarum dalam Audisi Djarum ada salah pemahaman publik. Antara Audisi Djarum dan Djarum itu sendiri adalah dua entitas yang menjadi satu. Audisi Djarum adalah kegiatan audisi bibit pemain bulutangkis yang di lakukan oleh PB Djarum. Sementara Djarum itu sendiri adalah salah satu perusahaan swasta industri rokok yang memproduksi merek rokok Djarum di Indonesia. Logo kata Djarum yang digunakan PT Djarum untuk semua produk rokoknya. Kejadiannya adalah dalam Audisi Djarum pihak PB Djarum menggunakan logo tulisan Djarum yang biasa sejak lama dan menjadi umum dalam produk rokok PT Djarum. Pihak KPAI mengkritisi bahwa dalam audisi umum Djarum menggunakan logo tulisan Djarum. Diduga penggunaan logo kata Djarum ini menimbulkan asumsi atau “penglihatan penggunaan” kata Djarum sebagai niatan sekaligus untuk promosi pada kaos anak-anak peserta audisi.

Atas kritik KPAI ini pihak PB Djarum katanya akan menghentikan kegiatan Audisi Djarum nanti di tahun 2020. Rencana penghentian audisi Djarum ini menimbulkan kritik balik terhadap KPAI. Banyak kritik publik terhadap KPAI telah menghilangkan mimpi menjadi atlit bulutangkis. KPAI juga dikritik tidak mendukung pembinaan bulutangkis nasional. Padahal yang dikritik KPAI adalah penggunaan logo kata Djarum bukan audisinya. Kok yang dibesar-besarkan adalah penutupan audisi Djarum nanti tahun 2020. Jelas ada kesalahpahaman yang dibangun untuk mendiskreditkan KPAI. Ada pembelokan isu dalam perdebatan ini, isu penolakan penggunaan logo kata Djarum menjadi penolakan kepada audisi.

Artinya adalah KPAI tidak menolak audisi bulutangkisnya. Tetapi yang ditolak adalah penggunaan logo kata Djarum yang identik dengan produk rokok. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah berhentinya PB Djarum dan tidak melakukan lagi audisi bulutangkis menjadi kiamat bagi pembinaan bulutangkis nasional? Pembinaan bibit atlet olah raga adalah tanggung jawab pemerintah dalam hal ini melalui Kementerian Pemuda dan Olah Raga. Memang ada juga pernah pengalaman

perusahaan swasta lain dalam audisi pembinaan atlet sejak usia dini. Salah satunya adalah pernah ada audisi dan pembinaan atlet sepak bola yang dilakukan oleh Perusahaan Kelompok Gramedia Kompas (KGK) dan berjalan baik. Soalnya produk yang dihasilkan KGK bukan produk yang mengandung racun berbahaya bagi masyarakat, khususnya anak-anak. Tanpa Djarum seharusnya tetap ada peluang perusahaan swasta lainnya melakukan audisi olah raga bagi pembinaan atlet bulutangkis sejak usia dini. Misalnya saja bisa dilakukan perusahaan swasta lain seperti PT Benang menjadi Audisi Benang yang tidak ada kaitannya dengan produk yang dikendalikan produknya seperti rokok. Sekarang ada peluang bagi swasta lainnya untuk terlibat setelah Djarum berhenti. Saatnya juga pemerintah khususnya kementerian Pemuda dan Olah Raga lebih giat lagi mendukung serta melakukan pembinaan oleh raga secara baik. Tidak fair apabila tanggung jawab kementerian Pemuda dan Olah Raga dibebankan kepada sektor swasta semata. Jadi kementerian Pemuda dan Olah Raga adalah yang paling bertanggung bertanggung jawab melanjutkan audisi Djarum – pembinaan bibit atlet bulutangkis yang sebelumnya ditangani oleh PB Djarum.

 

Jakarta, 10 September 2019
Azas Tigor Nainggolan
Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA).

Untuk dIwartakan segera                                                                                                                               Pers Rilis

JAKARTA KOTA METRO POLUTAN

Senin, 5 Agustus 2019.

Jakarta tengah disorot oleh masyarakat tidak hanya masyarakat Jakarta tapi juga Indonesia bahkan dunia karena keberhasilannya dalam menjadi kota yang nomor satu tingkat pencemaran udaranya. Sudah banyak publik serta media massa yang mengkritik serta mempertanyakan gubernur Jakarta tentang langkah perbaikan yang akan dilakukan. Tetapi gubenrur Jakarta itu diam saja dan hanya sibuk berdiskusi mencari “kambing hitam”. 

Atas ‘prestasi’nya ini banyak kritik, protes serta gugatan publik Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang diam saja  tanpa upaya yang benar untuk mengatasinya. Begitu pula kami, Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) melakukan upaya menegur serta mengingatkan dengan mengajukan gugatan terhadap gubenrur Jakarta itu.

FAKTA sebagai salah satu lembaga yang peduli akan lingkungan hidup dan peduli terhadap keberadaan kota Jakarta pada hari ini, Senin 5 Agustus 2019 mendaftarkan Gugatan Intervensi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. FAKTA memiliki alasan hukum untuk mengajukan gugatan ini, bahwa pembinaan serta pengawasan penyelenggaraan daerah yang tertuang pada Pasal 38 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak berjalan dengan baik sehingga telah membuat kerugian bagi masyarakat terutama dalam mendapatkan hak terhadap kualitas udara yang bersih khususnya di Jakarta.

Selain itu FAKTA juga menambahkan bahwa kualitas udara Jakarta tidak hanya disebabkan oleh kendaran bermotor, industri, pembangkit listrik, pembakaran sampah, pengerjaan dibadan jalan dan trotoar jalan (pedestrian) tapi juga oleh paparan asap rokok berdampak buruk terhadap kualitas udara Jakarta karena lemahnya pembinaan serta pengawasan Gubenrnur dalam menjalankan pemerintahan daerahnya. Kondisinya saat ini, warga Jakarta baik di dalam ruangan atau di luar ruangan dikepung oleh udara kotor.  Khusus untuk kendaraan bermotor Gubernur seharusnya melakukan upaya Transport Demand Management (TDM) berupa Membangun Sistem Layanan Angkutan Umum Massal yang Integratif dan Pengendalian Penggunaan Kendaraan Pribadi untuk mengurai kemacetan Jakarta yang menyumbangkan 80% polusi udara yang terjadi saat ini.

Atas dasar dan alasan tersebut FAKTA berkesimpulan bahwa bahwa buruknya kualitas udara di Jakarta diakibatkan oleh tidak efektifnya dan tidak bekerjanya secara baik pemerintah DKI Jakarta menjalankan berbagai regulasi yang ada

untuk mencegah agar Jakarta tidak menjadi Kota Metropolitan. Oleh sebab itu FAKTA sebagai Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatannya dan menyatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta (Tergugat) telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar Hak Asasi Manusia serta Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat di Jakarta.

FAKTA juga meminta  Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar  menghukum gubenrur Jakarta, Anies Baswedan sebagai Tergugat untuk :

  • Meminta maaf kepada warga Jakarta secara terbuka melalui media massa baik cetak dan elektronik;
  • Melakukan upaya pengendalian pencemaran udara dengan:
  • Penegakan peraturan mengenai Kawasan Dilarang Merokok (KDM) sesuai diatur dalam Perda No: 2 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara Jakarta.
  • Melakukan penegakan dalam membatasi usia kendaraan umum sesuai ketentuan Perda DKI No. 5 Tahun 2014.
  • Merencanakan ulang pembangunan trotoar jalan (pedestrian) dan proyek-proyek pembangunan lain di Jakarta yang menimbulkan dampak lingkungan berupa polusi udara (perbaikan jalan, galian PLN, PDAM, Gas, fiber optik, dll).
  • Menindak tegas Dinas Bina Marga DKI Jakarta, rekanan/kontraktor yang mengerjakan trotoar jalan (pedestrian) dan proyek-proyek pembangunan lain di Jakarta yang menimbulkan dampak lingkungan berupa polusi udara (perbaikan jalan, galian PLN, PDAM, Gas, fiber optik, dll) tanpa analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

Demikian rilis ini kami buat untuk diwartakan segera. Terima kasih.

 

hormat kami,

Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA)
Azas Tigor Nainggolan SH, Msi, MH.
Ketua

Contact :  081381822567

Pernyataan pers: untuk segera disebar/dimuat

No. Reg Rilis 050/RLS/VII/2019

ROKOK MEMBUNUH ANAK INDONESIA

Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional kami Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) menuntut kepada presiden RI utuk mengganti Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Alasannya yaitu Menteri Kesehatan telah gagal melindungi anak Indonesia dari bahaya zat adiktif nikotin (rokok).

Sejak awal kepemimpinan Nila Moeloek di Kementerian Kesehatan pada tahun 2014 sampai 2019 terbukti Menteri Kesehatan gagal total untuk memenuhi Rencana Pembanguan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang mentargetkan penurunan prevalensi perokok anak yaitu sebesar 5,4%. Pada kenyataannya justru berdasarkan RISKESDAS 2018 naik pesat sebesar 9,1% dari angka sebelemnya 7,2% (2013). Jelas ini sebuah kemunduran DAHSYAT sepanjang sejarah kesehatan (anak) Indonesia. Untuk mengapresiasi prestasi ini FAKTA menganugerahkan Penghargaan ASBAK KOTOR UNTUK INDONESIA 2019

 

Apresiasi ini sebagai peringatan kepada seluruh bangsa Indonesia bahwa ANAK INDONESIA terancam hak hidup dam kesejahteraannya. Untuk itu kami Menuntut dan Mendesak kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. Joko Widodo:

  1. Untuk segera mengaksesi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) sebagai bagian dari amanat kesepakatan Global Sustainable Development Golas (SDGs) dan implementasi Konvensi Internasional ttg Perlindungan Anak
  2. Untuk segera bertindak untuk melakukan pencegahan dan pelarangan terhadap munculnya produk tembakau alternatif (vape) yang tidak lebih baik dari produk tembakau konvensional (rokok).
  3. Untuk tidak memilih Menteri Kesehatan yang sama untuk periode mendatang
  4. Untuk memilih Menteri Kesehatan periode 2019-2024 yang berani dan lantang menyuarakan isu kesehatan terutama isu pengendalian tembakau den terwujudnya SUMBER DAYA MANUASIA (ANAK) UNGGUL untuk INDONESIA MAJU.

 

Demikian Pernyataan Pers ini 

Jakarta, 26 Juli 2019

Hormat kami,

Forum Warga Kota Jakarta

Azas Tigor Nainggolan, SH, MSi, MH.
Ketua (0813-8182-2567)

No. Reg Rilis 051/RLS/VII/2019

Pers Release untuk diwartakan segera.

Jakarta Darurat Udara Kotor.

Jakarta udaranya paling buruk di dunia menurut pemantauan Airvisual. Perlu langkah konkrit mengurangi pencemaran udara di Jakarta. Kondisi buruknya udara Jakarta ini adalah pelanggaran hak warga untuk mendapatkan udara bersih dan sehat. Tidak perlu lagi diperdebatkan bahwa Jakarta memang sekarang sedang dalam kondisi darurat udara kotor.

Nyata dan memang faktanya bahwa kualitas udara kota Jakarta saat ini dalam kondisi sangat buruk dan bisa mematikan secara perlahan warganya. Itulah sebabnya diatur bahwa udara bersih dan sehat adalah hak asasi bagi setiap warga negara dan negara harus menjamin serta menyediakannya bagi hidup sehat warganya. Tanpa udara bersih dan sehat, warga tidak bisa hidup sehat.

Mendapatkan udara kotor seperti sekarang ini, kita warga kota Jakarta janganlah berdiam diri. Mari dorong, dan bila paksa pemerintah provinsi Jakarta melakukan langkah konkrit mengurangi pencemaran udara Jakarta. Mari dorong, dan bila perlu memaksa pemerintah provinsi Jakarta melindungi hak warga kota Jakarta untuk mendapatkan udara sehat dan bersih. Adalah tanggung jawab pemerintah, juga pemerintah provinsi Jakarta untuk menyediakan udara sehat bersih bagi warga kotanya. Untuk itulah kami, Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) akan menggugat gubernur Jakarta, Anies Baswedan ke pengadilan atas buruknya kondisi udara Jakarta. Menurut rencana Minggu depan Gugatan tersebut akan kami daftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan ini merupakan upaya kami untuk mendorong pemerintah provinsi Jakarta agar segera melakukan upaya nyata memperbaiki kondisi udara buruk di Jakarta.

Jakarta, 30 Juli 2019.

Azas Tigor Nainggolan
Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA)

No. Reg Rilis 049/RLS/VII/2019
Menolong itu Harus Rela dan Total.

Tersiar kabar bahwa Pemrov Jakarta meminta masyarakat untuk melepas semua spanduk penolakan terhadap keberadaan pengungsi suaka di gedung bekas Komando Militer (Kodim), Jakarta Barat. Spanduk-spanduk penolakan itu ditujukan atas keberadaan para pencari suaka dari Timur Tengah di kawasan gedung bekas Kodim tersebut.

Pemprov Jakarta membantu memindahkan dan menyediakan tempat penampungan sementara bagi para pencari suaka atas permintaan Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi atau United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Munculnya penolakan masyarakat di sekitar kawasan itu diakibatkan adanya rasa terganggu masyarakat sekitar karena para pengungsi sering keluar tempat penampungan. Para pengungsi itu keluar karena perlu mencari makanan dan minuman di luar penampungan. Mereka, para pengungsi juga mengeluh bahwa tempat penampungan fasilitas masih kurang memadai seperti kurangnya air bersih, kurang layaknya tempat tidur serta kurangnya pendampingan sosial psikologis bagi pengungsi.

Para pengungsi Timur Tengah ini sudah lama datang ke Indonesia akibat perang saudara di negaranya dan sedang menunggu adanya negara ketiga yang mau menerima mereka. Sebelum mereka dibawa ke kawasan Kodim Jakarta Barat, para pengungsi sempat terlunta-lunta dan terakhir mereka tinggal di emperan jalan Kebun Sirih Jakarta Pusat Mereka terpaksa mengungsi agar mereka dan keluarganya selamat. Kondisi ini memang membuat mereka membutuhkan bantuan orang lain atau sesamanya. Melihat keadaan seringnya mereka terlunta-lunta seperti ini menunjukan bahwa mereka tidak diurus atau ditolong secara baik oleh UNHCR di Indonesia. Kurangnya fasilitas mereka pengungsian di kawasan bekas markas Kodim itu menunjukan bahwa pemprov Jakarta tidak menyiapkan tempat penampungan secara baik dan manusiawi.

Sering kita lihat, para pemelihara hewan saja akan mempersiapkan kandang barunya lebih baik dari kandang sebelumnya bagi hewan peliharaannya. Adanya penolakan dari masyarakat sekitar menunjukkan bahwa pemprov Jakarta tidak menyiapkan pemindahan secara baik dan tidak melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada masyarakat sekitar tempat penampungan. Ada cerita bahwa jika kita mau menolong orang atau sesama itu harus rela dan total. Begitu pula dalam hal menolong para pengungsi Timur Tengah ini seharusnya pemprov Jakarta melakukannya dengan rela hati dan total. Jika.dilakukan sosialisasi dan pendekatan, bisa saja masyarakat sekitar ikut teribat membantu mengurusi para pengungsi di tempat penampungan. Pengalaman di negara lain, para pengungsi diperlakukan secara baik dan manusiawi di penampungan. Begitu pula pemerintah setempat membantunya secara baik dan total bersama masyarakatnya. Memang menolong sesama itu harus dengan kerelaan hati serta sikap total dalam menolong.

Jakarta, 16 Juli 2019

Azas Tigor Nainggolan
Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA)

No. Reg Rilis 048/RLS/VII/2019
Pers Release.

Penegakan Hukum atau Peraturan Lalu Lintas Secara Elektronik oleh Polda Metro Jaya.

Tanggal 1 Juli 2019 ini Polri mulai melakukan penegakan penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Hukum atau Penegakan Peraturan atau Lalu Lintas Secara Elektronik oleh Polda Metro Jaya atau publik sering menyebutnya sebagai Tilang Elektronik. Saya menulis kembali tulisan saya peluncuran sistem ETLE ini pada 25 Oktober 2018 lalu oleh Wakapolri saat itu. Penerapan atau penggunaan sistem ETLE ini tidak lepas dari upaya Polri untuk menjawab kebutuhan peningkatan pelayanan dan penegakan peraturan kalau lintas sesuai perkembangan zaman. Ya teknologi terus berkembang seiring perkembangan zaman. Manusia juga terus berkembang perilakunya tapi juga ada yang tetap sama dalam menyikapi peraturan. Termasuk perilakunya melanggar peraturan tetap saja dikarenakan pengawasan yang masih kurang tegas. Begitu pula perilaku melanggar peraturan lalu lintas saat ini sudah semakin berat kualitas serta kuantitasnya. Pelanggaran- Pelanggaran itulah yang pada akhirnya mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Pelanggaran peraturan lalu lintas saat ini seperti sudah tidak terkendali dikarenakan keterbatasan penegakan pihak kepolisian. Setiap kali dilakukan Operasi Khusus penegakan atau Tertib Lalu Lintas oleh Kepolisian selalu saja menindak puluhan ribu pelanggar.

Besarnya keberhasilan penegakan itu mengatakan bahwa masih tingginya angka pelanggaran peraturan lalu lintas. Tapi sebenarnya angka pelanggaran yang terjadi jauh lebih besar, bahkan bisa 5 kali lipat jumlah yang tertangkap operasi penegakan. Jauh lebih kecilnya angka penegakan dikarenakan kepolisian masih menggunakan cara manual dalam penegakan di lapangan ketika itu. Sementara perkembangan jumlah pengguna kendaraan bermotor begitu masif termasuk jumlah pelanggaran lalu lintasnya. Untuk menekan pertumbuhan angka pelanggaran tersebut harus ada terobosan atau inovasi dalam cara pengawasan dan penegakan peraturan lalu lintas di lapangan atau di jalan raya.

Keputusan atau pilihan menggunakan teknologi elektronik dalam penegakan peraturan lalu lintas atau ETLE menjadi sejarah baru dalam upaya kepolisian Indonesia dalam mengembangkan inovasi penegakan hukum lalu lintas. Kepolisian Indonesia khususnya Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya melaunching atau meluncurkan inovasi sistem penegakan hukum atau peraturan lalu lintas secara elektronik, yang biasa disebut sebagai Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE. Sistem penegakan elektronik ini menggunakan perkembangan teknologi dalam pengawasan dan penegakan hukum di lapangan. Posisi alat dari teknologi ETLE ini sangat membantu pihak kepolisian dalam melakukan penegakan hukum lalu lintas.

Menggunakan alat ETLE ini, pihak kepolisian tidak lagi memerlukan jumlah personil yang banyak untuk ditempatkan di jalan-jalan raya dalam melakukan pengawasan serta penegakan aturan lalu lintas. Pengembangan
teknologi bisa digunakan sebagai alat – sarana membantu penegakan hukum atau peraturan lalu lintas dalam praktek di lapangan. Termasuk juga untuk penegakan peraturan lalu lintas di kota-kota seperti Jakarta dan sekitarnya. Pengawasan dan penegakan berbasis teknologi seperti sistem elektronik dalam ETLE bisa merubah perilaku masyarakat dalam berlalu lintas. Secara teknis penggunaan pengembangan teknologi membuat kinerja kepolisian lebih efektif, akuntabel, profesional dan modern dalam melayani masyarakat.

Gagasan membangun sistem penegakan hukum atau peraturan lalu lintas secara elektronik atau ETLE di Jakarta sebenarnya sudah menjadi ide atau gagasan sejak tahun 2010 lalu. Pemikiran menggunakan sarana elektronik dalam sistem penegakan muncul karena tingginya pelanggaran hukum lalu lintas dan semrawutnya lalu lintas di Jakarta ketika itu. Tingginya akan pelanggaran dan kesemrawutan lalu lintas di Jakarta disebabkan masih rendahnya kesadaran masyarakat pengguna jalan dalam berlalu lintas. Aspek keselamatan dalam berlalu lintas sering diabaikan oleh masyarakat sendiri.

Perubahan pendekatan penegakan secara elektronik ini akan membantu pengawasan, penegakan dan pembangunan perilaku tertib dalam berlalu lintas. Perubahan tersebut merupakan perubahan positif perilaku masyarakat dalam berlalu lintas. Perubahan perilaku yang dibangun akan mengurangi pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Berkurangnya angka pelanggaran maka akan mengurangi angka kecelakaan dan jatuhnya korban dalam berlalu lintas.

Tujuan utama dari penggunaan pengawasan secara elektronik ini pemerintah ingin menjadikan jalan raya dapat diawasi secara efektif, menyeluruh dan penegakan hukum lalu lintasnya jadi lebih baik. Hukum atau peraturan serta kebijakan pemerintah yang baik dan penegakan isinya secara konsisten akan membawa perubahan atau membangun perilaku yang baik bagi masyarakatnya. Begitu pula dengan penerapan inovasi kebijakkan penegakan peraturan secara elektronik adalah sangat positif membantu pengawasan serta penegakan peraturan dalam berlalu lintas masyarakat secara tegas konsisten.
Melalui rekaman kamera sistem ETLE para pengemudi dapat dipantau langsung saat mengendarai kendaraannya. Misalnya saya saat mengendara menggunakan HP, melanggar aturan Ganjil Genap atau perilaku melanggar peraturan lalu lintas lainnya. Melalui penerapan penegakan secara eletronik dengan ETLE ini diharapkan terjadi transformasi perilaku masyarakat dalam mengendarai kendaraan. Diharapkan sistem ETLE dapat membangun perilaku masyarakat menjadi lebih tertib dan disiplin terhadap peraturan lalu lintas. Perkembangan perilaku disiplin ini menjadi modal dasar membangun perilaku masyarakat yang berbudaya keamanan secara sosial.

Selamat kepada jajaran Kepolisian RI yang telah menorehkan sejarah baru membangin sistem ETLE dalam layanan pengawasan lalu lintas berkeselamatan secara elektronik. Semoga hari mendatang, Kepolisia RI terus mengembangkan pelayanan publiknya secara berkesinambungan.

 

Jakarta, 10 Juli 2019
Azas Tigor Nainggolan.
Penulis adalah Analis Kebijakan Transportasi dan Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA).

No. Reg Rilis 047/RLS/VII/2019

Perbaikan Layanan DAMRI.

Pagi ini saya mendapat kabar dari teman wartawan bahwa hari Jumat kemarin ada aksi yang dilakukan oleh pengemudi bus DAMRI di Blok M Jakarta Selatan. Saya mendapat informasi bahwa aksi itu dilakukan untuk menolak sikap tegas manajemen DAMRI terhadap pengemudi yang melanggar perbaikan sistem tiketing di bus DAMRI. Dalam sistem tiketing baru bus DAMRI saat ini dilakukan secara elektronik. Pengguna atau penumpang DAMRI haru membeli tiket di loket atau secara online. Tiket yang dibeli di-tap ke sebuah alat kontrol yang dipasang di dalam bis DAMRI. Nah yang terjadi, masih saja pengemudi mengambil tiket penumpang dan melakukan penjualan tiket di atas bus. Tindakan ini diketahui manajemen DAMRI berkat laporan para pengguna DAMRI. Saya sebagai pengguna setia bus DAMRI ke bandara Soeta mengalami kejadian tidak mengenakan ini beberapa kali dan melaporkannya ke ibu Milatia (Dirut DAMRI). Manajemen DAMRI melakukan tindakan tegas terhadap pengemudi yang melanggar sistem tiketing ini.

Sudah sekitar dua tahun ini pelayanan bus DAMRI khusunya jalur ke bandara Soeta yang sering saya gunakan mengalami perbaikan. Saya juga sebagai pengguna setia bus DAMRI mendapat banyak info bahwa manajemen DAMRI saat ini sedang banyak melakukan perbaikan sistem pelayanan DAMRI. Salam satunya adalah mengurangi kebocoran pendapatan pelayanan Bu DAMRI. Kita ketahui bersama seringkali perusahaan negara di bidang transportasi darat mengalami kerugian besar dan bangkrut karena kebocoran atau korupsi di dalam tubuhnya sendiri. Jika tidak mau bangkrut terpaksa pemerintah mempertahankan dengan memberikan subdisi ke manajemen perusahaan transportasi tersebut. Tapi tidak dengan manajemen DAMRI saat ini. Pemerintah bersama manajemen DAMRI memperbaiki mulai dari dalam dengan membangun sistem pengawasan dan pengelolaan keuangan untuk peningkatan layanan. Misalnya saja saat ini sudah disiapkan sistem layanan tiket elektronik oleh manajemen DAMRI tapi tidak digunakan oleh pihak pengemudi dan bagian layanan di lapangan. Tiket penumpang saat diperjalanan diminta kembali oleh pengemudi atau kondektur (Helper) dan dijual kembali ke penumpang lain di perjalanan berikutnya. Efisiensi dan pengawasan dibangun dengan mengurangi keberadaan kondektur yang tidak ada dalam struktur pelayanan bus DAMRI.

Keberadaan kondektur honornya dibayarkan oleh pengemudi karena tidak ada dalam struktur pelayanan bus DAMRI. Saya mendapat informasi satu pengemudi hingga bisa memiliki dan menggaji 3 orang Helper. Sementara pendapatan seorang pengemudi bus DAMRI saat ini take home pay nya Rp 10 juta. Pertanyaan sederhana saja dari mana uang pengemudi bisa menggaji hingga 3 orang kondektur? Mana ada orang yang pendapatannya dikurangi sangat besar begitu saja? Untuk mengurangi masalah kebocoran dan peningkatan layanan, kondektur dihapuskan. Penghapusan konduketr agar sistem pengawasan tiketing berjalan baik dan ternyata pendapatan DAMRI pada banyak jalur meningkat sampai 40% hingga 50%. Nah berarti kondektur terbukti bagian dari masalah kebocoran tiketing DAMRI dong dan peniadaan kondektur menghasilkan kebaikan dalam layanan DAMRI.

Pengalaman saya dua bulan ini menunjukan bahwa ada banyak pihak yang ingin menggagalkan bangunan perbaikan sistem layanan DAMRI saat ini. Kebocoran yang besar melalui sistem tiketing rupanya mau dipertahankan oleh mereka karena perbaikan sistem tiketing telah merusak pendapatan gelap mereka. Para mengemudi tetap mengambil ulang tiket penumpang di perjalanan dan tetap ada penjualan tiket di atas bus. Padahal manajemen sudah memasang alat kontrol tiket elektronik dan tidak membolehkan pemebelian tiket di atas bus. Banyak laporan disampaikan pengguna atau penumpang bus DAMRI atas pengambilan tiket di perjalanan oleh pengemudi dan manajemen melakukan tindakan tegas terhadap pengemudi tersebut. Manajemen ingin membangun DAMRI dengan pekayanan terbaik kepada penumpangnya. Nah saya melihat penolakan para pengemudi atau petugas lapangan DAMRI ini adalah bagian menolak perbaikan pelayanan DAMRI. Saya mendukung manajemen bus DAMRI memperbaiki layanan kepada kamu penggunanya. Saya mendukung manajemen DAMRI menindak tegas para pencuri uang negara dalam pelayanan DAMRI.

 

Jakarta, 6 Juli 2019

Azas Tigor Nainggolan
Pengguna setia bus DAMRI. Analis Kebijakan Transportasi dan ketua Forum Warga Kota Jakarta.

No. Reg Rilis 046/RLS/VII/2019

Memecahkan Masalah Buruknya Kualitas Udara Jakarta.

Urusan kebijakan pengendalian pencemaran udara di Jakarta sudah diatur dalam Perda nomor: 2 tahun: 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara di Jakarta. Dalam Perda tersebut sudah diatur bahwa kendaraan wajib melakukan Uji Emisi setiap bulan sekali secara rutin. Tujuan kebijakan Uji Emisi ini adalah untuk mengendalikan emisi gas buang kendaraan bermotor agar tidak menambah polusi udara Jakarta. Jika saat ini gubernur Jakarta, Anies Baswedan baru bicara akan melakukan kebijakan Uji Emisi bagi kendaraan bermotor mulai tahun 2020, itu terlambat dan tidak mengetahui regulasi pengendalian pencemaran udara dalam Perda nomor:2 tahun 2005.

Soal buruknya kualitas udara Jakarta akibat tingginya polusi udara yang ada. Penyebab tingginya polusi udara di Jakarta, salah satunya berasal dari emisi gas buang kendaraan bermotor Jakarta. Tingginya emisi gas buang kendaraan bermotor di Jakarta diakibatkan oleh kemacetan Jakarta yang sudah akut. Selain itu juga peningkatan kualitas udara Jakarta dapat dilakukan dengan kembali menghijaukan kota Jakarta dengan menanam kembali tumbuhan yang mampu menyedot polusi udara di sekitarnya. Jadi jika ingin mengurangi polusi udara atau meningkatkan kualitas baik udara Jakarta langkah yang harus dilakukan adalah: 1. Melakukan penegakan terhadap Perda nomor:2 tahun 2005, 2. Mencairkan kemacetan di kota Jakarta dan 3. Menghijaukan kembali kota Jakarta dengan tanaman kota.

Jakarta, 5 Juli 2019

Azas Tigor Nainggolan
Analis Kebijakan Transportasi dan Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA).

No. Reg Rilis 045/RLS/VII/2019

Jakarta Di Mata Penderita Katarak.

Pagi hari ini saya melakukan perjalanan dari rumah di daerah Matraman, Jakarta Timur ke arah jalan Keramat Raya, Jakarta Pusat. Begitu saya masuk jalan Matraman Raya saya terjebak pada kemacetan luar biasa hingga ke persimpangan jalan Matraman Raya yang sudah memiliki Flyover (Jalan Layang) dan Underpass (Jalan Lintas Bawah). Flyover simpang jalan Matraman sudah dibangun beberapa tahun lebih dulu dari Underpass baru 20 April 2018. Underpass simpang Matraman dibangun Pemprov Jakarta karena terus macetnya jalan M Matraman Raya, jalan Pramuka dan jalan Diponegoro yang terhubung oleh Simpang Matraman. Ketika dibangun, saya sudah mengatakan bahwa pembangunan Underpass Simpang Matraman itu tidak akan berguna dan tidak akan mengurangi kemacetan jalan-jalan di sekitarnya. Jika memang Jakarta mau mengurangi kemacetannya harus dilakukan kebijakan membangun fasilitas layanan angkutan umum yang baik dan pengendalian penggunaan pribadi serta menata kembali tata kota Jakarta. Saya mengatakan bahwa membangun jalan baru sekarang ini di Jakarta bukan solusi untuk mengurangi kemacetan.

Situasi tetap macetnya jalan-jalan di sekitar Simpang Matraman membuktikan bahwa pembangunan flyover serta underpass Simpang Matraman tidak ada gunanya untuk mengurangi kemacetan. Begitupula hingga tadi pagi Jakarta, khususnya Simpang Matraman tetap macet parah walaupun sudah dibangun flyover dan kemudian underpass disana. Soal kemacetan di simpang Matraman ini juga menunjukan bahwa pembangunan angkutan umum di Jakarta belum memadai agar warga mau berpindah dari kendaraan pribadinya. Kondisi ini sekaligus menunjukan bahwa pemprov Jakarta belum memiliki kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi. Gambaran di atas akhirnya mengatakan bahwa Jakarta masih macet dan pemprov Jakarta belum melakukan kebijakan di bidang transportasi yang baik untuk mengurangi kemacetan di Jakarta.

Terkait dengan masih macetnya Jakarta ini saya merasa aneh jika beberapa hari ini ada dua penghargaan yang diberikan kepada pemprov Jakarta. Pertama adalah penghargaan yang diberikan melalui sebuah survey terhadap kondisi kemacetan Jakarta. Sebuah lembaga survey yang mengatakan Jakarta sekarang peringkat ke 7 kota termacet di dunia yang sebelumnya di di tingkat ke 4. Menurut pemprov masuk ke peringkat 7 itu adalah sebuah pencapaian prestasi karena turun dari ke 4 menjadi ke 7. Padahal menurut saya walau sekarang peringkat ke 7 ya Jakarta masih macet dan semrawut seperti yang kita alami hingga hari ini. Penghargaan diberikan kepada Jakarta yang diakui sebagai satu dari tiga kota terbaik dunia. Menurut gubernur Jakarta, Anies Baswedan dalam laman Facebooknya bahwa penghargaan atau apresiasi ini diberikan untuk perbaikan sistem transportasi dan mobilitas kota. Anies menyampaikan, penghargaan ini diperoleh pada ajang Sustainable Transport Award yang tahun ini diselenggarakan di Forteleza, Brazil dan membuktikan Jakarta diakui sehingga mendapatkan pengakuan dari lembaga kredibel tingkat dunia, bukan lewat banyak-banyakan voting di media sosial. Pemberi penghargaan menilai Jakarta masuk ke posisi tiga besar bersama Pune (India), dan Kigali (Rwanda), setelah sebelumnya masuk posisi 15 besar dari 200 kota besar dunia. Menurut Anie dikatakan bahwa penghargaan ini membuat dirinya bangga, Jakarta berhasil mengalahkan kota-kota dunia seperti Kingston (Kanada), Richmond (Amerika Serikat), Bogota (Kolombia), dan banyak lainnya. Penghargaan kedua ini membuat saya tertawa dan lucu, kok Jakarta diberikan penghargaan yang tinggi di bidang transportasi padahal Jakarta masih macet, layanan angkutan umumnya masih kurang baik dan sarana mobilitas seperti pedestrian atau trotoarnya menyedihkan banyak yang rusak. Banyak sarana pedestrian yang sudah dibangun sejak 4 tahun lalu sekarang hancur rusak tidak diperbaiki oleh pemprov Jakarta di bawah gubernur Anies.

Pemberian penghargaan ini menurut saya salah alamat. Sekali lagi Jakarta masih macet, belum memiliki layanan angkutan umum yang baik dan fasilitas mobilitas warga seperti pedestriannya masih amburadul rusak juga tidak bisa digunakan para pejalan kaki secara aman. Saya berpikir jangan-jangan pemberi penghargaan atau pelaku survey dalam kondisi tidak memiliki informasi atau gambarannya faktual tentang buruknya transportasi Jakarta. Ketiadaan informasi atau gambaran faktual ini seperti terjadi pada penderita Katarak yang tidak bisa melihat secara jelas gambaran di depannya. Bisa saja memang Jakarta mendapatkan penghargaan di bidang transportasi seperti ini karena penilainya tidak memiliki gambaran nyata tentang kondisi Jakarta yang masih macet parah, minim sarana mobilisasi yang baik seperti dialami penderita Katarak.

Jakarta, 2 Juli 2019

Azas Tigor Nainggolan
Analis Kebijakan Transportasi dan Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA).

No. Reg Rilis 044/RLS/VI/2019

Sampah impor kembali masuk ke Indonesia.

Indonesia kembali menjadi tong sampah dunia.
Sampah impor berupa sisa plastik merusak dan mencemari lingkungan. Selain itu sampah impor merusak penghidupan para pemulung Indonesia. Sampah impor sekarang ini sudah masuk sejak setahun lalu ke melalui beberapa kota seperti Jakarta, Surabaya dan Medan. Harga sampah lokal akan jatuh karena sampah impor sangat murah bahkan gratis untuk mendapatkannya.

Kehadiran sampah impor ke dunia ini jelas berbahaya karena mengandung Bahan Beracun Berbahaya (B3). Saya dan teman-teman aktivis lingkungan serta Paguyuban Pemulung Indonesia pada tahun 1992 pernah melakukan advokasi menolak dan menggugat sampah impor ke Indonesia. Saat itu juga sampah impor berasal dari Eropah seperti Belanda dan Jerman masuk ke Indonesia melalui kota Jakarta, Surabaya juga Medan. Kami mengajak pemerintah agar lebih serius menangani masalah sampah impor ke Indonesia. Stop dan Tolak serta kembalikan sampah impor ke negara pengirimnya. Indonesia Bukan Tong Sampah Dunia.

Jakarta, 26 Juni 2019.

Azas Tigor Nainggolan
Ketua Forum Warga Kota (FAKTA) Indonesia.

Janji Manis IMB Reklamasi Anies.
No. Reg Rilis 043/RLS/VI/2019

Menurut catatan ada 11 janji Anies-Sandi yang paling berpengaruh, menyangkut banyak warga Jakarta dan layak ditagih. Salah satunya adalah janji ke 5, yakni Anies Sandi berjanji menghentikan reklamasi Teluk Jakarta untuk kepentingan pemeliharaan lingkungan hidup, serta perlindungan terhadap nelayan, masyarakat pesisir, dan segenap warga Jakarta.

Wujud setelah 2 bulan menjadi gubernur Jakarta, Anies pada 29 Desember 2017 lalu, Pemprov DKI Jakarta meminta Badan Pertanahan Nasional membatalkan Hak Guna Bangunan (HGB)di tiga pulau reklamasi (Pulau C,D, dan G). Tetapi permintaan Anies ditolak oleh Badan Pertanahan Nasional karena HGB diterbitkan lantaran sudah mendapat persetujuan dari pemilik sertifikat hak pengelolaan lahan (HPL), tak lain adalah Pemprov DKI sebelum masa kepemimpinan Anies. Lalu pada 7 Juni 2018 Anies melakukan penyegelan terhadap Pulau D Reklamasi.

Pulau D disegel sejak Kamis, 7 Juni 2018, pada zaman Anies. Saat itu Anies turun langsung ke Pulau D untuk menyegelnya. Penyegelan dilakukan di seluruh bangunan karena tidak memiliki izin. Total ada 932 bangunan yang disegel, terdiri atas 409 rumah, 212 rumah kantor (rukan), serta 313 unit rukan dan rumah tinggal. “Kita ingin menegaskan kepada semua bahwa di DKI Jakarta akan menegakkan aturan kepada semua, bukan hanya mereka yang kecil dan lemah, tetapi juga kepada mereka yang besar dan kuat. Kita ingin semua mengikuti aturan yang ada,” kata Anies saat itu.

Nah sekarang setelah setahun, tepatnya 14 Juni 2019, Anies mengeluarkan IMB untuk bangunan di pulau reklamasi tersebut. Alasannya sudah sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Sebelumnya Anies menyegel dengan alasan tidak ada IMB. Bahkan sebelumnya Anis meminta BPN membatalkan HGB lahan pulau reklamasi dan ditolak oleh BPN. Jika sekarang Anies berbalik mendukung dan memberikan IMB terhadap bangunan di pulau reklamasi dan tidak lagi meminta BPN membatalkan HGB pulau reklamasi berarti ada pemasukan yang membuat Anies berubah dan keluar aslinya tidak konsisten. Apa pun alasannya Anies harus menjelaskan kepada publik garis tidak konsistennya dirinya dalam soal reklamasi hingga mengeluarkan IMB. Jika tidak ada penjelasan yang terbuka berarti Anies telah membohongi warga Jakarta. Untuk itu sudah sepantasnya kita tuntut Anies agar mundur dari posisinya sebagai gubernur Jakarta. IMB bermasalah, hubungi Anies.

 

Jakarta, 25 Juni 2019

Azas Tigor Nainggolan.
Penulis adalah Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA)

Selamat Ulang Tahun Jakarta.
Catatan Singkat untuk ulang tahun kota Jakarta ke 492.
No. Reg Rilis 042/RLS/VI/2019

Beberapa hari ini saya mendapatkan wawancara teman wartawan tentang hasil sebuah lembaga survey yang mengatakan Jakarta sekarang peringkat ke 7 kota termacet di dunia yang sebelumnya di di tingkat ke 4. Menurut pemprov masuk ke peringkat 7 itu adalah sebuah pencapaian prestasi karena turun dari ke 4 menjadi ke 7. Padahal menurut saya walau sekarang peringkat ke 7 ya Jakarta masih macet dan semrawut. Beberapa wartawan juga bertanya dalam kaitannya dengan Hari Ulang Tahun Jakarta (HUT). Ya pada tanggal 22 Juni 2019 kota Jakarta akan berumur 492 tahun. Tampaknya semakin tua, Jakarta terus bertambah tidak sehat dan sesak nafas karena Kemacetannya yang terus bertambah parah. Beberapa teman wartawan bertanya tentang masalah kemacetan serta transportasi di Jakarta. Terkait dengan kondisi masih macetnya Jakarta dan masih buruknya layanan angkutan umum di Jakarta. Padahal Jakarta sudah memiliki beberapa moda angkutan umum massal yang canggih seperti Busway Transjakarta, Komuter Line dan MRT serta sekarang ditambah LRT. Ya tapi kok setahun ini rasanya Jakarta makin sesak bernafas karena tingkat kemacetan yang tambah buruk.

Teman-teman wartawan bertanya tentang kemacetan Jakarta serta apa pengaruhnya moda transportasi publik yang dengan kemacetan Jakarta? Ada juga teman wartawan yang wawancara dengan saya terkait dengan program Electronic Road Pricing (ERP) Restribusi Jalan Berbayar secara elektronik yang belum terwujud hingga saat ini di Jakarta. Semua pertanyaan teman wartawan tersebut terkait dengan Jakarta yang saat ini bertambah macet dan bagaimana kebijakan pemprov Jakarta dalam mengatasinya?

Sebagaimana kita ketahui bahwa kemacetan Jakarta adalah akibat dari buruknya layanan angkutan umum di Jakarta. Kondisi ini membuat masyarakat lebih menggunakan kendaraan pribadi baik mobil atau sepeda motor dalam bertransportasi. Akibatnya memang jalan raya di Jakarta macet karena dipenuhi oleh kendaraan pribadi. Mengatasi masalah macet Jakarta ini bukanlah bukanlah hal sulit karena penyebabnya sudah jelas dan jalan keluarnya pun sudah ada. Penyebabnya adalah layanan angkutan umum yang masih buruk dan mudahnya masyarakat menggunakan kendaraan pribadi. Jalan keluarnya adalah perbaiki sistem layanan angkutan umum di Jakarta dan kendalikan penggunaan kendaraan bermotor pribadi di Jakarta. Itu saja sebenarnya dasar kebijakan yang seharusnya dilakukan oleh pemprov Jakarta, dalam hal ini gubernur Jakarta, Anies Baswedan.

Jika Jakarta masih terus macet hingga hari ini maka dapat disimpulkan bahwa Anies Baswedan sebagai gubernur Jakarta hingga hari ini belum juga melakukan kebijakan atau belum bekerja dengan baik untuk memecahkan masalah kemacetan Jakarta. Hingga hari ini Anies belum juga membangun sistem layanan angkutan yang baik yakni terintegrasi satu sama lain sehingga masyarakat mudah mengakses dan merasa nyaman serta memilih angkutan umum sebagai alat transportasinya. Begitu pula hingga hari ini Anies Baswedan belum juga membuat kebijakan mengendalikan penggunaan kendaraan bermotor pribadi dengan membuat kebijakan ERP serta pengendalian melalui parkir sulit serta mahal. Kebijakan pengendalian ini perlu dilakukan agar masyarakat tidak mudah menggunakan kendaraan bermotor pribadi sehingga mereka mau berpindah menjadi pengguna angkutan umum dalam bertransportasi sehari-harinya.

Jadi sebenarnya hanya simpel saja jika mau membuat Jakarta tidak macet lagi. Semua penyebabnya sudah jelas dan jalan keluarnya juga sudah jelas ada. Masalahnya sekarang adalah agar Anies Baswesan sebagai gubernur Jakarta bekerjalah dengan baik. Sebagai gubernur Jakarta, Anies harus bekerja mengorganisir anak buahnya membangun sistem layanan angkutan umum yang terintegrasi secara baik serta membangun kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan bermotor pribadi secara benar konsisten. Mari Anies Baswedan, gubernur Jakarta bekerja secara baik untuk Jakarta yang lancar dan sehat. Selamat ulang tahun ke 492 kota Jakarta.

Jakarta, 20 Juni 2019

Azas Tigor Nainggolan
Analis Kebijakan Transportasi dan Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA).

No. Reg Rilis 041/RLS/VI/2019

TIPU-TIPU GUBERNUR JAKARTA !!!
PRESS RILIS

Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) mengutuk keras tindakan Gubenur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan yang secara diam-diam menebitkan Izin Mendirikan Bangunan (IBM) untuk 409 rumah mewah dan 212 rumah kantor dilahan Reklamasi Pulai C dan D.

Hal ini sangat disayangkan karena mengingkari Janjinya saat Pilkada DKI akan memberhentian Reklamasi. Meskipun Raperda dan Amdal belum rampung pada tahun 2018, Gubernur Anies Baswedan sudah memberikan penugasan pengelolaan Pulau Reklamasi kepada PT Jakarta Propertindo alias Jakpro. Penugasan itu tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2018 yang baru disahkan pada 16 November 2018. Penugasan ini menimbulkan pertanyaan besar tentang upaya penyelesaian nyata dari Gubernur yang sering berjanji.

Melihat hal diatas, Fakta melihat bahwa Anies terlihat sangat serius untuk benar-benar memberhentikan proyek reklamasi. Reklamasi yang terjadi saat ini juga hanya menimbulkan pelanggaran HAM dan merenggut penghasilan para nelayan selat Jakarta. Proyek reklamasi yang telah dilaksanakan sejak masa kepemimpinan Gubernur BTP, telah merenggut hak atas pekerjaan dan tempat tinggal yang layak karena terkena dampak atas pembangunan lahan reklamasi. Selain itu, Tim Gabungan Upaya percepatan pembangunan(TGUPP) bidang pesisir yang mengatakan akan mengajukan raperda tentang yang selama ini diharapkan bisa menyelesaiakan permasalahan juga tidak menjadi pengurai benang kusut kasus reklamasi. ketidak becusan akan penyelesaian ini seakan memberikan dampak pada masyarakat yang diklabui dengan rangkaian janji dari gubernur.

Hal ini diperburuk dengan belum disahkannya Perda Zonasi. Perda zonasi yang disahkan ini membawa dampak baik atas pengelolaan reklmasi yang seakan menumpuk deretan masalah. Janji Anies pada kenyataannya tidak semanis janji Anies pada waktu kampanye Pilkada Jakarta. Ketidakjelasan ini juga menunjukan ketidakberpihakan Gubernur DKI pada warga miskin, daripada pengembang properti. Hal ini hampir sama dengan kasus program pembangunan rumah dengan Dp 0% yang telah memuai pertanyaan tentang akhir solusinya.

 

Jakarta, 13 Juni 2019

Ari Subagio Wibowo
Forum Warga Kota Jakarta

No. Reg Rilis 040/RLS/VI/2019

FAKTA DUKUNG PEMBLOKIRAN IKLAN ROKOK DI INTERNET

Menunjuk pada surat Meneri Kesehatan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika No. TM.04.01/Menkes/314/2019 tentang Pemblokiran Iklan Rokok di Internet, kami Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) sangat mendukung langkah yang diambil oleh Menteri Kesehatan tersebut. FAKTA juga mengamini alasan yang melatar belakangi hal tersebut.

Sejak tahun 1989 laporan US Surgeon General telah merangkum dampak dari iklan rokok dalam meningkatkan konsumsi. Diantaranya dengan cara mendorong anak-anak dan remaja untuk mencoba-coba merokok sehingga kemudian menjadi pengguna tetap. Mendorong perokok untuk meningatkan konsumsinya dan mengurangi motivasi perokok untuk berhenti merokok.

Pada Penjelasan PP. 109 tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan menyebutkan: “Gencarnya iklan, promosi, dan sponsor Rokok berdampak pada semakin meningkatnya prevalensi merokok pada anak-anak. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa iklan, promosi, dan sponsor Rokok menimbulkan keinginan anak-anak untuk mulai merokok, mendorong anak-anak perokok untuk terus merokok dan mendorong anak-anak yang telah berhenti merokok untuk kembali merokok.”

Hal ini terbukti dengan Riskesdas tahun 2018 menunjukkan adanya peningkatan prevalensi perokok anak dan remaja dari usia 10-18 tahun dari angka 7,2 % di tahun 2013 menjadi 9,1% di tahun 2018.

Maka sudah saatnyalah Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memblokir iklan rokok di internet. Apalagi disaat internet mudah diakses oleh anak dan menjadi media untuk mereka mengaktualisasikan diri, demi anak Indonesia yang cerdas dan bebas dari asap rokok.

Demikan Rilis ini kami buat untuk disebarluaskan.

 

Jakarta, 13 Juni 2019

Forum Warga Kota Jakarta
Azas Tigor Nainggolan, SH, MSi, MH

No. Reg Rilis 039/RLS/VI/2019

Jalan Tol dan Kemacetan.

Tingginya penggunaan kendaraan pribadi pada arus balik mudik liburan Lebaran menyebabkan terjadinya kemacetan di ruas jalan tol Cikampek. Sudah tersambungnya jalan tol Trans Jawa menyebabkan banyak masyarakat ingin mencoba sensasi berlibur atau mudik melalui jalan tol. Begitu pula dengan pengalaman lancarnya perjalanan liburan mudik Lebaran tahun lalu menjadi tantangan keinginan mencoba lagi sensasi jalan tol Trans Jawa yang sudah tersambung beroperasi baik. Juga dengan naiknya harga tiket pesawat terbang menjadi peningkatan masyarakat berpindah menggunakan kendaraan jalan darat saat mudik Lebaran.

Setidaknya tiga alasan ada di atas menjadi tingginya penggunaan transportasi jalan darat terutama kendaraan bermotor di jalan tol. Tingginya penggunaan jalan tol saat ini masih didominasi oleh kendaraan pribadi untuk libur mudik berlebaran kali ini. Selain tiga alasan di atas juga ada alasan tingginya minat menggunakan kendaraan pribadi adalah disebabkan masih minimnya sistem layanan angkutan umum di kota tujuan para pemudik.

Perilaku mudah menggunakan kendaraan pribadi inilah yang harus dievaluasi serta dikendalikan untuk mengurangi kepadatan dan kemacetan arus mudik lebaran di jalan tol. Pengendalian penggunaan kendaraan pribadi ini dapat dikurangi jika ada dibangun sistem layanan angkutan umum di kota tujuan mudik. Walau memang terjadi kepadatan atau kemacetan saat arus balik Lebaran kali tidak bisa dilihat sebagai sebuah kegagalan dalam melayani arus mudik Lebaran.

Tetap adalah sebuah prestasi yang sudah dilakukan para petugas di lapangan saat melayani arus mudik masyarakat berlebaran. Tidak bisa dipungkiri karena pada arus mudik berjalan lancar dan terjadinya penurunan sekitar 60% angka kecelakaan pada masa mudik Lebaran 2019 ini. Jalan Tol memang bukan satu-satunya solusi mengurangi kemacetan. Mengendalikan dan menahan keinginan penggunaan kendaraan pribadi jugalah yang harus dilakukan agar tidak terjadi kemacetan di jalan tol.

 

Bogor, 10 Juni 2019

Azas Tigor Nainggolan
Analis Kebijakan Transportasi dan Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA).

SIARAN PERS

Tolak Intervensi Industri Rokok ke Kemenristekdikti

No. Reg Rilis 039/RLS/V/2019

Beberapa hari lalu diberitakan oleh beberapa media massa ibukota bahwa PT HM Sampoerna Tbk bersama Kemenristekdikti menandatangani kerja sama penguatan inovasi dengan industri dalam bidang riset, teknologi dan pendidikan tinggi. Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan sesuai penyataan Presiden Direktur Sampoerna bahwa Industri tembakau tengah menuju ke arah pengembangan yang berbasis sains dan ilmu pengetahuan.

Kami sebagai Lemnaga Swadaya Masyarakat yang concern terhadap pengendalian tembakau di Indonesia menyayangkan tindakan Kemenristekdikti yang telah menandatangani kesepakatan tersebut. Seperti kita ketahui bahwa industri rokok di dunia tengah mengalami sunset industry, dimana industri rokok sudah mulai ditinggalkan karena terbukti tidak hanya menggangu kesehatan akan tetapi juga merusak lingkungan. Berdasarkan hasil riset The Ocean Concervancy menyebutkan bahwa selama 32 tahun puntung rokok telah menjadi satu-satunya barang yang paling banyak dikumpulkan di pantai di seluruh dunia, dengan total lebih dari 60 juta puntung. Jelas ini merupakan ancaman yang serius untuk lingkungan kita.

Kembali ke kerjasama Kemenristekdikti dan industri rokok, kerjasama ini jelas merupakan intervensi industri tembakau terhadap dunia riset dan pendidikan tinggi untuk menjustifikasi bahwa rokok itu “sehat”. Kerjasama ini hanya semakin menguatkan ‘image’ yang salah di masyarakat bahwa rokok dapat menstimulasi kerja otak untuk menciptakan ide-ide brilian. Ini tentu akan membuat suatu pembenaran bahwa rokok itu merupakan sesuatu yang baik dimata periset, akademisi dan masyarakat luas. Padahal tidak sama sekali.

Kemudian yang akan terjadi adalah penelitian-penelitian yang dilakukan Kemenristekdikti akan lebih berpihak kepada industri tembakau yang pada akhirnya adalah penggiringan opini publik bahwa rokok itu adalah hal yang mempunyai dampak positif.

Oleh sebab itu kami Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) mendesak agar kerjasama tersebut dibatalkan, karena kami melihat apa yang dilakukan industri rokok adalah dalam rangka mereka menjaring perokok-perokok baru (generasi muda) disaat perokok lama yang semakin sedikit. Dan sudah seharusnya Kemenristekdikti menolak kerjasama tersebut karena jelas tertulis pada Undang undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 113 yang menyebutkan bahwa produk tembakau dan turunannya mengandung zat adiktif.

Demikian rilis ini kami sampaikan untuk disebarluaskan.

Jakarta, 27 Mei 2019.

Azas Tigor Nainggolan, SH, Msi, MH.
Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA)

No. Reg Rilis 038/RLS/V/2019

Pers Release.

#savejakarta #pecatanisbaswedan

Menyikapi adanya aksi anarkis yang terjadi di kota Jakarta sejak kemarin malam hingga hari ini, kami Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) menolak dan mengutuk segala tindakan kekerasan dan anarkis tersebut. Kami tidak menolak setiap aksi massa sebagai wujud partisipasi politik. Tetapi kami menolak dan mengutuk yang memanfaatkan aksi massa menjadi aksi anarkis dan aksi kekerasan.

Kami mempertanyakan dan mengkritik tindakan Anis Baswedan, gubernur Jakarta tetap pergi ke luar negeri, padahal dia tahu harusnya siaga menjaga Jakarta. Sepertinya Anis puas dengan situasi Jakarta yang penuh aksi anarkis saat ini.

Adalah tindakan tidak pantas sebagai seorang gubernur Jakarta meninggalkan kota Jakarta saat harus menjaga kota Jakarta agar terhindar dari tindakan aksi anarkis yang dia sudah ketahui sebelumnya. Seharusnya Anis membatalkan rencana perjalanannya ke luar negeri tersebut atas pertimbangan kepentingan menjaga kemanan kota Jakarta. Sebagai gubernur Jakarta, Anis Baswedan seharusnya lebih mengutamakan tetap dan menjaga Jakarta agar tidak terjadi aksi anarkis dan aksi kekerasan

Ayo pecat – tolak Anis Baswedan. Kami jadi bertanya-tanya dan mencurigai ada unsur pembiaran dilakukan oleh Anis Baswedan di Jakarta terjadi aksi anarkis dan aksi kekerasan yang menghancurkan kota Jakarta dan menggangu ketertiban keamanan warga Jakarta.

Untuk itu kami mengajak seluruh warga Jakarta agar tidak terprovokasi oleh massa anarkis. Kami mengajak warga Jakarta tetap menjaga Jakarta agar tetap aman dan nyaman serta mendukung. Mari kita bersama menjaga dan menolak massa aksi anarkis dan aksi kekerasan yang merusak Jakarya. Kami mendukung tindakan aparat keamanan yang terus bekerja keras untuk menjaga Sera memulihkan kota Jakarta dari massa aksi anarkis dan aksi kekerasan. Kami juga meminta kepada DPRD Jakarta agar membentuk Pansus Pemecatan Anis, memeriksa Anis dan membuat mosi tidak percaya terhadap Anis Baswedan dan melaporkannya ke Kementerian Dalam Negeri agar diberi sanksi pemecatan.

#savejakarta
#pecatanisbaswedan

 

Jakarta, 22 Mei 2019

Azas Tigor Nainggolan
Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA)

No. Reg Rilis 037/RLS/V/2019

Pers Release.

Terminal Pulogebang, nasibmu kini?

Minggu lalu saya mengunjungi terminal Pulogebang, Jakarta Timur, setelah sekian tahun setelah peresmiannya. Saya mengunjungi terminal Pulogebang dalam rangka melihat kesiapan pelayanan arus mudik menggunakan bus jarak jauh buat warga Jakarta dan sekitarnya. Pada kunjungan Minggu lalu saya mendapatkan kekotoran, kekacauan dan ketidak nyamanan serta banyak orang merokok di kawasan terminal Pulogebang. Setelah mengunjungi terminal Pulogebang saya menghubungi kepala dinas Perhubungan pemprov Jakarta dan melaporkan hasil kunjungan saya. Kepada kepala dinas, bapak Sigit Wijatmoko dan kebetulan ada KUPT Terminal Pulogebang saya sampaikan kondisi kurang baik yang ada di sana. Harapan saya dalam seminggu ada perbaikan.

Awalnya terminal Pulogebang ini digadang-gadang sebagai terminal termegah se Asia Tenggara. Saat peresmiannya saya mengatakan bahwa terminal Pulogebang sulit menjadi terminal termegah se Asia Tenggara. Pasalnya Malaysia, sudah memiliki terminal megah dan sangat akses serta terintegrasi 10 moda kereta dan bus jarak jauh serta bus jarak dekat dari kita Kualalumpur. Terminal tersebut adalah Terminal Bersepadu Selatan (TBS) di Kualalumpur, Malaysia. Kemana pun kita jika berawak dari Kualalumpur akan dapat dijangkau melalui TBS. Kondisi terminal sangat nyaman, informatif, aman dan sangat bersih serta terintegrasi baik, dapat mudah diakses oleh penggunanya.

Pagi tadi saya bersama seorang teman dari Forum warga Kota Jakarta (FAKTA) kembali melakukan kunjungan di terminal Pulogebang bertemu juga dengan kepala operasional terminal Pulogebang, bapak Emiral. Konon awalnya terminal Pulogebang ini dibangun untuk membangun layanan terpadu angkutan umum di Jakarta. Konon juga maunya menjadi terminal paling akses dan nyaman. Tetapi ketika kembali memasuki terminal Pulogebang justru kesannya masih sama saja dengan terminal Pulogadung jaman dulu. Terminalnya tidak akses, semrawut, kotor dan tidak nyaman juga ada calo dimana-mana. Saya sepakat dengan teguran oleh menteri Perhubungan agar terminal Pulogebang diperbaiki sistem layanannnya. Juga saya mendukung perbaikan pengelolaan terminal Pulogebang oleh Kemenhub. Agar tidak mengecewakan warga Jakarta segera pemprov Jakarta perbaiki pengelolaan terminal Pulogebang secara baik dan maksimal. Apalagi saat ini adalah masa persiapan arus mudik hari raya Lebaran.

 

Jakarta, 20 Mei 2019

Azas Tigor Nainggolan
Analis Kebijakan Transportasi dan Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA)

No. Reg Rilis 036/RLS/V/2019

Harga Tiket Penerbangan Dalam Negeri Tidak Rasional.

Mulai hari ini pemerintah mulai memberlakukan Tarif Batas Atas (TBA) tiket penerbangan dalam negeri baru yang turun antara 12% – 15% dari sebelumnya. Seharusnya tarif turun walau memang belum signifikan karena kenaikannya hingga sekitar 60% dari tarif sebelumnya. Penurunan TBA ini memang akan membuat maskapai penerbangan harus menurunkan harga tarif tiket mereka.

Ada yang janggal dalam tarif tiket penerbangan dalam negeri yang ditentukan para maskapai penerbangan. Tarif tiket yang digunakan para maskapai penerbangan dalam negeri jauh lebih tinggi dibandingkan tarif penerbangan di Negera tetangga, seperti Malaysia. Harga tiket penerbangan domestik di Malaysia masih sangat murah. Sebagai contoh untuk rute Tawau – Kota Kinabalu dengan waktu tempuh 50-60 menit. Sementara itu tarif dengan lama penerbangan sejenis di Indonesia tarifnya sekutar Rp 1 juta lebih. Mengapa harga tiket penerbangan di Indonesia begitu tinggi ya…🤔🤔🤔 Apakah ada perbedaan komponen tarif yang digunakan oleh maskapai penerbangan dalam negeri Indonesia dengan maskapai penerbangan Malaysia?

Jakarta, 15 Mei 2019

Azas Tigor Nainggolan.
Analis Kebijakan Transportasi dan Ketua Forum Warga Kota Jakarta.

No. Reg Rilis 035/RLS/V/2019

Tarif Ojek Online Naik Harus Dibarengi dengan Perbaikan Layanan.

Kritik terhadap kenaikan tarif ojek online yang baru saja diberlakukan pada tanggal 1Mei 2019 terus berlangsung. Beberapa kritik meminta agar ketetapan tarif baru tersebut direvisi atau ditinjau ulang. Kaji ulang ulang tersebut dikatakan perlu karena saat ini terjadi penurunan jumlah penumpang atau pengguna ojek online. Lebih lanjut dikatakan dalam kritik tersebut bahwa selama ini tarif ojek online yang murah menjadi alasan penumpangnya memilih ojek online sebagai alat transportasi. Akibat adanya kenaikan tarif tersebut maka terjadi penurunan jumlah penumpang ojek online memberatkan penumpang.

Keberadaan ojek online saat ini memang sudah menjadi alternatif alat transportasi masyarakat guna menyiasati keterbatasan layanan angkutan umum selama ini. Artinya layanan ojek online ini sudah menjadi angkutan kebutuhan bertransportasi masyarakat.

Salah jika dikatakan bahwa masyarakat melulu hanya karena tarif murah memilih menggunakan ojek online. Tarif murah bukanlah alasan utama masyarakat memilih ojek online sebagai alternatif. Tarif hanyalah alasan nomor 2 atau berikutnya dari masyarakat dalam memilih menggunakan moda layanan angkutan umum. Jika hanya melulu karena tarif murah maka tidak mungkin masyarakat memilih taksi reguler dan taksi online sebagai pilihan misanya dalam bertransportasi karena tarifnya lumayan tinggi dibanding ojek online.

Jadi alasan keberatan atau meminta pemerintah mengkaji ulang, merevisi atau merubah kebijakan tarif ojek online yang baru adalah tidak tepat. Memang pemberlakuan kebijakan tarif baru ojek online ini membuat kenaikan rata-rata 40% dari tarif sebelumnya. Tetapi setelah dijelaskan oleh para pengemudi ojek online, para penumpang bisa menerima kenaikan tarif baru tersebut. Menurut pengalaman beberapa penumpang juga terjadi perbedaan tarif mencolok diantara kedua aplikator yang ada sekarang ini. Para penumpang selaku membandingkan tarif dari kedua aplikator saat memesan layanan ojek online. Secara tarif, ternyata tarif aplikator Grab Bike jauh lebih murah dari GoJek walau sama-sama menggunakan skema tarif baru yang ditentukan oleh Keputusan Menteri Perhubungan RI No KP 348 Tahun 2019 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi, yang berlaku mulai 1 Mei 2019 lalu.

Kebutuhan masyarakat terhadap layanan ojek online saat ini cukup tinggi karena menjawab kebutuhan alat transportasi yang akses, cepat, dan efektif. Pilihan terhadap moda ojek online adalah karena kecepatan, ketepatan serta kemudahan mengakses ojek online, bukanlah melulu hanya karena tarifnya murah. Masyarakat menilai bahwa adanya Keputusan Menteri Perhubungan tentang tarif online sudah tepat guna membangun layanan ojek online yang berkeselamatan, akses dan cepat. Jadi kritik atau penolakan dari masyarakat pengguna sendiri sebenarnya tidak ada. Masyarakat pengguna ojek online sadar bahwa tarif ojek online yang baru sudah wajar untuk menjawab kebutuhan layanan yang lebih baik dan berkeselamatan. Tarif baru memberi keadilan bagi pengguna terutama pengemudi ojek online berupa pendapatan layak sehingga bisa merawat kendaraannya dan memberi layanan yang baik kepada penumpangnya. Selanjutnya para aplikator dan pengemudi seharusnya dengan kenaikan tarif baru ojek online ini meningkatkan dan memperbaiki layanan ojek online. A

Jika masyarakat merasa keberatan dengan tarif ojek online yang baru ini, maka silahkan saja beralih ke angkutan umum yang lainnya yang dirasa lebih murah dari tarif ojek online. Pihak aplikator bisa meringankan beban masyarakat pengguna ojek online tanpa mengurangi pendapatan pengemudi ojek online. Aplikator sebaiknya BNN menurunkan potongan komisinya tidak lagi 20% per order tetapi cukup 5% saja per order. Selain itu seharusnya para aplikator lebih kreatif dalam mengelola bisnis layanan ojek onlinenya dan tidak terus hanya memeras pengemudinya dan masyarakat. Untuk itu pemerintah tidak perlu cepat-cepat merevisi kebijakan tarif ojek online yang mulai diberlakukan baru pada 1 Mei 2019 lalu. Biarkan dulu kebijakan tarif ojek online yang baru tersebut berjalan agar masyarakat melihat bahwa pemerintah tetap konsisten mau hadir membangun layanan angkutan umum yang baik, aman dan nyaman serta terjangkau. Jika pemerintah terburu-buru merevisi kebijakan tarif ojek online yang baru ini maka masyarakat akan melihat atau menikai bahwa pemerintah tidak konsisten dan tidak yakin dengan kebijakan yang dibuatnya sendiri. Lebih baik pemerintah mendorong agar ada persaingan usaha yang sehat dan kreatif diantara aplikator dan tetap melindungi kepentingan masyarakat.

Jakarta, 10 Mei 2019

Azas Tigor Nainggolan
Analis Kebijakan Transportasi dan Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA)

No. Reg Rilis 034/RLS/V/2019

Perdebatan Kenaikan Tarif Ojek Online

Kenaikan tarif ojek online yang mulai berlaku per 1 Mei 2019 mendapat tanggapan keberatan. Tanggapan tersebut meminta agar ketetapan tarif baru tersebut dikaji ulang atau ditinjau ulang. Alasannya adalah kajian dibutuhkan agar tarif baru tidak memberatkan penumpang dan tidak beralih menggunakan kendaraan pribadi seperti sepeda motor. Keberadaan ojek online saat ini memang sudah menjadi alternatif alat transportasi masyarakat guna menyiasati keterbatasan layanan angkutan umum selama ini. Artinya layanan ojek online ini sudah menjadi angkutan kebutuhan bertransportasi masyarakat.
Tarif murah bukanlah alasan utama 1 ojek online sebagai alternatif. Nyatanya sejak tarif mahal hingga murah sebelum ada ketentuan tarif baru ojek online, masyarakat tidak pernah mempersoalkan.

Ojek online menjadi pilihan atau alternatif karena layanannya yang mudah, akses dan cepat. Jadi alasan keberatan atas tarif baru ojek online yang akan membuat penurunan minat menggunakan ojek online jadi tidak tepat. Memang pada tahap awal pemberlakuan tarif baru ojek online dengan kenaikan rata-rata 40% dari tarif sebelumnya ada keberatan penumpang. Tetapi setelah dijelaskan oleh para pengemudi ojek online, para penumpang bisa menerima kenaikan tarif baru tersebut. Menurut pengalaman beberapa penumpang juga terjadi perbedaan tarif mencolok diantara kedua aplikator yang ada sekarang ini. Para penumpang selaku membandingkan tarif dari kedua aplikator saat memesan layanan ojek online. Secara tarif, ternyata tarif aplikator Grab Bike jauh lebih murah dari GoJek walau sama-sama menggunakan skema tarif baru yang ditentukan oleh Keputusan Menteri Perhubungan RI No KP 348 Tahun 2019 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi, yang berlaku mulai 1 Mei 2019 lalu.

Kebutuhan masyarakat terhadap layanan ojek online saat ini sangat tinggi karena menjawab kebutuhan alat transportasi yang akses, cepat, dan efektif. Masyarakat menilai bahwa adanya Keputusan Menteri Perhubungan tentang tarif online sudah tepat guna membangun layanan ojek online yang berkeselamatan, akses dan cepat. Jadi kritik atau penolakan dari masyarakat sebenarnya tidak ada. Masyarakat pengguna ojek online sadar bahwa tarif ojek online yang baru sudah wajar untuk menjawab kebutuhan layanan yang lebih baik dan berkeselamatan. Tarif baru memberi keadilan bagi pengguna terutama pengemudi ojek online berupa pendapatan layak sehingga bisa merawat kendaraannya dan memberi layanan yang baik kepada penumpangnya.

Justru masyarakat pengguna dan pengemudi ojek online menekankan kepada aplikator menurunkan potongan komisi 20% yang sangat besar dari tarif yang dibebankan kepada penumpang. Menurut masyarakat justru wajar para pengemudi mendapat pendapatan tambahan sekarang ini setelah adanya peraturan tarif baru ojek online. Masyarakat mengatakan bahwa pengemudilah yang bekerja keras di jalanan dan menanggung semua resiko atas layanan yang diberikan kepada penumpabgnya. Pihak aplikator biasanya lepas tangan jika ada masalah atau kecelakaan di jalanan dan membebankan tanggung jawabnya kepada pengemudinya. Ketetapan atau regulasi ojek online yang sekarang ini merupakan produk pembuatan yang melibatkan semua pihak hingga menjadi Keputusan Menteri dan Peraturan Menteri Perhubungan tentang ojek online seperti sekarang ini. Dalam setiap pembahasannya pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan melibatkan dan dihadiri oleh kedua aplikator ojek online yakni GoJek dan Grab Bike. Saya pun ikut terlibat secara aktif sejak awal pembuatan regulasi tentang Ojek Online serta penyusunan pedoman tarif bagi ojek online. Jadi tidak ada alasan pihak aplikator meminta meninjau ulang atau mengkaji ulang, apalagi menolak ketentuan tarif baru ojek online karena merek ikut terlibat aktif dalam pembuatan regulasinya. Jika memang para aplikator mau membantu pengguna ojek online dapat dilakukan menurunkan potongan komisi 20% jatah mereka menjadi 5% untuk 15% dikembalikan kepada penumpang. Tidak perlu para aplikator meresahkan masyarakat soal regulasi tarif baru ojek online.

Jakarta, 8 Mei 2019

Azas Tigor Nainggolan
Analis Kebijakan Transportasi dan Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA)

No. Reg Rilis 033/RLS/V/2019

STOP PELANGGARAN KAWASAN DILARANG MEROKOK (KDM) DI CITOS.

Jakarta, 3 Mei 2019

Mal Cilandak Town Square (Citos) selama ini memang dikenal sebagai Mal “surga” bagi para perokok. Bila kita berkunjung kita akan mudah menemui para perokok yang merokok dengan santai dan bebasnya dimanapun mereka suka. Apakah itu di selasar maupun di beberapa restoran yang ada di Mal tersebut yang itu masih merupakan ruang tertutup di Mal Citos.

Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) telah melakukan beberapa kali survey dan menyurati Mal Citos dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tentang pelanggaran Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 88 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan Gubernur No. 75 Tahun 2005 Tentang KDM ini. Namun bila dilakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) pelanggaran bisa ditekan pada waktu Sidak saja. Hari berikutnya kembali lagi Mal dan Tenan di Mal Citos membolehkan orang kembali merokok di dalam ruangan.

Melihat hal tersebut maka FAKTA melakukan gugatan terhadap Pemprov. DKI Jakarta dan Mal Citos menjadi Turut Tergugat. Namun dalam perjalanan dalam persidangan ada itikat baik dari Pemprov. DKI Jakarta dan Mal Citos untuk memperbaiki situasi di Mal Citos.

Oleh sebab itulah pada tanggal 26 Februari 2019 telah terjadi Kesepakatan Damai No. 438/PDT.G/2018/PN.JKT.PST. Di dalam kesepakatan tersebut juga disebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat maupun Turut Tergugat bisa membentuk Tim Pengawas Penegakkan dari Kawasan Dilarang Merokok di Mal Citos.

Atas dasar kesepakatan di atas kami mengajak kepada seluruh Tenan dan Warga masyarakat pengunjung Mal Citos untuk sama-sama menjaga kesepakatan yang telah disepakati bersama antar Mal Citos, Pemprov. DKI Jakarta dan FAKTA. Mari kita wujudkan udara sehat bebas dari asap rokok bagi pengunjung Mal Citos.
Demikian Rilis ini kami sampaikan.

 

Hormat kami,
Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA)

No. Reg Rilis 032/RLS/IV/2019

Pers Release
Mulai 1 Mei 2019 mulai berlaku tarif baru bagi ojek online.

Pada tanggal 25 Maret 2019 lalu Kementerian Perhubungan telah menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan No : 12 tahun 2019 tentang Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat atau sering disebut sebagai regulasi bagi ojek online. Dalam regulasi Ojek online tersebut juga diatur mengenai besaran biaya operasional atau tarif bagi ojek online. Penetapan besaran tarif ini harus mulai diterapkan oleh para aplikator ojek online pada tanggal 1 Mei 2019 besok. Artinya tanggal 1 Mei 2019 ketentuan tarif itu harus sudah dilaksanakan oleh semua aplikator ojek online di seluruh Indonesia. Para aplikator tidak bisa lagi sembarangan menentukan tarif semurah-murahnya seperti sekarang.

Adanya regulasi ini dan pengawasan tarif, pemerintah dapat turun tangan dan melindungi kepentingan pengemudi dan penumpang. Besaran biaya jasa atau tarif yang ditentukan oleh pemerintah juga sudah baik karena sesuai kebutuhan pengemudi dan kemampuan bayar penumpangnya. Keberadaan pengaturan tarif oleh pemerintah ini membuat para aplikator tidak bisa perang tarif sekurang-kurangnya seperti sekarang sampai Rp1.000 per km. Tarif murah bukan keinginan dan keuntungan bagi penumpang ojek online. Penetapan atau perang tarif murah para aplikator justru sangat merugikan driver (pengemudi) dan juga penumpangnya. Tidak benar pernyataan para aplikator yang mengatakan bahwa tarif mahal akan membuat para pengguna ojek online akan kembali menggunakan kendaraan pribadinya. Pendapat tersebut menyesatkan dan hanya menguntungkan bisnis para aplikator ojek online. Tarif murah justru membuat para driver tidak bisa membayar pembelian sepeda motornya dan tidak bisa membayar biaya perawatan sepeda motornya. Tarif murah justru membuat kendaraan tidak laik jalan dan membahayakan keselamatan penumpang dan driver juga.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah meresmikan tarif atau biaya jasa ojol dengan menerapkan tarif batas atas dan batas bawah serta zonasi bagi penerapan tarifnya. Bagi penumpang Ojek Online (Ojol) saat ini, mulai 1 Mei 2019 akan membayar tarif yang dibagi dalam tiga zona. Zona I wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Jawa minus Jabodetabek), biaya jasa minimal berkisar antara Rp7 ribu sampai Rp10 ribu. Biaya jasa batas bawahnya sebesar Rp1.850 dan biaya jasa batas atas Rp2.300. Zona II (wilayah Jabodetabek), biaya jasa minimal sebesar Rp8 ribu sampai Rp10 ribu. Biaya jasa batas bawah sebesar Rp 2000 dan biaya jasa batas atas sebesar Rp 2.500. Zona III (Pulau Bali, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, NTT, Maluku dan Papua) biaya jasa minimal adalah Rp7 ribu sampai Rp10 ribu. Biaya jasa batas bawah sebesar Rp2.100 dan biaya jasa batas atas sebesar Rp2.600. Bagi driver dan penumpang di wilayah Jabodetabek masuk dalam zona dua sebesar antara Rp2.000 – Rp 2500per Km dengan tarif biaya jasa minimal sejauh 4 Km pertama Rp 8.000–Rp10.000. Besaran tarif baru ojek online yang ditetapkan oleh pemerintah ini sudah naik dari tarif yang diberlakukan oleh aplikator saat ini.

Tarif saat ini dipatok oleh aplikator seharga Rp 1100 per km yang dibayar penumpang ojek online. Tarif murah itu bukan berarti menguntungkan penumpang, justru akan merugikan dan membahayakan penumpang. Tarif yang murah membuat para driver tidak bisa membiayai perawatan kendaraan dan membayar cicilan kendaraannya. Jadi pernyataan para aplikator tarif murah yang diminta dan disetujui penumpang karena menguntungkan, jelas ini pernyataan yang keliru. Pihak aplikator hanya mau menang dan untung sendiri karena tarif murah tetap menguntungkan mereka. Adanya regulasi PM 12 tahun 2019 tentang ojek online dan penetapan tarif adalah sebuah keuntungan bagi masyarakat. Agar perlindungan kepentingan pengemudi dan penumpang maka kedepannya perlu diatur besaran biaya potongan komisi oleh para aplikator dari pendapatan para drivernya. Sekarang potongannya sangat besar sekali yakni 20% dari setiap order yang didapat driver dari penumpangnya. Seharusnya potongan komisi itu jangan 20% tapi 10%, ya para aplikator jangan terlampau berlebihan sehingga terkesan serakah. Jumlah drivernya sekarang sudah banyak sekali dan setiap hari terus dibuka pendaftaran oleh para aplikator. Sementara besaran “rotinya’ tetap seperti sekarang tapi yang mau makan roti (driver) menambah terus setiap hari, jelas yang dirugikan lagi adalah driver ojek online. Para aplikator tetap saja untuk karena komisi mereka dapat dari potongan roti atau order yang ada. Regulasi yang dibuat pemerintah ini adalah upaya untuk mengawasi dan meregulasi keberadaan bisnis ojek online yang selama ini tanpa dasar hukum. Adanya regulasi ojek online ini membuat aplikator tidak boleh sewenang-wenang terhadap driver ojek online dan tidak boleh lagi orang tarif murah yang merugikan driver serta penumpang ojek online.

Jakarta, 30 April 2019

Azas Tigor Nainggolan,
Analis Kebijakan Transportasi dan Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA)

No. Reg Rilis 031/RLS/IV/2019

Pers Release

Hari ke 5 Menjadi Tim Penilai Penghargaan Wahana Tata Nugraha.

Memberdayakan Angkutan Umum dan Membangun Layanan Angkutan Umum yang Ramah Anak.

Setelah 5 hati menjadi Tim Penilai Penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN), saya tambah banyak mendapatkan pengalaman dan masukan dari pemerintah daerah di Indonesia. Penghargaan WTN diberikan oleh pemerintah nasional dalam hal ini Kementrian Perhubungan kepada pemerintah daerah yang berhasil meningkatkan layanan publik di bidang transportasi. Ada 152 kota di Indonesia yang menjadi peserta dan memaparkan kinerja mereka di acara Penghargaan WTN ini.

Banyak terobosan atau inovasi menarik yang mereka lakukan di tengah keterbatasan SDM serta sumber dana daerah dan menurunnya kemampuan operator angkutan umum di daerah-daerah. Keterbatasan dan tantangan menurunnya kemampuan angkutan umum membuat dinas perhubungan di daerah menjadi kreatif membangun layanan transportasi publik. Salah satu inovasinya adalah dinas perhubungan membeli layanan atau service angkutan umum yang ada untuk membangun layanan bus sekolah gratis. Ibarat pepatah mengatakan: “sekali dayung dua, tiga pulau dilalui”. Saya pikir inovasi ini membangun layanan bagi angkutan sekolah gratis dengan membeli service untuk memberdayakan angkutan umum yang sedang melemah.

Menarik dari banyak paparan peserta WTN dari Jawa Timur menampilkan layanan parkir, kota-kotanya sudah membangun pengelolaan parkir berlangganan. Model langganannya adalah membayar parkir setahun saat pembayaran pajak kendaraan bermotor. Pengelolaan parkir langganan tahunan ini membantu memperkecil kebocoran pendapatan restribusi parkir yang sering terjadi. Begitu pula layanan angkutan umumnya juga sudah ramah dan sadar bahwa angkutan umum adalah Kawasan Tanpa Rokok (bebas dari asap rokok) dan pengemudinya tidak boleh merokok saat mengemudi. Kesadaran itu mereka tunjukan dengan adanya stiker-stiker mengingatkan bahwa tidak boleh merokok di dalam angkutan umum.

Pilihan terobosan membangun layanan bus sekolah gratis dengan membeli service angkutan umum yang ada agar para operatornya bisa bertahan ini sangat berbeda dengan pilihan pemprov Jakarta. Para dinas perhubungan di Jawa Timur tidak membeli mobil tapi membeli layanan atau service angkutan umum yang ada untuk membuat layanan bus gratis anak sekolah. Lain halnya Jakarta hobby sekali beli bus untuk layanan angkutan umum termasuk membeli bus untuk layanan bus sekolah gratis. Padahal kondisi angkutan umum di Jakarta mulai menurun dan sudah banyak yang bangkrut tidak bisa bertahan dan kalah oleh angkutan online juga Transjakarta. Mengapa pula pemprov Jakarta dan Transjakarta hobby beli bus dan bukan beli service atau layanan angkutan umum di Jakarta sebagai inovasi layanan transportasi bagi masyarakat. Membeli layanan berarti juga membantu dan memperkuat para operator angkutan umum Jakarta dari kebangkrutan serta memperbaiki layanan angkutan umum. Sementara pemprov Jakarta itu dengan APBD yang sangat besar sekitar Rp 90 Trilyun per tahun tapi minim inovasi. Ibaratnya pemprov Jakarta itu seperti tikus mati di lumbung padi.

 

Jakarta, 26 April 2019

Azas Tigor Nainggolan
Analis Kebijakan Transportasi.
Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA).

No. Reg Rilis 030/RLS/IV/2019

Pers Rilis

Usul pembatasan kesempatan menjadi anggota DPRD dan DPRD hanya 2 periode saja.

DPR dan DPRD banyak yang kinerjanya buruk karena terus diisi oleh orang-orang buruk yang sama. Ada baiknya kesempatan seseorang menjadi anggota DPRD dan DPRD hanya untuk 2 periode saja. Pembatasan ini ditujukan dibuka peluang pergantian anggota DPR dan DPRD yang tidak bermutu oleh yang lebih bermutu. Wong presiden dan wakil presiden saja dibatasi kesempatannya hanya untuk 2 periode saja. Mengapa anggota DPR dan DPRD tidak dibatasi 2 periode juga? Pengalaman menunjukkan pembatasan kesempatan menjadi presiden dan wakil presiden hanya 2 periode memberi rakyat memilih orang yang lebih baik menjadi pemimpinnya. Juga pembatasan terhadap kesempatan menjadi anggota DPR dan DPRD hanya 2 periode akan memberi kesempatan bagi rakyat memilih banyak orang lebih baik untuk menjadi wakilnya DPR dan DPRD.

Sekarang ini DPR dan DPRD anggotanya dikuasai oleh orang itu itu saja dan sangat tidak bermutu. Mereka yang menguasai keanggotaan DPR dan DPRD ada yang sudah sampai 5 periode dan tidak ada karyanya untuk rakyat. Orang-orang seperti ini hanya makan gaji buta dari uang rakyat. Mari kita dorong agar dibuat regulasi pembatasan kesempatan menjadi anggota DPR dan DPRD hanya 2 periode agar kinerja lembaga DPR dan DPRD menjadi lebih baik untuk kepentingan rakyat. Pembatasan ini juga akan mendorong partai politik melakukan kaderisasi dan rekruitmen politik secara baik dan sehat. Rekruitmen politik yang baik yang sehat akan sangat memberi peluang lebih kepada orang baru dan baik bermutu untuk menjadi wakil rakyat yang sebenarnya di DPR dan DPRD. Ayo anggota DPR jika kalian memang bermutu dan bermoral baik maka buatlah UU yang membatasi kesempatan menjadi anggota DPR dan DPRD di Indonesia hanya untuk 2 kali saja.

Jakarta, 23 April 2019.

Azas Tigor Nainggolan.
Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA)

No. Reg Rilis 029/RLS/IV/2019

Pers Release

Pengemudi Dilarang Merokok Saat Mengendarai Kendaraan Bermotor.
Keselamatan nomor satu.

Hari ini saya diwawancarai oleh reporter Trans7 Tv tentang larangan pengemudi merokok saat mengendarai kendaraan bermotor. Pasal 160 UU No:22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa setiap pengemudi dilarang melakukan aktivitas yang mengganggu konsentrasi saat mengendarai kendaraan bermotor. Salah satu aktivitas yang dilarang saat mengemudi adalah merokok dan jika melanggar dapat dikenai sanksi denda. Bagi pengendara yang melanggar ketentuan larangan merokok itu ini akan dikenakan denda Rp 750.000 sesuai diatur dalam pasal 283 pelanggaran UU Nomor 22 Tahun 2009. Adanya aktivitas lain seperti merokok akan mengganggu konsentrasi dan menyebabkan terjadi kecelakaan lalu lintas serta membahayakan dirinya juga pengguna jalan lainnya.

Peraturan dilarang merokok bagi pengemudi ini diadopsi oleh Peraturan Menteri Perhubungan (PM) No: 118 tahun 2018 Tentang Angkutan Sewa Khusus (ASK) atau Taksi Online dan PM No:12 tahun 2019 tentang Ojek Online. Kedua PM ini melarang para pengemudi angkutan online merokok saat mengemudikan kendaraannya. Jika melanggar, merokok saat mengemudi maka dikenai sanksi denda Rp 750.000. Belum ada satu bulan PM No:12 disahkan (11 Maret 2019) sudah lebih dari 650 orang pengemudi ojek online yang ditangkap dan didenda Rp 750.000 karena merokok sambil mengemudikan kendaraannya. Untuk kami mengapresiasi ketegasan pihak Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Polda Metro Jaya menegakan aturan larangan merokok saat mengemudi ini. Begitu pula kami mengapresiasi kebijakan Kementrian Perhubungan yang memasukan larangan merokok bagi pengemudi transportasi online dalam PM no:118/2017 tentang Angkutan Sewa Khusus atau Taksi Online dan PM no:12/2019 tentang Ojek Online.

Larangan peraturan tidak boleh merokok saat mengemudikan kendaraan itu adalah untuk membangun budaya selamat dalam berlalu lintas. Ketegasan polisi dan kedisiplinan kita para pengemudi kendaraan diharuskan agar dapat dibangun lalu lintas yang berkeselamatan. Para pengemudi dilarang merokok saat mengendarai itu adalah untuk keselamatan diri sendiri para pengemudi serta pengguna jalan lainnya. Stop pelanggaran peraturan lalu lintas untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Keselamatan nomor 1.

Jakarta, 2 April 2019

Azas Tigor Nainggolan
Analis Kebijakan Transportasi dan Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA).

No. Reg Rilis 028/RLS/III/2019

FAKTA akan menggugat gubernur Jakarta Anis Baswedan

Pada hari Senin 25 Maret 2019 dalam Rapimgab bersama antara gubernur, DPRD dan Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) telah sepakat menetapkan tarif Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta sebesar Rp 8.500. Tetapi kemudian pada hari Selasa 26 Maret 2019 gubenur Jakarta Anis Baswedan menetapkan secara sepihak tarif baru MRT sebesar Rp 14.000.

Tindakan Anis Baswedan menetapkan sepihak tarif baru di luar kesepatan dalam Rapimda itu telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Akibat perbuatannya sepihak itu, Anis Baswedan Rp 14.000 akan mempersulit rakyat kecil mengakses MRT.

Atas dasar pertimbangan dan kepentingan hukum tersebut di atas, kami, Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) meminta gubernur Anis Baswedan membatalkan tarif sepihak sebelum 1 April 2019 dan mengembalikan tarif MRT kepada tarif Rp 8.500 seperti ketetapan dalam Rapimgab. FAKTA akan menggugat Anis Baswedan jika gubernur Anis Baswedan tidak mengembalikan tarif MRT tersebut tarif Rp 8.500 sesuai tarif kesepakatan Rapimgab 25 Maret 2019.

Jakarta, 27 Maret 2019

Azas Tigor Nainggolan
Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA)

No. Reg Rilis 025/RLS/III/2019

Naik KA Argo Dwipangga ke Solo.
Surat Keluhan Pengguna Argo Dwipangga.

Hari ini, Senin 25 Maret 2019 saya bersama Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) serta warga Kampung Warna Warni Tanpa Rokok berangkat kita ke Solo dari stasiun Gambir Jakarta dengan KA Argo Dwipangga. Saat menunggu kami yang rombongannya berjumlah 41 orang cerah ceria menunggu kereta Argo Dwipangga datang. Saat kereta datang dan kami masuk kami mendapatkan kondisi gerbong yang kurang nyaman. Satu persatu kawan-kawan mulai berkomentar soal joroknya gerbong kami di gerbong 1 dan 2. “Wah ini kereta Argo atau Agro ya? Kok kotor sekali ya gerbongnya. Waduh ini kursinya copot dan berkarat, bisa tetanus nih kita? Wah harganya tiketnya Rp 400.000 tapi gak nyaman nih di kereta”, demikian komentar-komentar yang keluar dari rombongan kami. Terus terang kali ini kami kesecewa dengan layanan PT KAI yang keretanya kurang nyaman dan kotor serta rusak-rusak.

Komentar-komentar ini keluar karena membandingkan dengan pengalaman kami sebelumnya yang sering naik kereta jika ada kegiatan di kota lain. Sebelumnya pengalaman kami ke Bandung, Cirebon atau Yogyakarta selalu mendapatkan gerbong kereta yang nyaman dan bersih. Tapi pengalaman kali ini kami merasakan kaget dan langsung kurang merasa nyaman dengan kondisi kabin kereta (gerbong) yang kotor, banyak bagian yang tidak dan tidak terawat baik. Mohon pihak PT KAI memperbaiki dan meningkatkan pelayanan agar pengguna atau penumpang merasa aman dan nyaman sesuai dengan biaya harga tiket yang dibayarkan. Jaman sekarang dimana Indonesia sudah punya Moda Raya Terpadu (MRT), kereta cepat yang moderen dan canggih tapi layanan kereta regulernya mengecewakan.

Jakarta, 25 Maret 2019

Azas Tigor Nainggolan.
Analis Kebijakan Transportasi dan Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA).
Kontak: 081381822567

No. Reg Rilis 024/RLS/III/2019

Pers Releas.

Anis Baswedan menyandera Presiden Jokowi.

Sore tadi seorang teman wartawan mewawancarai saya soal MRT. Teman wartawan bertanya: “MRT hari Minggu akan diresmikan presiden Jokowi tapi rapim gubernur soal tarif MRT dan LRT baru hari Senin, bagaimana pendapat Abang?”
“Wah tempo hari saya pikir gubernur yang disandera oleh DPRD soal tarif MRT dan LRT Jakarta ternyata gubernur Anis yang melambat menentukan tarif MRT. Oh berarti ini gubernur Anis yang mau menyandera presiden Jokowi untuk peresmian MRT dan LRT Jakarta. Setidaknya membuat presiden malu melincurkan MRT tapi tidak ada tarifnya dan artinya tetap belum bisa digunakan oleh publik”: jawab saya kepada teman wartawan tersebut.

Coba kita pikir, hari Minggu MRT mau diresmikan tapi belum ada tarifnya karena baru akan dirapatkan hari Senin. Seharusnya menghitung besaran tarif MRT dan LRT kan sudah bisa dihitung sejak tahun 2018 lalu walau pembangunannya masih berjalan. Cara menghitung dan komponen tarif angkutan umum itu sudah ada. Jadi tidak perlu juga baru sibuk menghitung serta menetapkan tarif tiga Minggu lalu. Kalo mau menghitung tarif dan menetapkannya kan tinggal hitung sesuai komponen tarifnya dan lakukan survey atau uji publik Kemauan dan Kemampuan Membayar Masyarakat pengguna MRT dan LRT. Sangat sederhana dan mudah saja sebenarnya kan? Toh banyak orang pintar dan digaji mahal orang-orang di sekitar gubernur Anis Baswedan, kok menghitung tarif MRT dan LRT saja tidak bisa? Anis kan tahu bahwa peresmian akan dilakukan pada hari Minggu 24 Maret 2019 tapi kok baru adakan rapim soal tarif MRT baru hari Senin 25 Maret 2019? Ada apa di balik peristiwa ini? Ada dua kemungkinannya:
Pertama, orang-orang yang bekerja untuk gubernur Anis tidak bermutu. Apalagi orang-orang yang dikumpulkan gubernur Anis di Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang digaji puluhan juta rupiah. Apa pula kerja mereka?
Kedua, patut diduga bahwa gubernur Anis Baswedan bermain politik elektoral, tanggal 17 April 2019 aja ada pilpres, presiden Jokowi maju bersaing dengan capres Prabowo dari parpol yang mendukung Anis Baswedan saat pilkada Jakarta 2018 lalu. Proses peluncuran MRT oleh presiden Jokowi pada hari Minggu kemungkinan disengaja tanpa adanya tarif dan mengganggu citra Jokowi sebagai capres di pilpres 17 April 2019 mendatang.

Warga Jakarta atau juga seluruh rakyat Indonesia sudah bangga dan menunggu saat bersejarah peresmian MRT yang sudah ditunggu-tunggu sejak 30 tahun lalu. Baru di tahun 2019 ini, MRT menjadi wujud nyata, ada di Indonesia. Jika terjadi pengunduran waktu peresmian MRT tentu akan menjadi kekecewaan publik. Janganlah gagalkan rasa kebanggaan rakyat Indonesia terhadap MRT Jakarta. Harap peresmian tetap berlangsung pada hari Minggu 24 April 2019 walau belum ada tarifnya. Soal tarif adalah tanggung jawab atau PR gubernur Jakarta Anis Baswedan. Untuk menghitung dan menetapkan tarif MRT mudah saja dan bisa dalam satu hari dilakukan. Jika sampai saat peluncuran tidak juga ada ketetapan tarif MRT berarti gubernur Anis Baswedan gagal mengerjakan tanggung jawabnya yang sebenarnya ringan saja tapi memang sengaja tidak mau mengerjakannya.

Jakarta, 21 Maret 2019

Azas Tigor Nainggolan
Analis Kebijakan Transportasi dan Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA).

No. Reg Rilis 023/RLS/III/2019

Dampak MRT di Jakarta.

Dalam beberapa wawancara teman wartawan ditanyakan pada saya tentang dampak dari dibangunnya Masa Rapit Transit (MRT) di Jakarta. Tanggal 24 Maret 2019 MRT koridor pertama di Jakarta yang rutenya dari Lebak Bulus – Hotel indonesia Jln Thamrin akan diresmikan oleh Presiden Jokowi. MRT ini sudah dipersiapkan sejak 30 tahun lalu ini diharapkan bisa membantu mulai mengurai kemacetan Jakarta di koridor rutenya. Sebagai salah satu moda public masa transportasi, MRT menjadi tanda modernisasi pendekatan layanan transportasi publik kota yang menggunakannya. Begitu pula Jakarta sebagai salah satu kota metropolitan sudah masuk katagori yang menggunakan moda modern dalam pembangunan layanan transportasi publiknya.

Diharapkan adanya MRT memberi dampak positif berpindahnya pengguna kendaraan pribadi menjadi pengguna transportasi publik dan MRT yang selanjutnya bisa mengurai kemacetan Jakarta. Adanya MRT ini masyarakat pengguna kendaraan pribadi yang beraktivitas di koridor Lebak Bulus hingga jalan Thamrin mau berpindah menggunakan transportasi publik massal MRT. Agar dampak positif keberadaan moda MRT ini bisa terwujud maka perlu dilakukan pengelolanya adalah membangun integrasi MRT dengan moda transportasi publik lainnya. Integrasi MRT dengan moda transportasi lainnya itu akan memberi kemudahan masyarakat pengguna transportasi publik mengakses MRT. Akses yang mudah dan baik ini tentunya akan memfasilitasi masyarakat yang mau berpindah dari ke daratan pribadinya menjadi pengguna angkutan umum serta MRT. Integrasi yang baik juga tingginya penggunaan MRT akan memperkecil biaya operasional penggunaan transportasi publik di Jakarta dan sekitarnya. Selain akses yang mudah juga, agar keberadaan layanan MRT ini berdampak positif maka perlu adanya subsidi biaya atau tarif murah kepada pengguna MRT.

Sekarang ini beredar informasi bahwa tarif MRT akan ditetapkan sebesar Rp 10.000 sekali jalan. Tarif ini katanya sudah mendapatkan subsidi sekitar 70% dari besaran biaya ekonominya Rp 31.659 per penumpang. Subsidi dalam manajemen layanan transportasi publik adalah sebuah keharusan diberikan pemerintah sebagai insentif bagi pengguna transportasi publik. Akhirnya agar MRT Jakarta berdampak positif bagi transportasi publik maka pemerintah harus membangun integrasi untuk membangun akses dalam sistem layanan MRT dan subsidi biaya untuk tarif murah sehingga publik mau menggunakannya.

Jakarta, 21 Maret 2019

Azas Tigor Nainggolan
Analis Kebijakan Transportasi dan Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA).

No. Reg Rilis 022/RLS/III/2019

Pengemudi ojek online tidak boleh merokok saat mengemudikan kendaraannya.

Akhirnya ada regulasi untuk ojek online di Indonesia. Regulasi itu dikeluarkan oleh  Pemerintah melalui Kementrian Perhubungan dengan Peraturan Menteri Perhubungan  (PM) no:12 Tahun 2019 tentang Penggunaan Sepeda Motor untuk kepentingan publik. Dikeluarkannya regulasi PM no:12 tahun 2019 ini merupakan salah satu bukti kehadiran pemerintah dalam melindungi para pengemudi dan pengguna ojek online di Indonesia. Sebelumnya juga pemerintah, kementrian Perhubungan telah memperbaharui regulasi Taksi Online no: 118 tahun 2018 tentang Angkutan Sewa Khusus. Dikeluarkannya kedua regulasi ini menjadi tanda bahwa  Indonesia adalah negara pertama di dunia yang mengatur dengan regulasinya keberadaan operasional angkutan online secara menyeluruh, baik taksi online juga ojek online. Secara pribadi saya juga senang karena saya ikut dilibatkan dan bisa terlibat aktif dalam pembuatan kedua regulasi angkutan online tersebut, baik PM no:118 tahun 2018 tentang Taksi Online juga PM no: 112 tahun 2019 tentang Ojek Online.

Salah satu yang menarik dan penting dilihat dari regulasi angkutan online ini adalah adanya pengaturan bahwa para pengemudi online tidak boleh merokok saat melakukan aktivitas mengemudikan kendaraannya. Pengemudi taksi online dilarang  merokok saat mengemudi kendaraannya melalui  Standar Pelayanan Minimun PM no: 118 tahun 2018. Sedangkan dalam regulasi Ojek Online dalam PM no:12 tahun 2019 ini juga pengemudinya dilarang merokok saat melakukan aktivitas mengemudikan kendaraan atau sepeda motornya. Larangan ini diatur secara jelas dalam  Pasal 6 PM no:12 tahun 2019 yang mengatur bahwa Pemenuhan aspek kenyamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c paling sedikit harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

  1. Pengemudi menggunakan pakaian sopan, bersih, dan rapi;
  2. Pengemudi berperilaku ramah dan sopan; dan
  3. Pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktifi tas lain yang mengganggu konsentrasi ketika sedang mengendarai sepeda motor.

Pengaturan larangan merokok ini menyangkut aspek kenyamanan, keamanan dan kesehatan bagi pengemudi dan pengguna ojek online.

Larangan merokok saat mengemudikan kendaraan bermotor ini juga diatur secara jelas dalam pasal 106 ayat 1 UU no:22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas  dan Angkutan Jalan. Pasal 1 UU no: 22 tahun 2009 tersebut mengatur bahwa pengemudi  harus mengemudikan secara konsentrasi dan fokus. Konsentrasi dan fokus ini artinya tidak boleh melakukan aktivitas seperti melihat GPS, bermain gajet dan merokok karena akan mengganggu dan membahayakan dirinya serta pengguna jalan lainnya. Seperti kita ketahui bahkan alami banyak pengemudi yang merokok saat mengemudi dan itu sangat mengganggu dan membahayakan pengendara atau pengguna jalan di sekitarnya. Bagi penumpang mobil taksi online jika pengemudinya merokok maka akan sangat mengganggu kesehatan. Apalagi merokok dalam keadaan kendaraan dengan AC menyala maka asap rokok akan berputar-putar di dalam mobil. Begitu pula  asap, abu bahkan percikan api dari rokok pengemudi di depan kita akan sangat membahayakan yang berada di belakangnya. Larangan merokok atau kegiatan lainnya yang mengganggu konsentrasi pengemudi harus ditegakkan agar tidak membahayakan dan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Keselamatan dan kesehatan adalah nomor satu maka marilah kita mengemudi atau berkendaraan  dengan sehat dan aman.

Jakarta, 20 Maret 2019

Azas Tigor Nainggolan
Analis Kebijakan Transportasi dan Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA).

No. Reg Rilis 020/RLS/III/2019

Perang Tarif Aplikator Ojek Online Merugikan Pengemudi dan Penggunanya.

Beberapa waktu dipublikasi sebuah hasil penelitian terkait rencana kenaikan tarif Ojek Online. Penelitian tersebut menyatakan bahwa kenaikan tarif ojek online (Ojol) akan berakibat buruk turunnya pengguna Ojol dan meningkatkan kembali penggunaan kendaraan pribadi. Hari-hari ini terjadi perang tarif Ojol yang kian rendah dan sangat murah dilakukan oleh kedua aplikator Ojol. Saat ini tarif Ojol nyaris menyentuh angka Rp 1.000 per Km dan diterima para pengemudi hanya sekitar Rp 800 – Rp 900 per Km setelah dipotong komisi 20% oleh pihak aplikator setiap ordernya.

Klaim para aplikator bahwa tarif murah lebih disukai oleh para pengguna Ojol. Para aplikator juga mengatakan bahwa tarif murah merupakan salah satu alasan atau pendorong terus berkembangnya penggunaan Ojol. Pengakuan atau klaim aplikator ini sejalan logikanya dengan hasil penelitian yang dilakukan tersebut di atas. Artinya ada kaitan dekat antara keinginan aplikator dengan penelitian yang dilakukan sehubungan dengan adanya rencana pemenuhan kenaikan tarif Ojol. Rencana kenaikan tarif Ojol ini sejalan dengan rencana pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan yang sedang membuat regulasi Peraturan Menteri Perhubungan (PM) tentang Perlindungan Keselamatan Pengemudi dan Pengguna Ojek (Online). Dalam pembuatan PM Ojol ini para pengemudi meminta agar pemerintah menyusun regulasi tentang biaya jasa layanan atau “tarif” bagi Ojol.

Usulan para pengemudi Ojol ini disebabkan adanya fakta perang tarif oleh para aplikator yang merugikan pengemudi. Terkait dengan rencana pengaturan tarif dasar (batas atas dan batas bawah) bagi Ojol dalam PM tersebut membuat para aplikator keberatan dan berkepentingan menolak regulasi tersebut agar mereka tetap bebas menetapkan tarif sesuai kepentingan aplikator. Klaim bahwa tarif murah adalah kepentingan dan akan menguntungkan pengguna Ojol adalah salah dan tidak benar. Tarif murah bukan alasan utama para pengguna memilih gunakan Ojol. Para pengguna memilih karena menggunakan Ojol, perjalanan mereka lebih akses dan jadi lebih cepat menembus kemacetan. Tarif murah justru membahayakan pengguna karena para pengemudi pendapatannya rendah dan tidak bisa melakukan perawatan sepeda motor secara benar. Kurangnya perawatan kendaraan tersebut maka merugikan pengguna Ojol karena sepeda motor yang digunakan jadi tidak laik jalan dan membahayakan keselamatan. Jadi adanya tarif murah justru merugikan pengguna dan pengemudi Ojol.

Adanya pengaturan biaya jasa layanan (“tarif”) Ojol dalam PM Ojol adalah sudah sesuai dengan kepentingan perlindungan keselamatan para pengemudi dan pengguna Ojol itu sendiri. Pantaslah para pengemudi dan pengguna Ojol mendukung upaya pemerintah membuat PM tentang Ojol. Pantas juga para aplikator menolak PM tentang Ojol karena mereka menolak pengaturan batasan penetapan tarif Ojol.

Jakarta, 1 Maret 2019

Azas Tigor Nainggolan
Analis Kebijakan Transportasi dari Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) dan ketua Koalisi Warga untuk Transportasi (KAWAT) Indonesia.

No. Reg Rilis 018/RLS/II/2019

Aplikator Menolak Kenaikan Tarif Ojek Online.

Tersiar kabar bahwa ada sebuah riset yang dilakukan untuk menolak kenaikan tarif ojek online (Ojol). Menurut penelitian tersebut dikatakan bahwa menaikan tarif Ojol dinilai bisa menurunkan minat masyarakat menggunakan transportasi publik. Penurunan tersebut akan menjadi masalah karena mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi. Menurut Ekonom Universitas Indonesia Fithra Hastiadi mengatakan ojek online sebenarnya berperan sebagai feeder yang menyambungkan masyarakat dengan transportasi publik. “Kita lihat 40% lebih itu ojek online tujuannya atau destinasinya adalah ke stasiun atau ke terminal terdekat. Kalau kita lihat pembangunan masif LRT dan MRT itu sebenarnya kita masih butuh feeder. Ada potensi zero ridership nantinya,” ujar Fithra usai acara peluncuran hasil survei Rised di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (12 Pebruari 2019) kemarin.

Berdasarkan hasil survei Rised, 40,9 persen responden menggunakan ojek online sebagai transportasi untuk menuju ke sarana transportasi publik. Kenaikan tarif ojek online yang mengakibatkan keengganan publik untuk naik transportasi publik, akan berpengaruh pada minimnya pemanfaatan transportasi publik. “Ekstremnya zero ridership ya, itu secara semantik artinya potensi bahwa MRT tidak akan terutilisasi dengan baik karena feeder-nya kurang, pemerintah belum punyafeeder yang memadai,” ujar Fithra.

Permintaan menaikan tarif Ojol adalah datang dari para pengemudi Ojol itu sendiri. Para pengemudi Ojol merasakan bahwa tarif Ojol sekarang sudah sangat murah dan tidak manusiawi yakni sekitar Rp 1.000-Rp 1.600 per Km. Tarif murah itu ditetapkan sendiri oleh para aplikator dan para pengemudi hanya bisa menerima tanpa bisa menolak. Selain itu juga para aplikator memberlakukan pemotongan sebagai uang jasa penggunaan aplikasi sebesar 20% per order. Akibat dari tarif murah dan tingginya pemotongan tersebut para driver tidak bisa melakukan perawatan atau servicenya rutin dan banyak tidak bisa memperpanjang atau membayar kredit kendaraan motornya. Rendahnya tarif sekarang ini tentu akan berdampak buruk pada keselamatan layanan yang diberikan oleh pengemudi Ojol.

Menolak keinginan menaikan tarif ojol tentu adalah datang dari pihak aplikator. Rencana mengevaluasi dan mengawasi penetapan besaran tarif ini sedang digodok masuk dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan (RPM) tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat (akan diberlakukan juga bagi layanan Online) yang sedang dibuat oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan bersama kelompok pengemudi Ojol dan pakar transportasi serta para aplikator. Pembuatan RPM ini merupakan upaya pemerintah mengakomodir dan melindungi kepentingan keselamatan masyarakat pengemudi dan pengguna Ojol. Sudah hampir dua tahun ini para aplikator menerapkan tarif sangat murah dengan potongan komisi 20% sangat tinggi. Padahal pada awal beroperasi di Indonesia para aplikator menerapkan tarif Rp 4.000 per Km untuk menarik perhatian masyarakat agar mau menjadi pengemudi Ojol. Saat aplikator menerapkan tarif Rp 4.000 para pengguna Ojol tidak mengeluh dan meningkat terus jumlah pengguna serta oengemudi Ojol. Entah bagaimana caranya para peneliti bersama aplikator mendapatkan data bahwa kenaikan tarif menjadikan tarif mahal dan membuat masyarakat meninggalkan penggunaan angkutan umum dan kembali gunakan kendaraan umum?

Jika dilihat cara dan momentum dilakukannya riset ini bertepatan sekali dengan sedang dibahasnya RPM di atas yang salah satunya akan mengatur bahwa tarif ditentukan dengan ada komponen tarifnya dan dibuat oleh para pemangku kepentingan. Tarif akan disesuaikan dengan kondisi kebutuhan biaya operasional pelayanan pengemudi dan besarannya ditentukan bukan oleh aplikator seperti saat ini. Sekarang para aplikator sangat bebas mengeksploitasi para pengemudi Ojol dengan tarif murah tidak rasional dan tingginya potongan serta tipuan bonus atau poin. Para aplikator jelas sangat memiliki kepentingan agar tarif tidak dinaikan dan pendapatan keuntungan mereka tetap besar karena pengguna Ojol tetap tinggi jumlahnya. Para aplikator dalam hasil riset sudah mengatakan dan mengancam bahwa kenaikan tarif Ojol akan menurunkan penggunaan Ojol dilihat dari akan terjadinya penurunan penggunaan angkutan umum yang dihubungkan oleh layanan Ojol. Jadi menolak kenaikan tarif Ojol berarti juga menolak regulasi RPM yang sedang dibuat oleh pemerintah tahun.

Jadi terlihat betul bahwa penolakan kenaikan tarif adalah cara aplikator mau menolak RPM yang sedang dibuat pemerintah karena mereka tidak mau diatur dan diawasi pemerintah. Jadi keinginan tarif murah, menolak kenaikan tarif yang akan diatur dalam RPM berarti kemauan animator bukan kemauan masyarakat pengguna apalagi pengemudi Ojol. Ya penolakan itu bisa-bisanya aplikator karena mereka selama ini sudah mendapatkan untung sangat besar dari kerja sangat keras para driver Ojol. Nah setelah sekarang pemerintah mau bikin RPM Ojek, pihak aplikator mulai kebakaran jenggot dan menolak rencana pembuatan Peraturan Menteri Perhubungan tersebut. Soalnya di dalam RPMnya pemerintah meregulasi tentang biaya jasa (tarif). Dalam pembahasan soal tarif ini diungkap para driver Ojol bahwa selama ini para aplikator telah mengeksploitasi para driver yang katanya mitra mereka karena belum ada regulasi yang mengawasi. Aplikator menetapkan tarif murah dan potongan 20% dari setiap tarif order yang masuk. Tambah lagi aplikator membius para driver dengan iming bonus atau point yang hanya mau menekan driver agar bekerja tanpa batas waktu aman. Jika para aplikator mengatakan tarif yang diminta driver sekitar Rp 3.100 – Rp 3.500 per KM mahal. Pemerintah dan pengemudi ojol memiliki hitungan komponen tarif yang merupakan biaya operasional layanan Ojol. Mari para aplikator memaparkan tarif yang mereka tentukan sebesar 1.200 per Km adalah tarif murah yang tepat sesuai kebutuhan operasional para driver. Para aplikator jangan hanya menolak kenaikan tarif akan tanpa ada argumentasi objektifnya.

Jakarta 12 Pebruari 2019

Azas Tigor Nainggolan
Analis Kebijakan Transportasi dari Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) dan Kordinator Koalisi Warga untuk Transportasi (KAWAT) Jakarta.

No. Reg Rilis 017/RLS/II/2019

Melindungi Keselamatan Layanan Ojek Online. Catatan Singkat tentang Regulasi Ojek Online.

Saat ini pemerintah bersama perwakilan beberapa pengemudi Ojek Online dan pengamat transportasi serta lembaga pemerintah terkait. Awalnya memang upaya membuat regulasi untuk melindungi penggunaan sepeda motor sebagai ojek online bagi pengemudi serta penggunanya banyak mendapat penolakan. Tidak mudah perjuangan mendorong pembuatan regulasi perlindungan pelayanan ojek online (Ojol) tersebut. Sebagai salah seorang teman para pengemudi Ojol dan juga pengguna setia layanan Ojol saya merasa memiliki kepentingan agar ada regulasi yang mengatur perlindungan keselamatan layanan ojek online bagi pengemudi dan penggunanya. Ada berbagai alasan yang menjadi dasar pentingnya regulasi perlindungan pelayanan Ojol. Menurut saya Ojol perlu diatur karena:

  1. Posisi layanan Ojol sudah menjadi penting sebagai alat transportasi penghubung ke angkutan umum massal. Misal dari rumah ke stasiun KRL atau Halte Transjakarta menggunakan Ojol. Selanjutnya turun dari stasiun KRL atau Halte Transjakarta menuju tujuan akhir perjalanan menggunakan Ojol.
  2. Jumlah Ojol saat ini berkembangnya sudah sangat masif atau sangat besar. Saat ini bisa diperkirakan jumlah Ojol di seluruh Indonesia bisa mencapai setidaknya sekitar 5 juta Ojol.
  3. Sekarang ini pengemudi Ojol menjadi korban eksploitasi para aplikatornya. Tindakan eksploitasinya adalah tarif sangat murah yang diberikan oleh aplikator Rp 1.100 – 1.600 dan diputus operasional (suspend) semaunya aplikator. Menurut perjanjian yang dibuat oleh aplikator dikatakan bahwa pengemudi adalah mitra aplikator yang seharusnya sejajar dalam kepentingan dan keuntungan. Tapi yang terjadi justru pengemudi hanya menjadi buruh aplikator padahal investasi motor dan perlengkapan adalah milik pengusaha.
  4. Jika terjadi kecelakaan saat beroperasi, pengguna tidak mendapat jaminan perlindungan dari aplikator. Masalah dan kerugian pengguna dilempar aplikator kepada pengemudi Ojol. Sudah pernah dapatkannya sangat kecil, modal kerja milik sendiri, ditambah beban tanggung jawab bagi kerugian pengguna seorang diri.

Setidaknya atas 4 dasar kondisi di atas inilah saya merasa dan ikut mendorong pemerintah perlu meregulasi perlindungan keselamatan pelayanan penggunaan Ojol bagi pengemudinya dan penggunanya. Jadi prinsipnya meregulasi Ojol oleh pemerintah adalah untuk menyelamatkan si pengemudi dan penumpang Ojol.

Saat saya ikut bersama para pengemudi Ojol mendorong regulasi perlindungan keselamatan layanan Ojol, banyak pakar transportasi yang mengkritik bahkan membuli saya. Para pakar itu mengatakan saya ini gila mendukung menjadikan sepeda motor sebagai alat angkutan umum. Penolakan para pakar itu karena mereka menganggap bahwa kecelakaan lalu lintas terbesar sekitar 70% adalah dialami oleh sepeda motor. “Justru karena tingginya angka kecelakaan yang dialami oleh sepeda motor maka perlu dibuat peraturan untuk melindungi keselamatan layanan penggunaan sepeda motor bagi masyarakat. Kecelakaan itu terjadi juga dikarena belum ada penegakan aturan keselamatan lalu lintas selama ini”, penjelasan saya menjawab kritik serta bullying mereka pada saya.

Cukup lama, sekitar tiga tahun, sejak tahun 2016 saya memiliki kesempatan pengalaman merasakan serta memahami perjuangan para pengemudi Ojol. Selama tiga tahun itu jugalah saya selalu ikut berjuang bersama pengemudi Ojol agar pemerintah membuat regulasi perlindungan bagi keselamatan layanan Ojol. Pengalaman berjuang dan bergelut dalam masalah pelayanan Ojol ini membuka mata dan hati saya bahwa para pengemudi dan pengguna Ojol sebagai korban minimnya perlindungan dari pemerintah. Adanya kemauan pemerintah membuat regulasi ini menunjukan bahwa pemerintah sekarang sudah memiliki keinginan hadir dan melindungi hak keselamatan rakyatnya. Regulasi atau peraturan adalah wujud nyata kemauan politik dan kehadiran pemerintah di tengah rakyatnya. Regulasi yang baik haruslah membuat perubahan baik perilaku pemerintah dan rakyatnya itu sendiri.

Jakarta, 8 Pebruari 2019

Azas Tigor Nainggolan
Analis Kebijakan Transportasi dari Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) dan Kordinator Forum Peduli Transportasi Indonesia (FPTOI) serta Kordinator Koalisi Warga untuk Transportasi (KAWAT Jakarta).

No. Reg Rilis 016/RLS/II/2019

Meregulasi Perlindungan Keselamatan Pelayanan Ojek Online.

Akhirnya ada regulasi yang mengatur perlindungan keselamatan pengguna dan pengemudi sepeda motor bagi kepentingan masyarakat (ojek pangkalan dan ojek online). Keinginan akan adanya regulasi bagi perlindungan keselamatan penggunaan Ojek Online ini sudah menjadi agenda perjuangan sejak 3 tahun lalu. Sudah satu bulan ini saya bersama kawan-kawan pengemudi Ojek Pangkalan dan Ojek Online diajak membahas Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor untuk Kepentingan Masyarakat (RPM Ojek). RPM Ojek tersebut sudah selesai dibahas dan dibuat bersama secara partisipatif difasilitasi oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Saat ini rancangan PM untuk ojek online sedang dalam proses penyelesaian dan pengesahan oleh pemerintah. Regulasi yang sedang dibuat pemerintah itu berisi tentang empat isu penting yakni Keselamatan, Tarif, Suspend dan Kemitraan pengemudi ojek online.
Keberadaan Ojek Online (Ojol) memang perlu diatur karena:

  1. Posisi layanan Ojol sudah menjadi penting sebagai alat transportasi penghubung ke angkutan umum massal. Misal dari rumah ke stasiun KRL atau Halte Transjakarta menggunakan Ojol. Selanjutnya turun dari stasiun KRL atau Halte Transjakarta menuju tujuan akhir perjalanan menggunakan Ojol.
  2. Jumlah perkembangan Ojol saat ini sudah sangat masif atau sangat besar. Saat ini bisa diperkirakan jumlah Ojol di seluruh Indonesia bisa mencapai setidaknya sekitar 5 juta Ojol.
    Atas dua dasar kondisi di atas inilah pemerintah memandang perlu meregulasi perlindungan keselamatan penggunaan Ojol bagi pengemudinya dan penumpangnya. Jadi prinsipnya meregulasi Ojol oleh pemerintah adalah untuk menyelamatkan si pengemudi dan penumpang Ojol.

Pembahasanni diinisiasi oleh Kementrian Perhubungan (Kemenhub) dan melibatkan para, pakar, pengemudi (driver) Ojek Pangkalan dan Ojek Online. Hadir dalam setiap pembahasan juga pihak perusahaan penyedia aplikasi Ojek Online beserta kementerian atau Badan Pemerintah terkait dengan regulasi RPM Ojek ini. Secara keterlibatan, pembuatan RPM ini sudah secara maksimal melibatkan seluruh stakeholder dari operasionalisasi angkutan sepeda motor untuk kepentingan masyarakat.

Keberadaan regulasi perlindungan keselamatan pengguna Ojek ini menandakan era baru dalam keberadaan operasionalisasi angkutan dengan sepeda motor. Melalui regulasi atau peraturan menteri ini, pemerintah ingin hadir melindungi keberadaan pengguna dan pengemudi angkutan dengan sepeda motor secara khusus. Regulasi perlindungan semacam ini menjadi sejarah baru bagi keberadaan angkutan dengan sepeda motor di Indonesia. Menjadi era baru dimana baru pemerintah Indonesia di dunia yang mengatur perlindungan keselamatan bagi pengguna dan pengemudi angkutan dengan sepeda motor (ojek pangkalan dan ojek online).

Ya memang bisa jadi baru Indonesia yang pertama kali membuat regulasi seperti ini. Pengalaman di beberapa negara lain yang ada praktek angkutan dengan sepeda motor tapi belum ada insiatif pemerintahnya membuat regulasi secara khusus perlindungan bagi pengguna dan pengemudi Ojek sepeda motor. Kota-kota negara lain hanya mengakui keberadaan angkutan sepeda motor tapi tidak secara khusus membuat regulasi perlindungan keselamatan bagi pengguna dan pengemudinya. Langkah dan inisiatif pemerintah ini patut diberi apresiasi sebagai kemauan melindungi warga negaranya. Langkah Kemenhub ini menunjukan bahwa pemerintah tidak bisa diam dan mendiamkan layanan angkutan dengan sepeda motor tanpa pengawasan dan tidak diatur melalui regulasi. Adanya regulasi maka pemerintah hendak hadir di tengah masyarakatnya, bisa mengawasi dan melindungi semua pihak yang terlibat dalam bisnis transportasi online.

Jakarta, 3 Pebruari 2019

Azas Tigor Nainggolan.
Analis Kebijakan Transportasi dan Kordinator Koalisi Warga untuk Transportasi (KAWAT) Indonesia serta Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA).

No. Reg Rilis 015/RLS/II/2019

Meregulasi Taksi Online melalui PM No. 118 Tahun 2018 tentang Angkutan Sewa Khusus.

Beberapa waktu lalu saya menggunakan taksi online menuju stasiun Manggarai Jakarta Selatan. Saya berencana bepergian menggunakan Komuter Line (KRL) ke kota Bogor. Agar perjalanan lebih cepat maka saya mengambil rute perjalanan KRL melalui stasiun Manggarai. Ketika saya memesan taksi online dari rumah untuk ke stasiun Manggarai, saya hanya dikenakan membayar tarif Rp 4.000 dengan pembayaran uang elektronik atau Rp 11.000 jika membayar tunai. Murah dan akses serta nyaman itu dasar pemilihan dan penggunaan taksi online. Akses, karena mempercepat perjalanan pengguna angkutan umum. Posisi inilah yang menjadikan transportasi online seperti taksi online menjadi pilihan pertama dalam bertransportasi dengan angkutan umum. Selama layanan angkutan umum reguler belum terintegrasi dan akses maka penggunanya masih tergantung pada transportasi online seperti Ojek Online dan Taksi Online.

Meregulasi transportasi online masih baru menjadi perhatian dari Kementerian Perhubungan. Posisi pengawasan terhadap transportasi online sedianya selain Kementerian Perhubungan harusnya juga dilakukan oleh Kementerian Kominfo, Kemenaker, Kementerian Koperasi dan UKM. Rupanya perhatian bagi transportasi online masih belum menjadi perhatian kementerian lain untuk membuat regulasinya. Antara para pengelola transportasi, aplikator dan mitra online di Indonesia belum kompak, belum sepakat mau membuat regulasi bagi transportasi online. Sampai saat ini saja, regulasi terhadap taksi online atau Angkutan Sewa Khusus masih dalam proses pemberlakuan menjadi sebuah payung hukum utama setelah disahkan pada 20 Desember 2018 lalu. Perubahan kali ini adalah perubahan keempat regulasi taksi online. Sejak awal, keempat regulasi sudah disusun bersama-sama melibatkan semua kelompok masyarakat yang berkepentingan. Secara partisipatif, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan melibatkan unsur pengemudi, pengguna, pakar transportasi, pengelola bisnis dan perusahaan aplikasi taksi online serta beberapa kementerian terkait. Regulasi ini disebut Peraturan Menteri Perhubungan (PM) No. 118 Tahun 2018 tentang Angkutan Sewa Khusus atau dikenal juga sebagai taksi online tersebut disahkan oleh pemerintah pada bulan Desember 2018 sebagai pengganti PM 108 tahun 2017.

Regulasi taksi online yang ada sudah mengalami 4 kali pergantian dalam 2 tahun sejak 2016. Dimulai dengan Peraturan Menteri Perhubungan (PM) nomor: 32 tahun 2016 dan dirubah menjadi PM nomor: 26 tahun 2016. Selanjutnya PM 26 tahun 2016 diajukan Uji Materil oleh beberapa orang pengemudi taksi online dan diterima oleh Mahkamah Agung. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut, pemerintah merubah menjadi PM 108 tahun 2017. Tetapi perubahan PM 108 tahun 2017 itu pada sekitar Juni 2018 kembali diajukan Uji Materil kembali oleh beberapa pengemudi taksi online dan diterima kembali oleh Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa PM 108 tahun 2017 memuat aturan yang sudah dibatalkan sebelumnya. Sejak awal hingga sekarang, masih hanya kementrian Perhubungan yang aktif membuat regulasi bagi taksi online.

Saat ini kembali pemerintah melalui Kementrian Perhubungan membuat regulasi baru Angkutan Sewa Khusus PM 118 tahun 2018 sebagai payung hukum beroperasinya layanan taksi online di Indonesia. Komitmen membentuk payung hukum taksi online hingga saat ini memang masih hanya Kementrian Perhubungan yang aktif dikarenakan kebutuhan untuk melindungi keselamatan layanan transportasinya. Sebenarnya pengawasan terhadap taksi online tidak hanya tugas dari Kementrian Perhubungan. Pengadaan dan pelayanan atas jasa aplikasi yang digunakan oleh taksi online ada di bawah pengawasan Kementrian Komunikasi dan Informasi. Sementara itu para pelaku usaha taksi online kebanyakan adalah pengusaha mikro atau kecil yang seharusnya dilindungi oleh Kementrian UMKM.

Komitmen Kementerian Perhubungan membuat regulasi Angkutan Sewa Khusus (ASK) bagi taksi online sudah tepat dan menjawab kebutuhan aktual, melindungi keselamatan pelayanan bagi masyarakat pengemudi dan pengguna jasa taksi online. Keberadaan taksi online perlu diatur karena:

  1. Posisi layanan transportasi online seperti taksi online (ASK) sudah menjadi penting sebagai alat transportasi penghubung ke angkutan umum massal. Misalnya dari rumah ke stasiun KRL atau Halte Transjakarta menggunakan transportasi online. Selanjutnya turun dari stasiun KRL atau Halte Transjakarta menuju tujuan akhir perjalanan menggunakan kembali bisa menggunakan transportasi online.
  2. Jumlah perkembangan transportasi online di Indonesia saat ini sudah sangat masif atau sangat besar. Saat ini bisa diperkirakan jumlah trasnportasi online (taksi dan ojek online) di seluruh Indonesia bisa mencapai setidaknya sekitar 10 juta unit.

Atas dua dasar kondisi di atas inilah pemerintah perlu meregulasi perlindungan keselamatan penggunaan transportasi online bagi pengemudinya dan penumpangnya. Jadi prinsipnya meregulasi taksi online sebagi Angkutan Sewa Khusus (ASK) oleh pemerintah adalah untuk menyelamatkan si pengemudi dan penumpang ASK atau taksi online.

Selama ini proses pembuatan regulasi payung hukum taksi online, kementrian lain sepertinya menyerahkan tanggung jawabnya kepada Kementrian Perhubungan. Keberadaan layanan transportasi online khususnya taksi online dilihat oleh Kementrian Perhubungan sudah berkembang secara masif. Layanan taksi online tidak cukup hanya bertumpu pada otoritas regulasi kementrian Perhubungan. Layanan yang diberikan oleh taksi online kepada penggunanya juga jadi sangat penting untuk diawasi bukan hanya kementrian Perhubungan tetapi juga kementrian terkait lainnya. Perkembangan perlindungan layanan yang berkeselamatan, aman, nyaman dan akses inilah yang menjadi perhatian utama Kementrian Perhubungan sehingga tetap aktif mengatur pengelolaan taksi online.

Kekosongan regulasi taksi online saat sebelum tahun 2016 terlihat menimbulkan kekacauan dan merugikan para pengemudi serta pengguna taksi online. Tetapi para aplikator yang mengelola layanan aplikasi transportasi online tetap bisa berjalan dan berkembang tanpa bisa dijangkau oleh regulasi yang dikeluarkan kementerian Perhubungan. Perusahaan penyedia layanan aplikasi adalah aplikator bukan operator angkutan unum. Posisi ini membuat sulit Kementerian Perhubungan untuk mengawasi bisnis layanan aplikasi para aplikator transportasi online dimanfaatkan para perusahaan aplikasi. Sayangnya sampai sekarang kementerian Kominfo belum membuat regulasi pengawasan terhadap bisnis layanan aplikasi bagi transportasi online para aplikator. Sampai hari ini pun para aplikator telah menyalahi regulasi dengan bertindak sebagai operator angkutan umum. Padahal para aplikator tidak memiliki izin usaha sebagai operator angkutan umum. Para aplikator hingga sekarang masih yang menentukan tarif dan merekrut pengemudi serta memberi order kepada pengemudi transportasi online. Kesalahan itu terus berjalan karena sebagai penyedia layanan aplikasi ini dimanfaatkan karena kementerian Kominfo belum meregulasi keberadaan para aplikator. Pembiaran kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan para aplikator ini akan membahayakan dan merugikan masyarakat. Beberapa kelompok pelaku bisnis taksi online saat ini gerah dengan perilaku para aplikator yang terus melakukan pelanggaran dengan terus merekrut pengemudi dan menentukan tarif taksi online. Sebagai aplikator seharusnya mereka tidak boleh melakukan rekruitmen karena bukan perusahaan atau operator angkutan umum. Para aplikator membela diri dan mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada regulasi yang melarang mereka melakukan itu sebagai perusahaan penyedia layanan aplikasi (aplikator).

Jadi keinginan Kementrian Perhubungan membuat regulasi taksi online akan berhadapan dengan sikap minim dukungan dari kementrian lain, kehendak pengemudi atau pengelola taksi online serta kepentingan bisnis para aplikator. Kondisi ini akhirnya membuat sulit pembuatan serta penegakan regulasi taksi online dan akan merugikan masyarakat, pengemudi serta pengguna taksi online untuk mendapatkan layanan yang berkeselamatan, aman, nyaman dan akses. Sebaiknya kementerian terkait lain secara kompak bersama kementrian Perhubungan membuat regulasi taksi online yang dapat diterapkan dan ditegakkan secara baik. Pemerintah sebaiknya mau bersikap tegas dan menindak para aplikator agar tidak bertindak sebagai operator angkutan umum yang merugikan pengguna taksi online serta pelaku usaha taksi online. Sikap tegas pemerintah tersebut adalah untuk melindungi masyarakat dari kerugian dalam penggunaan layanan taksi online atau Angkutan Sewa Khusus (ASK).

Jakarta, 3 Pebruari 2019.

Azas Tigor Nainggolan.
Penulis adalah Analis Kebijakan Transportasi dan Kordinator Koalisi Warga untuk Transportasi (KAWAT) Indonesia serta Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA).

No. Reg Rilis 014/RLS/I/2019

BPJS, Pelayanan Publik atau Kewajiban Publik?
Catatan Singkat tentang Pelayanan BPJS Kesehatan.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada akhir 2018, tepatnya 14 Desember 2018 aturan baru, Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 51 tahun 2018 tentang Pengenaan Urun Biaya dan Selisih Bayar dalam Program Jaminan Kesehatan. Permenkes dikeluarkan guna mengendalikan biaya kesehatan agar BPJS Kesehatan tidak tekor lagi. Sebelumnya semua biaya perawatan peserta BPJS Kesehatan ditanggung oleh badan ini. Dalam Permenkes baru tersebut ada diatur tentang peserta jaminan pelayanan dalam program Jaminan Kesehatan dikenakan urun biaya. Permenkes ini mengatur bahwa pembatasan biaya yang ditanggung oleh peserta rawat jalan sebesar 10% dari biaya yang dihitung dari total tarif Sistem Indonesia Case Base Groups (INA-CBG) atau tarif layanan kesehatan yang dipatok pemerintah atau paling tinggi Rp 30 juta. Artinya sekarang masyarakat peserta jaminan kesehatan tidak gratis lagi karena BPJS Kesehatan hanya akan membayar biaya sesuai dengan yang ditetapkan, selebihnya ditanggung peserta.

Sebelumnya juga ada perubahan pelayanan BPJS Kesehatan, dimana peserta jaminan kesehatan tidak bisa langsung memilih rumah sakit (RS) rujukan untuk perawatan. Pihak BPJS Kesehatan yang akan menentukan dan tahap pertama hanya boleh di RS tipe B. Bagi pasien tetap harus menunggu penunjukan RS rujukan walau kondisi sedang kritis. Perubahan-perubahan layanan tersebut di atas jelas menambah deretan persyaratan bagi peserta jaminan untuk mendapat layanan hak kesehatannya. Tambahan perubahan syarat mendapatkan pelayanan tersebut jelas menambah sulit dan mempersulit masyarakat peserta jaminan mendapatkan pemenuhan hak kesehatannya. Padahal BPJS Kesehatan dibangun oleh pemerintah sebagai wujud pemerintah ingin memenuhi hak kesehatan rakyatnya. Sementara masyarakat peserta jaminan kesehatan BPJS sudah melakukan kewajibannya membayar biaya atau premi layanan BPJS sebagai satu perusahaan tempat kerjanya atau satu keluarga si peserta setiap bulannya. Pembayarannya kewajiban preminya tidak boleh terlambat atau kurang dan jika melanggar maka akan dikenakan sanksi denda. Tetapi ketika ingin mendapatkan haknya sebagai peserta jaminan kesehatan banyak dan terus diperbanyak syarat pelayanannya.

Perubahan dan penambahan syarat mendapatkan layanan tersebut menunjukkan bahwa tidak profesionalnya sistem pelayanan BPJS Kesehatan. Padahal BPJS Kesehatan sebagai pelayanan publik seharusnya membangun sistem pelayanan dalam aturan harusnya didasari oleh prinsip atau asas pelayanan publik agar dapat diakses secara mudah oleh pengguna atau peserta jaminan. Dalam
UU RI Nomor 25 Tahun 2009
Tentang PELAYANAN PUBLIK pada pasal 4 diatur bahwa penyelenggaraan pelayanan publik harus berasaskan :
a. kepentingan umum;
b. kepastian hukum;
c. kesamaan hak;
d. keseimbangan hak dan kewajiban;
e. keprofesionalan;
f. partisipatif;
g. persarnaan perlakuan/ tidak diskriminatif;
h. keterbukaan;
i. akuntabilitas;
j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok
rentan;
k. ketepatan waktu; dan
kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Jika kita perhatikan secara seksama, tindakan pengelola BPJS Kesehatan tidak menjalankan secara benar ketentuan dalam pasal 4 UU Pelayanan Publik tersebut. Perubahan atau penambahan persyaratan mendapatkan pelayanan bagi peserta seperti di atas jelas itu tidak untuk kepentingan umum, tidak ada kepastian hukum, tidak ada penghormatan kesamaan hak, tidak mencerminkan keseimbangan hak dan kewajiban, tidak profesional, tidak partisipatif, sangat diskriminatif, tidak ada keterbukaan, tidak memiliki akuntabilitas, akan sulit diakses bagi kelompok
rentan serta tidak
kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan bagi peserta jaminan pelayanan sebagaimana diatur oleh pasal 4 UU Pelayanan Publik.

Pasal 1, (7) Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
(8) Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan.

Tidak profesionalnya pengelolaan BPJS Kesehatan ini juga tercermin dari defisit anggarannya hingga saat ini mencapai trilyunan rupiah. Hingga saat ini pemerintah sudah memberikan dana untuk menutup defisit BPJS Kesehatan sebesar:

Tahun 2014 Rp 3,3 Trilyun
Tahun 2015 Rp 5,7 Trilyun
Tahun 2017 Rp 9,9 Trilyun dan 4,2 Trilyun
Tahun 2018 To 4,9 Trilyun dan Rp 5,2 Trilyun. Kemudian akan Rp 2,2 Trilyun.

Besarnya angka defisit keuangan internal BPJS tersebut menandakan bahwa manajemen penyelenggara BPJS Kesehatan tidak profesional dan cenderung memboroskan uang rakyat. Defisit anggaran BPJS Kesehatan ini juga akurnya akan merugikan masyarakat dan berpotensi melanggar hak asasi rakyat Indonesia untuk mendapat hak kesehatan mereka. Akibat pemborosan dan defisit ini, BPJS Kesehatan terlambat membayar kewajiban bayar tagihan ke rumah sakit. Keterlambatan tersebut masih berlangsung dan berpotensi membuat rumah sakit rusak pelayanannya dan bahkan bisa bangkrut karena tidak ada dana operasional. Keterlambatan ini juga membuat rumah sakit menolak menerima atau sering sangat mempersulit pasien peserta BPJS Kesehatan mendapatkan pelayanan kesehatan. Bahkan pengelola BPJS menyarankan kepada pengelola rumah sakit agar mengajukan kredit atau pinjaman dengan menjaminkan surat tagihannya kepada bank mitra BPJS Kesehatan. Aneh dan kacau cara pengelolaan dan pemecahan masalah yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan.

Kondisi terlambat membayar dan merusak pelayanan ini membuat BPJS tidak memiliki wibawa dihadapan rumah sakit dan masyatakat. Akibatnya apabila ada rumah sakit yang mempersulit dan menolak pasien peserta BPJS Kesehatan. Penolakan dan syarat mempersulit yang dilakukan oleh rumah sakit terhadap pasien peserta jaminan layanan BPJS Kesehatan tersebut mendapat pembenaran dari BPJS yang tidak profesional. Rumah sakit yang mempersulit pasien BPJS Kesehatan juga mendapat dukungan dari pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan. Dukungan itu ditunjukan dengan menerbitkan peraturan yang tidak pro rakyat, mpersulit pasien dan memeras pasien BPJS membayar 10% biaya pengobatan walau sudah tiap bulan membayar premi secara baik. Pemerintah dalam hal ini presiden Jokowi membuat satu tim untuk mengevaluasi dan mengaudit kinerja menteri kesehatan dan direksi BPJS Kesehatan. Evaluasi dan audit tersebut harus dilakukan agar presiden bisa memastikan BPJS Kesehatan bisa bekerja baik dan profesional menjadi agen pemerintah Indonesia untuk pemenuhan hak kesehatan rakyat Indonesia.

 

Jakarta, 31Januari 2019

AzasTigor Nainggolan
Analis Kebijakan Publik dan Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA).

No. Reg Rilis 013/RLS/I/2019

Release Sistem Integrasi Transportasi Umum di Jabodetabek.
Catatan Singkat tentang Integrasi Transportasi Umum Jabodetabek.

Beberapa hari lalu diwartakan bahwa Gubernur Jakarta, Anis Baswedan menceritakan penolakan bergabung dengan program JakLingko dari para pengusaha angkutan umum darat yang tergabung dengan Organda. Padahal Gubernur Jakarta Anies Baswedan sedang punya rencana untuk memudahkan warga Jakarta mengakses transportasi umum. Anis ingin warga Jakarta dapat memperoleh akses transportasi umum dalam jarak 500 meter dari tempat tinggal maupun tempat kerja. Rencana ini disampaikan Anis pada akhir November 2018 lalu. Beberapa hari lalu, direktur teknik dan fasilitas Transjakarta, Wijanarko mengatakan bahwa Transjakarta masih mengkaji permintaan gubernur Anis dan akan selesai pada bulan Januari 2019 ini. Pihak Transjakarta masih terus mengkaji permintaan Gubernur Jakarta Anies Baswedan untuk membuat transportasi umun yang bisa dijangkau 500 m dari rumah. Rencananya kajian tersebut akan selesai bulan Januari 2109 ini.

Membangun akses atau kemudahan menjangkau transportasi umum adalah sebuah keharusan jika mau memindahkan warga dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Fasilitas kemudahan akses akan memfasilitasi perpindahan ke transportasi umum dan akhirnya mengurai kemacetan di Jakarta dan kita sekitarnya. Kemudahan akses tersebut bisa langsung dilakukan segera dengan membangun sistem integrasi seluruh moda transportasi umum di Jakarta. Integrasi dilakukan dengan menata semua rute transportasi umum yang ada dan membuat semua moda transportasi umum saling terkoneksi satu sama lain. Penolakan para pengusaha atau operator angkutan umum terhadap program JakLingko menunjukkan bahwa JakLingko tidak sesuai kebutuhan para operator dalam melayani secara integratif. Berdasarkan penolakan ini juga dapat kita simpulkan bahwa gubernur Jakarta, Anis Baswedan hanya melihat kebutuhan memecahkan kemacetan Jakarta hanya dari konteks Jakarta semata. Padahal kemacetan Jakarta terkait dari lalu lintas dan layanan transportasi di Jabodetabek maka solusinya harus dibangun secara terintegrasi layanan angkutan umumnya dalam lingkup Jabodetabek.

Gagasan atau ide integrasi transportasi umum di Jakarta atau juga di Jabodetabek bukanlah ide baru. Pihak Transjakarta sebenarnya tidak perlu lagi membuat kajian karena semua kajian tentang integrasi transportasi umum Jakarta bisa tinggal meminta kepada BAPEDA pemprov Jakarta atau bekerja sama menyatukan ide integrasi bersama Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) saja. Integrasi transportasi umum bukan hanya untuk Jakarta saja tetapi juga kebutuhan bersama layanan transportasi Jabodetabek. Kemacetan yang terjadi di Jakarta bukan saja dari Jakarta tetapi juga adalah perjalanan kendaraan pribadi dari kota sekitarnya, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Untuk itu pemikiran integrasinya pun tidak hanya berpikir Jakarta saja tetapi juga melibatkan kota lain di sekitarnya dan menjadi Jabodetabek. Pemerintah pusat dalam hal ini melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) sudah memiliki rencana program penataan integrasi transportasi Jabodetabek. Rencana itu dituangkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor: 55 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi T 2018 -2029 (Perpres 55/2018). Dikatakan dalam Perpres 55/2018 bahwa sistem transportasi wilayah perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi sebagai bagian dari sistem transportasi nasional mempunyai peran yang skategis dalam mendukung pembangunan nasional. Untuk itu dinyatakan dalam Perpres 55/2018 bahwa peningkatan pelayanan, konektivitas, dan mobilitas harian orang dan barang di wilayah perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, memerlukan perencanaan, pembangunan, pengembangan, pengelolaan, pengawasan, dan evaluasi sistem transportasi yang terintegrasi, efektif, efisien, dan terjangkau oleh masyarakat dengan tidak dibatasi oleh wilayah administrasi pemerintahan. Artinya adalah pendekatan pembangunan layanan transportasi di Jakarta tidak bisa hanya melihat kebutuhan Jakarta saja tetapi harus terintegrasi sebagai tranaportasi Jabodetabek.

Berangkat dari kondisi dan kebutuhan sistem integrasi transportasi umum di Jabodetabek maka seharusnya gubernur Jakarta, Anies Baswedan bekerja sama dengan BPTJ dan para pengusaha angkutan umum darat agar dapat dibangun akses mudah ke transportasi umum di Jabodetabek bukan hanya untuk Jakarta.

 

Jakarta, 29 Januari 2019

Azas Tigor Nainggolan
Analis Kebijakan Transportasi dan Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA).

No. Reg Rilis 012/RLS/I/2019

Release Putusan Bebas Ba’asyir dan Evaluasi Putusan Pidana Mati di Indonesia.
Catatan Singkat tentang Penegakan Hukum Berdasarkan Kemanusiaan.

Alasan kemanusiaan membebaskan Ba’asyir masuk akal dan memang sudah seharusnya memang begitu. Sebelumnya Ba’asyir dihukum seumur hidup oleh pengadilan karena perbuatannya yang mendukung gerakan terorisme di Indonesia. Apa pun keputusan Jokowi membebaskan Ba’asyir adalah sudah tepat sesuai kebutuhan penegakan nilai-nilai kemanusiaan. Membunuh atau menganiaya orang yang salah sekalipun atas nama hukum dan penegakan hukum adalah tidak benar karena melawan kemanusiaan dan mengorbankan rakyat itu sendiri. Sekalipun dia pembunuh, kita tidak boleh membunuh atau menganiaya si pelaku atas nama penegakan hukum. Presiden Jokowi sendiri pernah mengatakan: “jangan sampai hukum mengorbankan rakyat”. Saat itu presiden Jokowi membela para pengemudi Ojek Online yang minta agar negara melindungi mereka oleh sebuah regulasi. Saat ini memang sepeda motor belum diakui sebagai alat transportasi angkutan umum. Saat ini akhirnya sedang dibahas dan disusun sebuah regulasi sedang dibuat oleh Kementerian Perhubungan sebuah Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Angkutan dengan Sepeda Motor. Jadi keputusan membebaskan Ba’asyir itu sendiri tidak melanggar penegakan hukum itu sendiri. Hukum yang baik seyogyanya membangun perilaku yang baik, keadilan dan kemanusiaan masyarakatnya.

Ya penegakan hukum itu harus melindungi rakyat, memberi rasa aman dan rasa nyaman semua warga negara dalam berbangsa. Artinya penegakan hukum itu sendiri harus didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan agar menampilkan kehadiran keadilan serta perdamaian di tengah kehidupan rakyat. Keputusan Jokowi membebaskan Ba’asyir adalah atas dasar keinginan membangun keadilan dan perdamaian di tengah rakyat Indonesia. Keputusan serupa, berdasarkan rasa kemanusiaan juga kami tunggu diberikan presiden Jokowi terhadap para terpidana mati di Indonesia. Amnesti Internasional dalam sebuah releasenya pada Oktober 2018 menyatakan bahwa pengadilan di Indonesia telah menjatuhkan sedikitnya 37 vonis mati pada tahun 2018, menambah daftar panjang jumlah total terpidana yang menunggu waktu eksekusi mati: menjadi 299 orang. Hasil kajian kami bersama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) saat mengadvokasi terpidana mati, menunjukkan bahwa 99% putusan peradilan sesat dalam putusan pidana mati di Indonesia.

Sekarang ini pemerintah Malaysia dibawa kepemimpinan Mahathir Muhamad telah memutuskan untuk menghapuskan hukuman mati. Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai penghapusan tersebut akan segera diajukan ke parlemen untuk dibahas. Malu sekali kita, Indonesia tertinggal jauh oleh pemerintah Malaysia yang sudah memiliki sikap menghapuskan pidana mati. Lebih malu lagi kita, Indonesia selalu meminta negara lain tidak mengeksekusi WNI di luar negeri, sementara pemerintah Indonesia masih menjatuhkan serta mengesekusi mati terpidana mati.

Para terpidana mati itu pun ada yang sudah puluhan tahun dan tua renta menunggu tanpa kepastian waktu akan dieksekusi. Penantian panjang itu sendiri sudah hukuman berat bagi si terpidana. Begitu pula keluarga terpidana pun ikut mendapatkan dampak negatif dari ketidak pastian eksekusi keluarganya. Melihat kondisi ketidak pastian dan adanya peradilan sesat dalam 99% putusan terpidana mati itu sendiri sudah melanggar kemanusiaan bangsa Indonesia. Sudah seharusnya juga presiden Jokowi memberikan keputusan membangun rasa kemanusiaan bagi terpidana mati dan para keluarganya. Keputusan dapat dilakukan dengan langkah awal menyatakan bahwa Indonesia memutuskan moratorium eksekusi terpidana mati dan merubah semua keputusan pidana mati menjadi pidana seumur hidup. Selanjutnya presiden Jokowi dapat melakukan evaluasi dan memeriksa kembali semua proses peradilan dan keputusan pidana mati para terpidana mati tersebut. Keputusan merubah pidana mati menjadi seumur hidup dan mengevaluasi atau memeriksa kembali proses semua putusan pidana mati adalah harapan keadilan dan kemanusiaan bangsa ini. Semua keputusan kemanusiaan yang diberikan oleh presiden Jokowi akan menjadi prasasti kemanmusiaan bangsa Indonesia di tengah masyakarat dunia internasional. Kesempatan saat ini seharusnya menjadi momentum bagi Indonesia untuk memberlakukan moratorium eksekusi mati di tahun 2019 sebagai langkah awal menghapuskan hukuman mati untuk semua tindak kejahatan di masa depan, membangun keadilan dan kemanusiaan di Indonesia.

Jakarta, 21 Januari 2019

Azas Tigor Nainggolan
Advokat seorang terpidana mati di Indonesia.

No. Reg Rilis 011/RLS/I/2019

Release Lelang Jabatan Kadishub Jakarta.
Catatan Singkat tentang Jabatan Kadishub Jakarta.

Pergantian jabatan kepala dinas di jajaran pemerintah provinsi (pemprov) Jakarta sudah berjalan di beberapa posisi. Tetapi sampai sekarang posisi yang belum memiliki kepala dinas (kadis) adalah dinas Perhubungan. Sampai jabatan kepala dinas perhubungan (Kadishub) masih dipegang oleh PLT Kadishub sejak 25 September 2018 lalu. Memang perlu hati-hati dalam menentukan siapa pejabat yang tepat dan mumpuni untuk tugas sebagai Kadishub Jakarta. Seorang Kadishub tantangan terberat dan sudah lama adalah membantu gubenur membuat Jakarta agar tidak macet dan memiliki akses transportasi umum terintegrasi baik. Cara lelang ini dimandatkan oleh Peraturan Pemeribtah (PP) nomor: 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara. Dalam PP nomor:11 tahun 2017 dikatakan bahwa pengadaan pejabat tinggi Pratama, dalam hal ini jabatan setingkat kepala dinas (kadis) dapat dilakukan secara seleksi terbuka. Menurut PP nomor:11 tahun 2017 juga dikatakan seorang pejabat yang menduduki jabatan pejabat tinggi Pratama haruslah memenuhi kompetensi jabatannya yakni dari sisi pendidikan serta pengalaman kerja agar profesional.

Sudah cukup lama posisi Kadishub Jakarta kosong sementara persoalan transportasi Jakarta terus menjadi sorotan publik dan presiden. Posisi seorang Kadishub Jakarta sangat strategis karena dia harus juga membangun bukan saja untuk transportasi Jakarta tetapi kebijakannya memiliki dampak positif membantu kota sekitar Jakarta seperti Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Seorang Kadishub Jakarta kemampuan dan perspektifnya bukan hanya Jakarta tetapi juga adalah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

Gubernur Jakarta harus mendapatkan seorang Kadishub yang berkualitas yang punya kompetensi, pengetahuan dan pengalaman di bidang transportasi Jabodetabek secara baik. Perlu cara obyektif serta terbuka untuk mencari dan mendapatkan Kadishub Jakarta. Salah satu caranya adalah gubernur Jakarta bisa melakukan lelang jabatan Kadishub Jakarta. Melalui cara lelang jabatan ini pencarian dan pemilihan seorang Kadishub dapat dengan obyektif serta cepat dilakukan. Sudah terlalu kosong jabatan sebagai Kadishub Jakarta sehingga gubernur harus segera menetapkan Kadishub definitif sebab masalah transportasi Jakarta terus bertambah berat butuh pemecahannya. Cara lelang ini memberi peluang gubernur dan melibatkan warga Jakarta mendapatkan banyak alternatif calon Kadishub. Banyaknya alternatif calon Kadishub akan memberi kesempatan memilih yang terbaik pejabat Kadishub Jakarta. Jadi mari segera gubernur Jakarta membuka dan melakukan lelang jabatan Kadishub Jakarta.

Jakarta, 16 Januari 2019.

Analis Kebijakan Transportasi dan Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA).

No. Reg Rilis 010/RLS/I/2019

Release Sistem Integrasi Transportasi Umum di Jabodetabek.
Catatan Singkat tentang Integrasi Transportasi Umum Jabodetabek.

Gubernur Jakarta Anies Baswedan punya rencana untuk memudahkan warga Jakarta mengakses transportasi umum. Anis ingin warga Jakarta dapat memperoleh akses transportasi umum dalam jarak 500 meter dari tempat tinggal maupun tempat kerja. Rencana ini disampaikan Anis pada akhir November 2018 lalu. Beberapa hari lalu, direktur teknik dan fasilitas Transjakarta, Wijanarko mengatakan bahwa Transjakarta masih mengkaji permintaan gubernur Anis dan akan selesai pada bulan Januari 2019 ini. Pihak Transjakarta masih terus mengkaji permintaan Gubernur Jakarta Anies Baswedan untuk membuat transportasi umun yang bisa dijangkau 500 m dari rumah. Rencananya kajian tersebut akan selesai bulan Januari 2109 ini.

Membangun akses atau kemudahan menjangkau transportasi umum adalah sebuah keharusan jika mau memindahkan warga dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Kemudahan akses akan memfasilitasi perpindahan ke transportasi umum dan akhirnya mengurai kemacetan di Jakarta dan kita sekitarnya. Kemudahan akses tersebut bisa langsung dilakukan segera dengan membangun sistem integrasi transportasi umum di Jakarta. Integrasi dilakukan dengan menata semua rute transportasi umum yang ada dan membuat semua moda transportasi umum saling terkoneksi satu sama lain.

Gagasan atau ide integrasi transportasi umum di Jakarta atau juga di Jabodetabek bukanlah ide baru. Pihak Transjakarta sebenarnya tidak perlu lagi membuat kajian karena semua kajian tentang integrasi transportasi umum Jakarta bisa tinggal meminta kepada BAPEDA pemprov Jakarta atau bekerja sama menyatukan ide integrasi bersama Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) saja. Integrasi transportasi umum bukan hanya untuk Jakarta saja tetapi juga kebutuhan bersama layanan transportasi Jabodetabek. Kemacetan yang terjadi di Jakarta bukan saja dari Jakarta tetapi juga adalah perjalanan kendaraan pribadi dari kota sekitarnya, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Untuk itu pemikiran integrasinya pun tidak hanya berpikir Jakarta saja tetapi juga melibatkan kota lain di sekitarnya dan menjadi Jabodetabek. Pemerintah pusat dalam hal ini melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) sudah memiliki rencana program penataan integrasi transportasi Jabodetabek. Rencana itu dituangkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor: 55 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi T 2018 -2029 (Perpres 55/2018). Dikatakan dalam Perpres 55/2018 bahwa sistem transportasi wilayah perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi sebagai bagian dari sistem transportasi nasional mempunyai peran yang skategis dalam mendukung pembangunan nasional. Untuk itu dinyatakan dalam Perpres 55/2018 bahwa peningkatan pelayanan, konektivitas, dan mobilitas harian orang dan barang di wilayah perkotaan

Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, memerlukan perencanaan, pembangunan, pengembangan, pengelolaan, pengawasan, dan evaluasi sistem transportasi yang terintegrasi, efelitif, efisien, dan terjangkau oleh masyarakat dengan tidak dibatasi oleh wilayah administrasi pemerintahan. Artinya adalah pendekatan pembangunan layanan transportasi di Jakarta tidak bisa hanya melihat kebutuhan Jakarta saja tetapi harus terintegrasi sebagai tranaportasi Jabodetabek.

Berangkat dari kondisi dan kebutuhan sistem integrasi transportasi umum di Jabodetabek maka seharusnya gubernur Jakarta, Anies Baswedan bekerja sama dengan BPTJ agar dibangun akses mudah ke transportasi umum di Jabodetabek bukan hanya untuk Jakarta.

 

Jakarta, 14 Januari 2019

Azas Tigor Nainggolan
Analis Kebijakan Transportasi dan Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA).

No. Reg Rilis 009/RLS/I/2019

Pemerintah harus membatalkan kenaikan harga tiket dan penetapan tarif bagasi penerbangan.
Catatan Singkat tentang Buruknya Layanan Maskapai Penerbangan di Indonesia.

Sejak kemarin hingga tadi siang saya diwawancarai oleh beberapa teman wartawan tentang kenaikan harga tiket dan penetapan tarif bagasi penerbangan. Beberapa hari ini telah terjadi kenaikan harga tiket secara masif dan ada penetapan tarif bagasi oleh maskapai Lion juga Citilink. Kenaikan harga tiket dan tarif bagasi ini jelas menambah tinggi biaya penerbangan masyarakat. Kenaikan biaya ini sangat dirasakan oleh saudara-saudara kita di Aceh juga Papua, NTT, Sulawesi Ambon serta Kalimantan. Reaksi masyarakat atas kenaikan harga tiket dan penetapan tarif bagasi tersebut menunjukkan kenaikan itu serius secara sosial serta ekonomi masyarakat dan akhirnya secara politik. Jika harga tiket dinaikan dan ada biaya bagasi itu artinya biaya penerbangan dinaikan maka mereka tidak punya pilihan dan sangat menyulitkan.

Kesulitan serius akan dialami oleh saudara di ujung Aceh dan Indonesia bagian Timur. Mereka jelas tidak punya pilihan banyak untuk menggantikan jasa layanan penerbangan. Jika mereka beralih ke kapal laut jelas sangat membuang waktu panjang dalam perjalanan. Sementara itu banyak juga rute penerbangan di daerah Indonesia Bagian Timur dikuasai oleh maskapai penerbangan Lion air Group. Rute penerbangan di daerah saat ini lebih banyak dikuasi oleh maskapai penerbangan Lion Group.

Penguasaan rute penerbangan berlebihan di daerah yang banyak diberikan akan merusak pengawasan layanan penerbangan oleh maskapai penerbangan. Banyak dikuasainya rute penerbangan oleh Lion Group ini harus dievaluasi serta dibagikan ke maskapai lain agar terjadi pemerataan pelayanan. Jelas pemberian kuota rute penerbangan berlebihan pada Lion Group ini juga akan berpotensi mengancam kewibawaan pemerintah dihadapan pemilik maskapai dan sulit menegakan aturan perlindungan bagi pengguna jasa penerbangan.

Memperbaiki situasi kekuasaan berlebihan maskapai penerbangan ini pemerintah harus merevisi beberapa regulasi terkait pelayanan jasa penerbangan. Misalnya pemerintah harus merevisi regulasi tentang tarif batas atas dan batas bawah layanan penerbangan agar besarannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat bukan hanya keuntungan maskapai. Juga merevisi regulasi terkait komponen biaya yang bisa dibebankan para maskapai penerbangan dan tidak sepihak seperti sekarang maskapai penerbangan menetapkan tarif bagasi. Begitu pula pemerintah perlu merevisi regulasi terkait pengawasan dan sanksi berat bagi layanan buruk dari maskapai penerbangan agar menumbuhkan efek jera. Selanjutnya pemerintah perlu merevisi pemberian izin rute penerbangan yang selama ini masih mudah dikuasai izin rute penerbangan oleh maskapai Lion Group.

Kenaikan sepihak biaya pelayanan penerbangan bisa berpotensi mengganggu stabilitas keutuhan relasi sesama anak bangsa Ini donesia. Saudara-saudara kita dari Aceh , Papua, NTT, Kalimantan Sulawesi dan Ambon akan kesulitan mengakses penerbangan untuk bersosialisasi ke daratan RI lainnya. Untuk itu pemerintah harus membatalkan kenaikan harga tiket dan penetapan tarif bagasi penerbangan. Perlu juga diberikan sanksi berat bagi pelayanan buruk maskapai penerbangan. Pemerintah juga harus mengevaluasi semua rute penerbangan agar tidak hanya dikuasi oleh maskapai penerbangan Lion Group.

 

Jakarta, 13 Januari 2019

Azas Tigor Nainggolan.
Analis Kebijakan Penerbangan dan Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA).

No. Reg Rilis 008/RLS/I/2019.

Penetapan Tarif Bagasi Pesawat Memberatkan Masyarakat.
Catatan Singkat tentang Layanan Jasa Penerbangan.

Tersiar kabar bahwa sekarang ini penerbangan bertarif murah mulai merencanakan memberlakukan penetapan tarif bagi bagasi penumpang. Penetapan tersebut akan dilakukan oleh maskapai Lion Air dan Citilink. Tarif atau harga bagasi di tetapkan misalnya untuk berat 5 kg harganya Rp 80.000, 10 kg Rp 160.000. Menurut penjelasan Corporate Communications Strategic of Lion Air Group, Danang Mandala Prihantoro pada sebuah media online mengatakan bahwa tarif bagasi memang tidak berlaku flat atau sama rata. Besarnya tarif tergantung rute penerbangan dan kapasitas bagasi.

Salah satu simulasi tarif misalnya untuk penerbangan dari Bandara Soekarno-Hatta ke Bandara Kualanamu di Medan, di mana tarif bagasi untuk bobot 5 kg sebesar Rp 125 ribu, 10 kg Rp 250 ribu, 15 kg Rp 375 ribu, 20 kg Rp 500 ribu, 25 kg Rp 625 ribu, dan 30 kg Rp 750 ribu. Pada penerbangan lain yang lebih jauh misalnya dari Bandara Soekarno-Hatta ke Bandara Sam Ratulangi, Manado, di mana tarif bagasi untuk bobot 5 kg sebesar Rp 165 ribu, 10 kg Rp 330 ribu, 15 kg Rp 495 ribu, 20 kg Rp 660 ribu, 25 kg Rp 825 ribu, dan 30 kg Rp 990 ribu.

Jelas penetapan tarif bagasi ini memberatkan para pengguna jasa penerbangan. Menurut keterangan pemerintah, menteri Perhubungan bahwa penetapan tarif bagasi ini sah karena sesuai dengan peraturan. Ya memang bisa saja penetapan tarif sah dan sesuai dengan aturan, bahwa penerbangan berbiaya murah dibolehkan memberlakukan tarif bagasi. Tapi apakah tidak bisa dilihat dulu bahwa penetapan tarif itu memberatkan pengguna jasa penerbangan. Begitu pula saat ini tarif tiket penerbangan juga mulai meningkat naik hingga 50% hingga 100%. Misalnya saja tarif tiket Jakarta Semarang yang biasanya berkisar Rp 400.000, tadi sore saya mengecek melalui jasa penjualan tiket online untuk penerbangan tanggal 22 Januari 2019 sudah seharga Rp 710.000,-. Soal kenaikan harga tiket ini pun menurut menteri Perhubungan sah karena belum melewati peraturan tarif batas atasnya jasa penerbangan. Jika semua dilihat semata sah karena masih sesuai dengan aturan, apakah tidak bisa dilihat bahwa rencana penerapan tarif bagasi dan kenaikan harga tiket penerbangan ini akan memberatkan masyarakat pengguna jasa penerbangan?

Penetapan tarif bagasi dan kenaikan harga tiket ini tentu meningatkan biaya penerbangan masyarakat. Peningkatan biaya ini akan membuat masyarakat melakukan pilihan-pilihan moda angkutan yang akan digunakan sesuai kemampuannya. Masyarakat pengguna jasa penerbangan, khususnya jarak menengah bisa meninggalkan kedua penerbangan ini, Lion dan Citilink pada penerbangan jarak menengah. Masyarakat akan memilih menggunakan kereta api atau kendaraan pribadi, apalagi sekarang ini sudah ada tol Trans Jawa.

Bagi saya sebagai pengguna jasa penerbangan pada jarak tertentu yang dikenakan tarif bagasi akan berpindah ke maskapai lainnya. Saya akan mencari maskapai penerbangan lain yang lebih murah dan benar-benar hemat. Sebelumbya saya sudah tidak mau lagi menggunakan jasa penerbangan Lion karena pelayanannya sangat buruk yakni selalu terlambat (delay). Nah jika saya pulang dari Medan ke Jakarta akan tidak menggunakan maskapai Citilink misalnya. Penambahan biaya ini tentu akan menyulitkan saudara kita yang dari Indonesia Timur misalnya dari Papua, Ambon, NTT atau Sulawesi juga dari Aceh atau Medan jika hendak ke Jakarta. Mereka yang jauh dari Jakarta akan sangat mahal dan tinggi biaya penerbangannya ke Jakarta. Jika mereka naik kapal laut tentu tidak efektif dan tidak efisien karena membuang banyak waktu untuk perjalanan. Tentu kondisi ini akan memperlebar jarak relasi sosial, politik dan ekonomi antar masyarakat Indonesia itu sendiri. Apalagi maskapai Citilink atau Lion sangat banyak memiliki, bahkan menguasai rute jarak jauh dan rute perintis ke daerah-daerah di Indonesia.

Akhirnya yang terjadi kemudian akibat penetapan tarif bagasi dan kenaikan tiket penerbangan ini menjauhkan jarak komunitas Indonesia. Selain. Sementara itu maskapai penerbangan lain harganya tiketnya saat ini juga sangat mahal ke Indonesia Timur serta Aceh atau Medan. Jadi penetapan tarif bagasi ini akan mempengaruhi juga pendapatan para pengusaha oleh-oleh. Penetapan tarif bagasi dan kenaikan harga tiket akan berpotensi memutus tali relasi yang selama ini sudah tersambung secara baik dari ujung Aceh hingga Papua. Potensi buruk ini harus menjadi perhatian pemerintah.

Bagi pemerintah seharusnya mengevaluasi rencana penetapan tarif bagasi dan kenaikan tiket penerbangan yang dilakukan maskapai penerbangan Indonesia. Pemerintah seharusnya merevisi regulasi yang memberi izin begitu saja maskapai penerbangan murah menetapkan tarif bagasi. Sebaiknya pemerintah merevisi peraturan penetapan tarif batas atas harga tiket. Tetapi revisi batas atas harga tiket tersebut harus dibarengi perbaikan pelayanan kepada masyarakat penggunanya. Perbaikan pelayanan itu bisa terjadi dan dilakukan oleh para maskapai penerbangan jika ada aturan serta sanksi yang berat sebagai efek jera, jika maskapai melanggar aturan tersebut. Seharusnya memang regulasi yang dibuat pemerintah lebih melindungi dan berpihak kepada masyarakat pengguna serta keutuhan relasi rakyat dari Aceh hingga Papua dan bukan hanya berpihak kepada pemberian keuntungan bagi pemodal maskapai penerbangan.

 

Jakarta, 11 Januari 2019

AzasTigor Nainggolan
Analis Kebijakan Transportasi dan Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA)

No. Reg Rilis 007/RLS/I/2019

Katanya Ibu Tiri Kejam, Tapi BPJS Lebih Kejam.
Catatan Singkat Awal Tahun 2019 tentang Layanan BPJS Kesehatan atau JKN-BJS.

Beberapa hari lalu BPJS melakukan pemutusan hubungan kerja sama dengan beberapa rumah sakit (RS). Alasan pemutusan hubungan adalah  pelayanan RS yang bersangkutan  tidak memenuhi standar yang diminta oleh BPJS. Pemutusan ini jika tanpa alternatif solusi  jelas akan merugikan masyarakat yang membutuhkan layanan RS tersebut. Masyarakat akan dilanggar hak asasinya untuk mendapatkan hak atas mendapatkan  kesehatan yang baik

Menjaga layanan dengan melakukan pengawasan yang ketat adalah baik agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang terbaik. Pertanyaannya sekarang apakah BPJS sendiri telah memberikan layanan yang baik kepada masyarakat dan RS itu sendiri selama ini? Begitu pula beberapa waktu lalu pemerintan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan BPJS.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 menjadi dasar pelaksanaan program  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagai landasan implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Terdapat sejumlah peraturan baru di dalam Perpres tersebut.  Salah satunya tentang pendaftaran kepesertaan bayi baru lahir dalam JKN-KIS.  Diatur bahwa Peserta JKN-KIS atau BPJS Kesehatan yang tidak mendaftarkan bayinya dalam waktu setidaknya 28 hari sejak dilahirkan keluarga akan dikenai sanksi pembayaran iuran sejak lahir walaupun baru bisa menikmati layanan BPJS setelah didaftarkan.

Penetapan Perpres 82 Tahun 2018 ini sudah mewajibkan setiap warga negara harus menjadi anggota layanan BPJS  kesehatan. Pertanyaan terdahulu adalah apakah BPJS sendiri sudah bisa memberi layanan baik kepada setiap pasien BPJS yang sudah ada sekarang ini? Apakah juga BPJS sudah bisa dan memiliki “gigi” mewajibkan setiap RS harus melayani pasien BPJS secara baik dan manusiawi?  Sebab hingga saat ini BPJS belum bisa memberikan layanan yang terbaik kepada pasiennya. Ada banyak sekali kasus pasien BPJS yang ditolak dan tidak dilayani secara manusiawi oleh pihak RS. Penolakan RS disebabkan karena pembiayaan yang diberikan oleh BPJS sangat kecil keuntungannya bagi RS. Belum lagi persoalan sangat lambannya pembayaran oleh BPJS kepada RS yang melayani pasien BPJS. Semua masalah ini selanjutnya membuat RS menomor duakan bahkan menolak atau menelantarkan begitu saja pasien yang akan berobat dengan fasilitas BPJS. Begitu pula banyak RS yang hingga saat ini kesulitan dana dan akan bankrut apabila BPJS tidak segera membayarkan tagihan uang layanan pasien BPJS. Sementara itu BPJS Kesehatan memiliki masalah berat yakni buruknya  manajemen keuangan internal. Salah satu masalah terberat yang dihadapi oleh BPJS Kesehatan adalah defisit keuangan yang sangat besar.

Hingga saat ini pemerintah memberikan  s dana dari untuk menalangi defisit BPJS Kesehatan sebesar:

Tahun 2014 Rp 3,3 Trilyun

Tahun 2015 Rp 5,7  Trilyun

Tahun 2017 Rp 9,9 Trilyun dan 4,2 Trilyun

Tahun 2018 To 4,9 Trilyun dan Rp 5,2 Trilyun. Kemudian akan Rp 2,2 Trilyun. Besarnya angka defisit keuangan internal BPJS tersebut menandakan bahwa manajemen  penyelenggara   BPJS Kesehatan tidak profesional dan cenderung memboroskan uang rakyat.

Sistem layanan BPJS sendiri lahir dan dibentuk pemerintah sebagai implementasi atas mandat dari UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki Hak Asasi Manusia. Mandat memenuhi hak asasi manusia yang dimiliki itu adalah hak untuk hidup layak dan hak mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Artinya pemerintah memiliki tanggung jawab dan kewajiban memberi layanan kesehatan yang baik agar warga negara bisa hidup secara layak. Salah satu pemenuhan itu dilakukan melalui sistem layanan BPJS Kesehatan atau JKN-KIS.

Jika masyarakat hingga saat ini belum bisa dilayani secara baik melalui fasilitas BPJS maka negara dalam ini telah melanggar hak asasi warga negaranya. Begitu pula pihak RS yang menelantarkan dan menolak memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat yang sakit, apalagi sudah menjadi peserta BPJS adalah pelanggar HAM. Tindakan RS seperti itu adalah sangat kejam dan bisa membunuh kehidupan warga negara.  Pemerintah harus berani menindak dan memberi sanksi tegas kepada RS yang menolak dan menelantarkan pasien BPJS karena tindakan RS seperti itu adalah pelanggaran hak asasi warga negara.  Jadi pemerintah harus mau memastikan bahwa setiap peserta BPJS Kesehatan atau JKN-KIS tidak ditolak dan ditelantarkan oleh pihak RS. Pemerintah harus bisa menjamin bahwa BPJS bekerja dengan baik dan RS melayani dengan baik agar setiap warga negara bisa hidup secara manusiawi dan mendapatkan hak atas kesehatan ya secara baik.

 

Jakarta, 7 Januari  2019

Azas Tigor Nainggolan
Analis Kebijakan Publik dan Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA).

No. Reg Rilis 006/RLS/I/2019

Indonesia Darurat Dampak Berbahaya Racun Rokok Mematikan.
Catatan Singkat,  Refleksi Awal Tahun 2019 Pengendalian Dampak Penggunaan Produk Tembakau (Rokok) di Indonesia.

Dampak penggunaan produk tembakau seperti rokok di Indonesia sudah sampai pada tingkat sangat menghawatirkan. Dalam hidup keseharian kita sudah terbiasa dan dibiasakan oleh pemandangan anak-anak atau remaja tanggung dan kaum perempuan merokok di ruang publik. Seakan mereka sudah merasa bahwa merokok merupakan perilaku yang biasa atau wajar saja. Begitu pula kita atau publik pun merasa2

 pemandangan anak-anak atau remaja tanggung dan kaum perempuan merokok adalah sudah biasa dan wajar. Sudah seperti itu keadaannya,  menjadikan merokok adalah perilaku yang wajar.  Begitu pula sudah menjadikan rokok sebagai produk yang yang normal atau bahkan baik dikonsumsi siapa pun dan dimana pun. Bahkan ada promosi perusahaan  rokok yang mengklaim produk rokoknya baik untuk kesehatan. Akhirnya  juga publik di Indonesia menjadikan perusahaan rokok sebagai bisnis yang normal dan baik hati bahkan pahlawan. Ya Indonesia saat ini sudah masuk pada situasi darurat dampak berbahaya dari penggunaan rokok yang mengandung racun mematikan.

Jelas pandangan atau atau sikap menjadikan rokok produk yang baik, merokok perilaku yang baik dan industri rokok adalah perusahaan yang baik hati sangat menyesatkan dan membodohi. Sejak awal sudah diakui dan dituliskan pada kemasa nanti rokok bahwa rokok adalah produk yang mengandung nikotin, yang  berbahaya  dan  mematikan. Pengakuan atau peringatan bahwa rokok berbahaya itu disebabkan rokok mengandung setidak 4.000 racun berbahaya dan mematikan. Sebuah produk yang mengandung zat racun berbahaya mematikan tentulah bukan produk yang baik bagi kesehatan. Begitu pula mengkonsumsi produk rokok yang berbahaya mematikan merupakan perilaku yang tidak baik atau tidaklah normal. Manusia sebagai mahluk sosial selalu dikatakan berjuang mempertahankan hidupnya, bukan mematikan atau membunuh dirinya sendiri. Sebagai manusia seharusnya  berusaha hidup sehat dan tidak mengkonsumsi racun agar sehat dan bertahan hidup.  Berarti merokok bukanlah perilaku manusiawi karena akan membunuh atau setidaknya membahayakan dirinya sendiri. Perilaku merokok bukan hanya membahayakan si perokoknya saja tetapi juga orang di sekitar menjadi perokok pasif. Masifnya perdagangan rokok, perokok dan visual iklan rokok menandakan bahwa pemerintah belum hadir melindungi rakyatnya.  Jika rokok adalah produk yang mengandung zat berbahaya mematikan maka seharusnya bisnis perusahaan tersebut adalah bisnis yang tidak normal.

Jadi kesimpulannya adalah rokok, merokok dan bisnis perusahaan rokok adalah tidak normal atau tidak baik dan harus dikendalikan. Upaya pengendalian ini adalah tanggung jawab dari pemerintah. Dalam upaya pengendaliannya pemerintah dapat dilakukan dengan membuat kebijakan yang mengendalikan tindakan merokok dan penyebaran atau pemasaran produk rokok oleh industri perusahaan rokok. Membuat sebuah kebijakan adalah salah satu upaya pemerintah hadir di tengah rakyatnya dan melindungi rakyat. Pemerintah memiliki otoritas atau dasar untuk melakukan intervensi terhadap situasi kenegaraan atau pemerintahan agar tidak terjadi kekacauan dan masalah bagi kehidupan rakyatnya. Melalui sebuah kebijakan maka pemerintah bisa melakukan pencegahan, perbaikan perlindungan bagi rakyatnya dari produk atau  situasi yang menyulitkan atau membahayakan rakyatnya. Pembuatan kebijakan mencerminkan juga inisiatif dan sikap responsif pemerintah terhadap situasi yang sedang berkembang. Seharusnya pemerintah membuat kebijakan yang benar-benar melindungi rakyatnya dari bahaya racun rokok mematikan sebagai jawaban atas situasi darurat yang sedang terjadi di Indonesia.

Dibutuhkan komitmen dan sikap berpihak  pemerintah untuk melindungi rakyatnya dari bahaya hingga  mematikan akibat dampak negatif tidak baik penggunaan produk tembakau seperti rokok.  Kebijakan pemerintah di bidang pengendalian dampak penggunaan produk tembakau seperti rokok menjadi sangat penting juga untuk masa depan bangsa Indonesia. Pentingnya dan mendesaknya sikap tegas pemerintah dalam  kebijakan pengendalian  penggunaan  produk tembakau seperti rokok ini di Indonesia ini sudah darurat dan dampak bahaya merokok sudah sangat berat. Kondisi sudah darurat karenakan saat ini merokok, produk dan industri  sudah dijadikan perilaku  baik dan normal saja. Membahayakan  masa depan bangsa ini karena anak-anak dan remaja tanggung serta kaum perempuan sudah  tidak punya malu dan tidak takut merokok di tengah publik.

Begitu pula publik sudah menjadikan industri rokok sebagai pahlawan yang yang hebat sekali. Penilaian itu diberikan karena  hasil pajak rokok daerah oleh pemerintah diputuskan digunakan untuk menutupi defisit keuangan BPJS Kesahatan. Keputusan atau kebijakan pemerintah menggunakan dana pajak rokok daerah ini membuat industri rokok  sebagai pahlawan bagi kesehatan bangsa. Padahal produk yang dihasilkan dan  dijual industri rokok adalah produk yang mengandung zat berbahaya bagi kesehatan. Keputusan pemerintah itu sendiri jadi membuat pemerintah yang harusnya mengendalikan justru jadi pendorong  bagi bisnis produk berbahaya industri rokok.

Pengalihan penggunaan dana pajak rokok  daerah didasari alasan bahwa beban negara  yang besar untuk membiayai BPJS. Dalam kenyataannya saat ini  bahwa 25 persen klaim BPJS adalah untuk penyakit akibat rokok di antaranya jantung dan kanker paru ( Center for Indonesia’s Strategic Initiative / CISDI,  10 September 2018). Selanjutnya CISDI menyatakan bahwa pemasukannya BPJS hanya sekitar Rp150 triliun, namun pengeluarannya mencapai Rp600 triliun untuk biaya pengobatan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh rokok.

Banyak orang tua atau orang dewasa yang membiarkan bahkan mendukung anak-anak merokok. Begitu pula hasil studi mengatakan bahwa rokok sudah menjadi prioritas belanja nomor dua setelah beras, khususnya di keluarga miskin. Hasil studi juga menunjukan bahwa perokok terbanyak adalah dari keluarga miskin sebesar 70%.

Berdasarkan situasi darurat ini sudah seharusnya pemerintah memiliki perhatian besar pada upaya mencegah berkembangnya situasi darurat dampak penggunaan produk tembakau seperti rokok di tengah masyarakat Indonesia. Upaya pengendalian yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan membuat kebijakan yang berjiwa membantu rakyatnya tidak mudah merokok atau mengakses rokok atau produk tembakau. Salah satunya adalah membuat kebijakan yang strategis,  membuat rokok sulit diakses atau dinikmati oleh anak-anak dan warga miskin. Kebijakannya bisa dibuat dengan mempersulit membeli atau mendapatkan rokok bagi anak-anak serta orang miskin. Substansi kebijakannya adalah membuat harga rokok atau produk tembakau setinggi atau semahal mungkin dengan menaikan tarif cukai rokok.

Rokok diatur dikenakan cukai karena dampak penggunaanya membuat susah bahkan merusak masyarakat. Maka prinsipnya peredaran atau penggunaan rokok harus dikendalikan agar mengurangi dampaknya bagi masyarakat. Pengendalian produk juga dilakukan oleh pemerintah terhadap peredaran minuman beralkohol. Cukai yang dikenakan pada produk beralkohol diberlakukan pemerintah hingga 80 %.  Artinya upaya pengendalian haruslah dilakukan terhadap rokok secara maksimal agar tidak merugikan masyarakat seperti yang dilakukan terhadap produk beralkohol.

Menjauhkan akses dan visual rokok dan rokok harus dilakukan oleh pemerintah sebagai wujud nyata keberpihakan serta kehadiran negara melindungi warga negaranya. Kehadiran dan perlindungan negara, pemerintah saat ini masih jauh dari citra yang dibangun. Gambaran masifnya anak-anak merokok sangat memprihatinkan dan memalukan sebagai bangsa yang beradab. Bangsa yang beradab, pemerintahnya tidak akan membiarkan rakyatnya, anak-anaknya jatuh mengkonsumsi racun dari rokok yang mematikan. Bangsa yang beradab, pemerintahnya tidak akan membiarkan rakyat menghirup udara yang mengandung racun dan berbahaya dari rokok yang mematikan. Bangsa yang beradab, pemerintahnya tidak akan membiarkan rakyatnya ditipu oleh oleh iklan industri rokok yang mematikan. Bangsa yang beradab, pemerintahnya seharusnya menjauhkan rakyat dari akses dan visual rokok yang mematikan. Bangsa yang beradab, pemerintahnya akan nyata membuat regulasi yang melindungi rakyatnya dari bahaya rokok yang mematikan. Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang berdiri tegak untuk melindungi rakyat dan tidak bisa diintervensi oleh pemodal seperti diintervensi industri rokok.

 

Jakarta, 11 Januari 2019.

Azas Tigor Nainggolan
Analis Kebijakan Publik dan Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA).

No. Reg Rilis 005/RLS/I/2019

Jokowi: “Bangun Segera Koneksi  (Integrasi) Transportasi Massal Jabodetabek”.
Catatan Singkat tentang Integrasi LayananTransportasi Umum Massal.

Pagi ini di kantor FAKTA, saya diwawancara oleh i-News TV tentang integrasi transportasi masa di Jabodetabek. Teman wartawan i-News memberi informasi bahwa presiden Jokowi dalam rapat terbatas (Ratas) meminta agar membangun koneksi semua moda transportasi umum massal di Jabodetabek.

“Bang kenapa masyarakat masih enggan menggunakan transportasi massal hingga hari ini”, tanya kawan wartawan  i-NewsTv kepada saya. Saya menjawab bahwa masyarakat enggan menggunakan transportasi massal karena layanan transportasi  umum massal di Jabodetabek masih belum bagus dan belum akses. “Keengganan masyarakat itu membuat mereka lebih memilih menggunakan kendaraan bermotor pribadi. Akibatnya Jakarta terus macet dan memang pemprov Jakarta tidak ada upaya mau mengurai kemacetan itu. Harusnya pemprov Jakarta segera membangun integrasi layanan transportasi umum massal di Jakarta sehingga mudah diakses dan jadi pilihan bertransportasi masyarakat. Jangan seperti sekarang pemprov Jakarta belum juga membangun sistem integrasi menyeluruh transportasi umum massal di Jakarta. Harusnya pemprov Jakarta bekerja sama dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) membangun integrasi layanan transportasi umum massal di Jakarta dan kota disekitarnya. Ide atau permintaan presiden Jokowi, agar dibangun koneksi atau integrasi transportasi umum massal di Jabodetabek adalah jawaban untuk memperbaiki layanan transportasi massal dan mengurai kemacetan Jakarta. Jika layanan transportasi massal dibangun secara baik koneksi atau integrasinya maka akan membuat masyarakat lebih menggunakan angkutan umum dan meninggalkan kendaraan pribadinya di rumah. Nah seharusnya gubernur Jakarta, Anis Baswedan bekerja sama dengan BPTJ membangun sistem integrasi layanan Transjakarta serta angkot di Jakarta  dengan moda angkutan massal  MRT serta LRT yang dikelola oleh pemerintah nasional. Sebaiknya gubernur Jakarta tidak berpikir sektoral atau Jakarta saja. Jakarta adalah kota bagi masyarakat dari  kota di sekitarnya (BoDeTaBek) juga”, saya jelaskan kepada wartawan i-News dalam wawancara tadi.

Memecahkan masalah kemacetan Jakarta tidak sulit, masalahnya sudah jelas dan jalan keluarnya juga sudah jelas. Jakarta macet karena masyarakat lebih menggunakan kendaraan pribadi karena layanan transportasi umum massalnya masuk belum baik karena pemerintah provinsinya belum bekerja baik juga. Memecahkan kemacetan Jakarta mudah saja, pemerintah provinsinya bekerjalah dengan baik yakni membangun integrasi  layanan transportasi umum massal yang baik, kendalikan penggunaan kendaraan pribadi di Jakarta dengan meningkatkan biaya serta kesulitan masyarakat untuk menggunakan kendaraan pribadinya. Ya jadi untuk memecahkan masalah kemacetan Jakarta mudah saja memang, implementasikan ide atau permintaan presiden Jokowi transportasi umum massal secara baik dengan kerja baik  pemprov Jakarta. Segera pemprov Jakarta membuka peluang Transjakarta dan moda transportasi lain di Jakarta diintegrasikan dengan MRT dan LRT, layanan moda transportasi umum massal yang dikelola oleh pemerintah nasional. Tidak hanya bikin JakLingko  untuk Transjakarta dan angkot semata, masih terlepas dari layanan MRT serta LRT nantinya.

 

Jakarta, 9 Januari 2019

Azas Tigor Nainggolan
Analis Kebijakan Transportasi dan Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA).

No. Reg Rilis 004/RLS/I/2019

Rapot Merah Program Anies-Sandi Jakarta. Jakarta Harus Berbenah!

Siapa tak kenal Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Menjabat sejak tahun 2017 silam, Mantan Menteri Pendidikan & Kebudayaan Rl, Kini Anies sapaan akrab Anies Baswedan ditinggal pasangannya Sandiaga Uno. Anies dan Sandi yang  memiliki jargon “Maju Kotanya, Bahagia Warganya” saat pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada 2017. Ternyata Anies tidak mulus dalam merealisasikan janji-janjinya. Keberhasilan dalam pembangunan memang penting bagi seorang kepala daerah, tidak terkecuali bagi Anies Rasyid Baswedan. Kemunduran dan kegagalan yang terasa langsung sendiri adalah upaya membangun kualitas pelayanan publik yang baik bagi warganya. Pelayanan publik yang terasa saat ini masih jauh dari  janji-janji yang disampaikan.

Berbanding terbalik dengan kenyataan, Anies terasa semakin pintar memainkan kata dengan menyanjung keberhasilannya-keberhasilan palsu saat acara reuni 212 di Taman Monas, Jakarta Pusat. Anies yang hadir  saat itu bercerita, tentang keberhasilannya membangun kota Jakarta, seperti keberhasilannya menutup beberapa tempat maksiat seperti Hotel Alexis, Jakarta Utara, membangun proyek rumah DP Rp.0 (Nol) serta penutupan beberapa pulau reklamasi menolak reklamasi.

Solusi penyelesaian OK Otrip yang sebelumnya menjadi program Anies-Sandi dalam bidang transportasi massal terintegrasi saat ini belum bisa terealisasi. Bahkan saat ini berganti nama menjadi JakLingko. JakLingko sebagai alat pembayaran untuk layanan transportasi massal yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta digadang-gadang menjadi solusi nyata pengganti Ok Otrip. Kartu JakLingko hanya bisa digunakan untuk layanan Transjakarta serta angkot atau bus yang menjadi feeder (pengumpan). Masyarakat yang hendak menggunakan transportasi umum harus memiliki kartu JakLingko dengn membeli kartunya seharga Rp 10.000 dengan isi kosong.

Penerbitan kartu JakLingko dinilai terlalu menyulitkan karena sebelumnya selama ini sudah ada kartu Transjakarta atau uang elektronik (e-money, flazz, brizzi) yang digunakan untuk membayar layanan Transjakarta. Pertanyaan mendasarnya, Mengapa konsumen harus dirugikan dengan membeli kartu baru lagi, JakLingko? Mengapa pemerintah tidak melakukan penyelarasan sistem kartu pembayaran elektronik yang sudah ada saja yang digunakan untuk layanan transportasi Jakarta JakLingko? Pemberlakuan sistem tiketing (ticketing) untuk moda Transportasi Commuter Line Jabodetabek, MRT dan LRT. Ketiga moda yang dikelola oleh BUMN bisa menggunakan uang elektronik (e-money)  yang sudah ada dan sudah digunakan di Commuter Line Jabodetabek dan Transjakarta maupun membayar Tol. Jadi penerbitan JakLingko mulai dipertanyakan serta dianggap tidak efektif.

Program KJP ++ (Kertu Jakarta Pintar Plus-Plus) yang menjadi salah satu program andalan Anies-Sandi juga menuai banyak kritik dari masyarakat DKI Jakarta. Terkait Program dengan yang sama dengan pemerintahan Gubernur Sebelumnya sampai pada permasalahan pada implementasi di masyarakat. Masalah yang muncul antara lain dengan Tidak tepat sasaran sampai pada tidak adanya check and belance dalam penerapan KJP sangat merugikan masyarakat miskin dalam mengakses bantuan pemerintah dalam hal pendidikan.

Dalam catatan awal tahun 2019, Forum Warga Kota Jakarta(FAKTA) masih banyak sekali catatan kinerja yang tidak optimal hingga bernilai buruk atas kinerja program Anies sepanjang tahun 2018 lalu. Dilihat Penilaian atau sikap kritis warga DKI Jakarta sebagai indikator kinerja Anies, tingkat standar Pelayanan publik dipada kelurahan mengalami penurunan kualitas. Indikatornya dilihat dari semakin lamanya masyarakat mengurus administrasi di tingkat kelurahan sangat dirasakan masyarakat dibandingkan dengan tahun 2016.

Catatan Awal Tahun Jakarta 2019 ini, merupakan upaya memberikan kritik serta saran atas kinerja pemerintah DKI Jakarta yang FAKTA catat sebagai suara warga Jakarta. FAKTA Berharap agar Catatan Awal Tahun Jakarta 2019 ini bisa menjadi refrensi atau saran perbaikan pembangunan pelayanan publik dari Jakarta. Penyajian Kritik ini diharapkan bukan menjadi senjata melemahkan kinerja tetapi untuk membangun kehidupan manusiawi warga Jakarta.

 

Jakarta, 10 Januari 2018

Azas Tigor Nainggolan, S.H., M.Si., M.H.
Ketua Forum Warga Kota Jakarta

No. Reg Rilis 003/RLS/I/2019

Release FAKTA

Kartu Tiket Transportasi Harusnya Satu, Terintegrasi tiketnya.
Catatan Singkat Tentang Kartu JakLingko.

Beberapa waktu lalu saya mendapat kiriman promosi penjualan kartu tiket JakLingko, alat pembayaran untuk layanan transportasi publik yang dikeluarkan oleh pemprov Jakarta. Kartu tersebut hanya bisa digunakan untuk layanan Transjakarta serta angkot atau bus yang menjadi feeder (pengumpan). Masyarakat yang hendak memiliki kartu JakLingko harus membeli seharga Rp 10.000 dengan isi kosong.

Penerbitan kartu JakLingko ini aneh dan mengada-ngada. Selama ini sudah ada kartu Transjakarta atau uang elektronik yang digunakan untuk membayar layanan Transjakarta. Mengapa pula harus membuat dan menjual kartu baru lagi, JakLingko? Mengapa tidak sistem kartu yang sudah ada saja yang digunakan untuk layanan transportasi Jakarta JakLingko?

Sekarang ini juga sudah ada rencana pemberlakuan sistem tiketing untuk moda Transportasi KRL Jabodetabek, MRT dan LRT. Ketiga moda yang dikelola oleh BUMN di atas tetap bisa menggunakan uang elektronik yang sudah ada dan sudah digunakan di KRL dan Transjakarta atau juga membayar Tol. Nah melihat kepentingan integrasi layanan transportasi massal publik di Jabodetabek seharusnya sistem layanan JakLingko seharusnya sama dengan atau terintegrasi dengan sistem tiketing ketiga moda transportasi publik yang dikelola oleh BUMN (KRL, MRT dan LRT). Jadi tidak perlu lagi membuat dan menjual kartu JakLingko sendiri karena akan menyulitkan masyarakat harus membeli lagi serta menambah kartu selain kartu uang elektronik yang sudah berlaku.

Jika memang mau membangun layanan yang terintegrasi serta mempermudah masyarakat pengguna angkutan umum, sistem kartu atau tiketingnya sebaiknya terintegrasi dalam satu sistem. Tidak perlu ada sistem tiket lain (JakLingko) di dalam sistem yang sudah nasional. Aneh jika ada kartu lain lagi dan mengesankan pemprov Jakarta mau menjegal atau menolak sistem yang dibuat kebijakannya secara nasional. Janganlah mempolitisasi kebijakan layanan publik, transportasi publik hanya karena “haluan” atau kepentingan politik pemprov Jakarta berbeda dengan pemerintah pusat. Mempolitisasi layanan publik hanya akan menyulitkan serta melanggar hak masyarakat sebagai pengguna layanan publik.

 

Jakarta, 4 Januari 2019
Azas Tigor Nainggolan
Analis Kebijakan Transportasi dan Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA).

No. Reg Rilis 002/RLS/I/2019

Release FAKTA

Catatan Singkat Tentang Operasi Taksi Online di Bandara.

PT Angkasa Pura II (Persero) memberi izin taksi online untuk beroperasi di 16 bandara yang dikelola perseroan.

Dalam keterangannya di beberapa media massa, PT Angkasa Pura II (Persero) menyatakan memberi izin taksi online untuk beroperasi di 16 bandara yang dikelola perseroan. Biasanya di bandara yang dikelola Angkasa Pura II, taksi online tidak diperbolehkan beroperasi. Direktur Utama Angkasa Pura II, Muhammad Awaluddin, menjelaskan kebijakan yang akan dibuat tersebut bertujuan untuk memberikan banyak pilihan moda transportasi kepada masyarakat menuju bandara yang dikelola pihaknya.

Pemberian izin sungguh membantu para pengemudi taksi online dan juga masyarakat pengguna bandara dalam memilih moda angkutannya sesuai kebutuhannya. Selama ini masyarakat pengguna bandara kesulitan jika hendak memesan taksi online untuk melanjutkan perjalanannya. Seringkali masyarakat diteror dan pengemudi taksi online mengalami kekerasan jika tertangkap mengambil penumpang di bandara.

Sebenarnya di bandara Soekarno Hatta dan di Halim Perdanakusuma sudah diperbolehkan taksi online dari Grab beroperasi mengambil penumpang. Izin itu diperbolehkan dan diberikan tetapi si pengemudi atau perusahaan (koperasi) diminta membayar pungutan sebagai ikatan kerja sama dengan pengelola bandara. Ikatan kerja sama dengan membayar iuran sejumlah uang itu sama seperti
diberlakukan pengelola bandara kepada taksi reguler yang mau beroperasi mengambil penumpang di bandara. Begitu pula si penumpang atau pengguna taksi online membayar biaya tambahan Rp 20.000 saat mengorder taksi online.

“Kenapa kami tidak akan melarang? Karena menurut saya, itu pilihan moda transportasi masyarakat. Memang harus difasilitasi,” lawan pemberian izin bagi taksi online diungkapkan oleh direktur Angkasa Pusat II kepada media massa pada Selasa (1/1-2019). Alasan yang disampaikan oleh direktur Angkasa Pura II tersebut sangatlah tepat, memfasilitasi masyarakat untuk bebas dalam memilih moda transportasinya. Memang sudah seharusnya pengelola layanan publik atau kawasan publik seperti bandara atau stasiun dan terminal bus bertanggung jawab memenuhi dan melayani kebutuhan masyarakat dalam bertransportasi. Termasuk juga seharusnya pengelola bandara, stasiun dan terminal tidak boleh memungut biaya seperti calo kepada para (perusahaan) pengemudi, apalagi masyarakat pengguna fasilitas layanan publik.

Mengatur dan mengawasi kawasan publik agar ramah dan nyaman diakses oleh masyarakat adalah kewajiban para pekerja atau pelayan di kawasan publik bersangkutan. Para pekerja itu sudah menerima gaji yang dibayarkan oleh pajak masyarakat dan harus bekerja baik tanpa memungut biaya tambahan lagi karena itu liar dan melawan UU Pelayanan Publik. Jadi sebaiknya juga direktur Angkasa Pura II dan pengelola kawasan publik lainnya memastikan bahwa tidak ada lagi pungutan tambahan atas nama pengelolaan dan pengawasan layanan publik. Kawasan Pelayanan Publik harus dibebaskan dari segala pungutan tambahan yang memberatkan masyarakat.

Jika masih ada biaya kerja sama seperti selama ini kepada perusahaan taksi yang dibebankan oleh pengelola bandara, stasiun atau terminal, itu adalah pungutan liar (pungli) dan Tim Pemberantasan Pungli harus menindak mereka. Pengelola kawasan publik seperti bandara, stasiun dan terminal harus mengatur operasional taksi reguler atau pun online secara baik tanpa menerima bayaran atau pungutan tambahan karena itu adalah tanggung jawab kalian. Pengelola kawasan publik tidak diperbolehkan memperjual-belikan izin beroperasi di bandara, stasiun dan terminal kepada pelaku usaha taksi reguler atau pun taksi online. Pengelola kawasan publik juga harus memastikan tidak boleh ada lagi praktek calo atau taksi liar juga premanisme beroperasi di kawasannya. Untuk itu kami juga memohon kepada direktur Angkasa Pura II memastikan menghapuskan semua kewajiban membayar bagi (perusahaan) taksi reguler atau pun taksi online di semua bandara yang dikelola Angkasa Pura II agar izin yang diberikan ini sungguh mempermudah dan melayani masyarakat dan bukan “ungkapan manis” membius masyarakat.

 

Jakarta, 3 Januari 2019
Azas Tigor Nainggolan
Analis Kebijakan Transportasi dari Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA).

No. Reg Rilis 001/RLS/I/2019

Release.

Pemerintah Cabut Subsidi kereta antar provinsi, sebuah kebijakan yang memberatkan masyarakat kecil.

Pemerintah mulai 1 Januari 2019 ini menghapus subsidi lima kereta api antar kota antar provinsi. Penghapusan itu diberlakukan melalui Keputusan Menteri Perhubungan RI No.KP 2030 tahun 2018 tentang Penugasan Kepada PT Kereta Api Indonesia untuk Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (PSO) angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi tahun anggaran 2019. Kelima KA tersebut adalah, KA Logawa (Purwokerto-Jember), KA Brantas (Blitar-Pasarsenen), KA Pasundan (Surabaya Gubeng-Kiaracondong Bandung), KA Gaya Baru Malam Selatan (Surabaya Gubeng-Pasarsenen), dan KA Matarmaja (Malang-Pasarsenen). Diberlakukannya Keputusan Menteri Perhubungan di atas berarti mulai 1 Januari 2019 Ada lima KA ekonomi jarak jauh bersubsidi akan berubah status menjadi KA ekonomi komersial (non subsidi).

Langkah penghapusan atau pencabutan subsidi tersebut tidak tepat dan memberatkan masyarakat, terutama masyarakat kecil atau menengah ke bawah. Masyarakat kecil yang selama ini sudah menikmati layanan transportasi kereta dengan subsidi maka akan terbebani dan kesulitan secara ekonomi jika ingin melakukan perjalanan antar provinsi. Subsidi adalah sebuah keharusan dalam layanan transportasi kelas ekonomi. Seharusnya masyarakat kecil mendapatkan fasilitas subsidi dari pemerintah agar bisa melakukan perjalanan secara mudah dan akses. Mencabut subsidi kelima rute perjalanan kereta tersebut adalah sebuah kebijakan pemerintah yang memberatkan masyarakat kecil dan mendorong masyarakat berpindah menggunakan kendaraan pribadi. Selama ini masyarakat kecil sudah sangat dibantu dengan adanya subsidi. Praktek subsidi adalah sebuah fasilitas pelayanan pemerintah kepada rakyatnya. Pengalaman di negara maju sekali pun, seperti di Eropah memberikan subsidi hingga 60% kepada pengguna transportasi umum massal kereta. Penerapan subsidi ini dilakukan untuk mengurangi beban yang ditimbulkan akibat meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi. Adanya jalan tol pulau Jawa ini juga jangan menjadi alasan agar memberi nilai ekonomis karena masyarakat akan kembali berpindah menggunakan kendaraan pribadi.

Selama ini animo masyarakat sudah tinggi menggunakan kereta. Sebaiknya pemerintah justru memfasilitasi masyarakat dengan tambahan subsidi dan peningkatan layanan agar terus meningkatnya animo menggunakan kereta atau transportasi massal umum. Kami mengajak pemerintah membatalkan kebijakan penghapusan atau pencabutan subsidi di kelima rute kereta di atas melindungi hak bertransportasi masyarakat kecil.

Jakarta, 1 Januari 2019
Azas Tigor Nainggolan
Analis Kebijakan Transportasi.

No.Reg Rilis 103/RLS/XII/2018

Perda Kawasan Tanpa Rokok
Catatan Singkat tentang Surat Dirjen Bangda Kemendagri Pemda Penerapan Regulasi KTR di Daerah.

Rokok berbahaya dan dapat menyebabkan kematian. Peringatan itu tertulis di setiap bungkus yang dijual ke publik. Walau sudah ditulis seperti itu tetap saja masyarakat membeli dan mengisap rokok terus berkembang jumlahnya di Indonesia. Sampai-sampai sering dan banyak kita lihat anak-anak merokok secara terang-terangan di depan orang tuanya. Menurut UU nomor: 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dikatakan bahwa rokok itu mengandung nikotin dan juga zat adiktif. Nikotin dan zat adiktif inilah yang dijual dipromosikan untuk dihisap juga merupakan zat berbahaya penyebab penyakit kanker dan kematian. Seperti kita ketahui bahwaa rokok itu mengandung sekitar 4.000 zat beracun dan berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia.

Menurut Badan Kesehatan PBB, WHO bahwa angka kematian akibat rokok akan mencapai 10 juta pertahun. Angka kematian itu berasal dari negara berkembang sebanyak 70% dan dari Indonesia salah satunya. Hingga saat ini Indonesia menjadi negara ketiga tertinggi jumlah perokoknya di dunia setelah Cina dan India. Menurut Kementrian Kesehatan RI dikatakan bahwa 36,3% dari jumlah penduduk Indonesia adalah perokok aktif. Artinya setidaknya ada 1 orang Indonesia perokok dari 3 orang Indonesia. Menurut proyeksi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapemas) dikatakan bahwa proyeksi penduduk Indonesia tahun 2018 ini akan mencapai sekitar 265 juta orang.

Jadi sudah jelas dan terang benderang bahwa rokok itu mengandung zat berbahaya dan mematikan. Perlu ada langkah terlembaga mengendalikan dampak penggunaan produk tembakau seperti rokok di tengah masyarakat. Salah satunya langkah pengendalian yang dapat dilakukan oleh pemerintah seperti pemerintah daerah (Pemda) adalah membuat regulasi Kawasan Tanpa Rokok. Sehingga secara khusus pemerintah pusat dalam UU nomor: 36 tahun 2009 dalam pasal 115 (ayat 2) mewajibkan pemerintah daerah menetapkan kawasan tanpa rokok (KTR) di daerahnya dengan Perda KTR. Sikap kebijakan dalam UU Kesehatan di atas jelas mewajibkan semua kepala daerah harus membuat dan menetapkan Perda KTR di daerahnya masing-masing.

Perda KTR tersebut sangat diperlukan untuk melindungi masyarakat dari paparan asap rokok orang lain. Melihat urgensi dan kemendesakan melindungi hak kesehatan masyarakat dan harus ada regulasi Perda KTR agar dilindungi dari paparan asap rokok orang lain, Kemendagri Perintahkan Pemda untuk segera membuat dan menerapkan Perda KTR. Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) melalui
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah mengirimkan surat nomor: 440/7467/Bangda serta nomor: 440/7468/Bangda pada tanggal 28 November 2018 kepada seluruh gubernur, bupati dan walikota tentang Penerapan Regulasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di daerah. Dalam keterangan persnya, Edward Sigalingging, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Dirjen Bangda mengatakan bahwa latar belakang dari kebijakan dalam surat itu adalah untuk menindaklanjuti UU No. 36 Tahun 2009 tentang kKesehatan pasal 115 ayat 2, PP Nomor 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa tembakau bagi kesehatan juga Peraturan Kementerian Kesehatan (Kemkes) bersama Kemdagri nomor 188/Menkes/pb/7/2011 No. 7 tahun 2011 tentang pedoman daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok(KTR) melalui Peraturan Daerah.

Surat dari Dirjen Bangda Kementerian Negeri di atas sangat penting dan menjadi nyata pemerintah ingin melindungi rakyatnya dari bahaya asap rokok orang lain melalui Perda KTR. Bagi Pemda sudah jelas harus segera membuat Perda KTR dan menerapkan Perda KTR di daerahnya masing-masing. Hingga saat ini baru 22 provinsi memiliki regulasi KTR dari 34 provinsi di Indonesia, 203 kabupaten sudah memiliki regulasi KTR dan 212 kabupaten belum, 69 kotamadya sudah memiliki Perda KTR dan 24 kotamadya belum memiliki. UU kesehatan no: 36 tentang Kesehatan sudah ada sejak tahun 2009 tetapi belum semua daerah memiliki regulasi Perda KTR. Semua daerah yang memiliki regulasi KTR pun belum sepenuhnya menerapkan dengan baik. Melihat kondisi lambatnya pembuatan dan penerapan Perda KTR ini, surat Kemendagri di atas adalah komitmen pendorong advokasi pengendalian dampak buruk penggunaan produk tembakau seperti rokok di Indonesia.

Selama ini banyak daerah yang masih terus bergelut dalam pembuatan dan penerapan regulasi KTR di daerahnya. Tidak mudah menjadikan Perda KTR di daerah dan menerapkannya secara baik oleh Pemda setempat. Kelambatan dan hambatan paling besar datang intervensi industri rokok. Dalam hal pembuatan serta penerapan regulasi KTR, industri rokok memiliki kepentingan sangat besar untuk menjamin kelangsungan bisnis serta keuntungan mereka. Setidaknya industri rokok sejauh ini terus berusaha agar terhambatnya pembuatan regulasi KTR dan memperlambat bahkan memandulkan penegakan regulasi KTR di daerah serta di tingkat nasional. Seperti contoh di Jakarta, pembahasan pembuatan Perda KTR sudah berjalan 8 tahun dan belum ditetapkan. Pembahasan Perda KTR Jakarta hanya berhenti masuk dalam pembahasan pembuatan peraturan daerah dan terus tidak disahkan menjadi Perda KTR sampai sekarang.

Dalam surat Dirjen Bangda Kemendagri di atas akan menyejukkan dan menyemangati upaya advokasi pengendalian dampak buruk penggunaan rokok serta melindungi masyarakat dari asap rokok orang lain. Surat Dirjen Bangda Kemendagri tersebut sangat jelas menunjukan komitmen pemerintah RI dalam melindungi rakyatnya dari bahaya penggunaan atau konsumsi rokok. Komitmen pemerintah itu terlihat dari perintah kepada Gubernur, Bupati dan Walikota untuk:
1) segera menetapkan Perda tentang KTR di wilayah masing-masing,
2) melaksanakan perda dengan efektif dengan mengoptimalkan peran Satpol PP dan melakukan pembinaan serta pengawasan pada KTR yang ada di UPTD,
3) untuk penerapan KTR di sekolah harus mengacu pada Permendikbud no 64 tahun 2015.

Semoga surat Dirjen Bangda Kemendagri ini menjadi semangat baru dan energi baru di akhir tahun 2018 dalam melanjutkan upaya membangun Indonesia sehat. Harap semua kepala daerah menjalan apa yang diperintahkan oleh surat dari Dirjen Bangda Kemendagri sebagai wujud kepala daerah melindungi hak hidup sehat rakyatnya di daerah masing-masing.

 

Jakarta, 18 Desember 2018
Azas Tigor Nainggolan.
Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA).
Kontak: 081381822567

No. Reg Rilis 102/RLS/XII/2018

Politisasi massa ojek online.
Menghina profesi pengemudi ojek online.


Pada hari ini Minggu, 16 Desember 2018 diberitakan oleh banyak media massa bahwa capres no: 02, Prabowo Subianto melakukan kopi darat atau pertemuan dengan ribuan pengemudi ojek online atau ojol di Sentul, Jawa Barat. Menurut  keterangan pers media center Koalisi Indonesia Adil dan Makmur, pada hari Minggu ini, Prabowo menghadiri undangan ribuan pengendara ojol tergabung dalam Forgab (Forum Gabungan) Roda 02. Acara bertajuk ‘Kopdar Ojol Menuju Perubahan 2019’ di sirkuit Sentul, Bogor, Jawa Barat.

Beberapa hari sebelumnya, media massa memberitakan bahwa  pada 7 Desember 2018  puluhan pengemudi ojek online yang tergabung dalam Forum Gabungan Ojek Online Indonesia menemui capres Prabowo Subianto di rumahnya, Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Saat itu juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga Uno, Edhy Prabowo mengatakan pertemuan itu diikuti dengan pernyataan dukungan kepada calon presiden nomor 02 itu. Edhy Prabowo juga melalui keterangan tertulisnya pada 7 Desember 2018  menyampaikan bahwa perwakilan pengemudi ojek online  menceritakan beberapa  permasalahan kepada capres nomor urut 02 dan mereka juga ingin memberikan dukungan.  Sementara itu juru bicara Forum Gabungan Ojek Online Indonesia, Zulfikar dalam pemberitaan media massa  mengatakan bahwa keluhan yang disampaikan  kepada  capres Prabowo itu terkait regulasi ojek online yang belum jelas hingga kini. Zulfikar mengatakan permintaan mereka kepada pemerintah selama ini tak terealisasi.

Sekitar satu bulan sebelumnya capres nomor 02, sempat mengatakan bahwa  dirinya, Prabowo Subianto sedih dengan adanya fenomena munculnya meme yang menggambarkan pemuda menjadi pegemudi ojek setelah lulus sekolah. Dia mengatakan, gambaran meme tersebut seharusnya tidak terjadi pada generasi muda di Indonesia. “Ada meme yang menunjukkan bahwa perjalanan karir pemuda Indonesia setelah lulus sekolah dari SD sampai SMA akan menjadi tukang ojek,” kata Prabowo di Hotel Shangrilla, Karet, Jakarta Selatan, Rabu, 21 November 2018. Pernyataan Prabowo tersebut disampaikan saat dirinya menghadiri acara Indonesia Economic Forum atau IEF. Dalam acara ini, Ketua Umum Partai Gerindra ini hadir serta membawakan pidatonya yang berjudul “The Path Ahead for Indonesia.”

Menanggapi pernyataan Prabowo di atas beberapa  komunitas atau kelompok  pengemudi ojek online membantah dan memprotes. Salah satu aksi protes datang dari Surabaya. Kelompok pengemudi ojek online Surabaya membantah dan melakukan aksi protesnya terhadap pernyataan calon presiden Prabowo Subianto, yang menurut mereka pernyataan Prabowo ditunggangi kepentingan politik. Para pengemudi ojek online Surabaya mengatakan bahwa aksi protes mereka murni menyuarakan hati nurani komunitas ojek online Surabaya. “Aksi di Surabaya dan di beberapa daerah lain murni karena kami ingin membela kehormatan profesi kami,” kata Humas Komunitas Peduli Ojek Online Jawa Timur, Ganis Sandi Asmoro, Rabu 28 November 2018.

Ganis  mengaku bahwa dirinya prihatin jika isu ojek online dipolitisasi dan dibentur-benturkan dengan kepentingan pasangan capres dan cawapres tertentu. Dikatakan juga oleh Ganis bahwa mereka para pengemudi ojek online tidak mendukung dan didukung calon kanan dan calon kiri. “Jika ada masalah dengan pekerjaan kami, tolong diberi solusi yang baik dan mendidik, jangan dihina,” ujar Ganis. Selanjutnya Ganis berharap, kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden berkompetisi dengan baik dan memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat.

Dalam peristiwa klaim mengklaim dukungan massa ojek online ini  menarik jika kita mendalami  tanggapan yang disampaikan oleh Ganis Sandi Asmoro Humas Komunitas Peduli Ojek Online Jawa Timur atas tanggapan Prabowo Subianto. Ganis mengatakan bahwa protes mereka untuk membela kehormatan profesi sebagai pengemudi ojek online.

Sebagai pengemudi ojek online Ganis juga prihatin jika isu atau permasalahan yang sedang dihadapi  ojek online dipolitisasi dan dibentur-benturkan dengan kepentingan pasangan capres dan cawapres tertentu. Ya memang kita patut bertanya ada hal buruk apa dalam profesi sebagai pengemudi ojek online,  sehingga dijadikan contoh kegagalan  sebuah rezim pemerintahan? Apakah memang pantas profesi sebagai pengemudi ojek online digunakan untuk menghantam lawan politik yang sedang berkuasa? Walau akhirnya Prabowo  mengatakan itu  sebuah keprihatinan.  Juga pada akhirnya Prabowo secara  langsung mengakui dan memperhitungkan dan membutuhkan keberadaan  massa ojek online yang jumlah sangat besar.

Segeralah Prabowo mencoba mengatakan prihatin dengan kondisi yang dialami para pengemudi ojek online dan menghadiri kopi darat pengemudi ojek online. Jadi ada kebetulan yang memprihatinkan dan membangun panggung janji politik. Seperti biasa dalam setiap pemilu para pemilih hanya menjadi deretan angka yang dibutuhkan dukungan hanya saat pemilu saja. Sehingga kampanye pada saat pemilu tanpa sadar sering merendahkan atau meremehkan keberadaan rakyat pemilih itu sendiri. Memangnya menjadi pengemudi ojek online  sebuah profesi yang  memprihatinkan atau rendahan? Bukankah perilaku koruptif, tukang culik atau pelanggar HAM justru yang memprihatinkan? Seharusnya yang diperhatikan adalah perilaku ingin mengembalikan Indonesia suram semasa Suharto. Sebagai profesi, pengemudi ojek online adalah sebuah pengembangan profesi pelayanan transportasi umum dari kebutuhan menembus kemacetan kota.

Ojek online selama ini merupakan sarana transportasi yang cepat, murah dan solusi mengatasi kemacetan di banyak kota di Indonesia, seperti di Jakarta dan sekitarnya. Sebagai sebuah profesi  pengemudi ojek online sudah berkembang sedemikian pesat di tengah masyarakat Indonesia. Saat ini keberadaan ojek online sudah sedemikian banyak, cepat berkembang jumlahnya dan jadi penting bagi masyarakat. Keberadaan pengemudi ojek online seperti ini  jelas terhormat dan dibutuhkan oleh semua kota atau daerah sebagai alat transportasi alternatif. Perkembangan pesat ini membuat terus bertambahnya masyarakat yang sebelumnya memiliki profesi lain beralih  menjadi masuk ke dunia layanan ojek online. Banyak pula pekerja bidang lain yang menjadikan profesi tambahan untuk menambah penghasilan keluarga mereka dan memaksimalkan penggunaan sepeda motornya. Begitu pula sekarang banyak orang muda yang sebelumnya tidak melihat peluang pekerjaan, sekarang menjadikan  profesi pengemudi ojek online sebagai alternatif sambil  melihat peluang usaha atau pekerjaan lain. Pada awal mereka sangat tertarik  tawaran janji aplikator akan  pendapatan lumayan besar sebagai pengemudi ojek online. Mereka rela meninggalkan profesi sebelumnya menjadi pengemudi ojek online. Jumlah mereka semakin besar,  luar biasa perkembangannya dan melahirkan persaingan yang tidak dikendalikan  dan tidak kelola secara baik oleh para aplikator. Akibatnya saat ini para pengemudi ojek online  banyak alami masalah minimnya pendapatan karena perang tarif murah para aplikator, di beberapa daerah alami  kelebihan jumlah,  pemutusan mitra sepihak oleh aplikator, tidak adanya perlindungan usaha bagi pengemudi dari aplikator. Salah satu sebab utama semua masalah di atas  karena belum adanya payung hukum tata kelola ojek online.

Seharusnya capres Prabowo Subianto melihat dan menawarkan solusi atas kesulitan yang dihadapi oleh para pengemudi ojek online sebagai upaya memperbaiki hidup mereka. Kondisi nyata ini yang tidak dikenal serta tidak diketahui oleh Prabowo dan tim suksesnya. Sehingga   menyimpulkan dan merendahkan keberadaan profesi pengemudi ojek online sebagai sebuah kegagalan hidup seseorang. Keprihatinan Prabowo kepada para tamatan sekolah SMA menjadi pengemudi ojek online adalah kemunduran sebuah cara berpikir. Pilihan mereka menjadi pengemudi ojek online tentu lebih terhormat dari pada seorang doktor yang menjadi koruptor, mengaku orang pandai tapi menjadi penculik atau seorang politisi yang menjanjikan jika Prabowo menang pilpres mau mengembalikan ke masa Suharto.  Seharusnya Prabowo prihatin pada perilaku koruptif, melanggar HAM dan rakus kekuasaan bukan kepada pilihan profesi para pengemudi ojek online.

Janganlah memposisikan profesi sebagai pengemudi ojek online sebagai sebuah kegagalan dan kehinaan kemanusiaan warga negara sehingga dijadikan sebagai alat untuk menghantam lawan atau saingan politik capres lainnya. Cara tersebut adalah cara keji dan menunjukan kekalahan sebelum berperang di pilpres.  Carilah cara-cara yang fair,  tidak menggunakan atau mempolitisasi pilihan profesi ojek online sebagai alat kepentingan menjatuhkan lawan di pilpres. Kurang cerdas rasanya berpikir dan  menjadikan pilihan profesi pengemudi ojek online sebagai sebuah kegagalan dan memprihatinkan. Profesi sebagai pengemudi ojek online sungguh mulia karena membantu dan memfasilitasi pemenuhan hak bertransportasi setiap orang, mencari dan membawakan uang halal untuk keluarga. Tidak memberi makan keluarga dari uang hasil mencuri, mengeksploitasi sesama atau korupsi. Coba capres nomor 02 Prabowo Subianto lihat perkembangan bisnis para aplikator ojek online, yang saat ini  berkembang pesat sehingga memiliki aset trilyunan rupiah itu jelas berkat jasa usaha para pengemudi ojek online. Padahal sebelumnya perusahaan  aplikator itu hanya  memulai dengan modal tidak  terlalu besar  Jika ingin mendapatkan suara kemenangan di pilpres jangan adu domba pengemudi ojek  online dengan penguasa atau masyarakat dan mengadu domba pengemudi ojek online dengan penguasa yang menjadi saingan dalam pilpres. Bersainglah secara benar, tidak menghalalkan segala cara hanya  untuk menang dan berkuasa.

 

Jakarta, 16 Desember 2018
Azas Tigor Nainggolan
Analis Kebijakan Transportasi.

No. Reg Rilis 101/RLS/XII/2018

Surat Protes Pengguna Maskapai Lion Air.
Lion Air Belum Berubah, Tetap Tidak Profesional dan Abal-abal Manajemennya.

Baru saja beberapa waktu lalu pesawat Lion Air jatuh di Karawang, Jawa Barat. Seharusnya setelah alami musibah pihak Lion Air perbaiki manajemen untuk memperbaiki layanannya. Perbaikan layanannya harus dilakukan agar tumbuh kembali kepercayaan dari publik, khususnya penggunanya.

Hari ini saya bersama dua orang teman mau kembali ke Jakarta dari Kendari Sulawesi Tenggara dengan menggunakan maskapai Lion Air dengan penerbangan nomor: JT 0729. Dalam tiket kami akan berangkat jam 10.35 wita dan boarding jam 10.05 WITA. Sekarang sudah jam 10.47 WITA tapi tidak ada pemberitahuan keterlambatan penerbangan dari pihak petugas Lion Air di bandara Haluoleo Kendari. Saya menanyakan kepada petugas konter ruang tunggu pengguna di bandara Haluoleo tapi jawabannya santai saja dan tertawa, mengatakan bahwa kemungkinan penerbangan akan terlambat sekitar 1 jam.

Rupanya memang manajemen Lion Air ini bebal dan sombong walau amburadul. Walau sudah melakukan kesalahan tetap saja manajemen Lion Air rupanya masih amburadul alias tidak ada perbaikan. Sampai sekarang sudah jam 10.50 WITA belum juga ada pengumuman keterlambatan penerbangan kami.

Memang benar dan terbukti Lion Air itu maskapai tidak profesional dan abal-abal. Walau sudah melanggar hak konsumennya tetap senang dan cuek saja. Pantas saja KNKT membatalkan rekomendasi kecelakaan pesawat Lion Air JT 160 tempo hari dari tidak laik terbang menjadi laik terbang. Coba bayangkan saja sebuah lembaga negara, Komisi Nasional Kecelakaan Transportasi yang punya otoritas mengawasi kecelakaan transportasi bisa takut pada manajemen Lion Air. Jadi pelanggaran terhadap perlindungan hak konsumen itu biasa dan tidak apa-apa. Apalagi soal terlambat jadwal itu sudah biasa, wong kecelakaan pesawat yang mengakibatkan 100 orang lebih korban meninggal dunia Lion Air tetap selamat dari hukuman negara.

Kalo soal terlambat sih biasa itu bagi Lion Air. Pantas saja namanya LION yang artinya Late Is Our Name. Pemerintah seharusnya bertindak tegas terhadap maskapai penerbangan yang tidak profesional dan abal-abal manajemennya. Jika pemerintah tidak bersikap dan bertindak tegas kepada Lion Air maka merek akan terus merugikan masyarakat dan pemerintahnya. Pembiaran buruknya layanan maskapai ini akan membuat publik berpikiran bahwa pemerintah takut dan mungkin ada di belakang manajemen Lion Air.

 

Kendari, 15 Desember 2018.
Azas Tigor Nainggolan.
Analis Kebijakan Transportasi dari Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA).

No. Reg Rilis 100/RLS/XII/2018

Kabulkan Uji Materi Terhadap UU Perkawinan Perihal Batas Usia Perkawinan, MK Meminta DPR RI Untuk Revisi UU Perkawinan.

Mahkamah Konstitusi akhirnya mengabulkan permohonan Judicial Review (Uji Materi) pada Kamis, 13 Desember 2018 terhadap Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang di daftarkan Senin, 18 Desember 2017 lalu.

Sebelumnya, UU Perkawinan tersebut diajukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan masyarakat sipil karena perbedaan batas minimal usia perkawinan perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. UU tersebut dinilai menimbulkan diskriminasi dan melanggar UU Perlindungan anak yang dipaksa menikah.

Bahwa fakta tersebut ditemukan Kuasa hukum Koalisi 18+ sebagai pendamping Para Pemohon. Para Pemohon menemukan bahwa pernikahan perempuan di bawah umur umumnya disebabkan faktor ekonomi.

Bahwa sebelumnya juga UU Perkawinan tersebut pernah di mohonkan pengujian materi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan masyarakat sipil karena perbedaan batas minimal usia perkawinan perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. UU tersebut dinilai menimbulkan diskriminasi dan melanggar UU Perlindungan anak yang dipaksa menikah.

Akhirnya pada Kamis (13/12/2018) Mahkamah Konstitusi dalam putusannya mengabulkan sebagian permohonan Uji Materi terhadap Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi mengatakan perbedaan usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 dan UU Perlindungan Anak.

Hakim I Dewa Gede Palguna menjelaskan bahwa batas usia menikah untuk perempuan di UU Perkawinan pada umur 16 tahun bertentangan dengan UU Perlindungan Anak di mana seseorang yang berumur di bawah 18 tahun masih disebut anak-anak sehingga menurutnya UU Perkawinan itu bisa melanggar hak yang seharusnya diperoleh anak-anak.

Pasal 31 UUD 1945 setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dasar. Jadi, jika seorang perempuan menikah di usia 16 tahun maka dia terhambat dalam mendapatkan pendidikan wajib 12 tahun, ini berlaku diskriminatif karena laki-laki mendapat cukup waktu untuk memperoleh pendidikan dasar.

I Dewa Gede Palguna juga mengatakan pernikahan di usia 16 tahun memperbesar resiko kesehatan bagi perempuan dan memperbesar peluang eksploitasi serta kekerasan dalam pernikahan.

Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mengabulkan permohonan pemohon atas nama Endang Wasrinah, Maryanti, dan Rasminah. Namun, terkait permohonan yang meminta batas umur pernikahan bagi perempuan sama dengan laki-laki yaitu 19 tahun Mahkamah Konstitusi tidak berhak menentukan batas usia perkawinan itu karena wewenangnya ada di pembuat Undang-Undang yaitu DPR RI.

Selanjutnya Mahkamah Konstitusi memberi batas waktu kepada DPR RI selama tiga tahun agar segera menentukan batas usia pernikahan berdasarkan putusan ini.

Meminta pembuat UU paling lama 3 tahun untuk melakukan perubahan tentang perkawinan, khususnya berkenaan dengan batas usia minimal perempuan dalam perkawinan,” kata Ketua MK Anwar Usman saat membacakan amar keputusan di ruang sidang MK.

Bahwa terkait putusan tersebut akankah DPR RI bisa menyelesaikan revisi UU Perkawinan kurang dari 3 (tiga) Tahun sebagaimana mandat dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Bahwa terkait pertanyaan “Akankah DPR RI bisa menyelesaikan revisi UU Perkawinan kurang dari 3 (tiga) Tahun ?” harus tetap menjadi perhatian dikarenakan ada beberapa pergantian serta pergeseran kursi Anggota DPR RI di senayan pada pemilu bersama di pertengahan tahun 2019 nanti.

 

Jakarta, 14 Desember 2018
Yosua Manalu,S.H
Divisi Litigasi
Forum Warga Kota Jakarta

No. Reg Rilis 099/RLS/XII/2018

Ojol Pengganti Si Komo Lewat
Kemacetan Jakarta Semakin Tak Terawat
Catatan Singkat tentang Kemacetan Jakarta yang Dipandang Sebelah Mata.

Transportasi saat ini sudah tumbuh kembang bersama dengan unsur-unsur teknologi. Dari sistem pembayaran yang serba elektronik sampai transportasi online minta diantar tinggal klik.

Tidak dapat dipungkiri, siapa yang tak pakai transportasi berbasis online sebagai pendamping hidup masyarakat zaman kini. Sedemikian banyak jumlah konsumen transportasi online ini, seringkali juga dijumpai akibatnya dengan naiknya jumlah kemacetan. Meski memang kemacetan bukan menjadi Janji utama Gubernur DKI Jakarta, namun semakin dibiarkan, kemacetan dan segala penyebabnya semakin menjadi kebiasaan.

Seperti halnya Halte Transjakarta di stasiun Cawang yang sejatinya adalah tempat untuk angkut penumpang Busway justru menjadi tempat pangkalan driver ojek online (ojol) mencari penumpang.

Sesekali para petugas dari dinas perhubungan bersama SATPOL PP menertibkan para ojol yang berada di sekitar halte tersebut, namun kejadian ini terulang lagi dan lagi karena sudah menjadi kebiasaan dan juga merupakan suatu keuntungan bilamana para ojol berdiam di halte tersebut.

Padahal, definisi dan fungsi halte pun sudah diatur jelas dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada bagian ketentuan umum yang menjelaskan Halte merupakan tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.

Semrawut, adalah ungkapan yang pasti ada dibenak kita melihat kemacetan karena adanya penumpukan jumlah ojol sebagai tempat menjemput atau bahkan menunggu calon penumpang. Terlihat di stasiun-stasiun tujuan favorit seperti Bogor, Pasar Minggu, Tebet, Manggarai, dan beberapa stasiun lainnya.

Perbedaan yang jelas terasa berada di stasiun Juanda. Ojek pangkalan diberikan tempat khusus yakni di depan pintu keluar stasiun Juanda, hal ini jelas menguntungkan ojek pangkalan. Lain halnya dengan ojol yang harus berdiam agak jauh dari posisi pintu keluar, calon penumpang harus lebih berusaha untuk menghampiri ojol tersebut.
Dalam posisi ini, terasa perbedaan yang nyata yang membedakan ojek pangkalan dimana seharusnya bertempat di pangkalan yang sudah disediakan, karena namanya saja sudah ojek pangkalan, sejatinya berada di kawasan pangkalan.

Terlebih lagi sekarang Grab, salah satu peyedia jasa transportasi online sudah memiliki terobosan baru yang bernama GrabNow. Tujuannya agar calon penumpang dapat langsung menghampiri dan memilih driver ojol tanpa perlu menunggu lama.
Lantas, apa bedanya GrabNow ini dengan ojek pangkalan?

Akan tetapi, dari keresahan itu kita perlu sedikit apresiasi langkah Pemerintah Provinsi DKI yang sudah melakukan pertemuan dengan penyedia aplikasi transportasi online beberapa waktu lalu terkait perlunya lahan parkir untuk ojol. Hal ini diyakini agar dapat tertib dan tidak membuat kemacetan lebih lagi.

Namun, kita harus pahami, mencari lahan di Jakarta yang sudah padat ini, tidak semudah beli tahu bulat, yang di goreng dadakan siap makan. Jadi perlu diperhatikan urgensi yang perlu dilakukan saat ini mengingat kemacetan terus terjadi setiap hari. Penertiban oleh para petugas mungkin menjadi jawaban terbaik dengan lebih mempertegas pengawasan daerah-daerah yang sudah dilarang dan/atau menyebabkan macet sehingga meminimalisasikan angka kemacetan di Jakarta ini.

 

Jakarta, 14 Desember 2018
Borris Nainggolan
Assitant Public Attorney –
Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA)

No. Reg Rilis 098/RLS/XII/2018

Pengelolaan Parkir Jakarta.
Catatan Singkat tentang Penganiayaan Anggota TNI oleh Juru Parkir di Ciracas.

Diberitakan media massa pada hari Senin, 10 Desember 2018 ada seorang anggota TNI dikeroyok beberapa juru parkir di area parkir liar depan pertokoan Arundina, Ciracas, Jakarta Timur. Kejadian bermula saat anggota TNI AL Kapten Komaruddin beserta anaknya selesai memperbaiki motor dan berencana makan di warung samping minimarket Arundina. Saat hendak parkir Komaruddin memeriksa bagian mesin motor yang diduganya ada kerusakan. Saat itu seorang juru parkir menggeser motornya tanpa diketahui Komaruddin hingga membuat kepalanya terbentur motor. Selanjutnya Komaruddin menegur juru parkir tersebut. Tetapi juru parkir itu tidak terima hingga terjadi cekcok yang mengundang perhatian teman-teman juru parkir lainnya hingga mengeroyok Komarudin di saksikan anaknya. Saat pengeroyokan terjadi seorang anggota TNI AD, Pratu Rivonanda melintas dan langsung melerai. Tetapi Rivonanda juga dikeroyok pelaku yang diduga berjumlah tujuh hingga sembilan orang. Melihat jumlah juru parkir melebihi jumlah mereka, Rivonanda mengamankan Komaruddin beserta anaknya ke Barak Remaja Paspampres KPAD Cibubur dengan dibonceng sepeda motor. Setelah itu, kedua korban mencari para pelaku ke permukiman warga sekitar lapangan tembak, Cibubur dan menemukan Agus, salah satu pelaku yang ikut mengeroyok dan langsung diamankan dari penganiayaan.

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Idham Azis mengatakan bahwa massa yang merusak dan membakar Polsek Ciracas, Jakarta Timur, diduga karena tidak puas dengan penanganan kasus yang ditangani Polsek Ciracas. Massa yang mungkin kurang puas atas penanganan kasus yang terjadi sehari sebelumnya di Cibubur yang masuk dalam wilayah Polsek Ciracas. Massa ingin memastikan apakah pelaku yang memukul teman mereka sudah ditahan. Meski sudah diberi penjelasan oleh kapolsek, massa tak mengindahkan sehingga terjadilah perusakan Polsek Ciracas dan beberapa kendaraan.

Dalam kejadian ini terjadi dua kasus yakni pengrusakan kantor Mapolsek oleh massa yang diduga tidak puas oleh penanganan polisi dalam kasus kedua, penganiayaan
pengrusakan kantor Mapolsek oleh massa yang diduga tidak puas oleh penanganan polisi dalam kasus penganiayaan seorang anggota TNI oleh juru parkir di kawasan pertokoan Arundina Cibubur Jakarta Timur. Pihak kepolisian harus mengusut tuntas kedua kasus ini agar jelas bagi masyarakat. Sikap tegas menjalan hukum perlu dilakukan kepolisian dalam kedua kasus tersebut.

Menarik untuk dianalisis secara mendalam juga adalah kasus yang penganiayaan anggota TNI oleh juru parkir yang diduga menjadi latar belakang kasus pengrusakan kantor Polsek Ciracas, Jakarta Timur. Kejadian penganiayaan anggota TNI di area parkir Arundina terkait dengan pengelolaan parkir di Jakarta. Area parkir Arundina di kelola oleh kelompok juru parkir (jukir) parkir setempat, tanpa pengelolaan Unit Pengelolaan Perparkiran Jakarta (liar). Pengelolaan parkir liar tersebut sudah berlangsung cukup lama oleh para jukir setempat. Seorang teman pengemudi ojek online mengatakan pada saya bahwa para jukir di Arundia sangat sombong dan suka menggunakan ancaman dalam meminta uang parkir dari para pengguna parkir. “Para jukir Arundina selalu berlaku sewenang-wenang kepada para pengguna area parkir”, cerita teman pengemudi ojek online merespon kasus penganiayaan anggota TNI di area parkir Arundina.

Pengelolaan parkir di Jakarta, khususnya di badan jalan, termasuk di depan pertokoan Arundina termasuk kawasan parkir liar. Masalah parkir liar di Jakarta adalah masalah laten dalam manajemen parkir Jakarta. Tahun 2007-2008 kami Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) melakukan studi tentang pengelolaan parkir di Jakarta (Politik Parkir Jakarta, 2008). Saat itu sudah ada sekitar 16.000 satuan ruas parkir (SRP) resmi di badan jalan Jakarta. Jumlah 16.000 SRP itu belum termasuk SRP parkir liar yang jumlahnya setidaknya ada sekitar 20.000 SRP. Adanya SRP resmi di Jakarta awalnya berasal dari pengelolaan parkir liar yang kemudian disahkan mendapat rambu tempat parkir dan petugas yang liar mendapat seragam menjadi petugas jukir resmi. Tapi pada perjalanan tetap masih banyak pembicaraan keberadaan parkir liar di badan jalan sebagai tambahan pendapatan petugas kantor pengelola perparkiran pemprov Jakarta dan lainnya. Jika satu SRP efektif sehari digunakan selama 10 dan biaya rata-rata Rp 5.000 maka pendapatan parkir liar bisa mencapai Rp 1.000.000.000,- tiap harinya. Penghitungan di atas baru hitungan minimal dari jumlah SRP liar lebih banyak serta kemungkinan jam pemakaian minimal. Jumlah pendapatan besar minimal Rp 1 milyar inilah yang membuatnya menarik banyak pihak mau mendapat bagian dari keberadaan parkir liar.

Hasil studi perparkiran, uang parkir tersebut dinikmati bersama-sama, dibagi mulai dari preman, aparat keamanan, ormas dan juga tidak ketinggalan petugas Unit Pengelolaan Perparkiran (UPP) Jakarta. Terlibatnya banyak pihak yang mengelola dan melindungi praktek parkir liar membuat para kulitnya berulah atau bertindak berani memaksa atau memeras para pengguna parkir liar. Para pengguna parkir liar tidak segan-segan meminta secara paksa pembayaran di atas Rp 5.000 untuk sepeda motor dan Rp 10.000 untuk mobil walau parkirnya sebanyak saja. Keberanian memaksa bahkan memeras jukir ini karena mereka memiliki pelindung atau “beking” mereka dalam menguasai area parkir setempat. Sebenarnya praktek pemerasan oleh jukir parkir liar ini sangat terbuka dan dilaporkan masyarakat tetapi tetap saja parkir liar tetap marak karena bekingnya sangat kuat. Pengelolaan parkir liar ini juga memang dipelihara secara khusus oleh petugas Unit Pengelola Perparkiran Jakarta. Jika tidak percaya masih maraknya praktek parkir liar di Jakarta bisa ditanyakan pada para jukir liar di badan jalan, kemana atau kepada siapa sebagian pendapatannya dibagikan.

Keberanian para jukir parkir di Arundina juga mewakili kondisi kekerasan pengelolaan parkir liar dan perlindungan dari banyak pihak di belakang mereka. Para jukir berkeyakinan bahwa mereka cukup kuat dan punya banyak beking maka berani mengeroyok atau menganiaya anggota TNI pun berani. Jelas keberanian itu pun didasari pengalaman mereka yang sudah memberikan sebagian pendapatan sebagai jukir kepada banyak pihak. Masalah kekerasan di pengelolaan parkir liar sudah sering terjadi di Jakarta. Besarnya pendapatan dari parkir liar ini juga di Jakarta sering bentrokan antar kampung, antar ormas juga antar aparat keamanan di Jakarta. Melihat pengalaman kekerasan di area parkir Arundina dan pengrusakan kantor Polsek Ciracas, Cibubur Jakarta Timur memang terbukti bahwa masalah parkir liar adalah salah satu masalah laten kota Jakarta. Untuk pemerintah provinsi (pemprov) Jakarta harus segera secara sistemik melakukan pembersihan dan menghapus praktek-praktek parkir liar di Jakarta. Pemprov Jakarta melalui Unit Pengelola Perparkiran Jakarta menindak serta melaporkan pelaku praktek parkir liar sebagai praktek pemerasan kepada pihak kepolisian. Penghapusan parkir liar bisa dilakukan dengan melakukan pengahpusan dan pelarangan total parkir di badan jalan. Bisa juga pemprov Jakarta melakukan pembinaan kepada jukir liar dan direkrut menjadi pengawas pengelolaan perparkiran secara legal dan elektronik. Membiarkan parkir liar sama saja memelihara dan mengembangbiakan budaya korupsi dan kekerasan di tengah masyarakat serta budaya menggunakan kendaraan pribadi yang membuat macet Jakarta.

 

Jakarta, 14 Desember 2018
Azas Tigor Nainggolan.
Analis Kebijakan Transportasi dari Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA).

No. Reg Rilis 097/RLS/XII/2018

Perjuangan Pengemudi Ojek Online.
Catatan Singkat tentang Perjuangan Membuka Kembali Akun atau Open Suspend Pengemudi Ojek Online.

Sore tadi saya mendapat pesan singkat via WA dari seorang teman pengemudi Ojek online GoJek. “Sore Bang ✋🏽
Puji Tuhan Bangg, Akun Gojek saya sudah Terbuka lagi. Makasi ya buat semua bantuannya. Jesus Bless You n Fam 😇”, teman saya itu mengirimkan kabar gembiranya. Saya terharu dan sejaligus senang mendapatkan kabar tersebut. Akun aplikasi bisa dibuka atau dihidupkan kembali setelah sekitar 2 tahun diputus atau di-suspend karena “kesialan” teknologi milik aplikator Gojek. Tentu saya mengerti betul bagaimana perjuangan teman itu untuk membuka atau menghidupkan kembali akun aplikasi Gojek miliknya. Perjuangan itu dilakukan dengan sangat berat, kompak bersama o
teman-teman pengemudi Ojek online lainnya yang tergabung di Forum Komunikasi Driver Online Indonesia (FKDOI). Saya mengerti betul perjuangan “Open Suspend” mereka menyebutnya untuk menghidupkan kembali akun aplikasinya.

Saya dan Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) ikut bersama teman-teman FKDOI mulai tahap awal saat menyusun rencana, membuat langkah atau strategi dan melaksanakan aksi advokasi open suspend kepada perusahaan aplikasi GoJek. FKDOI adalah salah satu komunitas pengemudi transportasi online besar dan memiliki anggota atau cabang di Jakarta hingga Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Saya mengenal mereka, pengemudi yang bergabung di FKDOI sudah cukup lama sejak awal tahun 2017 lalu. Bersama teman-teman pengemudi yang tergabung di FKDOI, saya sering berkumpul, bertemu dan berdiskusi tentang pengalaman, tantangan serta perjuangan para pengemudi Ojek online. Terutama perjuangan mereka untuk mendapatkan perlindungan dari perusahaan aplikasi, kebijakan tarif, payung hukum ojek online, kesulitan ekonomi, kehidupan sosial mereka dan pengembangan pelayanan yang baik kepada penumpang.

Menurut data yang dikumpulkan FKDOI setidaknya ada sekitar 5.000 orang pengemudi Ojek online anggota FKDOI di Jabodetabek yang menjadi korban pemutusan aplikasi (suspend) oleh perusahaan penyedia jasa aplikasi. Banyak alasan perusahaan aplikasi lakukan pemutusan akun aplikasi para pengemudi transportasi online, Ojek online dan taksi online. Alasannya mulai dari tindakan kriminal, pelecehan terhadap penumpang dan ada juga “lagi sial” akibat penggunaan aplikasi atau “nakal” membuat order fiktif untuk mengejar point’. Pemutusan akun itu membuat para pengemudi transportasi online membeli akun atas nama orang lain (bodong) dengan harga hingga sekitar Rp 1 juta. Saat beroperasi menggunakan aplikasi bodong ini mereka sering mendapat protes dan diadukan kepada perusahaan aplikasinya. Para pengguna transportasi online merasa tidak nyaman dan kurang aman karena pengemudi online yang datang berbeda dengan data yang ada dalam pemesanan pada aplikasinya. Jelas berbeda pengemudinya serta sepeda motornya dengan data aplikasi bodongnya. Jika diputus atau suspend lagi mereka kembali membeli akun bodong lain. Kemungkinan mudahnya pembelian akun bodong ini juga sangat mungkin dilakukan penjualannya oleh orang dalam atau pegawai perusahaan aplikasi secara diam-diam

Pembelian akun bodong itu terpaksa mereka lakukan agar bisa bekerja dan memberi nafkah keluarga masing-masing. Pilihan membeli akun bodong itu terpaksa mereka lakukan karena sulit mencari pekerjaan lain saat ini. Sementara para pengemudi transportasi online sebelumnya sudsh meninggalkan pekerjaan karena tergiur penghasilan tinggi sebagai pengemudi transportasi line. Sementara nyatanya sekarang setelah pengemudi transportasi online berkembang secara “gila”, pendapatan yang dipromosikan perusahaan aplikasi hanya tinggal kenangan masa lalu atau tinggal janji manis semata.

Perjuangan sekitar 4 bulan akhirnya tuntunan advokasi terhadap masalah open suspend ini dipenuhi oleh perusahaan aplikasi GoJek. Pemenuhan tuntutan open suspend kepada para pengemudi Ojek online GoJek hanya akan diberikan kepada pengemudi GoJek yang diputus (suspend) bukan karena kasus kriminal dan pelecehan. Saat ini saya mendapatkan kabar secara para pengemudi melalui FKDOI melakukan daftar ulang membuka akun kembali (open suspend) secara bertahap ketat agar tidak dimanfaatkan penjualan aku oleh pihak lain.

Saya merasakan teman itu senang sekali memberi tahu bahwa akun GoJek miliknya sudah diaktifkan kembali. Saat ini memang masih berlangsung terus proses open suspend para pengemudi online dari GoJek. Menghidupkan kembali akun bagi pengemudi ojek online merupakan perjuangan menghidupkan hidup keluarganya. Akun aplikasi sama artinya dengan penghidupan para pengemudi ojek online beserta keluarganya. Bagi mereka dibuka atau dihidupkannya kembali akun aplikasi berarti memberi penghidupan keluarganya kembalinya. Tanpa akun ini mereka tidak bisa beroperasi mendapatkan penumpang dari perusahaan aplikasinya dan tidak bisa bekerja menghidupi keluarganya. Pengalaman saya bergaul dengan para pengemudi transportasi online, ojek online atau taksi online, mengatakan bahwa akun aplikasi sangat penting keberadaannya bagi mereka. Sehingga mereka akan berusaha kuat memiliki akun yang bodong sekalipun atau seperti perjuangan mereka sekarang ini menghidupkan kembali akunnya. Bagi para pengemudi transportasi online seperti ojek online, akun adalah jantung hidup untuk mencari nafkah sebagai pelaku bisnis transportasi online. Perjuangan menghidupkan kembali akun mereka adalah hidup mati.

Teman-teman pengemudi transportasi online selamat dan sukses terus berjuang untuk hidup yang lebih lagi. Perbaikan hidup tidak bisa kita menunggu jatuh begitu saja dari langit. Perbaikan hidup harus kita perjuangkan. Tidak mungkin kita ikut berpesta jika tidak ikut berjuang.

 

Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, 13 Desember 2018.
Azas Tigor Nainggolan
Analis Kebijakan Transportasi dari Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA).

No. Reg Rilis 096/RLS/XII/2018

Mendapatkan udara bersih tanpa asap rokok adalah hak asasi setiap warga negara.
Catatan Singkat pada Peringatan 70 Tahun Peringatan Deklarasi Hak Asasi Manusia.

Hari ini saya masih asyik pertemuan di Bandung dengan banyak teman tanpa dikotori asap rokok. Bertemu dan berkumpul, diskusi dalam udara bersih sehat tanpa asap rokok adalah kenikmatan luar biasa. Suasana sehat tanpa kotoran asap rokok masih sulit didapat di kota-kota di Indonesia. Sampai hari ini pemerintah belum berani tegas menegakan aturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Padahal sudah ada sekitar 22 Provinsi Indonesia yang memiliki peraturan tentang KTR. Secara jumlah sudah banyak provinsi yang berkomitmen melalui peraturan di daerahnya untuk mengawal perlindungan terhadap tersedianya udara bersih tanpa asap rokok melalui regulasi KTR. Tapi masih saja banyak orang yang melanggar dan bahkan lebih berkuasa dari korbannya sendiri. Berkuasa dan masih bebasnya perokok di sekitar kita sampai saat ini dikarenakan pemerintah yang belum mau menegakan aturan KTR secara benar. Tidak maunya pemerintah menegakan regulasi KTR dikarenakan masih kuatnya intervensi industri rokok dalam melemahkan penegakan regulasi KTR.

Kesempatan pergaulan tanpa kotoran asap beracun berbahaya rokok masih langka dan sulit. Berharap pemerintah mau melindungi hak kita menegakan regulasi KTR sebagai wujud melindungi hak asasi warga negara mendapatkan udara bersih sehat agar dapat hidup layak. Hari ini adalah peringatan 70 tahun Deklarasi Konvensi Hak Asasi Manusia (HAM). Udara bersih dan sehat adalah hak asasi setiap manusia yang harus dilindungi oleh setiap negara atau pemerintah. Jadi penegakan regulasi KTR adalah salah satu wujud pemenuhan hak asasi warga negara oleh pemerintahnya. Berarti intervensi industri rokok dalam melemahkan apalagi menghalangi upaya penegakan regulasi KTR adalah pelanggaran HAM oleh pemodal. Mari pemerintah menegakan regulasi KTR tanpa mau diintervensi industri rokok. Melibatkan industri rokok dalam membangun regulasi KTR adalah berarti bekerja sama dengan potensial pelaku pelanggaran HAM. Pemerintah harus melindungi hak asasi warga negaranya.

 

Bandung, 10 Desember 2018
Peringatan 70 tahun Deklarasi Konvensi Hak Asasi Manusia.
Azas Tigor Nainggolan, ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA).

No. Reg Rilis 095/RLS/XII/2018

Respon cepat KaDaops 2 PT KAI atas perlakuan ancaman sopir taksi gelap di stasiun Bandung.

Setelah saya menyebarkan Surat Protes atas perlakuan 3 orang sopir taksi gelap di Stasiun Bandung, Jawa Barat, pihak PT KAI langsung merespon protes saya tersebut. Surat protes saya sebar kepada beberapa teman wartawan, teman penggiat bidang transportasi dan publik melalui media sosial. Beberapa teman langsung membantu mengirimkan surat protes kepada pihak PT KAI. Terungkap ada juga tanggapan beberapa teman saya lainnya, pernah mengalami kejadian serupa di stasiun Bandung sebelumnya. Mereka terpaksa berjalan keluar stasiun jika tidak mau menggunakan taksi gelap. Kejadian seperti ini jelas menyulitkan para pengguna stasiun yang membawa anak-anak atau saat hujan turun.

Surat protes saya layangkan karena bersama beberapa teman pada hari Minggu 9 Desember 2018 sekitar jam 14.00 wib alami tekanan ancaman kekerasan dari tiga orang sopir taksi gelap saat tiba di stasiun Bandung. Saat itu kami memesan taksi online untuk melanjutkan perjalanan ke tempat acara di kota Bandung. Saat hendak memasuki mobil taksi online yang dipesan, Kawan saya bersama 2 orang anaknya dipaksa turun oleh 3 orang sopir taksi gelap. Kejadian itu sangat menakutkan kedua anak kawan saya dan mereka yerpkasa keluar dari taksi online karena ketakutan, berjalan ke luar stasiun sesuai perintah ancaman 3 orang sopir taksi gelap. Saat saya tegur, para sopir taksi gelap itu mengatakan bahwa mereka ada kesepakatan bersama pengelola stasiun Bandung dan polisi kota Bandung bahwa taksi online tidak boleh mengambil penumpang di dalam stasiun. Saya katakan kembali bahwa kesepakatan seperti itu justru melanggar hukum dan tidak boleh diterapkan.

Akhirnya kepala Daops 2 PT KAI, bapak Saridal langsung ke lapangan setelah menerima surat protes saya tersebut melalui beberapa teman. Dalam foto yang dikirim pak Saridal memang terlihat kosong lokasi Pintu Utara tempat terjadi pengancaman kepada kami. Semoga kejadian seperti ini benar-benar tidak terjadi lagi di stasiun Bandung. Kami berharap pengelola stasiun Bandung secara konsisten dapat menjamin kenyamanan pengguna stasiun. Juga semoga tidak terjadi di tempat publik lainnya, ada tindakan kekerasan yang menghalang-halangi hak masyarakat untuk bebas memilih produk layanan transportasi. Seperti dikabarkan juga bahwa di banyak bandar udara atau airport, para pengguna bandara bersikap diskriminatif, taksi online dihalang-halangi haknya oleh petugas keamanan setempat serta pengelola airport untuk mengambil penumpang. Pemerintah harus tegas melindungi semua warganya untuk bisa bebas mengakses layanan transportasi yang dipilihnya. Pemerintah juga harus melindungi hak setiap warga negaranya untuk bekerja atau melakukan usahanya tanpa ada diskriminasi kesempatan berusaha. Sekali lagi terima kasih kepada kepala Daops 2 PT KAI atas respon cepat tanggapnya. Harap sikap kepala Daops 2 yang menjaga kenyamanan pengguna kawasannya menjadi contoh sikap bagi pengelola kawasan publik lainnya seperti stasiun lainnya, bandar udara dan lainnya agar tidak menghalang-halangi usaha pengemudi taksi online memberi layanan kepada penggunanya.

 

Bandung, 9 Desember 2018
Azas Tigor Nainggolan.
Analis Kebijakan Transportasi dari Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA).

No. Reg Rilis 094/RLS/XII/2018

Surat Protes Pengguna Kereta Api di Stasiun Bandung.
Pengelola Stasiun Bandung, PT KAI dan Kepolisian Kota Bandung Melindungi taksi gelap.

Barusan saja, sekitar jam 14.00 wib saya dan beberapa teman tiba di stasiun Bandung, Jawa Barat. Dalam perjalanan dari Jakarta ke Bandung kami mendapatkan pelayanan yang nyaman. Begitu tiba dan keluar kereta, kami keluar dari Pintu Utara dan memesan taksi online untuk mengantar ke hotel tempat tujuan kami. Banyak sekali pengemudi taksi gelap menawarkan jasa kepada kami dengan harga sewa Rp 100.000. Padahal dengan taksi online ke tujuan yang sama tarifnya hanya Rp 26.000 – Rp 34.000 saja dalam order aplikasi. Setelah menunggu beberapa menit mobil taksi online yang kawan saya order tiba dan masuk ke area stasiun Bandung. Tapi ketika hendak memasuki mobil, tiga orang pengemudi taksi gelap menghampiri pengemudi taksi online yang kawan saya order. Para pengemudi taksi gelap itu ternyata melarang dan memaksa rombongan keluar dari kendaraan dan memarahi pengemudi taksi online. Padahal bersama kawan saya ikut juga 2 orang anaknya dan menyaksikan sikap anarkis para pengemudi taksi gelap terhadap rombongan kawan saya dan pengemudi taksi online. Akhirnya rombongan kawan saya terpaksa keluar mengikuti mobil taksi online ke arah keluar agar bisa menggunakan jasa taksi online yang dipesan.

Kawan saya menegur para pengemudi taksi gelap bersikap anarkis di depan anak-anak. Para pengemudi taksi gelap mengatakan bahwa mereka ada perjanjian dengan pengelola stasiun dan kepolisian setempat bahwa taksi online dilarang masuk mengambil penumpang di area stasiun. Saya mengatakan kepada pengemudi taksi gelap itu bahwa perjanjian melarang taksi online masuk mengambil penumpang adalah salah besar dan melanggar hukum.

Mendengar keterangan para pengemudi taksi gelap itu mengagetkan saya. “Kok bisa pengelola stasiun, dalam hal ini PT KAI dan kepolisian setempat membuat kesepakatan yang isinya justru melanggar hukum? Isi kesepakatan itu justru berarti dibuat oleh PT KAI dan kepolisian setempat dengan para pengemudi taksi gelap. Isinya jelas melanggar hukum pula, pengelola stasiun (berarti PT KAI) dan kepolisian setempat melarang taksi online mengambil penumpang. Kok mau PT KAI dan kepolisian setempat diatur oleh pengemudi taksi gelap? Apakah benar pengakuan yang dikatakan para pengemudi taksi gelap tersebut? Bahwa mereka dilindungi oleh kesepakatan bersama pengelola stasiun dan kepolisian setempat?

Kondisi stasiun dikuasai oleh pengemudi taksi gelap jelas merugikan dan merusak citra baik pelayanan PT KAI kepada penggunanya. Saya minta kepada pengelola stasiun Bandung, PT KAI dan kepolisian membatalkan perjanjian atau kesepakatan gelap bersama para pengemudi taksi gelap. Keberadaan taksi gelap itu tidak sah dan tidak ada payung hukum operasionalnya. Ya namanya saja taksi gelap, ya gelap-gelapan beroperasinya, tanpa aturan yang mendasari keberadaannya. Kok di stasiun Bandung, taksi gelap malah dilindungi oleh pengelola stasiun Bandung dan kepolisian setempat (kota Bandung). Perjanjian dengan pengemudi taksi gelap seperti itu adalah melanggar hukum dan tidak boleh ada usaha melindungi premanisme pengemudi taksi gelap. Saya minta agar pengelola stasiun Bandung, PT KAI dan kepolisian setempat menertibkan serta melarang taksi gelap beroperasi di area stasiun Bandung.

 

Bandung, 9 Desember 2018
Azas Tigor Nainggolan
Analis Kebijakan Transportasi.
Kontak: 081381822567

No. Reg Rilis 093/RLS/XII/2018

Naik kereta ke Bandung.

Naik kereta api … Tut Tut
Siapa mau ikut?
Ke Bandung, Surabaya …

Hari ini berangkat ke Bandung bersama beberapa teman. Kami sepakat ke Bandung menggunakan kereta. Bukan kereta api karena kereta di Indonesia sudah kereta diesel dan listrik. Kami ada acara workshop beberapa hari di kota Bandung. Agar perjalanan lebih nyaman tidak kena macet di jalan tol serta di tengah kota Bandung, kami memutuskan menggunakan kereta.

Menggunakan kereta sekarang ini sudah nyaman dan jauh lebih murah dibanding menggunakan kendaraan pribadi. Apalagi saat akhir pekan seperti hari ini, kota Bandung sudah padat macet, tentunya oleh warga Jakarta. Walau demikian tetap saja banyak orang yang tetap memilih menggunakan kendaraan pribadi untuk acara akhir pekan ke Bandung. Begitu pula perjalanan di jalan tol Jakarta Bandung akan padat macet, melelahkan. Perjalanan dengan mobil pribadi ke Bandung bisa lebih 5 jam dikarena macet di jalan tol Jakarta Bandung. Bisa dihitung kerugian dan kemahalan menggunakan mobil pribadi dari Jakarta ke Bandung. Menggunakan mobil pribadi ke Bandung harus membayar tol, biaya bensin dan letih karena macet sepanjang perjalanan. Jadi pilihan kami sudah sangat tepat ke Bandung menggunakan angkutan umum kereta.

Memang perlu dibuat berbagai cara dan insentif bagi pengguna angkutan umum dalam bertransportasi. Berbagai cara insentif tersebut perlu diberikan kepada pengguna angkutan umum agar para pengguna kendaraan pribadi mau berpindah menggunakan angkutan umum. Insentif itu bisa berupa kemudahan akses dan subsidi agar pengguna angkutan umum merasakan nyaman seperti menggunakan kendaraan pribadi.

Kenyamanan layanan angkutan umum haruslah senyaman menggunakan kendaraan pribadi. Saat menggunakan kendaraan pribadi, penggunanya seharusnya dibuat tidak nyaman dan berbiaya mahal. Agar setiap orang berpikir panjang jika ingin menggunakan kendaraan pribadinya. Jika sudah seperti itu maka para pengguna kendaraan pribadi akan berpindah ke angkutan umum. Akses menuju penggunaan angkutan umum juga harus semudah saat menggunakan kendaraan pribadi. Ditambah lagi seharusnya pengguna angkutan umum diberikan insentif subsidi agar jadi sangat murah biaya perjalanannya. Tawaran pemberian kemudahan akses, subsidi biaya dan kenyamanan pelayanan akan membuat masyarakat lebih menggunakan angkutan umum.

Masyarakat sekarang sudah rasional dan sadar betul bahwa bertransportasi haruslah aman dan nyaman serta akses. Terkadang biaya mahal pun tarif angkutan umumnya akan dipilih karena lebih nyaman dari menggunakan kendaraan pribadi. Kesadaran ini yang harusnya dijadikan strategi pemerintah mengurai kemacetan kota dengan membangun layanan angkutan umum aman, nyaman, terjangkau dengan subsidi dan akses.

 

Perjalanan Jakarta – Bandung 9 Desember 2018.
Azas Tigor Nainggolan
Analis Kebijakan Transportasi dari Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA).

No. Reg Rilis 092/RLS/XII/ 2018

Rokok Herbal, rokok sehat?
Catatan Singkat tentang Lucu-lucuan Kampanye Menyesatkan Rokok Sehat.

“Rokok ini sejenis rokok sehat. Atau sebelumnya dikenal sebagai rokok herbal. Saya tidak mau menyebutnya sebagai rokok herbal karena akan diprotes oleh rokok lainnya. Protes disampaikan bahwa semua rokok bahan utamanya berasal dari tembakau. Nah tembakau itu kan tanaman dan herbal artinya. Jadi saya katakan rokok yang saya hisap ini adalah rokok sehat, selain tembakau juga mengandung bahan tambahan berupa rempah-rempah yang menyehatkan bagi tubuh manusia. Selain itu rokok ini berefek positif, mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan rokok biasanya. Sebelum saya mengisap rokok sehat ini, saya mengisap rokok Jisamsu kretek bisa 2 bungkus sehati. Tapi sekarang setelah mengisap rokok sehat ini, saya mengisap rokok Jisamsu kretek hanya satu bungkus sehari. Begitu pula kandungan Tar rokok sehat ini lebih tinggi dari Tar rokok biasa dan berbeda. Kalo Tar rokok biasa hanya 0,5 mg dan rokok sehat Tarnya lebih tinggi.Tar rokok sehat ini sengaja dibuat lebih tinggi karena menyehatkan, mengikis kerak-kerak Tar rokok biasa dalam saluran darah kita yang berasal dari rokok biasa yang kita hisap sebelumnya”, cerita promosi rokok sehat seorang perokok kepada seorang perokok lainnya.

Cerita yang menakjubkan sebagai perokok sehat di atas saya ikuti dan dengarkan saat saya nongkrong di sebuah warung. Memang sekarang ini sedang marak promosi rokok sehat, terutama ditujukan kepada perokok yang sedang alami sakit dan ketergantungan akibat menghisap rokok biasanya. Promosi rokok sehat ini juga ditujukan kepada perokok baru, karena tawaran komposisinya lebih sehat dan menyehatkan dibanding rokok biasanya. Sebelumnya juga memang teman saya yang perokok pernah memperkenalkan dan mempromosikan pada saya tentang rokok herbal. “Rokok herbal ini menyehatkan, berbeda dengan rokok biasanya. Rokok herbal ini bisa menyembuhkan penyakit jantung karena mengandung rempah Jinten. Rokok herbal ini bisa mengurangi ketergantungan pada rokok biasa”, kampanye seorang teman tentang rokok herbal.

Kedua promosi atau kampanye rokok herbal dan rokok sehat itu lucu sekaligus menyesatkan kita. Mengapa lucu dan menyesatkan? Rokoknya dikatakan sebagai rokok herbal dan menyehatkan. Rokoknya mengandung Tar yang menyehatkan. Rokoknya mengurangi adiksi terhadap rokok biasanya.

Rokok herbal atau rokok sehat, apakah memang rokok sehat dan menyehatkan? Pendapat ini dasar dan data kesehatannya apa, hingga bisa menyatakan sebagai rokok sehat? Bukankah sudah jelas bahwa rokok itu berbahaya dan mematikan sebagaimana ditulis pada setiap bungkus atau kemasan rokok. Bukankan juga dalam UU Kesehatan nomor: 36 Tahun 2009 dikatakan bahwa rokok itu mengandung nikotin dan juga zat adiktif. Seperti kita ketahui bersama secara kesehatan, rokok itu mengandung sekitar 4.000 zat beracun dan berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia. Jika demikian lucu dan menyesatkan pendapat yang mengatakan bahwa rokok herbal atau rokok sehat itu menyehatkan.

Apa pun ceritanya rokok sebagai salah satu produk tembakau memang berbahaya karena mengandung zat beracun dan berbahaya bagi kesehatan mahluk hidup. Nikotin dan Tar adalah contoh zat beracun dan berbahaya yang dikandung oleh setiap batang rokok yang masih dibuat dari bahan utamanya tembakau. Tar adalah semacam zat racun berbahaya yang ada dikandung oleh bahan aspal. Bahan aspal adalah untuk membuat lapisan jalan. Biasa kita lihat pembakaran aspal saat membuat jalan dengan asap hitam tebal yang sangat menyesakan. Teori kesehatan dari mana pula yang bisa menyimpulkan zat Tar rokok sehat berbeda dengan rokok biasanya? Tar ya tetap Tar, adalah zat berbahaya yang bersifat karsinogen atau menyebabkan sakit kanker. Nah mana pula ada zat bersifat karsinogen bisa menyehatkan dan mengikis kerak-kerak dalam saluran darah? Kalo mang Tar itu sehat, mari kita hirup sepuasnya asap pembakaran aspal saat membuat jalan raya.

Begitu pula rokok herbal atau rokok sehat katanya bisa mengurangi ketergantungan terhadap rokok biasa. Jelas yang dijual industri atau produsen pembuat rokok adalah nikotin, zat berbahaya dan membuat ketergantungan atau adiktif. Mana pula rokok sehat tidak mengandung nikotin dan bisa mengurangi ketergantungan (adiksi) terhadap rokok biasanya? Justru rokok itu, tentu mengandung nikotin dan membuat perokok ketergantungan untuk terus merokok. Jadi tidak logis dan lucu sekaligus menyehatkan bahwa rokok sehat dapat mengurangi ketergantungan (adiksi) terhadap rokok.

Kampanye atau promosi menyesatkan itu sebenarnya sudah mengakui dan mengatakan bahwa rokok (biasa) adalah beracun dan berbahaya. Tawaran rokok herbal atau rokok sehat justru dilakukan dengan menjual keberadaan rokok biasa yang umum dijual industri rokok adalah produk beracun dan berbahaya bagi kesehatan manusia sehingga diperlukan penawarnya sebagai rokok sehat. Pemerintah dan masyarakat sadar, perlu lebih masif lagi melakukan pendidikan publik dan penyadaran bahwa rokok adalah produk beracun dan berbahaya bagi kesehatan manusia, perokok dan orang disekitarnya. Apa pun bentuknya, atau namanya atau kandungannya, selama berbahan utama tembakau, pasti mengandung nikotin dan zat adiktif. Apa pun judulnya, rokok ya rokok, tidak ada rokok sehat dan menyehatkan. Apakah ada rokok yang dijual tanpa nikotin? Apakah rokok tanpa nikotin akan laku dijual? Sekali lagi perlu kita ketahui dan sadari, justru yang dijual industri rokok adalah nikotin, zat adiktif yang berbahaya dan mematikan manusia. Tetaplah kritis dan cerdas, jangan mau dibodohi atau disesatkan oleh industri rokok yang mengaku produknya sehat.

Jakarta – Bandung (di atas kereta Argo Parahyangan), 9 Desember 2018.
Azas Tigor Nainggolan.
Penulis adalah Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA).

No. Reg Rilis 091/RLS/XII/2018

Mengelola Parkir sebagai Alat Mengurai Kemacetan.
Catatan Singkat tentang Rencana Pemprov Jakarta menaikan Tarif Parkir untuk Mengurai Kemacetan.

Pemprov Jakarta berencana akan melakukan penyesuaian atau menaikan tarif parkir di Jakarta mulai Januari 2019. Penyesuaian tarif parkir itu akan dimulai area lapangan parkir Ikatan Restoran dan Taman Indonesia (IRTI) Monumen Nasional (Monas) dan kemudian diterapkan di sejumlah lokasi parkir lainnya. Mengenai besaran kenaikan tarifnya, pemprov belum menentukan dan masih dalam kajian.

Mengelola parkir dalam manajemen transportasi adalah untuk membantu memecahkan masalah transportasi yang sedang terjadi. Masalah transportasi di Jakarta yang terberat adalah kemacetan. Melalui upaya pengendalian penggunaan kendaraan pribadi yang baik dan tersedianya layanan angkutan umum terintegrasi baik maka kemacetan akan terurai. Kemacetan bisa terurai karena para pengguna kendaraan pribadi mau berpindah ke angkutan umum. Perpindahan ini terjadi karena para pengguna kendaraan pribadi menjadi sulit dan terbebani biaya mahal jika menggunakan kendaraan pribadinya. Sementara di sisi lain mereka melihat ada alternatif alat transportasi berupa layanan angkutan umum yang aman, nyaman dan akses terintegrasi baik.

Salah satu cara mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi memang bisa dilakukan dengan membuat manajemen parkir mahal dan sulit. Mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi melalui manajemen parkir bisa dilakukan dengan menetapkan tarif parkir dan pajak parkir semahal mungkin serta mengurangi ruang parkir semaksimal mungkin di tengah kota. Konsep manajemen parkir untuk mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi sudah dilakukan di banyak kota lain di dunia. Kota-kota itu membuag manajemen parkir diatur dengan sistem zona, yakni makin ke tengah kota dan demand penggunaannya tinggi maka tarif parkirnya atau pajak parkir sangat tinggi dan mahal. Begitu pula kota-kota itu melakukan pengurangan ruang parkir bisa dilakukan dengan menghapuskan atau melarang seluruh badan jalan umum untuk parkir.

Jadi yang dinaikan buka hanya tarif (restribusi) parkir tetapi juga menaikan pajak parkir dalam gedung. Sehingga jika tarif parkir naik maka para pengguna akan tetap sulit membawa kendaraan pribadinya ke tengah kota. Jika memang rencana kenaikan tarif parkir dan juga pajak parkir dinaikan maka langkah ini akan sangat membantu kebijakan pengendalian Ganjil Genap atau Electronic Road Pricing (ERP) untuk mengurai kemacetan Jakarta.

Kebijakan menaikkan tarif dan pajak parkir diharapkan dapat mendorong warga Jakarta untuk beralih menggunakan kendaraan umum. Untuk itu pemprov Jakarta harus segera menyediakan layanan angkutan umum yang akses, terintegrasi baik. Adanya integrasi angkutan umum untuk memudahkan masyarakat berpindah dari kendaraan pribadi menjadi pengguna angkutan umum. Pendapatan dari manajemen parkir mahal ini akan menghasilkan dana yang cukup besar dan menggiurkan. Pemprov Jakarta harus bisa menjaga agar tidak ada kebocoran pendapatan parkir seperti yang masih terjadi hingga sekarang.

Pendapatan parkir harus dikelola dengan sistem Earmarking, yakni penggunaan hasil pendapatan itu ditentukan secara khusus oleh pemerintah. Misalnya saja pemprov Jakarta bisa menentukan secara khusus pendapatan dari manajemen parkir kembali digunakan untuk mengembangkan layanan yang sejenis dalam sistem transportasi. Jika pendapatan parkir yang merupakan sistem transportasi maka pendapatannya harus digunakan atau dikembalikan untuk membangun pelayanan transportasi. Pendapatan dari parkir bisa dilakukan untuk membangunkan fasilitas layanan umum yang lebih baik sehingga bisa dinikmati kembali oleh masyarakat yang sebelumnya merupakan pengguna kendaraan pribadi.

Mengelola parkir secara baik akan adalah untuk membantu sebuah kota mengurai kemacetan. Pengelolaan parkir bukanlah untuk mencari uang bagi pemula Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tetapi pendapatan dari pengelolaan parkir sangat besar dan sampai sekarang masih dibii bocor besar oleh unit pengelolanya. Pemprov Jakarta harus membuat sistem manajemen parkir yang baik dan mencegah kebocoran pengelolaan dana parkir agar tidak bocor lagi. Jika pengelolaan parkir dapat dilakukan dengan baik dan tidak bocor maka bisa menjadi alat mengendalikan penurunan penggunaan kendaraan pribadi. Agar pengguna kendaraan pribadi mau berpindah ke angkutan umum maka pemprov harus segera membangun layanan angkutan umum yang aman, nyaman dan terintegrasi secara baik.

Jakarta, 7 Desember 2018.
Azas Tigor Nainggolan
Penulis adalah Analis Kebijakan Transportasi dari Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA).

No. Reg Rilis 089/RLS/XII/2018

Meregulasi Layanan Transportasi Online.

Catatan Singkat tentang Regulasi Taksi Online.

Beberapa hari lalu saya menggunakan taksi online menuju stasiun Manggarai Jakarta Selatan. Saya berencana bepergian menggunakan Komuter Line (KRL) ke kota Bogor. Agar perjalanan lebih cepat maka saya mengambil rute perjalanan KRL melalui stasiun Manggarai. Ketika saya memesan taksi online dari rumah untuk ke stasiun Manggarai, saya hanya dikenakan membayar tarif Rp 4.000 dengan pembayaran uang elektronik atau Rp 11.000 jika membayar tunai. Murah dan akses serta nyaman itu dasar pemilihan dan penggunaan taksi online. Akses, karena mempercepat perjalanan pengguna angkutan umum. Posisi inilah yang menjadikan transportasi online seperti taksi online menjadi pilihan pertama dalam bertransportasi dengan angkutan umum. Selamat layanan angkutan umum reguler belum terintegrasi dan akses maka penggunanya masih tergantung pada transportasi online seperti Ojek Online dan Taksi Online.

Meregulasi masih belum sepenuhnya menjadi kemauan politik pemerintah secara keseluruhan. Antara pemerintah dan para pengelola transportasi online di Indonesia belum kompak, belum sepakat mau membuat regulasi bagi transportasi online. Sampai saat ini saja, regulasi terhadap taksi online atau Angkutan Sewa Khusus masih dalam proses menjadi sebuah payung hukum utama. Kali ini rancangan perubahan regulasi taksi online sejak awal disusun bersama-sama melibatkan semua kelompok masyarakat yang berkepentingan. Sejak awal penyusunan melibatkan pengemudi, pengguna, pakar transportasi, pengelola bisnis dan perusahaan aplikasi taksi online. Rencananya regulasi taksi online tersebut akan disahkan olej pemerintah pada bulan Desember 2018 sebagai pengganti PM 108 tahun 2017.

Regulasi taksi online setidaknya sudah mengalami 3 kali pergantian dalam 2 tahun sejak 2018. Dimulai dengan Peraturan Menteri Perhubungan (PM) nomor: 32 tahun 2016 dan dirubah menjadi PM nomor: 26 tahun 2016. Selanjutnya PM 26 tahun 2016 diajukan Uji Materil oleh beberapa orang pengemudi taksi online dan diterima oleh Mahkamah Agung. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut, pemerintah merubah menjadi PM 108 tahun 2017. Tetapi perubahan PM 108 tahun 2017 itu pada sekitar Juni 2018 kembali diajukan Uji Materil kembali oleh beberapa pengemudi taksi online dan diterima kembali oleh Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa PM 108 tahun 2017 memuat aturan yang sudah dibatalkan sebelumnya. Sejak awal hingga sekarang, masih hanya kementrian Perhubungan yang aktif membuat regulasi taksi online.

Saat ini kembali pemerintah melalui Kementrian Perhubungan membuat regulasi baru pengganti PM 108 tahun 2017 untuk menjadi payung hukum beroperasinya layanan taksi online di Indonesia. Komitmen membentuk payung hukum taksi online hingga saat ini memang masih hanya Kementrian Perhubungan yang aktif dikarenakan kebutuhan untuk mengawal layanannya. Sebenarnya pengawasan terhadap taksi online tidak hanya milik tugas dari Kementrian Perhubungan. Pengadaan dan pelayanan atas jasa aplikasi yang digunakan oleh taksi online adalah di bawah pengawasan Kementrian Komunikasi dan Informasi. Sementara itu para pelaku usaha taksi online kebanyakan adalah pengusaha mikro atau kecil yang seharusnya dilindungi oleh Kementrian UMKM.

Selama proses pembuatan regulasi payung hukum taksi online, kementrian lain sepertinya menyerahkan tanggung jawabnya kepada Kementrian Perhubungan. Keberadaan layanan transportasi online khususnya taksi online dilihat oleh Kementrian Perhubungan sudah berkembang secara masif. Layanan taksi online tidak cukup hanya bertumpu pada otoritas regulasi kementrian Perhubungan. Layanan yang diberikan oleh taksi online kepada penggunanya juga jadi sangat penting untuk diawasi bukan hanya kementrian Perhubungan tetapi juga kementrian terkait lainnya. Perkembangan perlindungan layanan yang berkeselamatan, aman, nyaman dan akses inilah yang menjadi perhatian utama Kementrian Perhubungan sehingga tetap aktif mengatur pengelolaan taksi online.

Kekosongan regulasi taksi online saat ini terlihat dimanfaatkan betul oleh para perusahaan aplikasi. Pemanfaatan dilakukan dan diakui oleh para aplikator karena belum ada payung hukum yang mengatur mereka. Beberapa kelompok pelaku bisnis taksi online saat ini gerah dengan perilaku para aplikator yang terus melakukan rekrutmen pengemudi taksi online. Sebagai aplikator seharusnya mereka tidak boleh melakukan rekruitmen karena bukan perusahaan atau operator angkutan umum. Para aplikator membela diri dan mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada regulasi yang melarang itu.

Jadi keinginan Kementrian Perhubungan membuat regulasi taksi online akan berhadapan dengan sikap tidak peduli kementrian lain, kehendak pengemudi atau pengelola taksi online serta kepentingan bisnis para aplikator. Kondisi ini akhirnya membuat sulit pembuatan regulasi taksi online dan akan merugikan pengguna taksi online untuk mendapatkan layanan yang berkeselamatan, aman, nyaman dan akses. Seharusnya pemerintah secara kompak bersama membantu kementrian Perhubungan membuat regulasi taksi online yang dapat diterapkan dan ditegakkan secara baik. Pemerintah sebaiknya bersikap tegas dan menindak para aplikator agar tidak bertindak sebagai operator angkutan umum yang merugikan pengguna taksi online serta pelaku usaha taksi online.

Jakarta, 5 Desember 2018.
Azas Tigor Nainggolan.
Penulis adalah Analis Kebijakan Transportasi dari Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA).

No. Reg Rilis 088/RLS/XII/2018

Teknologi Media Sosial.

Catatan Singkat tentang Kemudahan dan kemanjaan yang diberikan media sosial.

Teknologi sosial media memang mengasyikan dan memanjakan serta memudahkan publik penggunanya. Tanpa sadar kita bisa dibawa oleh teknologi media sosial pada keindahan juga keburukan masa kini atau juga masalah lalu hidup kita. Rekam jejak kita akan tinggal dan mudah diakses di media sosial.

Begitulah caranya sosial media memanjakan penggunanya, memudahkan juga menyulitkan Kuta. Saat tertentu kita akan mendapatkan informasi ulang tentang apa yang kita wartakan (upload) ke media sosial. Semua yang kita wartakan akan terekam dengan baik dan memudahkan penggunanya. Teknologi media sosial akan menyimpan, menyebarkan, mengabarkan serta mengambil ulang informasi kita atau orang lain. Begitulah setidaknya cara media sosial memanjakan dan asyik para penggunanya.

Semua jadi mudah dan menarik dibuat oleh teknologi media sosial. Bahkan para pengguna atau pencari informasi lawas jadi sangat mudah berkat media sosial. Atau juga memanjakan para pencari informasi atau rekam jejak tentang seseorang tidak sulit. Asalkan informasi atau rekam jejak orang tersebut sudah pernah direkam ke sosial media maka akan mudah didapat. Teknologi media sosial memang berfungsi memudahkan serta bisa jadi mempersulit penggunanya. Memang media sosial dibuat menjadi sumber informasi bagi siapa pun penggunnya jika ingin mengabarkan atau mencari informasi apa pun.

Tetapi berhati-hati dan bijaksanalah dalam menggunakan teknologi media sosial. Kemudahan dan kemanjaan yang diberikan sekaligus juga bisa membahayakan kita pengguna media sosial. Apa saja yang kita simpan atau wartakan, baik yang benar maupun salah akan terekam tetap oleh teknologi media sosial. Jadi kita sulit sekali menghapus atau mau meralat atau membohongi publik media sosial. Semua informasi tentang kita misalnya akan tersimpan dan mudah diakses atau digunakan publik. Begitu pula informasi tentang kita akan tersimpan dan mudah diakses atau dibuka kembali secara publik pada waktu tak terukur selanjutnya.

Keterbukaan dan kemudahan itu akan terus dapat diakses puluhan tahun oleh publik selama teknologi media sosial menyimpannya. Siapa pun tidak bisa atau setidaknya sulit membohongi publik jika sudah terekam oleh media sosial. Secara mudah teknologi media sosial dapat membuka dan membeberkan informasi kita atau siapa saja juga apa saja yang sudah terekam. Secara teknis, sejarah informasinya tersimpan rapi dan mudah digunakan oleh siapa pun. Nah kemudahan dan keterbukaan inilah yang memanjakan sekaligus membahayakan kita pengguna media sosial.

Kemudahan itu akan menjadi masalah besar jika kita tidak bijak menggunakannya. Begitu pula dengan media sosial akan menghantam bahkan membunuh diri kita jika tidak bijak menggunakannya. Semua yang mudah belum tentu selalu baik, perlu juga kita bijak juga membangun kontrol dalam pergaulan. Teknologi media sosial jima bijak digunakan, bisa kita jadikan alat kontrol sosial bagi diri kita. Juga mengajak secara bijaksana dalam bergaul serta berperilaku dengan sesama di media sosial. Teknologi media sosial menyimpan dan bisa menyebarkannya itu secara mudah dalam sekejap.

Jakarta, 2 Desember 2018
Azas Tigor Nainggolan.
Penulis adalah pengamat kebijakan publik dari Forum Warga Kita Jakarta (FAKTA).

No. Reg Rilis 087/RLS/XI/2018

Toilet Umum

Catatan Singkat tentang Pemenuhan Hak Atas Fasilitas Umum Toilet Umum.

Beberapa hari lalu sebuah media massa tentang adanya kebutuhan mendesak toilet umum di kawasan atau area publik. Berita itu mengangkat belum dipenuhinya kebutuhan toilet umum di halte-halte Transjakarta hingga saat ini. Padahal pengguna Transjakarta terus meningkat dan sudah sangat mendesak harus disediakan toilet umum bagi kepentingan pengguna layanan Transjakarta. Membaca berita kebutuhan toilet umum yang layak di halte Transjakarta, seorang teman mengatakan bahwa pernah dia saat terdesak mau ke toilet terpaksa berhenti di halte terdekat dan keluar dari halte untuk ke toilet umun. Setelah selesai dia masuk kembali ke halte dan berarti harus bayar lagi Rp 3.500 untuk masuk ke halte Transjakarta dan melanjutkan perjalanannya. Jelas sebagai pengguna Transjakarta dia dirugikan karena halte tidak menyediakan toilet umum

Tahun lalu juga saya pernah menerima laporan dan mendampingi gugatan para pekerja Transjakarta yang kesulitan saat bertugas dan diPHK karena harus ke toilet. Para pekerja yang bertugas di halte Transjakarta misalnya harus keluar dan meninggalkan halte tempatnya bertugas ke toilet umum di gedung perkantoran lain. Akibatnya pekerja itu di PHK oleh manajemen Transjakarta karena dianggap meninggalkan tugas. Akhirnya para pekerja terpaksa membuang hajat di dalam plastik dan bahkan pernah terpaksa dikeluarkan saat bertugas di dalam bus Transjakarta karena tidak semua halte Transjakarta menyediakan toilet umum.

Hari ini juga seorang teman wartawan memuat status atau informasi di dinding akun sosial medianya tentang tiket Toilet umum Toilet Premium di Supermal Karawaci di Tangerang. Dalam tiket dituliskan harga menggunakan tiket sebesar Rp 7.500,-. “Apakah ada jasa membantu membersihkan saat di toiletnya?” tanya lucu seorang teman lain mengomentari status tersebut. Pertanyaan lucu itu disampaikan mengingat tarif toilet premium Supermal Karawaci yang sangat mahal. Sehingga menimbulkan pertanyaan, apakah ada layanan tambahan dari toilet premium tersebut?

Keberadaan dan tersedianya toilet umum adalah penting bahkan menyangkut hajat atau hidup masyarakat ketika berada di ruang publik. Toilet umum adalah kewajiban dan merupakan salah satu syarat utama layanan publik yang diadakan di setiap area publik termasuk di halte, stasiun, mal atau pusat perdagangan atau pasar. Pengadaan toilet umum adalah tanggung jawab pengelola atau penyedia jasa layanan publik dan gratis bagi pengguna jasa layanannya.

Jadi seharusnya tidak ada kata sulit atau masyarakat harus mudah mengakses kenyamanan layanan toilet umum di area layanan publik. Masyarakat pengguna atau konsumen jasa layanan publik di mal, pasar, perkantoran, halte, stasiun, terminal atau jalan tol harus bisa mengakses secara gratis, aman, nyaman dan akses terhadap tersedianya toilet umum. Pasal 4 UU Perlindungan KonsumenbNomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa; hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut. Artinya masyarakat sebagai konsumen memiliki hak atas kenyamanan dalam mengkonsumsi atau mengakses jasa layanan termasuk layanan publik.

Berdasarkan ketentuan dalam UU Perlindungan Konsumen tersebut menandakan bahwa pemerintah wajib menjamin tersedianya layanan toilet umum bagi pengguna jasa bagi konsumen layanan publik di area publik. Melihat maraknya diperdagangkannya jasa layanan publik toilet umum di area publik atau tidak disediakannya toilet umum seharusnya pemerintah mengawasi dan menegur keras para pengelola kawasan publik dan memberikan sanksi tegas. Keberadaan sanksi tegas dari pemerintah itu menjadi penting karena keharusan pemerintah memenuhi tanggung jawab sebagaimana dimandatkan oleh UU Perlindungan Konsumen. Jadi pemerintah harus jelas dan harus hadir guna menjadi pemenuhan hak atas layanan toilet umum yang gratis, aman, nyaman akses bagi masyarakat di area atau kawan publik. Pemenuhan layanan toilet umum adalah hak dan pemerintah harus hadir dan menjamin pemenuhannya.

Jakarta, 30 November 2018
Azas Tigor Nainggolan.
Penulis adalah Analis Kebijakan Publik dan Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA).

No. Reg Rilis 086/RLS/XI/2018

Janji Politik PEMILU 2019

Catatan Singkat tentang Janji Politik Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan SIM Seumur Hidup

Hingga saat ini memang berjanji itu paling mudah untuk menarik dukungan publik. Cara berjanji memang selalu dipilih para politisi untuk mempengaruhi para pemilihnya. Tapi pertanyaannya, apakah benar memang cara berjanji politik masih efektif untuk menarik dukungan politik? Juga apakah kampanye harus dilakukan dengan mengumbar janji semata? Apakah janji partai politik realistis untuk dipenuhi? Realistis dan tepat atau tidaknya bisa kita jadikan indikator untuk mengukur benar akan dipenuhi atau hanya sekedar janji politisi untuk membius publik?

Berjanji dalam kampanye politik rupanya masih menjadi cara partai politik atau politisi dalam berkampanye. Misalnya saja untuk Pemilu 2019 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjanjikan akan memperjuangkan rancangan undang-undang (RUU) tentang penghapusan pajak kendaraan jenis sepeda motor dan pemberlakuan Surat Izin Mengemudi (SIM) seumur hidup bila menang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mendatang. Janji ini disampaikan oleh Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu PKS Almuzzammil Yusuf mengatakan akan berjuang meloloskan kedua regulasi ini untuk mengurangi beban rakyat yang semakin berat.

Disampaikan juga bahwa PKS melihat pajak sepeda motor yang akan dihapus yakni meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PBBNKB), Tarif Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, biaya administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan kapasitas mesin atau sentimeter kubik (cc) kecil. Begitu pula perjuangan pemberlakuan SIM yang akan diberlakukan seumur hidup ialah SIM A, SIM B1, SIM B2, SIM C, dan SIM D.

Kita bisa menganalisis janji PKS di atas apakah realistis dan benar? Atau hanya sekedar janji politik untuk membius publik target partai politik PKS)? Untuk menganalisis niat sebenarnya janji politik PKS ini kita dalam melakukannya mulai dari salah satu dari kedua janji tersebut. Misalnya saja kita bisa mulai dari janji politik Penghapusan pajak dari PKS tersebut. Penghapusan pajak sepeda motor ini oleh PKS dikatakan akan membantu perekonomian rakyat kecil karena sebanyak 105 juta sepeda motor di Indonesia dimiliki oleh rakyat kecil. Upaya penghapusan pajak sepeda motor ini merupakan bentuk insentif kepada pengguna kendaraan bermotor. Cara berpikir bahwa penghapusan pajak kendaraan sebagai insentif bagi penggunanya perlu dikaji lagi secara benar. Begitu pula pengguna sepeda motor saat ini bukan hanya rakyat kecil.

Penggunaan sepeda motor saat ini sudah sangat berlebihan dan menjadi masalah transportasi kota di Indonesia. Penggunaan sepeda motor sebagai salah satu alat bertransportasi sudah menjadi pilihan penting masyarakat yang kotanya sudah macet akut karena layanan angkutan massalnya yang masih buruk. Seharusnya kebijakan yang dibuat adalah bagaimana mengurangi penggunaan kendaraan pribadi seperti sepeda motor untuk mengurangi kepadatan atau kemacetan lalu lintas. Justru bagi pengguna kendaraan bermotor pribadi, termasuk sepeda motor yang diberikan adalah disinsentif bukan insentif.

Artinya pengguna sepeda motor sebagai pengguna kendaraan pribadi harusnya dipersulit dan dimahalkan biayanya bagi pemilik serta pengguna kendaraan pribadi, juga pengguna sepeda motor. Jadi tidak tepat janji akan memberi insentif penghapusan pajak sepeda motor kepada pemilik dan pengguna untuk memenangkan pemilu. Justru yang harus diberikan insentif adalah kepada para pengguna angkutan umum dari penguasa pemerintah. Para pemilik pengguna kendaraan pribadi seperti sepeda motor perlu dilakukan disinsentif agar mereka mau berpindah menggunakan kendaraan angkutan umum. Artinya diberikan disinsentif berupa kemahalan biaya dan kesulitan untuk menggunakan kendaraan pribadi sepeda motornya. Pemberian disinentif ini dilakukan agar para pemilik dan pengguna kendaraan pribadi, termasuk sepeda motor agar berpindah menggunakan angkutan umum massal. Ketika mereka berpindah menggunakan angkutan umum maka mendapatkan insentif berupa subsidi tarif murah, kenyamanan dan akses mudah layanannya.

Melihat analisis terhadap janji politik tim pemenangan PKS ini terlihat tidak tepat, mengada-ngada dan hanya ingin membius publik khusus warga miskin yang diklaim sebagai 105 juta orang pengguna sepeda motor. Jadi janji penghapusan pajak sepeda motor adalah tidak tepat untuk dilakukan dan hanya untuk membius atau bangun citra politik seolah berpihak pada orang miskin. Jika mau mendukung orang miskin atau publik lebih bijak dan cerdas dalam program transportasi harusnya yang tepat adalah berjanji akan membangun fasilitas layanan angkutan umum massal bagi masyarakat, khususnya orang miskin jika ingin menang dalam pemilu. Termasuk berjanji akan membuat kebijakan memberi insentif berupa subsidi bagi pengguna angkutan umum jika menang dan berkuasa secara politik.

Janji politik akan memberi dan menyediakan layanan angkutan umum massal yang aman, nyaman dan akses harus digaungkan dalam kampanye politik. Mengapa demikian? Pengadaan fasilitas layanan angkutan umum massal secara nasional adalah penting karena belum direalisasi oleh pemerintah hingga hari ini. Jadi posisi ingin mengadakan fasilitas layanan angkutan umum massal ini menjadi salah satu janji yang harus menjadi target pembangunan bagi siapa pun yang akan menang pada pemilu Indonesia kali ini. Pengadaan layanan angkutan umum massal yang berkeselamatan, aman, nyaman dan akses sudah menjadi mandat UU sejak tahun 2009 melalui UU Nomor 22 tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. UU ini secara tegas sudah menugaskan kepada pemerintah, secara nasional untuk membangun layanan angkutan umum massal yang berkeselamatan, aman, nyaman dan akses.

Jakarta, 28 November 2018
Azas Tigor Nainggolan
Penulis adalah Analisis Kebijakan Transportasi dari Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA).

No. Reg Rilis 085/RLS/XI/2018

Nasib Pulau Palsu

Catatan Singkat tentang Nasib Pulau Palsu Hasil Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Akhirnya gubernur Jakarta Anis Baswedan mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor: 120 Tahun 2018 yang mengatur soal pulau palsu hasil reklamasi Pantai Utara Jakarta. Dalam pergubnya, Anis mengeluarkan ketetapan bahwa pulau palsu reklamasi akan dikuasai pemprov Jakarta dan menunjuk Jakarta Propertindo (Jakpro) sebagai pengelola semua hasil reklamasi atau pulau palsu dan bangunan di atasnya. Dalam Pergub tentang pengelolaan hasil reklamasi terebut diatur bahwa tanah hasil reklamasi yang dimaksud yakni Pulau C, Pulau D, dan Pulau G akan dikeloal penuh oleh Jakpro selama 10 tahun.

Kondisi nyata tanah pulau palsu hasil reklamasi di tiga pulau palsu itu, Pulau C dan D dibangun oleh PT Kapuk Naga Indah, anak perusahaan PT Agung Sedayu Grup. Sementara Pulau G dibangun PT Agung Podomoro Land melalui PT Kencana Unggul Sukses, pemilik anak perusahaan PT Muara Wisesa Samudra. Begitu pula di Pulau D telah berdiri dengan sejumlah bangunan yang sudah jadi dan pengembangnya juga telah mengantongi Hak Guna Bangunan (HGB). Pulau C dan G sudah diuruk namun dihentikan pembangunannya oleh pemprov Jakarta.

Adapun Jakpro sebagai penguasa baru pulau palsu reklamasi, dalam pengelolaannya diberi keleluasaan soal pendanaan pembangunan sarana dan prasarana bisa berasal dari modal perusahaan, patungan modal perusahaan dengan badan usaha lainnya yang sah, penyertaan modal Pemerintah Daerah, hibah yang sah dan tidak mengikat, pinjaman dan/atau bentuk pendanaan lain dari badan investasi pemerintah, dan atau bentuk pendanaan lain yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melihat skema pendanaan dalam pengelolaannya ini keberadaan pengeloaan pulau reklamasi hanya berpindah tangan ke Jakpro sebagai pemegang perizinan. Pihak swasta mana pun tetap akan bisa masuk sebagai patner pemodal pengelolaan. Artinya Jakpro tidak lebih sebagai perusahaan “penjual izin” atas pengelolaan semua aset pulau palsu hasil reklamasi.

Pihak perusahaan yang awalnya membangun dan sekarang ditendang oleh pemprov Jakarta, selanjutnya masih bisa masuk kembali menguasai pulau palsu buatannya atas nama kerja sama modal pengelolaan. Jadi para perusahaan yang ditendang oleh Anis bisa kembali membangun pulau palsu karena PT Jakpro tidak hanya modal dengkul berupa kekuasaan perizinan saja. Sementara Jakpro sendiri tidak punya uang atau dana maka akan membuka tangan kepada para perusahaan yang ditendang dan semua aset pulau palsu akan kembali ke tangan kalian. Kesempatan kembali ke pulau palsu itu secara terang-terangan juga dikatakan oleh Anis bahwa dia akan tetap mengizinkan pengembang untuk menguasai sebagaian pulau yang dibangunnya. Untuk itu perusahaan para pengembang pulau palsu reklamasi punya peluang untuk kembali karena memiliki uang sementara Jakpro hanya modal dengkul perizinan.

Pengembalian penguasaan itu bisa juga dilakukan para perusahaan pengembang bisa melakukan gugatan Kebijakan Penghentian Reklamasi oleh Pemprov Jakarta ke pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan itu dimungkin karena para pengembang sudah memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas tanah di pulau palsu reklamasi, sementara Jakpro tidak punya sertifikat atau kepemilikan apa pun. Peluang ini akan lebih banyak bisa dimenangkan oleh para pengembang awal mengambil kembali pulau palsu hasil reklamasi yang mereka bangun. Secara hukum juga upaya menggugat ini sangat mendukung kepastian hukum dalam berinvestasi karena pembatalan atau penutupan usaha reklamasi pulau palsu adalah merusak proyek dengan investasi dana sangat besar.

Berangkat dari situasi tidak jelasnya sikap Anis Baswedan sebagai gubenur Jakarta dalam perkara pulau palsu reklamasi ini, mengungkap adanya upaya penguasaan sepihak dengan mengatas namakan kepentingan publik. Seperti diatur dalam Pergub No: 120 Tahun 2018 bahwa pelaragan dan penutupan pulau palsu itu justru dibuka kembali melalui sebuah BUMD bernama Jakpro sebagai pemegang kekuasaan izin pengelolaan. Melalui Jakpro ini para perusahaan termasuk pengembang awal diberi masuk mengelola pulau palsu reklamasi asal bisa memberi uang atas nama kerja sama dengan BUMD tersebut. Artinya, apa pula artinya dilarang, ditutup dan kemudian dibuka kembali swasta masuk menguasai lagi? Jadi kampanye Anis Sandi saat Pilkada Jakarta lalu menolak reklamasi wujudnya jadi mengambil alih untuk menguasai saja, bukan benar-benar menolak. Rupanya penolakan itu hanya janji atas nama massa penolak reklamasi yang melihat adanya pengrusakan kehidupan bagi warga Jakarta. Tetapi jadinya hanya menolak penguasaan oleh para pengembang awal untuk diambil kekuasaannya oleh kepentingan khusus gubernur Anis Baswedan. Ujung-ujungnya perizinan itu untuk cari uang saja, ya UUD, Ujung-Ujungnya Duit dengan menjual perizinan pengelolaan.

Untuk itu saya bertanya kepada para kawan-kawan aktivis yang menjadi tim sukses Anis Sandi yang menolak proyek reklamasi pulau palsu Pantai Utara Jakarta dan sekarang sudah menjadi Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), bagaimana upaya kalian sekarang? Apakah memang seperti ini perjalanan gerakan penolakan terhadap reklamasi yang kalian maksud saat kampanye mendukung pasangan Anis Sandi?

Jakarta, 26 November 2018
Azas Tigor Nainggolan.
Penulis adalah Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA)

No. Reg Rilis 084/RLS/XI/2018

Penegakan Hukum atau Peraturan Lalu Lintas Secara Elektronik oleh Polda Metro Jaya.

Catatan Singkat tentang Penerapan
Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Hukum atau Penegakan Peraturan atau Lalu Lintas Secara Elektronik oleh Polda Metro Jaya.

Zaman terus berkembang. Manusia juga terus berkembang perilakunya. Termasuk perilakunya yang melanggar terus meningkat dikarenakan pengawasan yang masih kurang tegas. Begitu pula perilaku melanggar peraturan lalu lintas saat ini sudah semakin berat kualitas serta kuantitasnya. Pelanggaran- Pelanggaran itulah yang pada akhirnya mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Pelanggaran peraturan lalu lintas saat ini seperti sudah tidak terkendali dikarenakan keterbatasan penegakan pihak kepolisian. Setiap kali dilakukan Operasi Khusus penegakan atau Tertib Lalu Lintas oleh Kepolisian selalu saja menindak puluhan ribu pelanggar.

Bersarnya keberhasilan penegakan itu mengatakan bahwa masih tingginya angka pelanggaran peraturan lalu lintas. Tapi sebenarnya angka pelanggaran yang terjadi jauh lebih besar, bahkan bisa 5 kali lipat jumlah yang tertangkap operasi penegakan. Jauh lebih kecilnya angka penegakan dikarenakan kepolisian masih menggunakan cara manual dalam penegakan di lapangan. Sementara perkembangan jumlah pengguna kendaraan bermotor begitu masif termasuk jumlah pelanggaran lalu lintasnya. Untuk menekan pertumbuhan angka pelanggaran tersebut harus ada terobosan atau inovasi dalam cara pengawasan dan penegakan peraturan lalu lintas di lapangan atau di jalan raya.

Hari ini, Minggu 25 November 2018 menjadi sejarah baru dalam upaya kepolisian Indonesia dalam mengembangkan inovasi penegakan hukum lalu lintas. Kepolisian Indonesia khususnya Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya melaunching atau meluncurkan inovasi sistem penegakan hukum atau peraturan lalu lintas secara elektronik, yang biasa disebut sebagai Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE. Sistem penegakan elektronik ini menggunakan perkembangan teknologi dalam pengawasan dan penegakan hukum di lapangan. Posisi alat dari teknologi ETLE ini sangat membantu pihak kepolisian dalam melakukan penegakan hukum lalu lintas.

Menggunakan alat ETLE ini, pihak kepolisian tidak lagi memerlukan jumlah personil yang banyak untuk ditempatkan di jalan-jalan raya dalam melakukan pengawasan serta penegakan aturan lalu lintas. Pengembangan
teknologi bisa digunakan sebagai alat – sarana membantu penegakan hukum atau peraturan lalu lintas dalam praktek di lapangan. Termasuk juga untuk penegakan peraturan lalu lintas di kota-kota seperti Jakarta dan sekitarnya. Pengawasan dan penegakan berbasis teknologi seperti sistem elektronik dalam ETLE bisa merubah perilaku masyarakat dalam berlalu lintas. Secara teknis penggunaan pengembangan teknologi membuat kinerja kepolisian lebih efektif, akuntabel, profesional dan modern dalam melayani masyarakat.

Gagasan membangun sistem penegakan hukum atau peraturan lalu lintas secara elektronik atau ETLE di Jakarta sebenarnya sudah menjadi ide atau gagasan sejak tahun 2010 lalu. Pemikiran menggunakan sarana elektronik dalam sistem penegakan muncul karena tingginya pelanggaran hukum lalu lintas dan semrawutnya lalu lintas di Jakarta ketika itu. Tingginya akan pelanggaran dan kesemrawutan lalu lintas di Jakarta disebabkan masih rendahnya kesadaran masyarakat pengguna jalan dalam berlalu lintas. Aspek keselamatan dalam berlalu lintas sering diabaikan oleh masyarakat sendiri.

Pengabaian aspek keselamatan berlalu lintas itu disebabkan oleh karena masih rendahnya kesadaran masyarakat. Boleh dikatakan bahwa tingkat kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas baru selevel kesadaran anak usia 10 atau atau setingkat anak kelas 4 SD. Maksudnya level rendah setingkat kelas 4 SD itu adalah masyarakat baru akan tertib dan hati-hati jika ada petugas kepolisian di lapangan jalan raya. Buruknya kesadaran ini sangat jelas terlihat dan terbuka untuk kita saksikan setiap hari di Jakarta dan sekitarnya. Bisa jadi ada ratusan ribu pelanggaran peraturan lalu lintas di Jakarta, tetapi hanya sedikit yang dapat ditindak atau dicegah.

Sementara jumlah anggota kepolisian sangat kurang dan terbatas. Bahkan untuk mengisi ajakan penegakan seringkali menggunakan menempatkan patung seperti anggota polisi di pinggir jalan-jalan raya. Adanya petugas atau patung petugas kepolisian sangat efektif membuat pengguna jalan lebih hati-hati, tidak mudah untuk melakukan pelanggaran hukum lalu lintas dan tidak meremehkan aspek keselamatan.

Perubahan pendekatan penegakan secara elektronik ini akan membantu pengawasan, penegakan dan pembangunan perilaku tertib dalam berlalu lintas. Perubahan tersebut merupakan perubahan positif perilaku masyarakat dalam berlalu lintas. Perubahan perilaku yang dibangun akan mengurangi pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Berkurangnya angka pelanggaran maka akan mengurangi angka kecelakaan dan jatuhnya korban dalam berlalu lintas.

Tujuan utama dari penggunaan pengawasan secara elektronik ini pemerintah ingin menjadikan jalan raya dapat diawasi secara efektif, menyeluruh dan penegakan hukum lalu lintasnya jadi lebih baik. Hukum atau peraturan serta kebijakan pemerintah yang baik dan penegakan isinya secara konsisten akan membawa perubahan atau membangun perilaku yang baik bagi masyarakatnya. Begitu pula dengan penerapan inovasi kebijakkan penegakan peraturan secara elektronik adalah sangat positif membantu pengawasan serta penegakan peraturan dalam berlalu lintas masyarakat secara tegas konsisten.

Selamat untuk hasil usaha dan pengembangan inovasi pelayanan yang sudah dilakukan Kepolisian Daerah (Polda Metro) Jaya. Semoga hari mendatang, Polda Metro Jaya terus mengembangkan pelayanan publiknya secara berkesinambungan.

Jakarta, 25 November 2018.
Azas Tigor Nainggolan.
Penulis adalah Analis Kebijakan Transportasi dari Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA).

No. Reg Rilis 083/RLS/XI/2018

Membangun Sarana Angkutan Umum Massal.

Catatan Singkat tentang Penghentian Pembangunan LRT dan Proyek Kereta Cepat.

Beberapa hari lalu, pada tanggal 20 November 2018 Menteri Perhubungan membuat kebijakan akan menghentikan sementara pengerjaan proyek LRT Jabodebek dan kereta cepat yang sedang dikerjakan di area Tol Jakarta – Cikampek (Japek) di kilometer 11 sampai dengan 17. Langkah penghentian dilakukan karena kedua proyek tersebut memiliki waktu pengerjaan yang lebih panjang dari waktu target penyelesaian dari pada jalan tol layang (elevated) Jakarta Cikampek. Penghentian kedua proyek hanya dilakukan di area tertentu Japek di sepanjang kurang lebih 5 kilometer saja karena pemerintah melihat di ruas jalan tersebut sering mengalami kemacetan.

Berdasarkan laporan dari Jasa Marga sebagai pengelola jalan tol Japek dan Kepolisian, Jalan Tol Japek antara kilometer 11 sampai dengan 17 merupakan area yang sering mengalami kemacetan cukup tinggi. Pemerintah juga menyiapkan langkah-langkah untuk mengurangi tingkat kemacetan di tol Japek. Langkah tersebut diantaranya ada kebijakan Ganjil Genap di gerbang tol Bekasi Barat, Bekasi Timur dan sedang disosialisasikan di pintu Tambun.  Selain itu pemerintah juga melakukan pembatasan jam operasional angkutan barang golongan III, IV dan V yang melintas di Tol Japek, serta pemberlakuan lajur khusus angkutan bus di tol yang berlaku setiap Senin s/d Jum’at pukul 06.00 – 09.00 WIB kecuali hari libur nasional. Sebagai kebijakan tambahan pemerintah melalui BPTJ menyediakan angkutan massal berupa bus berkelas premium, sebagai transportasi pilihan selain kendaraan pribadi bagi masyarakat yang ingin menuju ke arah Jakarta.

Berdasarkan pengalaman lapangan kemacetan di jalan tol Japek itu terjadi sepanjang hari di kedua jalur mulai Km 7 hingga 26 (Pondok Gede – Cikarang). Memang sepanjang jalur tersebut ketiga proyek pembangunan, Jalan Tol Layang, LRT dan Kereta Cepat berhimpitan bersamaan secara pisik. Pembangunan berhimpitan bersamaan itu memang mengakibatkan kepadatan serta perlambatan arus lalu lintas dan menjadi kemacetan berat sepanjang hari. Kondisi buruk, kemacaten tol Japek sudah berlangsung lama, sudah hampir 2 tahun ini sejak ketiga proyek dibangun bersamaan. Masyarakat pengguna jalan tol Japek sudah dirugikan selama ini dengan layanan jalan tol yang macet. Walau demikian masyarakat tetap membayar penuh tarif tol macet tersebut. Pengelola jalan tol pun tidak merasa malu dan tidak merasa bersalah menjual jasa jalan tol yang macet cet.

Jalan tol Japek selama ini sudah macet walaupun belum ada pembangunan ketiga proyek itu. Kemacetan itu terjadi pada waktu-waktu sibuk keseharian. Kondisi makin macet itu diperparah setelah dilakukannya pembangunan ketiga proyek: LRT, Kereta Cepat dan Jalan Tol Layang secara bersamaan. Macetnya jalan tol Japek disebabkan oleh kepadatan kendaraan bermotor atau mobil pribadi. Jika tidak percaya, mari kita buktikan bahwa mobil pribadi yang mendominasi perjalanan di jalan tol Japek. Tingginya penggunaan kendaraan pribadi di jalan tol Japek tersebut dikarenakan tidak tersedianya layanan angkutan umum massal yang aman, akses dan nyaman bagi masyarakat dari luar mwnuju ke kota Jakarta.

Melihat proses permasalahan kamacetan di tol Japek di atas yang dibutuhkan untuk mengurangi kemacetan di tol Japek adalah menyediakan sarana angkutan umum massal. Jika demikian maka seharusnya langkah atau kebijakan yang diambil pemerintah adalah menyediakan layanan angkutan umum massal yang aman, akses dan nyaman menuju dan dari Jakarta ke kota lain sekitar tol Japek. Jadi kebijakan yang seharusnya dibuat pemerintah adalah bukan terus membangun jalan tol baru.

Artinya saya mau mengatakan kebijakan mengutamakan meneruskan pembangunan jalan tol layang adalah pilihan keliru. Kelirunya adalah tidak meneruskan membangun sarana angkutan umum massal yang sedang berproses yakni pembangunan LRT atau Kereta Cepat. Jika dipilih atau dibuat tingkatan kemendesakan harus segera dibangun antara ketiga fasilitas di atas adalah membangun LRT kemudian Kereta Cepat. Baru membangun Jalan Tol Layang jika masih dibutuhkan setelah kedua sarana angkutan massal itu selesai dibangun dan digunakan.

Jadi memutuskan melanjutkan, mengutamakan pembangunan jalan tol layang di tol Japek bukankah kebijakan yang menyelesaikan masalah. Justru kebijakan mengutamakan membangun jalan baru atau seperti jalan tol layang menjadi “karpet merah” bagi pengguna mobil pribadi disana. Para pengguna mobil pribadi justru merasa lebih difasilitasi penggunaan kendaraannya oleh jalan tol layang baru. Akibatnya tidak akan ada penurunan jumlah penggunaan mobil pribadi justru akan meningkat karena ada jalan tol layang baru. Akhirnya kemacetan akan terus terjadi dan terus meningkat tanpa upaya yang benar untuk menekan penggunaan kendaraan mobil pribadi.

Seharusnya yang didahulukan dan dilanjutkan pemerintah adalah segera membangun fasilitas layanan angkutan umum massal seperti LRT Jabodebek dahulu. Menyediakan angkutan umum massal yang aman, akses dan nyaman akan membuat masyarakat berpindah dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. Perpindahan ini selanjutnya akan mengurangi kemacetan karena telah berkurang kepadatan jalan akibat penggunaan kendaraan pribadi sebelumnya. Perpindahan ini akan lebih besar lagi terjadi apabila disertai kebijakan pemerintah untuk mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi dengan perluasan sistem Ganjil Genap atau juga penyediaan Park n Ride di sekitar pintu tol Japek.

Jadi kebijakan pemerintah menyediakan bus-bus umum kelas premium dan pengendalian Ganjil Genap akan efektif mengurangi penggunaan kendaraan pribadi jika selanjutnya mengutamakan melanjutkan pembangunan proyek LRT lebih dulu. Kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi itu akan menghasilkan perubahan penurunan kemacetan di tol Japek dengan tersedianya angkutan umum massal LRT di tahun 2019 mendatang. Jika masih kurang maka bisa melanjutkan membangun proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung. Selanjutnya jika memang masih membutuhkan jalan baru maka pemerintah bisa melanjutkan pembangunan jalan tol layang. Jika perjalanan di tol Japek sudah membaik dengan pengendalian dan tersedianya fasilitas angkutan umum massal dan Kereta Cepat maka tidak perlu lagi membangun jalan baru, tidak perlu lagi membangun jalan tol layang.

Jakarta, 23 November 2018
Azas Tigor Nainggolan
Penulis adalah Analis Kebijakan Transportasi dari Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA).

No. Reg Rilis 082/RLS/XI/2018

Rokok produk tidak normal dan merokok perilaku tidak normal.

Catatan Singkat tentang Sosialisasi Perda KTR Kabupaten Bekasi.

Perlunya informasi yang benar atau peraturan yang melindungi yang merata bagi masyarakat adalah penting. Agar masyarakat mengetahui isi, maksud serta tujuan dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Masyarakat memiliki hak mendapatkan informasi yang benar dan pemerintah melindungi hak tersebut. Hari ini kami membantu pemerintah kabupaten (Pemkab) Bekasi Jawa Barat melakukan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) nomor 1 tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Kesempatan sosialisasi kali ini dilakukan kepada Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagai Kabupaten Bekasi.

Sosialisasi ini perlu dilakukan agar Perda KTR diketahui secara merata kepada seluruh lembaga pendidikan SMA di kabupaten Bekasi. Perlu diketahui dan disosialisasikan bahwa lembaga pendidikan atau sekolah sebagai sarana belajar mengajar adalah salah satu Kawasan Tanpa Rokok. Sekolah adalah tempat membina dan menempa anak-anak masa depan bangsa. Menjadi penting agar sekolah menjadi tempat yang sehat dan memberi udara bersih yang tidak mengandung racun mematikan dari asap rokok. Penting juga diketahui bahwa sekolah tidak boleh menjadi ajang promosi atau iklan bagi industri rokok.

Langkah ini perlu dilakukan karena anak-anak dan remaja adalah target pemasaran industri merokok. Industri rokok sangat senang dan berkepentingan besar agar anak-anak dan remaja Indonesia menjadi perokok. Mereka juga akan berusaha keras agar anak dan remaja menjadi konsumen utama industri rokok. Keuntungan besar mereka industri rokok adalah jika anak-anak bangsa Indonesia menjadi perokok dan ketergantungan kepada rokok.

Sosialisasi Perda KTR atau kesadaran bahwa merokok adalah menghisap racun dan bunuh diri menjadi penting. Merokok adalah perbuatan tidak normal dan membunuh diri sendiri serta orang tercinta di sekitar kita. Pemerintah sangat memiliki kepentingan besar melindungi anak-anak masa depan bangsa ini hidup serta berkembang secara sehat. Tanpa anak-anak dan remaja yang sehat saat sekarang maka masa depan bangsa ini akan terancam. Jika kita berhasil menghalau industri rokok dan menjauhkan anak-anak remaja Indonesia dari rokok maka masa depan bangsa ini akan sehat maju.

Jangan biarkan industri rokok merampas dan menghancurkan bangsa ini dengan dagangan racunnya. Industri rokok itu bagai serigala berbulu domba. Seakan industri itu baik hati memberikan bea siswa, bantuan, pendapat pajak bagi negara dan bahkan memberi uang dari pajaknya untuk menutupi defisit keuangan Jaminan Kesehatan oleh BPJS. Sementara semua uang itu didapatkan oleh industri rokok dengan membohongi masyarakat terutama anak-anak dan remaja dengan iklan serta promosinya yang gencar. Seolah-olah rokok itu produk yang normal tidak berbahaya dan merokok itu biasa.

Industri rokok membohongi dan mengelabui masyarakat, menutupi yang mereka jual sebenarnya adalah nikotin, racun berbahaya mematikan. Industri rokok bohong dan tidak pernah jujur mengatakan bahwa produknya adalah racun berbahaya mematikan dan dapat menghancurkan hidup anak-anak juga para remaja bangsa ini. Mari tolak menjadi agen mematikan yang dilakukan industri rokok. Mari tolak jadi perokok, jangan mau membeli dan jangan mau menghisap racun mematikan yang dijual industri rokok. Mari berhentilah merokok bagi perokok sebelum rokok menghentikan hidupmu. Mari lindungi anak-anak kita dari upaya perdagangan racun industri rokok. Mari sehatkan sekolah, sehatkan anak-anak kita demi masa depan bangsa ini.

 

(Astina, 22 November 2018).

No. Reg Rilis 081/RLS/XI/2018

Catatan Singkat tentang Sosialisasi Perda KTR Kabupaten Bekasi.

Hari ini seharian berada di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Seharian saya ikut memberikan materi dalam Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) no: 1 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Perda KTR Kabupaten Bekasi merupakan salah satu Perda KTR yang terbaik saat ini.

Dalam Perda KTR Kabupaten Bekasi ini Saudah mengatur larangan iklan, promosi dan sponsor ship oleh perusahaan rokok. Diatur pula bahwa yang dikendalikan bukan hanya rokok saja tetapi juga produk tembakau lainnya seperti Vape. Oleh Perda KTR ini juga di Kabupaten Bekasi tidak boleh menjual rokok secara terbuka. Nah poin-poinnya ketentuan inilah yang menjadikan 0ebgatyran Perda KTR Kabupaten Bekasi merupakan. Perda KTR terbaik di Indonesia sekarang ini.

Sosialisasi ini dilakukan secara baik kepada para kelompok berkepentingan di Kabupaten Bekasi. Hari ini sosialisasi dilakukan kepada para pengelola atau penanggung jawab kawasan fasilitas pelayanan kesehatan seperti Puskesmas dan Rumah Sakit. Semoga Perda KTR ini bisa ditegakkan secara baik untuk membangun Kabupaten Bekasi yang sehat dan selamat dari bahaya asap rokok atau dampak negatif penggunaan produk tembakau.

 

(Astina, 19 November 2018)

No. Reg Rilis 080/RLS/XI/2018

Larang iklan rokok.

Catatan Singkat tentang Iklan di stasiun, sebuah kemunduran.

Jauh dari sekarang, direktur PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) Ignatius Jonan sudah berhasil membersihkan kereta api dan semua fasilitasnya sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) seperti stasiun bebas dari asap rokok dan iklan rokok. Tapi sekarang kok muncul ada iklan rokok di stasiun kereta. Ada apa? Muncul dan bertenggernya iklan rokok di stasiun seperti di stasiun Tugu Yogyakarta, Purwokerto, Tawang Semarang dan Pasar Turi – Gubeng Surabaya serta Solo Balapan adalah sebuah kemunduran. Ya kemunduran komitmen manajemen PT KAI masa sekarang.

Sebagai pengelola kawasan KTR, PT KAI bekerja sama dengan industri rokok menyediakan ruang bagi iklan rokok di fasilitas publik mereka. Kondisi stasiun dipenuhi iklan rokok jadi memperburuk wajah sehat PT KAI. Memperburuk komitmennya PT KAI untuk memberikan pelayanan yang nyaman bagi pengguna kereta atau pengunjung stasiun, sehat tanpa asap rokok dan produk tembakau atau rokok.

Kalo dikatakan PT KAI kekurangan uang sehingga bekerja sama dengan industri rokok, memasang iklan rokok di stasiunnya. PT KAI tidak seperti BPJS Kesehatan sehingga mengambil uang dari pajak rokok daerah untuk menutupi defisit keuangannya. Sepertinya sih tidak kita dengar PT KAI sedang alami kekurangan keuangan sehingga menyewakan stasiun untuk iklan rokok. Sekarang ini biaya pengguna kereta api sudah di atas biaya operasional atau sudah untung. Artinya tidak perlu pusing kepala seperti manajemen BPJS Kesehatan yang alami defisit keuangannya.

Jika memang PT KAI mau mencari tambahan pendapatan menurut kami tidak harus memasang iklan rokok di fasilitas operasionalnya. Belajar dari studi yang pernah saya lakukan tentang iklan luar ruang rokok bahwa tidak perlu takut melarang atau menolak industri rokok beriklan di tempat kita.

Menurut hasil studi kami, beriklan di media luar ruang masif menjadi pilihan favorit para proklamasi Karen biayanya murah dan hitungan masa waktu sangat panjang atau per tahun setidaknya. Sementara kalo beriklan di media elektronim biayanya sangat mahal dan waktunya dalam hitungan detik. Jadi iklan media luar ruang adalah salah satu media iklan promosi favorit.

Begitu pula jika kita menolak produk tembakau seperti rokok untuk beriklan di media luar ruang kita, tidak akan rugi karena masih banyak produk lain yang antri mau beriklan di tempat kita. Menurut hasil studi kami bahwa produk yang suka sekali beriklan selain rokok adalah produk seluler, makan minuman, properti, gaya hidup dan produk politik. Jadi banyak produk yang bisa menjadi mitra berbisnis iklan dan tidak perlu memberi ruang bagi produk tembakau seperti rokok. Kita akan tetap kebanjiran iklan dari produk lain di media luar ruang kita tanpa produk tembakau seperti rokok.

Jadi sudah seharusnya PT KAI membatalkan kerja sama beriklan dengan industri rokok di stasiun-stasiun. Melarang iklan rokok di stasiun sudah membantu tugas pemerintah menjauhkan akses anak-anak terhadap produk tembakau seperti rokok. Anak-anak menjadi lebih sehat berkembangnya tanpa dirusak oleh asap rokok masa depannya.

 

Jakarta, 16 November 2018
Azas Tigor Nainggolan
Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA).

No. Reg Rilis 079/RLS/XI/2018

Layanan BPJS

Catatan Singkat tentang Perbaikan Layanan BPJS.
Kapan Pasien BPJS tersenyum manis saat berobat.

Masih soal layanan dan defisitnya keuangan Badan Penyelenggara (BPJS) Kesehatan. Sekarang ini mulai muncul wajana untuk menaikan iuran atau premi kepasrtaan BPJS. Wajana menaikan iuran BPJS ini dimunculkan karena masalah defisitnya keuangan BPJS. Hingga akhirnya presiden Jokowi menegur keras manajemen BPJS yang dianggap tidak mampu bekerja baik dan tidak mampu menyelesaikan masalah keuangan BPJS. “Masalah defisit keuangan ini seharusnya tidak perlu sampai kepada saya”, demikian tegur presiden kepada manajemen BPJS beberapa waktu lalu.

Akhirnya presiden memutuskan membuat kebijakan mengambil dana Pajak Rokok Daerah untuk menutupi defisit keuangan BPJS sebanyak 50% dari keseluruhan defisitnya. Upaya menggunakan uang dari dana pajak rokok daerah ini dilakukan karena kementerian keuangan baru mampu memberikan dana talangan sebesar Rp 4, 993 trilyun. Kekurangan atau defisit keuangan BPJS terus mengantuk Meski begitu, BPJS kesehatan masih dihantui defisit keuangan. Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) defisit BPJS kesehatan tahun ini mencapai 10,98 trilyun. Padahal berdasarkan rencana kinerja dan anggaran tahunan (RKAT) 2018 yang disusun manajemen BPJS, defisit arus kas (cashflow) BPJS tahun 2018 ini mencapai Rp 16,5 trilyun.

Menanggapi berita tentang defisitnya keuangan BPJS, direktur utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris mengatakan BPJS Kesehatan menggunakan sistem keuangan berimbang. Besaran pemasukan setara dengan besaran pengeluaran. Untuk mencegah defisit keuangan tahun ini manajemen akan melakukan efisiensi pelayanan. Selanjutnya Fahmi Idris mengatakan bahwa BPJS Kesehatan akan melakukan efisiensi dengan melakukan pengaturan layanan kesehatan pada penyakit katarak, persalinan bayi sehat dan fisioterapi. Pengaturan yang dilakukan misalnya penjadwalan layanan bagi pasien akan dilakukan, misalnya pasien yang wajib dioperasi maka harus segera dioperasi sementara yang belum wajib dilakukan penjadwalan penanganan.

Oleh Fahmi Idris disampaikan bahwa BPJS akan lakukan perubahan dengan rujukan online untuk mengurangi defisit keuangan. Melalui sistem ini peserta BPJS kesehatan tidak bisa lagi memilih RS rujukan untuk kelanjutan pengobatannya. Rumah sakit rujukan akan diperoleh layanan rumah sakitnya disesuaikan dengan kompetensi, jarak dan kapasitas rumah sakit tujuan rujukan berdasarkan kebutuhan medis pasien.

Dikatakan juga oleh Fahmi Idris bahwa BPJS Kesehatan memang memiliki potensi menderita defisit setiap tahun. Penyebabnya adalah besaran iuran tidak bisa menutupi rata-rata biaya peserta. Menurut Fahmi Idris dikataka bahwa pada 2017, premi per orang per bulan mencapai Rp 34.119, sementara rata-rata biaya per orang Rp 39.744 per bulan. Artinya, ada selisih sebesar Rp 5.625 per bulan yang harus ditanggung BPJS Kesehatan.

Nah perhitungan inilah yang dijadikan dasar bagi BPJS Kesehatan berencana menaikan iuran peserta BPJS. Perhitungan tersebut terlihat aneh karena mengandaikan semua peserta BPJS Kesehatan alami sakit dan perawatan secara general setiap bulannya. Aneh sekali dan koruptifnya cara penghitungan seperti di atas. Mana mungkin semua peserta BPJS sakit dan mendapat perawatan setiap bulan. Terlihat juga bahwa akibat defisit tersebut pasien BPJS Kesehatan, dalam istilah mereka akan melakukan efisiensi yang sebenarnya adalah akan mengurangi layanan kepada pasiennya. Bahkan kenyataannya sekarang ini yang terjadi lebih mempersulit akses layanan yang baik bagi pasien peserta BPJS Kesehatan.

Masalah BPJS yang nyata bukan hanya soal defisit keuangan saja. Sejak awal hingga hari ini layanan bagi pasien BPJS masih sangat buruk, tidak dilindungi serta tidak dilayani hak kesehatannya sebagai warga negara peserta BPJS. Pasien BPJS terutama yang kelas 3 yang merupakan rakyat miskin, paling banyak mengalami penindasan buruknya layanan BPJS di rumah sakit (RS). Para pasien kelas 3 sering kali alami pelecehan haknya sebagai warga negara dan menjadi warga negara kelas 3 pula.

Mereka dalam kondisi sakit bahkan sekarat harus bersulit-sulit untuk mengakses layanan pengobatan di RS. Sebagai pasien BPJS kelas 3 harus rela menunggu lama layanan dokternya, mulai dari mendaftar, pemeriksaan, mengambil hasil pemeriksaan dan berkonsultasi dengan dokternya. Pemandangan pasien antri panjang di RS bagai ular hingga kepanasan dan kehujanan bukan kejadian langka tapi sudah biasa. Belum lagi para pasien kelas 3 dan kelas lainnya harus rela tersenyum sinis karena dilayani dengan melecehkan oleh petugas RS karena menunjukkan kartu BPJS. Setelah itu para pasien BPJS harus rela juga menunggu antri mendapatkan fasilitas kamar rawat walau sakit sekarat.

Beberapa kali juga saya sebagai peserta layanan BPJS alami penolakan saat saya akan berobat gigi. Pihak RS mengatakan bahwa kuota pasien BPJS hanya 10 orang dan sudah penuh. Bayangkan oleh kita yang sedang sakit gigi ditolak dan dilecehkan begitu oleh petugas RS. Menahan diri dan tidak mengamuk saja sudah untung. Akhirnya saya membayar secara tunai pelayanan RS baru petugas ya mau melayani dengan senyum manis melihat uang saya.

Penolakan sebagai pasien peserta BPJS juga saya alami saat jatuh sakit dan harus diopname pada bulan Oktober 2018. “Wah kalo dengan BPJS kami tidak merekomendasikan penggunaannya. Layanan BPJS seringkali tidak lengkap obatnya dan fasilitas layanannya terbatas. Jadi sering kali menyulitkan kami pihak RS yang merawat pasien”, respon seorang dokter saat saya mengatakan hendak menggunakan BPJS kelas 1 untuk perawatan saya.

Apa yang dikeluhkan para pasien BPJS memang bukan hoaks tapi saya sudah alami sendiri beberapa kali. Berita buruknya layanan bagi pasien BPJS bukan hoaks karena saya beberapa kali mengalaminya. Sikap melecehkan dan sisnisnya petugas RS kepada pasien BPJS bukan hoaks karena saya sudah alami sendiri terhadap saya saat menunjukkan kartu BPJS.

Soal buruknya dan tidak manusiawinya layanan RS terhadap pasien BPJS ini masalah substansial bagi manajemen BPJS serta pemerintah sebagai pemilik BPJS itu sendiri. Jutaan teriakan pasien BPJS sudah sangat terbuka dan terang benderang, ditangisi secara langsung kepada manajemen BPJS dan pemerintah. Buruknya layanan RS jelas dikarena manajemen BPJS sangat tidak profesional. Jelas seharusnya pemerintah mengevaluasi total manajemen BPJS. “Ayo Hidup Sehat, Mulai Dari Kita”, demikian tema Hari Kesehatan Nasional ke 54 pada tanggal 12 November kemarin.

Mari kita mulai hidup sehat, termasuk juga ayo sehatkan manajemen BPJS agar mampu menyehatkan rakyat Indonesia. Tidak bisa juga hanya menuntut rakyat memulai hidup sehat. Tapi badan pemerintah, BPJS yang seharusnya bekerja untuk membantu rakyat hidup sehat justru manajemennya tidak hidup secara sehat. Tidak bisa juga tiba-tiba BPJS memutuskan akan menaikan iuran peserta BPJS untuk menutupi defisit atau tidak profesionalnya manajemen BPJS.

Persoalan defisit keuangan adalah persoalan internal dan penyebabnya adalah dari dalam manajemen BPJS sendiri. Mengapa pula persoalan internal, kegagalan internal tapi harus rakyat yang menanggung? Mengapa pula langsung mau gampang saja, menaikan iuran peserta BPJS? Apa manajemen BPJS tidak malu meminta-minta uang iuran tambahan kepada pasien yang dilecehkan akibat menjadi peserta BPJS?

Kegagalan manajemen mengelola keuangan dan layanan tapi akibatnya diterima para pasiennya saat berobat di RS. Para pasien BPJS butuh layanan kesehatan bukan pelecehan dan penghinaan. Kondisi kerja manajemen BPJS ini sudah sangat buruk. Akibatnya adalah konflik horisontal antara rakyat sendiri saat berobat di rumah sakit karena menjadi pasien BPJS. Sesama pasien BPJS harus saling sikut dan bertinju di rumah sakit berebut untuk dilayani secara cepat karena sakitnya sudah parah. Pasien BPJS harus melawan dan bersitegang dengan petugas, perawat dan dokter rumah sakit yang menolak pasien karena menggunakan kartu layanan BPJS.

Perbaikan yang seharusnya dilakukan manajemen BPJS adalah perbaikan kinerja internal manajemen, efisiensi penggunaan anggaran dan pelayanan kesehatan berorientasi pada pencegahan (preventif). Perbaikan kinerja adalah dilakukan dengan inisiatif kreatif pelayanan bagi peserta BPJS agar mudah mengakses sesuai kebutuhan. Manajemen BPJS harus kreatif membangun sistem agar RS dapat melayanan pasien BPJS secara manusiawi. Pasien BPJS dibuat mudah dilayani oleh RS dan RS senang hati melayani pasien BPJS.

Efisiensi penggunaan anggaran dapat dilakukan oleh manajemen BPJS dengan mengevaluasi sistem pengeluaran internal bagi kepentingan manajemen. Misalnya saja menggunakan strategi efisien dalam pengadaan sarana operasional serta penggajian rasional bagi manajemen. Misalnya membangun program-program kreatif bagi memudahkan pasien dan bekerja sama dengan pihak RS atau asuransi swasta lainnya. Teliti dan kreatif efektif dalam penggunaan anggaran dan tidak mengada-ngada. Begitu pula sistem penggajian internal manajemen juga perlu dievaluasi serta ditinjau ulang besarannya. Selama ini gaji direksi besarannya luar biasa tidak rasional.

Begitu pula program yang selama ini dilakukan lebih pada model kuratif atau mengobati setelah sakit. Sekarang sebaiknya dikembangkan pada orientasi pencegahan atau preventif, sebelum sakit. Program kuratif selama ini sudah terbukti tidak menyelesaikan masalah, justru membebani terlalu boros hingga defisit keuangan BPJS. Saatnya sekarang pelayanan diarahkan pada strategi preventif dengan mengembangkan model-model pencegahan, pendidikan publik dan mendorong kebijakan pola hidup sehat bagi masyarakat serta komunitas hidup sehat.

Misalnya saja mendorong atau ikut mengadvokasi agar pemerintah mau membuat kebijakan dan konsisten menegakan regulasi tentang kebijakan Kawasan Tanpa Rokok. Seperti diketahui juga bahwa selama ini penyakit akibat dari dampak merokok merupakan sumber beban biaya pengobatan tinggi pasien BPJS. Juga bisa mendorong dan memfasilitasi program Pola Hidup Sehat yang dikembangkan dalam program PKK di daerah-daerah. Bentuk pengembangan pelayanan preventif ini akan mengurangi secara signifikan biaya seperti pola kuratif selama ini.

Kapan pasien BPJS dilayani secara manusiawi? Kapan pasien BPJS dilihat sebagai manusia? Kapan pasien BPJS dapat tersenyum manis saat menunjukkan kartu BPJS nya di rumah sakit? Semua pertanyaan serta kritik juga kelurahan para pasien BPJS di atas akan dapat diselesaikan apabila manajemen BPJS benar-benar mau membangun kinerja pelayanan secara profesional dan kreatif di masa mendatang. Semoga pasien BPJS dapat tersenyum manis dalam perawatan dan menyembuhkan.

Jakarta, 14 November 2018
Azas Tigor Nainggolan, Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA).

No. Reg Rilis 078/RLS/XI/2018

Catatan Singkat tentang Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) DPRD Jakarta.

Pagi ini saya dan teman-teman diundang oleh DPRD Jakarta dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) DPRD mengundang kami untuk mendapatkan masukan masyarakat dalam Usul Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2019. Kali ini saya dan teman-teman FAKTA, YLKI dan Komnas PT hadir dan mengusulkan beberapa Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda untuk dibuat oleh DPRD bersama Pemprov Jakarta di tahun 2019 mendatang. Selain itu juga kami mengkritisi isu-isu lain yang tidak perlu dalam pembahasan Program Pembuatan Peraturan Daerah atau Propemperda.

Dalam pembahasan kami mengusulkan kembali untuk tahun 2019 agar segera diselesaikan Raperda Kawasan Tanpa Rokok (KTR), Perlindungan Konsumen, Ruang Terpadu Ramah Anak, Ketertiban Umum, Penyalahgunaan Narkoba dan Pengendalian Lalu Lintas Dengan Pembatasan Kendaraan Bermotor Melalui Sistem Jalan Berbayar Elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) agar tahun 2019 menjadi Perda di Jakarta.

Tahun 2018 ini ada 45 Raperda yang direncanakan tapi hanya 7 saja yang selesai jadi Perda atau 15% tingkat kinerjanya DPRD dan Pemprov Jakarta. Pertanyaannya adalah apa saja yang dikerjakan oleh DPRD dan Pemprov selama tahun 2018. Raperda yang selesai dibuat menjadi Perda adalah RPJMD 2017-2022, Perpasaran, Perindustrian, Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya, Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya dan Perubahan APBD 2018. Nah kalo dilihat pencapaian 7 Perda di atas terlihat jelas hasilnya bukan untuk warga langsung atau pemenuhan kebutuhan hidup warga.

Satu hal yang berhasil kami drop dari rancangan Raperda 2019 adalah Raperda Intoleransi. Saya dan teman-teman melihat bahwa Rapeda Intoleransi justru negatif dan akan meningkatkan intoleransi itu sendiri. Padahal di Jakarta kehidupan warga sungguh toleran dan bersahabat sesama warga.

Dalam pembahasan diskusi terlihat bahwa tertinggalnya pembahasan banyak Raperda dikarenakan pihak Pemprov tidak siap dengan Naskah Akademis Raperda yang dibahas. Padahal banyak kampus dan LSM yang bisa diajak bermitra oleh pemprov untuk menyiapkan dan membahas pembuatan Naskah Akademis Raperda. Terungkap dalam pertemuan bahwa pemprov Jakarta minim melibatkan publik dalam pembuatan atau pembahasan Raperda selama ini.

 

Astina, 13 November 2018

No. Reg Rilis 077/RLS/XI/2018

Banyak Harapan adanya Perbaikan Tata Kelola dalam Uji Publik RPM Angkutan Sewa Khusus di Kota Batam.

Meminta masukan untuk menata regulasi Angkutan Sewa Khusus (ASK) atau Taksi Online, demikian tujuan Uji Publik Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan (RPM) ASK pada hari Sabtu ini. Uji Publik dihadiri oleh para driver, pelaku usaha taksi online, Organda, Kepolisian dan Pemda Kepri.

Dialog berjalan hangat dan bersemangat karena tingkat kekerasan terhadap taksi online di Batam cukup tinggi. Para driver dan pelaku usaha taksi online bercerita banyak pengalaman kekerasan yang terjadi terhadap mereka saat beroperasi. Banyak terjadi keanehan dan membingungkan dalam menata operasional taksi online di Batam. Para driver bercerita bahwa pihak Pemda dan kepolisian setempat bisa melakukan penilangan atau penangkapan terhadap taksi online berdasarkan notulensi rapat dengar pendapat di DPRD Batam.

Banyak juga masukan yang disampaikan untuk melengkapi dan memperbaiki isi rancangan regulasi baru dari RPM ASK yang sedang disusun. Para peserta Uji Publik sepakat bahwa diperlukan regulasi untuk tata kelola ASK atau taksi online. Semua berharap agar regulasi ASK yang baru dapat melindungi hak pengguna dan pengemudi serta usaha taksi online. Melalui regulasi pemerintah bisa menegakan, mengatur dan mengawasi tata kelola dan pelayanan taksi online berkeselamatan, aman, nyaman dan terjangkau.

 

(Astina, di Batam 10 November 2018)

No. Reg Rilis 076/RLS/XI/2018

“PERSELINGKUHAN” UNTUK TIDAK MENAIKAN CUKAI ROKOK.

Pernyataan Wakil Presiden, Jusuf Kalla dihadapan Wartawan pada hari selasa 6 November 2018 di kantor Wapres menanggapi pembatalan cukai rokok tidak terpengaruh pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan alasan bahwa JKN tidak tergantung pada harga cukai rokok akan tetapi tergantung anggaran keseluruhan kesehatan yang lima persen dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Hal ini bukti ketidak konsistennya pemerintah dalam penggunaan pajak Rokok Daerah dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang pada intinya penggunaan Dana Pajak Rokok Daerah utuk menutupi devisit Badan Penyelengara Jaminan Sosial ( BPJS) Kesehatan.

Hal yang menjadi pertanyaan mendasar adalah mengapa devisit BPJS harus mengunakan Pajak Daerah dan Restribusi Derah (PDRD) bukankah APBN telah menganggarkan?

Ataukah Pengelolaan BPJS telah salah urus dalam mengelola BPJS sehingga devisit?

Perlu dicermati secara mendalam bahwa PDRD adalah hak Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Otomi Daerah. Dan hal ini diperkuat Permenkes No. 40 Tahun 2016 sesuai dengan ketentuannya PDRD digunakan untuk pencegahan, kampanye dan penegakan hukum

Dengan dikeluarkan Pepres Nomor 82 tahun 2018 sangatlah mecederai semangat Otonomi Daerah itu sendiri.
Ketidak hadiran pemerintah dalam menaikan cukai rokok bukti nyata pemerintah telah abai dalam melidungi masyarakat terhadap zat adiktif (Rokok) dalam hal ini generasi muda yang menjadi target Industri rokok.

Padahal Undang undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang telah diubah melalui Undang undang Nomor 39 Tahun 2007 yang telah mengamanatkan kenaikan cukai rokok hingga 57% hingga kini tidak dilaksanakan dengan semestinya. Justru sebaliknya pemerintah berkelit demi stabilitas Politik perlu penundaan kenaikan cukai. Hal ini bukti nyata bahwa pemerintah telah tunduk pada Kekuatan Industri rokok yang mampu “membungkam” pemerintah untuk tidak menaikan cukai rokok.

Dengan tidak dinaikannya cukai rokok menjadikan rokok murah dan mudah dijangkau anak anak (generasi muda) yang memang diinginkan oleh industri sebagai target penerus untuk kelangsungan hidup industri rokok dengan mengabaikan faktor kesehatan dan kemiskinan.

 

Jakarta, 8 November 2018
Ary S. Wibowo

No. Reg Rilis 075/RLS/XI/2018

Bungkus Rokok Polos.

Catatan Singkat tentang Kebijakan Bungkus Rokok Polos untuk Melindungi Hak Kesehatan Rakyat.

Setiap tanggal 12 November dirayakan sebagai Hari Kesehatan Nasional (HKN). Tema HKN ke 54 di tahun 2018 ini adalah,“Ayo Hidup Sehat, Mulai Dari Kita”. Cukup menarik temanya dan mengena sekali bagi masyarakat. Dalam hal ini masyarakat diajak hidup sehat dan memulainya dari diri kita sendiri. Melalui upaya tersebut diharapkan akan membangun Indonesia yang Sehat di masa mendatang. Memulai diri sendiri bisa diartikan juga memulai dari negeri atau bangsa sendiri. Pemerintah juga diajak memulai upaya sehat dari dirinya dengan melindungi rakyatnya – bangsanya sendiri dari semua bahaya yang menurunkan derajat kesehatannya. Untuk itu dibutuhkan peran aktif dan fasilitasi pemerintah dalam mewujudkan tema HKN 2018.

Salah satu peran penting pemerintah adalah memuat kebijakan yang berpihak pada perlindungan kesehatan rakyatnya dari dampak bahaya penggunaan produk tembakau. Misalnya saja membuat kebijakan hebat untuk mengendalikan promosi dan peredaran produk tembakau seperti rokok ditengah masyarakat Indinesia. Upaya ini berguna membatasi gambar atau contoh tentang rokok atau merokok bagi anak-anak, remaja dan perempuan. Pembatasan seperti ini sangat diperlukan karena anak-anak, remaja dan perempuan adalah target utama dari industri rokok.

Ada berbagai cara yang bisa dilakukan untuk mengendalikan peredaran atau perdagangan produk tembakau seperti rokok. Sekarang bayak pemerintah dan masyarakat internasional melakukan kebijakan mengendalikan dengan memperkecil ruang pengenalan produk rokok di ruang publik untuk menekan jumlah perokok. Misalnya saja membuat harga rokok mahal dengan menaikan tarif cukai produk tembakau. Membuat Kawasan Tanpa Rokok atau juga melarang iklan serta promosi rokok di ruang publik. Cara yang sudah juga dilakukan oleh banyak negara lain adalah membuat kebijakan bungkus rokok polos yang dijual di wilayahnya. Maksud membuat kebijakan bungkus rokok secara polos adalah untuk alasan kesehatan yakni membatasi ruang pengenalan sehingga dapat mengendalikan penjualan dan promosi rokok itu sendiri. Kebijakan bungkus rokok polos juga mulai dilirik oleh negara Singapura.

Singapura adalah salah satu negara paling tegas dalam soal pengendalian produk tembakau atau rokok. Jika kita berada di Singapura kita akan sangat sulit mengakses rokok dan merokok. Tidak usah merokok, membuang puntung rokok sembarangan saja akan didenda sangat tinggi oleh pemerintah Singapura. Baru-baru ini dikabarkan bahwa pemerintah Singapura berencana menerapkan kebijakan bungkus  rokok polos. Tujuan pemerintah Singapura membuat kebijakan ini adalah untuk menekan jumlah perokok dan menjaga derajat kesehatan rakyat di negaranya.

Gagasan kebijakan bungkus rokok polos ini disampaikan oleh pemerintah Singapura dan akan diberlakukan pada tahun 2020 mendatang. Mulai tahun 2020 mendatang dengan adanya peraturan ini, maka bungkus rokok yang dijual di Singapura memiliki bentuk dan bungkus serupa polos dengan 75 persen merupakan pesan peringatan bergambar bahaya merokok. Pengendalian rokok ini dilakukan karena menurut pemerintah Singapura bahwa penggunaan produk tembakau atau rokok merupakan faktor utama penyebab sakit dan kematian di Singapura. Saat ini menurut data Kementerian Singapura bahwa lebih dari 2.000 warga Singapura meninggal lebih dini karena penyakit akibat rokok.

Kebijakan bungkus rokok polos ini rencananya akan diberlakukan kepada semua bentuk produk tembakau, mulai dari rokok, cigarillos, cerutu, dan lainnya. Direncanakan kebijakan bungkus rokok polos akan mengatur bahwa rokok yang dijual tidak boleh mencantumkan logo atau merek rokok. Semua rokok yang dijual nantinya bungkusnya hanya warna putih dan merek rokok hanya diketahui melalui tulisan yang dicantumkan. Begitu pula 75% gambar peringatan berbahaya merokok akan ada di bagian depan dan belakang bungkus rokok.

Peraturan bungkus rokok polos sudah dijalankan sekarang ini oleh Australia, Prancis dan Inggris Raya. Kementerian Kesehatan Singapura berharap dengan adanya peraturan bungkus rokok polos ini, angka perokok di Singapura akan turun. Pemerintah Singapura mengharapkan dengan dengan kebijakan bungkus rokok polos ini akan mengurangi daya tarik rokok dan merokok masyarakat di Singapura.

Pertanyaan kita sekarang adalah kapan peraturan bungkus rokok polos ini akan diatur dan diterapkan di Indonesia? Pemerintah Indonesia harus memiliki komitmen tegas untuk mengendalikan peredaran dan penggunaan produk tembakau secara serius. Saat ini Indonesia adalah negeri urutan 3 negara dengan perokok terbanyak di dunia setelah Cina dan India. Rokok yang dijual di Indonesia masih sangat terang benderang bungkusnya penuh mereknya. Penjualannya masih sangatvterbuka dan bahjan iklan serta promosinya masih sabgat bebas di Indonesia.

Keterbukaan dan kebebasan yang diberikan pemerintah Indonesia bagi penjualan serta promosi atau iklan rokok di Indonesia ini mengakibatkan tingginya jumlah perokok di Indonesia. Sekarang ini sudah sekitar 35% jumlah perokok di Indonesia dari total populasi atau sekitar 75 juta jiwa. Jumlah itu belum termasuk dengan pertumbuhan prevalansi perokok anak-anak dan remaja yang tercepat di dunia sebesar 19,4 persen. Bahkan, menurut data Atlas Pengendalian Tembakau di ASEAN, sebanyak 30 persen atau sekitar 20 juta anak-anak Indonesia yang berusia di bawah 10 tahun adalah perokok.

Melihat jumlah perkembangan perokok di Indonesia di atas tentu dampaknya kegiatan merokok di Indonesia sudah cukup memprihatinkan. Artinya Indonesia sudah harus lebih serius melindungi hak hidup sehat rakyatnya membuat kebijakan pembatasan peredaran rokok. Keseriusan tersebut bisa ditunjukan pemerintah misalnya dengan membuat peraturan bungkus rokok polos di Indonesia. Berarti pemerintah Indonesia harus sudah lebih serius menanggulangi bahaya dampak merokok karena Indonesia sudah darurat berada pada garis merah bahaya merokok serta asap rokok.

Model kebijakan bungkus rokok polos ini sudah dijalankan di beberapa negara lainnya di dunia. Salah satunya adalah kebijakan dari pemerintah Australia tentang kemasan rokok polos yang sudah diberlakukan sejak tahun 2010 sebagai kebijakan nasional untuk melindungi rakyatnya dari dampak buruk rokok.

Kebijakan bungkus rokok polos pemerintah Australia ini juga pernah dicoba digugat oleh pemerintah Indonesia melalui Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO baru-baru ini. Tetapi
WTO menolak gugatan yang diajukan oleh pemerintah Indonesia terhadap kebijakan Bungkus Rokok Polos dari pemerintah Australia. Disadari atau tidak, gugatan kepada kebijakan bungkus rokok polos pemerintah Australia ini menunjukan keberpihakan pemerintah Indonesia lebih berpihak pada misi dan kepentingan bisnis industri rokok. Gugatan pemerintah Indonesia ini aneh karena menggugat kebijakan sebuah negara (Australia) yang hendak melindungi kesehatan rakyatnya sendiri. Kelihatan sekali gugatan ini menunjukkan juga pemerintah Indonesia tidak peduli dan tidak prihatin akan kesehatan rakyatnya sendiri.

Akhirnya memang pemerintah Indonesia dan industri rokoknya menerima dan patuh terhadap putusan WTO. Pemerintah Indonesia memerintahkan industri rokok membuat bungkus rokok polos jika ingin mengekspor produk tembakaunya ke Australia. Keputusan pemerintah Indonesia di atas juga menandakan bahwa menerima kebijakan bungkus rokok polos sebagai alasan melindungi kesehatan rakyat. Saat ini Indonesia sudah menerapkan kebijakan bungkus rokok polos untuk menjual rokok ke Australia dalam rangka menghormati dan melindungi hak kesehatan rakyat Australia.

Jika pemerintah Indonesia patuh pada kebijakan pemerintah Australia untuk melindungi hak kesehatan rakyat Australia, kapan pemerintah Indonesia patuh pada kepentingan perlindungan hak kesehatan rakyatnya sendiri? Nah sekali lagi pertanyaannya, kapan pemerintah Indonesia bisa taat terhadap komitmen melindungi hak kesehatan rakyatnya sendiri? Ada baiknya dan pemerintah bekerja baik bagi kepentingan perlindungan d hak kesehatan rakyatnya sendiri juga. Sikap bekerja baik itu bisa dilakukan pemerintah Indonesia dengan membuat kebijakan secara serius mengendalikan peredaran dan perdagangan rokok mulai di tahun 2019 atau 2020 mendatang melahirkan kebijakan bungkus rokok polos di Indonesia.

 

Batam, 11 November 2018
Azas Tigor Nainggolan
Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA).

No. Reg Rilis 074/RLS/XI/2018

Kebijakan Tarif Cukai Rokok atau Produk Tembakau.

Catatan Singkat tentang intervensi pemerintah dalam pengendalian dampak produk tembakau melalui kebijakan Tarif Cukai Produk Tembakau.

Kebijakan adalah alat atau sarana pemerintah untuk melakukan intervensi terhadap situasi kenegaraan atau pemerintahan agar tidak terjadi kekacauan dan masalah bagi rakyatnya. Melalui sebuah kebijakan maka pemerintah bisa melakukan pencegahan atau perbaikan terhadap situasi yang menyulitkan rakyatnya. Pembuatan kebijakan mencerminkan juga bagaimana sikap pemerintah terhadap situasi yang sedang berkembang.

Begitu pula dengan kebijakan pemerintah di bidang pengendalian dampak penggunaan produk tembakau seperti rokok. Melihat dampak dan mudaratnya penggunaan produk tembakau seperti rokok, Indonesia ini sudah darurat dampak bahaya merokok. Darurat dikarenakan saat ini anak-anak sudah secara terbuka tanpa malu dan takut merokok di tengah publik. Bahkan banyak orang tua atau orang dewasa yang membiarkan bahkan mendukung anak-anak merokok. Begitu pula hasil studi mengatakan bahwa rokok sudah menjadi prioritas belanja nomor dua setelah beras, khususnya di keluarga miskin. Hasil studi juga menunjukan bahwa perokok terbanyak adalah dari keluarga miskin sebesar 70%.

Berdasarkan situasi darurat ini sudah seharusnya pemerintah memiliki perhatian besar pada upaya mencegah berkembangnya situasi darurat dampak penggunaan produk tembakau seperti rokok di tengah masyarakat Indonesia. Upaya pengendalian yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan membuat kebijakan yang berjiwa membantu rakyatnya tidak mudah merokok atau mengakses rokok atau produk tembakau. Salah satunya adalah membuat kebijakan yang strategis, membuat rokok sulit diakses atau dinikmati oleh anak-anak dan warga miskin. Kebijakannya bisa dibuat mempersulit membeli atau mendapatkan rokok bagi anak-anak serta orang miskin. Substansi kebijakannya adalah membuat harga rokok atau produk tembakau setinggi atau semahal mungkin dengan menaikan tarif cukai rokok.

Rokok diatur dikenakan cukai karena dampak penggunaanya membuat susah bahkan merusak masyarakat. Maka prinsipnya peredaran atau penggunaan rokok harus dikendalikan agar mengurangi dampaknya bagi masyarakat. Pengendalian produk juga dilakukan oleh pemerintah terhadap peredaran minuman beralkohol. Cukai yang dikenakan pada produk beralkohol diberlakukan pemerintah hingga 80 %. Artinya upaya pengendalian haruslah dilakukan terhadap rokok secara maksimal agar tidak merugikan masyarakat seperti yang dilakukan terhadap produk beralkohol.

Harga rokok bisa mahal jika pemerintah menghentikan kebijakan tidak menaikan tarif cukai produk tembakau. Seharusnya tarif cukai rokok dinaikan setinggi mungkin sesuai peluang yang diberikan oleh undang-undang.

Beberapa hari lalu, menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa setelah berdiskusi rapat terbatas bersama presiden diputuskan pemerintah akan menunda menaikan tarif cukai produk tembakau atau rokok untuk tahun 2019. Padahal dalam UU Cukai dikatakan bahwa Cukai rokok bisa dipungut maksimal hingga 57%. Sementara sekarang ini cukai produk tembakau atau rokok baru sebesar sekitar 46%. Sebenarnya pemerintah masih memiliki peluang menaikan tarif cukai rokok hingga 57%. Sikap pemerintah tidak menaikan tarif cukai rokok pada 2019 menunjukan keberpihakan pada industri rokok.

Pemerintah takut menaikan cukai rokok karena tidak mau harga rokok mahal. Tidak mau harga rokok mahal berarti keberpihakan pemerintah lebih mempermudah akses terhadap rokok khususnya bagi anak-anak dan orang miskin. Berarti sikap pemerintah tidak mau menaikan tarif cukai rokok akan membiarkan anak-anak dan orang miskin terutama menjadi korban industri rokok. Sekaligus kebijakan pemerintah tidak menaikan tarif cukai rokok mau mengatakan biar saja orang tetap miskin dan miskin terus. Membiarkan dan menghabiskan uang orang miskin untuk industri rokok dan kemudian kesulitan mengurus dan membiayai nantinya jika sakit karena merokok dalam kemiskinan. Sebaiknya pemerintah menggunakan otoritasnya menaikan tarif cukai rokok hingga 57% sesuai mandat UU Cukai agar tidak melanggar prinsip melindungi rakyatnya yang miskin. Agar pemerintah tidak membiarkan rokok memiskinkan Indonesia terus menerus.

 

Jakarta, 6 November 2018
Azas Tigor Nainggolan
Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA).
Kontak: 081381822567.

No. Reg Rilis 073/RLS/XI/2018

Tarif Cukai Rokok Perlu Dinaikan.

Catatan Singkat tentang Tarif Cukai Rokok dan Keberpihakan Pemerintah.

Pemerintah Putuskan Tidak Menaikan Cukai Rokok untuk Tahun 2019.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah tidak menaikan tarif cukai rokok untuk tahun 2019 mendatang. Keputusan tersebut diambil setelah berkonsultasi dengan Jokowi dan jajaran menteri Kabinet Kerja. Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah akan mengenakan tarif cukai hasil tembakau tahun depan dengan besaran yang sama dengan 2018.

Keputusan pemerintah yang tidak menaikan tarif cukai hasil tembakau atau rokok ini menunjukan sikap yang tidak berpihak pada upaya menyehatkan warga negara dengan menjauhkan dari bahaya merokok serta bahaya racun asap rokok. Sikap ini juga merupakan sikap yang bertentangan dengan upaya menjauhkan akses anak-anak dan remaja terhadap rokok. Harga rokok akan murah karena tarif cukainya tidak dinaikan dan mudah diakses anak-anak juga remaja. Membiarkan anak-anak dan remaja dapat mudah mengakses rokok adalah perilaku tidak beretika.

Ada tiga sikap pebtibg seharusnya yang didukung oleh pemerintah dalam melihat masalah dampak dari penggunaan produk tembakau, rokok di masyarakat. Seharusnya pemerintah mempertimbangkan alasan Kesehatan, Etika dan Ekonomi dalam membuat kebijakan terhadap upaya pengendalian dampak dari penggunaan produk tembakau, seperti halnya rokok.

Sudah bukan pengetahuan sulit lagi untuk membuktikan bahwa merokok adalah tidak sehat dan mematikan bagi si perokoknya juga perokok pasif di sekitarnya. Sifat mematikan ini menandakan bahwa rokok harus dikendalikan penyebaran dan penggunaannya maka dikenakan cukai terhadap rokok (pajak dosa atau sintek).

Begitu pula saat sekarang sebenarnya sudah tumbuh kesadaran masyarakat bahwa rokok itu berbahaya dan mematikan. Saat ini para perokok sudah dibuan semakin sulit dan kecil ruang kebebasannya untuk merokok dan dianggap tidak beretika jika merokok. Salah satu caranya adalah dengan membuat kebijakan Kawasan Dilarang Merokok atau Kawasan Tanpa Rokok. Bahkan saat ini ruang-ruang publik atau angkutan umum sudah dibuat berAC agar orang menjadi janggal atau malu jika mau merokok sembarangan disana. Perilaku orang merokok, apalagi di ruang berAC akan dianggap buruk, tidak beretika dan tidak manusiawi. Alasan kesehatan adalah dasar utama membuat sikap bahwa merokok itu adalah perilaku tidak normal atau tidak beretika terhadap dirinya juga orang di sekitarnya karena asap rokok mengandung setidaknya 4.000 zat racun berbahaya.

Secara ekonomi rokok itu seharusnya dibuat mahal agar akses terhadap rokok tambah sulit. Menaikan tarif cukai rokok adalah salah satu upaya penting dalam mengendalikan akses terhadap rokok, terutama bagi anak-anak dan remaja. Bukan pemandangan baru lagi di Indonesia bahwa sudah banyak sekali anak-anak dan remaja yang merokok secara terang-terangan di ruang publik tanpa takut atau tanpa malu. Begitu pula anak-anak dan remaja sebagai perokok baru adalah target utama industri rokok untuk mempertahankan serta upaya agar tetap menaikan pasar penjualan rokok atau pendapatan uang mereka. Alasan harga rokok harus mahal adalah alasan sangat logis jika kita mau menjauhkan rokok agar tidak mudah dan tidak menambah perokok pemula anak-anak juga remaja di masa mendatang. Menjauhkan akses tersebut bisa dilakukan dengan menaikan tarif cukai rokok agar harga menjadi mahal, sulit diakses anak-anak atau remaja.

Berdasarkan ketiga pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah tidak menaikan tarif cukai hasil produk tembakau atau rokok bertentangan dengan cita-cita membangun perlindungan atas hak kesehatan warga negara. Sikap tersebut juga menunjukan bahwa pemerintah tidak memiliki etika dan tidak bekerja secara baik melindungi hak hidup warga negaranya dengan membiarkannya menghirup udara penuh asap rokok orang di sekitarnya. Tidak menaikan tarif cukai rokok, berarti pemerintah bersikap mempersilahkan anak-anak dan remaja yang merupakan masa depan bangsa ini untuk merokok sepuasnya karena membuat harga rokok murah. Agar bangsa ini sehat maka pemerintah seharusnya membangun sikap beretika dalam bekerja dan pemerintahannya sehat tanpa polusi asap rokok. Agar ada upaya membuat hidup sehat bagi masa depan bangsa ini maka pemerintah harus menjaga anak-anak dan remaja agar tidak merokok dan tidak menjadi target industri rokok. Untuk itu sikap yang seharusnya dibuat pemerintah adalah;

  1. Membuat harga rokok mahal dengan menaikan tarif cukai rokok setinggi mungkin sesuai mandat Undang-undang.
  2. Melakukan penegakan secara konsisten terhadap peraturan kawasan dilarang merokok atau kawasan tanpa rokok.
  3. Membangun pola hidup beretika dan sehat tanpa merokok di tengah masyarakat.
  4. Melarang iklan rokok dan contoh merokok bagi anak-anak juga remaja.

 

Jakarta, 3 November 2018
Azas Tigor Nainggolan
Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA).

No. Reg Rilis 072/RLS/XI/2018

Menyusun Regulasi Angkutan Sewa Khusus atau Taksi Online.

Catatan singkat tentang Regulasi Transportasi Online di Indonesia.

Dua hari kemarin, Selasa dan Rabu saya bersama Kementerian Perhubungan RI, Perwakilan Driver atau pelaku usaha Angkutan Sewa Khusus (ASK) beserta aplikator GoJek dan Grab juga beberapa Dinas Perhubungan Daerah Provinsi, menyusun rancangan regulasi untuk Angkutan Sewa Khusus.

Penyusunan ini sudah berjalan sejak bulan Oktober 2018 guna membuat dasar hukum dan tata kelola Angkutan Sewa Khusus di Indonesia. Angkutan Sewa Khusus atau masyarakat sering menyebutnya Taksi Online sudah menjadi pilihan atau alat transportasi masyarakat sehari-hari. Sementara regulasi yang mengatur taksi online saat ini masih dalam proses penyusunan ulang pasca uji materil terhadap PM nomor: 108 Tahun 2017.

Regulasi ini dibuat oleh Kemenhub terutama untuk melindungi para pengguna dan pengemudi Taksi Online. Seharusnya pembuatan regulasi Tata Kelola Taksi Online ini juga tanggung jawab kementerian lain seperti Koperasi, Kominfo dan KumHAM. Tetapi dalam perjalanan atau proses pembuatannya hanya Kemenhub yang perhatian, empati dan berinisiatif membuat regulasi ini. Kementrian lainnya seakan tidak peduli atau merasa ini bukan tanggung jawabnya.

Keberadaan regulasi Taksi Online ini sudah mendesak dan harus dibuat karena kebutuhan melindungi operasional di lapangan. Taksi online sebagai alternatif pilihan dalam bertransportasi bagi pengguna angkutan nanti umum sudah terlanjur jadi penting dan kuat eksistensinya di masyarakat. Kuatnya keberadaan taksi online ini dikarenakan angkutan umum reguler saat ini masih sangat belum memadai di negeri ini. Seakan negeri ini tidak menyadari bahwa mandat UU no: 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam pasal 183 ayat 1 memandatkan pemerintahnya harus menyediakan angkutan umum yang memiliki manajemen berkeselamatan, aman, nyaman dan terjangkau.

Pemerintah memiliki kepentingan akan adanya regulasi tata kelola taksi online ini agar bisa menjamin bahwa pelayanannya memiliki jaminan keselamatan, kenyamanan dan terjangkau. Dasar pemikiran inilah seharusnya yang dijadikan arah atau visi dalam pengaturan operasional taksi online di negeri ini. Belum adanya layanan angkutan umum yang baik dan harus segera diperbaiki oleh pemerintah jika ingin mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap layanan transportasi online.

Jadi tidak ada kata lain regulasi tata kelola taransportasi online harus ada untuk menjadi pengaman atau perlindungan para pengguna dan pengemudinya. Selanjutnya pemerintah juga memiliki kewajiban atau mandat menyediakan layanan angkutan umum yang selamat, aman, nyaman dan terjangkau. Adanya layanan angkutan umum yang baik itu akan membuat masyarakat tidak tergantung pada transportasi online dan mau berpindah ke angkutan umum – tidak menggunakan kendaraan pribadinya. tersedianya angkutan umum yang baik maka akan berdampak baik, mengurangi kemacetan. Ayo gunakan Angkutan Umum agar tidak macet.

 

Jakarta, 1 November 2018
Azas Tigor Nainggolan.
Analis Kebijakan Transportasi dari Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA)

No Reg Rilis 071/RLS/X/2018

Catatan Singkat tentang Penggantian Dirut Transjakarta.

Ada info Dirut Transjakarta diganti. Tadi siang saya mendapat pesan singkat dari seorang teman yang isinya memberi tahu bahwa Dirut Transjakarta diganti.

Syukurlah diganti agar Transjakarta tidak bangkrut seperti Cipaganti. Walau sebenarnya sudah terlambat. Entah apa alasannya saat lalu Dirut Transjakarta diambil dari orang yang yang membuat bangkrut perusahaan lain? Seperti tidak ada orang baik saja.

Sudah lama, setidaknya sudah 2 tahun lalu saya meminta agar Dirut dan semua jajaran Transjakarta diganti. Alasannya karena manajemen Transjakarta tidak bisa membangun perusahaan dan pelayanan Transjakarta membangun layanan baik bagi warga Jakarta dan diduga banyak korupsinya.

Contoh kecil korupsinya, dalam program peremajaan Metromini menjadi Minitrans, Transjakarta menjual mobil dan mengutip uang manajemen Rp 30 juta dimuka. Juga soal uang hasil 7 juta transaksi per hari Top Up uang elektronik di halte Transjakarta tidak jelas laporan serta pertanggung jawabannya. Harusnya KPK masuk juga memeriksa dugaan korupsi di Transjakarta.

Sebaiknya semua direksi dan jajaran manajemennya diganti. Selama ini mereka itu alatnya Dirut membuat Transjakarta amburadul dan korup pelayanannya juga manajemennya.

Semoga orang pengganti atau Dirut serta jajaran manajemen yang baru adalah orang yang punya hati melayani, profesional dan mumpuni serta tidak korup. Semoga mereka bisa membawa Transjakarta lebih baik membangun pelayanan bagi warga Jakarta.

 

Jakarta, 27 Oktober 2018
Astina.
Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA)

Catatan Singkat tentang Penggantian Dirut Transjakarta.

Ada info Dirut Transjakarta diganti. Tadi siang saya mendapat pesan singkat dari seorang teman yang isinya memberi tahu bahwa Dirut Transjakarta diganti.

Syukurlah diganti agar Transjakarta tidak bangkrut seperti Cipaganti. Walau sebenarnya sudah terlambat. Entah apa alasannya saat lalu Dirut Transjakarta diambil dari orang yang yang membuat bangkrut perusahaan lain? Seperti tidak ada orang baik saja.

Sudah lama, setidaknya sudah 2 tahun lalu saya meminta agar Dirut dan semua jajaran Transjakarta diganti. Alasannya karena manajemen Transjakarta tidak bisa membangun perusahaan dan pelayanan Transjakarta membangun layanan baik bagi warga Jakarta dan diduga banyak korupsinya.

Contoh kecil korupsinya, dalam program peremajaan Metromini menjadi Minitrans, Transjakarta menjual mobil dan mengutip uang manajemen Rp 30 juta dimuka. Juga soal uang hasil 7 juta transaksi per hari Top Up uang elektronik di halte Transjakarta tidak jelas laporan serta pertanggung jawabannya. Harusnya KPK masuk juga memeriksa dugaan korupsi di Transjakarta.

Sebaiknya semua direksi dan jajaran manajemennya diganti. Selama ini mereka itu alatnya Dirut membuat Transjakarta amburadul dan korup pelayanannya juga manajemennya.

Semoga orang pengganti atau Dirut serta jajaran manajemen yang baru adalah orang yang punya hati melayani, profesional dan mumpuni serta tidak korup. Semoga mereka bisa membawa Transjakarta lebih baik membangun pelayanan bagi warga Jakarta.

 

Jakarta, 27 Oktober 2018
Astina.
Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA)

No. Reg Rilis 070/RLS/X/2018

Catatan Singkat tentang Kampanye Pilpres di Car Free Day.

Kampanye Prabowo-Sandi Merusak dan mempolitisasi Car Free Day (CFD).
Gubernur Jakarta, Anis Baswedan harus melarang.

Tersebar undangan dari pasangan capres cawapres Prabowo-Sandi akan berkampanye di arena Car Free Day Jakarta pada hari Minggu 28 Oktober 2018. Kok arena Car Free Day (CFD) Jakarta dijadikan ajang kampanye pilpres pasangan Prabowo-Sandi? Memangnya boleh? Acara kampanye Prabowo-Sandi ini merusak dan mempolitisasi CFD Jakarta.

Ayo KPU dan BAWASLU larang rencana kampanye Prabowo-Sandi ini di arena CFD Jakarta pada 28 Oktober 2018.

Ayo pemprov Jakarta, gubernur Anis Baswedan larang politisasi CFD Jakarta oleh Prabowo-Sandi.

Berani tidak ya Anis? Mau tidak ya Anis melarang rencana kampanye Prabowo-Sandi? Jawabannya pasti Anis tidak mau dan tidak akan melarang acara kampanye Prabowo-Sandi ini. Soalnya Prabowo adalah ketua partai yang mengusung Anis menjadi gubernur Jakarta. Sementara Sandi adalah mantan pasangannya, wakil gubernurnya Anis.

Pasti Anis Baswedan tidak akan mau dan tidak akan melarang rencana kampanye pilpres Prabowo-Sandi di arena CFD Jakarta karena mereka berdua adalah sahabat Anis.

Kami, Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) menyerukan, menolak serta mengutuk upaya mempolitisasi dan merusak arena CFD Jakarta. Kami meminta gubernur Jakarta, Anis Baswedan menolak – melarang politisasi CFD Jakarta dan melarang rencana kampanye Prabowo-Sabdi.

Ayo warga Jakarta tolak kebodohan dan jangan pilih pasangan Prabowo-Sandi. Ayo warga Jakarta gugat gubernur Jakarta, Anis Baswedan jika tidak mau melarang rencana kampanye Prabowo-Sandi.

 

Jakarta, 28 Oktober 2018
Azas Tigor Nainggolan
Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA).

No. Reg Rilis 068/RLS/X/2018

Advokat Angkutan Umum.

Catatan Singkat Layanan Angkutan Umum di Jakarta.

Kemarin pagi saya pergi sidang di pengadilan negeri Jakarta Pusat dengan menggunakan kereta comuter line (KRL). Saat baru duduk, saya ditegur oleh seorang bapak, penumpang di sebelah saya. Belakangan saya diberitahu oleh bapak itu, namanya Darwin Hararap berumur 63 tahun tinggal di daerah Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Pak Darwin sejak tahun 1981 hijrah ke Jakarta dari Medan dan bekerja di BPOM hingga pensiun.

“Bapak yang sering di televisi ya? Bapak biasa bicara tentang transportasi dan angkutan umum. Kalo tidak salah nama bapak, Azas Tigor Nainggolan?”

“Iya pak”, jawab saya. “Bagaimana pak”, tanya saya melanjutkan pembicaraan.

“Mau kemana pak?” Tanya bapak itu lagi.

“Saya mau mau sidang di PN Jakarta Pusat, di jl. Bungur.

“Loh pak Tigor pekerjaannya apa, sidang ke pengadilan?”

“Saya seorang advokat pak. Hari ini saya ada sidang atas gugatan saya terhadap Anis Baswedan Gubernur Jakarta yang tidak menegakan peraturan Kawasan Dilarang Merokok di Jakarta”.

“Loh kok bapak seorang advokat tapi mau naik angkutan umum KRL?” tanya bapak itu lagi.

Saya jelaskan pilihan menggunakan KRL karena saya mudah bisa dari stasiun Pondok Jati depan rumah dan turun di stasiun Kemayoran dekat dengan pengadilan negeri Jakarta Pusat.

“Pilihan menggunakan KRL ini lebih memudahkan saya dari pada saya menggunakan kendaraan pribadi saya. Kalo saya pakai mobil atau motor, saya harus cari parkir dan bayar parkir. Belum lagi saya akan kena macet sepanjang perjalanan. Menggunakan KRL saya hanya bayar Rp. 3.500 saya sudah tiba di pengadilan negeri Jakarta Pusat dengan tenang dan cepat”, saya menjelaskan ke pak Darwin Hararap

“Wah iya ya, lebih cepat dan murah. Keren pak Tigor ini advokat angkutan umum. Bekerja sebagai advokat tapi mau naik angkutan umum”, pak Darwin memuji saya.

“Ya pak, terima kasih. Naik angkutan umum kalo pas rutenya sesuai perjalanan kita maka akan lebih praktis, murah dan cepat ketimbang membawa motor atau mobil pribadi. Di luar negeri orang berdasi atau punya kedudukan sosial tinggi biasa menggunakan KRL atau angkutan umum lainnya. Sayangnya di Indonesia menggunakan angkutan umum memang belum jadi pilihan menarik karena layanannya belum mudah diakses, masih repot dan bisa lebih mahal biayanya serta belum nyaman betul”, saya menjelaskan ke pak Darwin

Ya ini catatan singkat saya bertemu pak Darwin Hararap saat berada di KRL untuk pergi sidang. Seorang bapak tua, pak Darwin selalu menggunakan angkutan umum setiap kali bepergian. Kalaulah saja pemerintah provinsi Jakarta punya hati dan mau bekerja baik, mau memfasilitasi secara baik para orang tua seperti pak Darwin Hararap bisa menggunakan angkutan umum dengan selamat, mudah akses dan nyaman. Semoga saja punya hati membangun layanan angkutan umum yang selamat, aman, nyaman dan akses bagi warganya.

 

Jakarta, 24 Oktober 2018
Azas Tigor Nainggolan
Advokat dan Analis Kebijakan Transportasi dari Forum Warga Kita Jakarta (FAKTA).

No. Reg Rilis 069/RLS/X/2018

Catatan Singkat tentang Membangun Regulasi Tata Kelola Transportasi Online yang Berkeadilan.

Siang tadi sehabis menemani teman-teman pengemudi (driver) ojek online aksi di kantor Gojek, saya langsung menuju ke satu pertemuan FGD tentang Membangun Regulasi Tata Kelola Transportasi Online. Saya diundang oleh penyelenggara sebagai salah seorang peserta aktif di diskusi tersebut. FGD ini diselenggarakan oleh sebuah media online. Tirto.id.

Diskusi ini menarik dan menghadirkan peserta dari berbagai kalangan yang berkaitan dengan isu tata kelola transportasi online. Dalam diskusi ini membicarakan keberadaan taksi online dan ojek online.

Saat ini baru taksi online yang memiliki regulasi keberadaannya. Tetapi regulasi Peraturan Menteri Perhubungan (PM) taksi online ini terus digugat dan dibawa ke pengadilan melalui upaya uji materil ke Mahkamah Agung. Pertama kali pemerintah membuat PM no: 32 tahun 2016. Regulasi ini kemudian dirubah menjadi PM no: 26 tahun 2017. Dalam perjalanannya PM no: 26 tahun 2017 tentang Taksi Online ini diajukan uji materi ke Mahkamah Agung (MA) oleh beberapa pengemudi taksi online. Uji materil itu diterima oleh MA dan kemudian pemerintah melalui Kementrian Perhubungan merubah menjadi PM no: 108 tahun 2017. Tetapi pada perjalanan selanjutnya PM no: 108 tahun 2017 diajukan uji materil kembali ke MA. Permohonan uji materil itu kembali diterima dan MA memerintahkan agar pemerintah membuat regulasi baru. MA menyatakan bahwa dalam PM no:108 masih memuat regulasi yang sudah dibatalkan dari PM no: 26.

Uji materil terhadap PM di atas diajukan karena driver taksi online merasa dirugikan oleh regulasi tersebut yang dibuat pemerintah. Saat ini Kementrian Perhubungan sedang menyusun kembali regulasi pengganti PM no: 108 tahun 2017. Dalam pembahasannya terlihat bahwa memang Rancangan PM baru tersebut hanya bisa mengatur yang memang wewenang atau tupoksi Kementrian Perhubungan. Sementara persoalan operasional taksi online terkait dengan kementrian lain. Dalam operasional penggunaan teknologi aplikasi onlinenya merupakan tupoksi Kemeninfo, soal usahanya atau bisnisnya dengan kementrian UMKM dan persoalan hubungan kemitraan bisa dengan kementrian tenaga kerja.

Begitulah kondisinya taksi online yang seharusnya didekati oleh regulasi yang memiliki hubungan dengan beberapa kementerian lain. Keterkaitan ini memberi konsekuensi seharusnya regulasi taksi online sebaiknya setingkat di atas Peraturan Menteri. Melihat kebutuhan cepatnya, sebaiknya regulasi taksi online setidaknya setingkat Perpres atau bahkan PERPU karena merubah UU membutuhkan waktu
sangat panjang di Indonesia ini.

Dalam diskusi tadi juga dibicarakan mengenai keberadaan dari ojek online yang hingga saat ini belum memiliki regulasi sebagai dasar hukum keberadaannya. Sementara hingga sekarang keadaanya ojek online sudah terlanjur banyak dan penting bagi masyarakat pengguna angkutan umum. Keberadaan transportasi online termasuk ojek online sangat membantu karena layanan angkutan umum yang ada belum baik dan belum akses. Akibatnya masyarakat masih lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi atau juga transportasi online.

Melihat kebutuhannya memang sudah sebaiknya transportasi online memiliki regulasi yang berkeadilan dengan menjawab kebutuhan perlindungan masyarakat penggunanya serta pelaku usaha taksi online atau pengemudinya. Sehingga keberadaan transportasi online bisa diawasi dan dijamin pelayanannya selamat, aman, nyaman dan terjangkau. Berkeadilan juga regulasinya harus bisa tegas menjangkau para aplikator yang hingga saat ini tidak mau tunduk pada pemerintah. Para aplikator ini terlihat bertindak sewenang-wenang para mitranya dan penggunanya. Bahkan para aplikator menggunakan kekurangan regulasi taksi online dan kekosongan regulasi ojek online.

Meregulasi tata kelola taransportasi online secara baik dan berkeadilan sudah seharusnya. Agar pemerintah bisa hadir melindungi kepentingan pengguna dan pelaku usaha transportasi online.

 

Jakarta, 25 Oktober 2018.
Azas Tigor Nainggolan
Analis Kebijakan Transportasi dari Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA).

No. Reg Rilis 067/RLS/X/2018

Catatan Singkat tentang Putus Mitra dan Poin Driver GoJek.

Berjuang bersama para driver Ojek Online (Ojol) GoJek.

Sore ini saya dan teman-teman FAKTA berksempatan menerima pengaduan ribuan driver Ojek Online dari GoJek. Pengaduan tersebut dilakukan di salah satu tempat yang menjadi pos mereka di Kolong Fly Over Pancoran Jakarta Selatan.

Sudah sekitar 5.000 anak driver Ojol GoJek di putus mitra (suspensi) oleh aplikator GoJek. Pemutusan itu sering kali dilakukan tanpa alasan jelas dan tidak memberi ruang pembelaan diri bagi para driver.

Upaya membuka kembali atau pemulihan sebagai mitra GoJek ini sedang diupayakan para driver Ojol GoJek. Para driver GoJek berharap bisa dibukakan kembali aplikasi mereka dan bisa berusaha. Saat ini banyak dari mereka yang terpaksa membeli akun dari orang lain agar bisa bekerja mencari penumpang GoJek.

Pembelian akun tersebut bukan tidak mungkin juga permainan para pegawai manajemen aplikator GoJek itu sendiri. Pemutusan mitra juga akhirnya merupakan permainan oknum pegawai aplikator GoJek agar bisa menjual akun kepada para driver. Permainan jual beli akun ini seharusnya menjadi bukti pengakuan bahwa manajemen GoJek telah gagal mengawasi internalnya sendiri.

Tuntutan lainnya adalah adanya pemotongan poin bagi penjualan pembayaran GoPay. Sebelumnya seorang driver GoJek akan mendapat poin 1 apabila berhasil menjual pembayaran GoPay kepada pelanggan pengguna GoPay GoJek. Saat ini seorang driver hanya mendapatkan 0,5 poin dari penjualan pembayaran GoPay.

Pemotongan poin ini dilakukan manajemen aplikasi GoJek tanpa penjelasan. Jelas pemotongan poin ini dilakukan sepihak saja dan merupakan kerugian besar bagi driver GoJek. Penjualan pembayaran GoPay adalah prestasi driver dan tidak boleh sewenang-wenang dipotong tanpa alasan yang benar. Pihak manajemen aplikator sudah sangat terbantu oleh prestasi penjualan GoPay para driver. Seharusnya aplikator menghargai dan memberi insentif kepada para driver bukan justru memotong jatah para driver.

 

Jakarta, 21 Oktober 2018
Azas Tigor Nainggolan
Ketua forum Warga Kota Jakarta (FAKTA).

No. Reg Rilis 066/RLS/X/2018

Catatan Singkat tentang 1 tahun Anies gubernur Jakarta.

Satu lagi bukti Jakarta tambah Semrawut.
Ini Jakarta loh. #ayogantianisbaswedan

Kawan saya, mbak Mona Anggiani menuliskan pengalamannya dengan kekacauan yang dialaminya di Jakarta:

Terngakak!
.
Sebuah kisah nyata, kita menyebrangi jalan raya di Jl. Jend. Sudirman depan kawasan Gelora Bung Karno, Senayan. Nyebrang di jalan sebesar itu, tanpa JPO dan tanpa pelican cross. Ini gilak sih! Mobil dan bus sebanyak itu, harus diterjang. Ini yang bikin proyek (desainer atau kontraktor) yang melalukan perubahan desain tidak memikirkan nasib pejalan kaki kah? Kok tidak memberikan solusi bagi penggunanya yang mau pakai TransJ. Jembatan Penyebrangan menuju Halte TransJ Polda, dipotong. Lalu, kita pejalan kaki ini mau ke Halte TransJakarta lewat mana? Terbang?
.
Sungguh Terlalu!
.
#jakartlife #jakarta #hidupdijakarta #terngakak #gregetjakarta #nasibpejalankaki #pejalankaki #urbanlife #urbaners #urbanstory #jakartakah #wagela

Kekacauan ini bukan hanya satu, tetapi sudah terlalu banyak dan merugikan hajat hidup warga Jakarta. Kisah dipotongnya JPO di jalan Jend Sudirman depan Gelora Bung Karno ini hanya salah satu kekacauan pengelolaan kota Jakarta.

Sudah terlalu banyak juga warga mengeluh dan hanya bisa mengeluh. Saatnya warga bersatu dan bergerak melawan pemprov yang tidak bekerja baik bagi warganya. Terutama melawan Anis Baswedan sang gubernur Jakarta yang tidak bekerja baik bagi kehidupan warga Jakarta. Saat kita sebagai warga Jakarta mengajukan #ayogantianisbaswedan sekarang juga.

Tidak ada kata yang bisa melukiskan betapa hancur dan kacaunya pengelolaan kota Jakarta. Kenapa bisa sedemikian hancurnya Jakarta? Baru saja setahu. Tapi sudah banyak keluhan warga akan kekacauan kota Jakarta. Selanjutnya kita Jakarta tanpa pengelola dan pemprov Jakarta tidak bekerja secara baik. Termasuk juga kemana dan apa kerja para anggota DPRD Jakarta. Apa kerja para anggota DPRD Jakarta yang gajinya sangat besar itu?

Ada banyak kekacauan yang dilakukan oleh pemprov Jakarta di bawah gubernur Anies Baswedan selama setahun ini. Tapi kok tidak ada pengawasan dan teguran dari anggota DPRD Jakarta? Sudah seharusnya anggota DPRD Jakarta menegur keras gubernur Anies Baswedan yang tidak bekerja baik. Bahkan seharusnya DPRD Jakarta mengajak warga melengserkan Anies Baswedan.

Begitu pula warga Jakarta jangan diam saja dengan kinerja buruk Anies Baswedan. Baru setahun saja Jakarta sudah terus tambah semrawut dan hancur. Mau tunggu sampai 5 tahun hancurnya? Sudah seharusnya warga Jakarta ajukan Mosi Tidak Percaya terhadap Anis Baswedan sebagai gubernur Jakarta. Ayo #ayogantianiesbaswedan sekarang juga.

Jakarta, 21 Oktober 2018
Azas Tigor Nainggolan
Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA).

No. Reg Rilis 065/RLS/X/2018

Layanan BPJS. Catatan Singkat tentang Layanan BPJS.

Bagaimana pasien BPJS agar dilayani secara manusiawi?

Presiden Jokowi mengkritik manajemen BPJS.

Betul pak Presiden bahwa manajemen BPJS tidak profesional dan tidak manusiawi. Kalo kita lihat manajemen perusahaan asuransi kesehatan swasta saja bisa untung dan berkembang, pasiennya dilayani dengan baik di Indonesia. Mengapa BPJS yang baru berusia beberapa tahun kok sudah teriak rugi atau defisit? Padahal BPJS sibuk membangun kantor BPJS di seluruh Indonesia. Manajemen BPJS sibuk membagi uang rakyat menjadi haji yang sangat tinggi bagi dirinya sendiri. Sementara BPJS tidak membangun layanan yang manusiawi bagi konsumennya sendiri yang sudah membayar mereka. Padahal sistem layanan asuransi kesehatan milik negara itu dibangun untuk memenuhi hak atas kesehatan warga negara. Untuk itu BPJS mendapat dukungan penuh dari pemerintah, subsidi maupun kemudahan lainnya.

Hingga hari ini banyak sekali keluhan yang disampaikan terkait layanan rumah sakit terhadap pasien BPJS. Setiap kali pasien BPJS ingin berobat selalu sulit dan ditolak oleh layanan rumah sakit setempat. Pasien BPJS hampir tidak ada yang mulus atau mudah mengakses layanan rumah sakit baik RS Pemerintah, apalagi RD Swasta. Padahal nanti semua warga negara Indonesia diwajibkan menjadi pemegang layanan BPJS. Bagaimana mau melayani dan memenuhi hak kesehatan warga negara jika manajemennya BPJS tidak profesional dan tidak manusiawi?

Tepat sekali kritik bapak Presiden Jokowi terhadap manajemen BPJS dan meminta direksi BPJS diperbaiki kinerjanya. Saya sering alami penolakan sebagai pasien BPJS. Mau berobat periksa gigi di sebuah RS swasta ternama, saya ditolak dengan alasan kuota sudah penuh. Begitu pula saat mau opname, ditolak dokter di IGD sebuah RS swasta ternama di Jakarta dengan alasan sulit mengklaim ke BPJS. Antrian dan keluhan pasien BPJS, terutama yang miskin atau kelas 3 terus terjadi dan tidak ada perubahan. Saya saja yang menjadi pemegang layanan BPJS kelas 1 sakit mengakses layanan RS dengan kartu BPJS, apalagi yang orang miskin dengan kelas 3.

Kritik presiden Jokowi atas manajemen BPJS yang tidak profesional adalah serius dan harus segera diselesaikan. Jika buruknya akses layanan kesehatan anggota pemegang BPJS terus terjadi maka akan terus terjadi penelantaran serta pelanggaran hak asasi warga negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang manusiawi. Manajemen BPJS harus segera diperbaiki bahkan dirombak total agar bisa memenuhi hak atas kesehatan warga negara. Perbaikan layanan BPJS adalah harus agar warga negara pemegang BPJS dilayani sebagai manusia yang sebenarnya, tidak disia-siakan dan mati tanpa perlindungan negara.

Jakarta, 18 Oktober 2018
Azas Tigor Nainggolan.
Ketua Forum Warga Kota Jakarta.

No. reg Rilis 064/RLS/X/2018

Evaluasi 1 tahun Gubernur Jakarta Anis Baswedan.

Catatan Singkat tentang Membangun Transportasi Jakarta.

Akses Layanan Angkutan Umum di Jakarta.

Perlu perbaikan pemenuhan akses layanan angkutan umum massal untuk warga Jakarta. Perbaikan yang dibutuhkan bukan sekedar nama (branding) atau tampilan luar saja tapi juga isi (bagian dalam) layanannya. Misalnya bukan sekedar mengganti nama Ok Otrip menjadi Jak Lingko semata. Tetapi yang harus dilakukan adalah bagaimana menyediakan isi layanan angkutan umum massal itu agar bisa dengan mudah diakses oleh warga (mudah, aman dan nyaman). Perbaikan layanan angkutan umum yang terintegrasi secara baik (akses) adalah salah satu janji kampanye Anis Sandi sewaktu kampanye pilkada Jakarta tahun 2017 lalu. Janji kampanyenya Anis bukan membangun nama atau branding layanan angkutan umum Jakarta. Janjinya Anis adalah membangun bagian isi atau dalamnya, substansi layanannya angkutan umum massal yang integratif (akses) bagi warga Jakarta.

Keberadaan akses layanan angkutan umum massal yang baik di Jakarta akan memudahkan warga Jakarta untuk berpindah dan meninggalkan kendaraan pribadinya di rumah. Layanan angkutan umum massal yang baik akan mengendalikan dan mengurangi kepadatan atau kemacetan jalan-jalan di Jakarta oleh kendaraan pribadi. Mengurai kemacetan Jakarta akan memberi dampak positif meningkatnya kinerja serta produktivitas warga Jakarta.

Jadi perbaikan akses dan layanan transportasi akan memberi dampak signifikan pada peningkatan ekonomi kota dan warganya. Transportasi umum massal baik akan mengurai kemacetan. Kemacetan terurai maka mengurangi pemborosan bahan bakar dan waktu perjalanan warga Jakarta serta menghentikan tekanan stres pencemaran udara bagi warga. Kota yang tidak macet akan memberi udara bersih dan peningkatan kesehatan warga kotanya. Peningkatan kinerja dan kesehatan warga akan mendongkrak peningkatan atau pertumbuhan kota bagi warganya.

Kelihatannya kok setahun masa kerja Gubernur Anis yang digadang-gadang baru bisa mengganti nama dari Ok Otrip menjadi Jak Lingko, belum masuk pada langkah konkrit membangun substansi (bagian dalam atau isi) pemenuhan hak warga bertransportasi yang baik, mendapat akses layanan angkutan umum. Prinsip pemenuhan hak bertransportasi warga ini diwujudkan secara terencana dalam 4 tahun mendatang. Tidak terus berwacana tanpa konsep nyata memperbaiki pembangunan layanan bagi warga. Siapkan kajian, konsep besar dan perencanaan pembangunan akses layanan angkutan umum massal yang aman dan nyaman di Jakarta.

 

Jakarta, 16 Oktober 2018
Azas Tigor Nainggolan.
Analis Kebijakan Transportasi dari Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA).

No. Reg Rilis 063/RLS/X/2018

Catatan Singkat tentang Penegakan Kawasan Tanpa Rokok di Jakarta.

Bertemu dan berdiskusi bersama bung Marco Kusumawijaya dan Irvan Pulungan dari TGUPP tentang Penegakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) serta Rancangan Perda KTR. Kami dari FAKTA, YLKI dan Komnas PT menyampaikan informasi penurunan penegakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), rancangan Perda KTR dan partisipasi publik dalam menegakan KTR.

Kami mendorong dan mengadvokasi agar Jakarta Sehat dan menyehatkan warga. Kami mengadvokasi agar pemprov Jakarta mendorong Jakarta memiliki Perda KTR untuk melindungi warga Jakarta bebas serta dilindungi dari bahaya asap rokok orang lain.

Pembahasan dan advokasi Perda KTR ini sudah berjalan selama 6 tahun, setiap tahun masuk dalam pembahasan di DPRD dan Pemprov Jakarta. Selama 6 tahun itu juga Perda KTR tak kunjung disahkan sebagai bukti nyata ada kehadiran pemprov dalam melindungi warga agar hak asasinya mendapatkan udara bersih sehat diberikan.

Di tengah upaya advokasi Perda KTR ini, pelanggaran Kawasan Dilarang Merokok (KDM) seperti diatur dalam Perda nomor 2 tahun 2005 tentang pengendalian Pencemaran Udara. Saat ini orang serasa bebas saja merokok dan tanpa pengawasan penegakan KDM. Melihat ini kami Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) melakukan gugatan terhadap gubernur Jakarta dan salah satu mal yang penuh asap rokok, Mal Citos.

Jakarta Sehat dan Bebas dari Asap Rokok adalah sebuah keharusan. Sebagai warga yang tidak merokok saya sangat terganggu dan menjadi korban dari asap rokok orang lain yang sering ada di sekitar saya. Salah satu akibatnya juga adalah minggu lalu saya 4 hari opname di rumah sakit karena alami radang di tenggorokan. Sudah saatnya Jakarta Sehat dan bersih bebas dari asap rokok.

Jakarta, 15 Oktober 2018
Azas Tigor Nainggolan, Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA).

No. Reg Rilis 062/RLS/X/2018

Catatan Singkat tentang Pengendalian Macet Jakarta.

Melanjutkan Ganjil Genap dengan ERP.

Asian Games dan Asia Paragames sudah selesai dilaksanakan di Jakarta. Setelah kedua acara tersebut selesai, pemprov Jakarta mengumumkan bahwa akan tetap melakukan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan kemacetan Jakarta dengan melanjutkan penerapan perluasan Ganjil Genap (Ganjen) hingga akhir Desember 2018. Awalnya kebijakan Perluasan Ganjen tersebut diperpanjang setelah Asian Games untuk membantu kelancaran lalu lintas selama even Asian Paragames yang dilakukan pada 3-13 Oktober 2018. Penerapan Ganjil Genapnya agak berbeda dengan saat Asian Games, yakni hanya berlaku pada hari kerja, Senin-Jumat dan tidak berlakunya pada hari libur nasional. Nah setelah Asian Paragames ini Ganjen kembali diperpanjang hingga akhir Desember 2018.

Penerapan pengendalian Ganjil Genap atau Ganjen saat Asian Games dan Asian Paragames 2018 lalu boleh dibilang berhasil mengendalikan kemacetan di koridor jalan yang menjadi target. Lalu lintas khususnya di area perjalanan atlit yang diterapkan Ganjen berjalan lancar tanpa masalah kemacetan. Menurut pemprov Jakarta bahwa keberhasilan kelancaran lalu lintas itu juga diikuti oleh keberhasilan menurunkan tingkat pencemaran udara Jakarta selama Ganjen diterapkan setiap hari terutama pada momen Asian Games. Begitu pula saat kebijakan Ganjen diperpanjang berlaku pada hari kerja, Senin-Jumat saat acara Asian Paragames. Perpanjangan penerapan Ganjen hanya pada hari kerja Senin-Jumat ini sebenarnya menurunkan pencapaian perbaikan yang sudah dicapai selama masa pelaksanaan Asian Games dengan Ganjen setiap hari. Tentunya tingkat kelancaran lalu lintas dan penurunan pencemaran udara hanya tercapai pada hari kerja saja selama Asian Paragames.

Perpanjangan penerapan perpanjangan Ganjen hingga akhir Desember 2018 ini menimbulkan pendapat pro kontra di kalangan publik Jakarta. Perlu diingat bahwa kebijakan pengendalian dengan ganjil genap atau Ganjen hanyalah kebijakan sementara, bukan jangka panjang atau permanen. Artinya setelah menggunakan kebijakan Ganjen seharusnya dilanjutkan kebijakan berikutnya yang permanen sifatnya. Dapat dikatakan bahwa keberhasilan penerapan Ganjen ini membawa perubahan perilaku bertransportasi warga Jakarta. Tidak dapat dipungkiri sudah banyak warga Jakarta yang sudah terbiasa meninggalkan mobil pribadinya di rumah. Mereka berpindah menggunakan kendaraan umum dalam bertransportasi. Dalam berbagai kesempatan juga warga Jakarta sudah mengatakan pengalaman bahwa lalu lintas Jakarta memang tambah lancar di area Ganjil Genap. Warga juga mengatakan bahwa mereka sudah menjadi terbiasa dan menikmati dengan penerapan Ganjen walau awalnya agak sulit. Jika penerapan Ganjen dihapus maka akan manjadi sebuah kemunduran. Menjadi kemunduran yang merusak pengendalian kemacetan serta merusak kebiasaan lalu lintas warga Jakarta yang sudah ramah terhadap upaya pengendalian penggunaan kendaraan pribadi. Warga Jakarta sudah mulai beralih dari menggunakan mobil pribadi ke angkutan umum massal secara suka rela.

Pertanyaannya sekarang, langkah pengendalian apalagi selanjutnya setelah Ganjil Genap atau Ganjen? Penggunaan Ganjen sebagai kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi hanya bersifat sementara. Selanjutnya harus dilakukan kebijakan pendakian yang permanen. Salah satu kebijakan pengendalian yang lebih permanen atau dapat digunakan dalam waktu cukup panjang adalah Sistem Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar elektronik.

Bagaimana upaya pengendalian kemacetan melalui pengendalian penggunaan kendaraan pribadi sesudah Asian Paragames? Pencapaian pengendalian penggunaan kendaraan pribadi ini memang sebaiknya diteruskan saja. Pengalaman pengendalian saat Asian Games sebaiknya dijadikan modal atau momen perbaikan masalah kemacetan Jakarta. Alasannya adalah warga sudah memiliki kebiasaan baik berlalu lintas di Jakarta dengan pengendalian Ganjen. Banyak dari warga yang sebelumnya menggunakan kendaraan pribadi beralih menggunakan kendaraan umum. Ada baiknya upaya pengendalian ini dilanjutkan dengan penerapan pengendalian menggunakan sistem Jalan Berbayar Electronik atau Electronic Road Pricing (ERP).

Perpanjangan dengan ERP ini pun akan sangat mudah dilakukan di area Ganjil Genap atau Ganjen, dimana warga tidak akan menolak karena sudah terbiasa dengan kebijakan pengendalian sebelumnya. Kebijakan ERP ini sudah teruji dan berhasil mengendalikan kepadatan atau kemacetan akibat tingginya penggunaan kendaraan pribadi seperti di Singapura, London Inggris dan ockholm Swedia. Ada baiknya pemprov Jakarta dan Polda Metro Jaya mengadopsi penerapan ERP di Jakarta. Penerapan ERP bisa segera dipersiapkan selama perpanjangan Ganjen di jalan-jalan yang saat ini menerapkan Ganjen. Apalagi sampai sekarang ERP sudah dikenal oleh warga Jakarta dan sudah memiliki dasar hukum atau regulasi penerapannya. Tinggal nanti pihak Pemprov Jakarta melakukan pembangunan ERP bersama perusahaan yang benar-benar profesional serta memiliki bukti pengalaman mengelola sistem ERP di negara lain.

Bukti sudah menunjukkan misalnya saja di Singapura bahwa dengan ERP mereka dapat menekan penggunaan kendaraan pribadi dan mengurangi kemacetan secara signifikan. Seorang pengemudi taksi online yang pernah saya tumpangi pernah berkata bahwa pengendalian penggunaan kendaraan pribadi setuju dilanjutkan dengan menggunakan ERP. Menurut si sopir itu selain kawasannya terkendali, dengan ERP pemerintah mendapat uang juga. Walau pun sebenarnya ERP bukanlah untuk mencari uang tetapi sisi positif yang dikatakan si sopir sangat menarik. Berdasarkan pengalaman baik ini maka memang segera pemerintah menyiapkan langkah penerapan ERP sesudah menggunakan Ganjil Genap atau Ganjen. Selain itu juga pengalaman warga yang sudah berpindah ke angkutan umum massal ini perlu difasilitasi oleh pemerintah dengan menyediakan layanan angkutan umum massal secara baik. Seharusnya pemerintah segera memperbaiki dan meningkatkan pelayanan angkutan umum massal di Jakarta. Jangan biarkan dan sia-siakan kebiasaan warga yang sudah menggunakan angkutan umum massal untuk bertransportasi di Jakarta. Kota Metropolitan dan kita yang ramah serta sehat adalah kota yang angkutan umum massalnya akses, aman dan nyaman. Sudah seharusnya sejak tahun 2010 lalu Jakarta sudah menerapkan ERP dan memiliki layanan angkutan umum massal yang ramah untuk warganya. Jangan sampai tertinggal terus di belakang kota-kota negara lain sudah lancar juga akses, tetapi Jakarta macet terus. Apa kerja pemerintahnya jika Jakarta terus macet berpuluh tahun tanpa perbaikan. Memalukan dan tidak punya malu pemerintahnya.

Jakarta, 13 Oktober 2018.
Azas Tigor Nainggolan, analis kebijakan transportasi dari Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA)

No. Reg Rilis 061/RLS/X/2018

Catatan Kecil tentang Becak.

Ke Jakarta, Becak kan kembali.

Sudah beberapa wartawan mewawancarai saya tentang rencana Pemprov Jakarta yang akan melegalkan becak kembali di Jakarta. Memang ada rencana Anis sebagai Gubernur Jakarta akan melegalkan becak kembali di Jakarta sebagai langkah memenuhi janji kampanyenya saat pilkada Jakarta. Sampai hari ini sudah banyak tanggapan pro dan kontra atas rencana Anis tersebut. Terakhir siang ini saya didatangi oleh seorang kawan wartawan Net yang mewawancarai saya soal kembalinya becak Jakarta. Pihak pro mengatakan bahwa becak adalah angkutan yang ramah lingkungan dan bisa menjangkau ke pemukiman warga. Sementara yang menolak menyatakan bahwa kondisi kebutuhan moda transportasinya saat ini sudah berbeda serta sudah banyak alternatif moda transportasi umum hingga berjenis online ke pemukiman.

Soal becak ini sebenarnya bukan hal yang sulit membuka jawaban atas pro dan kontra kembalinya becak ke Jakarta. Namun ada beberapa langkah yang harus dipersiapkan oleh pemprov Jakarta:

  1. Kajian akan kebutuhan becak saat ini untuk Jakarta,
  2. Merevisi Regulasi terkait keberadaan becak di Jakarta.

Kajian perlu lebih dulu dilakukan agar didapatkan dasar kebutuhan becak di Jakarta seperti apa. Hasil kajian inilah selanjutnya yang digunakan untuk melakukan proses meregulasi becak kembali di Jakarta. Saat ini setidaknya ada 3 regulasi yang harus direvisi atau dirubah untuk menjadi dasar hukum beroperasinya kembali becak di Jakarta. Ketiga regulasi itu adalah Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum yang melarang becak di Jakarta. Perda Nomor 5 tahun 2014 tentang Transportasi Jakarta yang belum memasukan becak sebagai salah satu alat moda transportasi umum dan kebijakan Pola Transportasi Makro (PTM) Jakarta yang belum memasukkan becak dalam PTM.

Melihat pengalaman kota lain di dunia sampai sekarang masih ada banyak memberi ruang bagi moda becak sebagai alat transportasi wisata. Misalnya saja di kota New York USA saja mengizinkan becak sebagai alat transportasi di lokasi wisata. Begitu pula di Malaka, Malaysia menempatkan becak sebagai alat transportasi para wisatawan berkeliling kota tua disana. Kota Yogyakarta pun memasukkan operasionalisasi becak melalui Perda Pariwisata dan jadi alat transportasi pariwisata. Mungkin Jakarta bisa juga melihat peluang ini sebagai salah satu ruang becak beroperasi di Jakarta. Jangan terlalu cepat juga mengatakan bahwa becak akan masuk dan menjadi alat angkutan lingkungan tanpa didasari oleh kajian yang tepat serta regulasi baru agar menjadikan opersi becak tepat sasaran di Jakarta.

Jakarta, 11 Oktober 2018.
Azas Tigor Nainggolan.
Analis Kebijakan Transportasi dari Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA).

No. Reg Rilis 060/RLS/IX/2018

Catatan Singkat tentang Pariwisata Danau Toba.

Rakyat Bicara Danau Toba.

Hari ini saya diundang oleh teman-teman penggiat sosial masyarakat atau LSM Danau Toba dari Sumatera Utara. Teman-teman LSM Sumatera Utara mengadakan Seminar Sehari bertemu Rakyat Bicara Danau Toba. Senang saya mendapat undangan itu dan saya menghadiri acara seminar Rakyat Bicara Danau Toba. Sambil mendengar paparan materi dari beberapa narasumber, otak saya berputar mengenai sejarah Bangsa Batak. Pikiran ini muncul diawali oleh kesaksian beberapa masyarakat Batak yang hadir di acara ini. Kesaksian mereka menunjukkan bahwa sebagai masyarakat atau rakyat Batak justru dimiskinkan, diadu domba dan dirusak tanah miliknya salam proyek pariwisata Danau Toba.

“Teman-teman Bangsa Batak lebih dulu ada dari pada Bangsa Indonesia ada”, dalam hati saya berbicara sendiri. “Masyarakat adat Batak sudah lebih dulu ada sebelum negara Indonesia ada”, lagi saya mengatakan pada diri sendiri “Jadi bagaimana ceritanya rakyat Batak meminjam tanah negara? Bagaimana ceritanya kok bisa ada hutan negara mengalahkan hutan adat?”, tanya saya dalam hati.

“Pembangunan pariwisata Danau Toba itu pariwisata ekologi atau pariwisata yang mengeksploitasi ekologi di Danau Toba?”, seorang narasumber bertanya dalam paparannya. selanjutnya Nara sumber itu mengajak, “Mungkin rakyat Batak perlu belajar dari rakyat Badui atau rakyat Samin tentang bagaimana cara menjaga lingkungannya dari eksploitasi pihak luar”. Keadilan ekologis harusnya belajar dari masyarakat adat. Bagaimana kondisi alam, lingkungan dan sosial setempat adalah masyarakat adat setempat yang tahu kebutuhannya. Bukan semata pemerintah atau pendapat ahli orang luar yang harus didengar.

Sebuah pembangunan bukanlah sebuah proyek tapi alat kehidupan pemerintah bagi rakyatnya. Jadi sebuah pembangunan harus melibatkan rakyatnya dan bukan “top down”. Rakyatlah yang mengetahui sebenarnya kondisi dan kebutuhan mereka. Begitu pula dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan pembangunan wisata Danau Toba pemerintah harus secara benar melibatkan partisipasi rakyat bangsa Batak. Wisata Danau Toba janganlah dilakukan dengan semata membawa pikiran serta modal dari luar dengan kendaraan pemerintah. Apalagi sampai pemerintah atau negara menggeser dan mengklaim sebagai penguasa menggusur masyarakat adat dan bangsa Batak itu sendiri. Untuk mengembangkan program pariwisata dalam perjalanannya banyak dikritisi oleh teman-teman LSM yang berkarya bersama masyarakat sekitar Danau Toba.

Saat ini sudah mulai muncul masalah di tengah masyarakat sekitar Danau Toba. Masyarakat merasa pemerintah diam di tengah masalah yang banyak terjadi di komunitas adat atau marga setelah berkembangnya informasi pembangunan pariwisata Danau Toba. Jangan sampai juga program pemerintah dianggap mengadu domba bangsa Batak dan hanya memikirkan upaya memuluskan proyek pembangunan top down di Danau Toba. Ada pendapat bahwa program pariwisata hanya untuk konsumen pariwisata agar bebas tanpa batas mengeksploitasi keindahan alam dari proyek pariwisata Danau Toba.

Sudah seharusnya pembangunan pariwisata Danau Toba adalah pembangunan rakyat Bangsa Batak di Danau Toba, memastikan tidak meninggalkan apalagi mengorbankan rakyat Bangsa Batak. Sebaiknya niat baik pemerintah Jokowi diterjemahkan secara benar dalam pembangunan pariwisata Danau Toba yang membangun rakyat Bangsa Batak. Jangan sampai niat baik presiden Jokowi ditelikung oleh para pemodal yang mau mengeksploitasi ekologi Danau Toba atas nama proyek pembangunan pariwisata Danau Toba.

Hotel Ashley Jakarta, 4 Oktober 2018
Azas Tigor Nainggolan, putera daerah dari Nainggolan, Pulau Samosir, Danau Toba.

No. Reg Rilis 059/RLS/IX/2018

Sepintar-pintarnya Bangkai Ditutupi, Baunya Tetap Tercium Juga. Pribahasa Untuk Hentikan Drama Konyol Penyebaran Hoax Tokoh Politik.

Ratna Serumpaet, aktivis organisasi sosial juga sebagai pendiri Ratna Sarumpaet Crisis Centre hari-hari ini menjadi perbincangan di media sosial terkait beredarnya foto wajah yang penuh lebam yang saat itu diduga akibat dari penganiayaan yang di terimanya di Bandung, Jawa Barat.

Tidak sampai disitu, beberapa tokoh politik juga beramai-ramai berpendapat terkait hal tersebut. Sebut saja Fadli Zon. Politikus Gerindra tersebut juga ikut memberikan keterangan terkait dugaan penganiayaan yang diterima Ratna Serumpaet di bandung.

Setelah Fadli Zon, Capres Pemilu Presiden 2019 Prabowo Subianto juga memberikan keterangan yang sama di depan media. Ketua Umum partai gerindra tersebut memberikan keterangan terkait penganiayaan yang di terima Ranta Serumpaet.

Bahwa tidak sampai beberapa jam akhirnya sebuah kebohongan tersebut terkuat. Benar saja, Ratna Serumpaet ternyata tidaklah menjadi korban penganiayaan seperti yang di kabarkan oleh beberapa media dan banyak tokoh politik.

Ratna dalam konferensi pers-nya Rabu, 03 Oktober 2018 menyatakan bahwa lebam wajah yang dialaminya adalah lebam pasca operasi plastik di sebuah rumah sakit di Jakarta. Operasi plastik tersebut dijalaninya untuk menghilangkan lemak pada kedua pipi, tegas ratna”.

Dalam konferensi pers-nya ratna mengaku bersalah dengan sengaja berbohong untuk menutupi operasi plastik yang dijalaninya dari orang-orang sekitar sehingga memutuskan untuk menyebar berita penganiayaan yang dialami di parkiran bandara tepatnya di Bandung, Jawa Barat.

Bahwa dari kebohongan yang disebarkan tersebut sempat menjadi pemberitaan yang ramai di kalangan masyarakat. Seharusnya sebagai seorang tokoh masyarakat sudah sepatutnya memberikan contoh prilaku yang baik bagi masyarakat. Bukan menjadi penyebar kebohongan yang membuat keonaran masyarakat karena dapat menimbulkan gesekan-gesekan mengingat Ratna Serumpaet adalah seorang yang dikenal sebagaui kritikus bagi pemerintahan saat ini serta aktif dalam berpolitik.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Pasal 1 menyebutkan: Barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat di hukum penjara dengan setinggi-tinggainya 10 Tahun.

Bahwa sudah cukup banyak contoh orang-orang yang harus menerima hukuman pidana karena kicauan dan kebohongannya yang membuat gaduh masyarakat. Kehati-hatian dalam menelan serta menyebar informasi sudah gamang di suarakan. Namun saat ini yang terjadi adalah tokoh masyarakat yang bertindak konyol dengan menyebar kebohongan yang membuat gaduh masyarakat.

Sudah sepatutnya untuk para tokoh masyarakat apalagi tokoh politik tidak lagi bertindak kekanak-kanakan dengan menyebar berita bohong. Jangan pernah menggunakan imajinasi-imajinasi konyol yang bisa menimbulkan perpecahan di kalangan masyarakat.

Jangan menyebarkan kebohongan demi sebuah keuntungan pribadi atau golongan apalagi dengan mengorbankan masyarakat sebagai pendengar.


03 Oktober 2018

Yosua Manalu, S.H.
Div. Litigasi Forum Warga Kota Jakarta

No. Reg Rilis 057/RLS/IX/2018

Janji Politik Cuma Janji Aja!

Belakangan peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) lebih aktif dalam upaya penegakan peraturan Daerah No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum di kawasan Jalan Matraman Raya. Alasan penertiban dilakukan atas tindak lanjut pelaporan warga. Padahal tanpa adanya pelaporan warga harusnya sudah menjadi kewajiban Satpol PP untuk menegakan sesuai amanat Peraturan Pemerintah no 16 Tahun 2016 pasal 5, yang menjadikan persoalan adalah bukan pada penertibannya melainkan, bagaimana mencarikan jalan keluar terbaik bagi masyarakat dan pemerintah.

Hal ini juga bisa menggiatkan kegiatan preventif bagi masyarakat agar tidak lagi menjadi tokoh buruk dalam upaya penegakan Perda. Padahal keseharian Satpol PP Kecamatan Jatinegara berjaga di sekitar Pasar Ikan dan hanya memperingatkan untuk mundur dibelakang garis kuning. Hal ini terlihat tidak konsekwennya Satpol PP menegakan Perda. Apapun alasan pelangaran Perda harus tetap dilakukan penegakan namun harus juga mencari jalan keluar untuk Pedagang tetap bisa berdagang untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Janji pemberdayaan usaha kecil menengah itu juga dijanjikan saat masa kampanye Gubernur DKI. Namun, dengan berjalannya waktu Gubernur terpilih yang telah menjanjikan untuk meningkatkan usaha kecil tidak kunjung nyata. Senada dengan hal tersebut, proses penggusuran yang terus menimpa pedagang Kaki Lima Jatinegara. Sebagai LSM Perkumpulan Warga Kota Jakarta (FAKTA) mengutuk tindakan pengusuran dan meminta Gubenur Anis Baswedan untuk menepati janji-janji dalam kampanye politik pemilihan Gubenur DKI Jakarta.

 

Ary S Wibowo
Div Advokasi dan Litigasi

No. Reg Rilis 056/RLS/IX/2018

Cairan Vape (Likuid Vape) Terkena Cukai 57%.

Pengenaan tarif cukai 57% merupakan bentuk intensifikasi cukai hasil tembakau dan menjadikan instrumen pemerintah untuk mengendalikan produk tembakau dan turunannya seperti Vape.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang tarif cukai produk tembakau mewajibkan produk tembakau dan turunanya dalam hal ini rokok elektrik atau vape likuid dikenakan tarif cukai sebesar 75% dari harga jual eceran mulai 1 Oktober 2018.

Forum Warga Kota (Fakta) bergerak dalam advokasi Pengendalian Tembakau meberikan apresiasi kepada Pemerintah dalam melindungi warganya akan bahayanya mengkonsumsi produk tembakau dengan mengenakan cukai, namun yang lebih penting adalah menyelamatkan generasi muda akan bahayanya hasil olahan produk tembakau, serta meningkatkan pengawasan dan mengupayakan tindakan hukum bagi Industri yang melakukan pelanggaran.

 

Jakarta, 2 Oktober 2018
Sekretaris FAKTA
Ari Subagyo Wibowo

No. Reg Rilis 055/RLS/IX/2018
Catatan Singkat Tentang Penggunaan Pajak Rokok Daerah.

Pengalihan Penggunaan Dana Pajak Rokok Daerah Bertentangan dengan Undang-Undang Pajak Rokok dan Restribusi Daerah.

Harga rokok di Indonesia dapat dikatakan yang paling murah di dunia. Begitu pula penjualan rokok di Indonesia adalah yang paling akses di dunia, dapat dibeli oleh anak-anak, eceran dan sangat terbuka. Mudahnya rokok dijual dan diakses membuat rokok ada di semua lapisan masyarakat terutama anak-anak dan warga miskin sekalipun. Kondisi ini mengakibatkan tingginya dampak buruk bagi kesehatan masyarakat akibat kebiasaan buruk merokok yang tinggi. Salah satu dampak nyata akibat menurunnya derajat kesehatan masyarakat sekarang ini adalah meningkatnya kebutuhan penyediaan anggaran oleh pemerintah dalam membiayai pelayanan jaminan kesehatan masyarakat. Hal ini kemudian berakibat pada membengkaknya beban negara terkait dengan membiayai pengobatan penyakit akibat merokok. Dalam konteks kesehatan, rokok sendiri merupakan salah satu faktor risiko untuk penyakit jantung, paru-paru dan beragam penyakit lainnya.

Belakangan ini pemerintah menutupi defisit anggaran Badan Jaminan Kesejahteraan Sosial (BPJS) Kesehatan atau BPJS akhirnya dengan menggunakan pendapatan dari dana pajak rokok daerah. Kebijakan penggunaan dana pajak rokok daerah itu dituangkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) No: 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan. Dalam Perpres 82/2018 pasal 99 dikatakan bahwa (1) Pemerintah Daerah wajib mendukung penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan …. dan (6) dukungan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan melalui kontribusi dari pajak rokok bagian masing-masing daerah provinsi/kabupaten/kota. Selanjutnya pada pasal 100 dikatakan bahwa (1) besaran kontribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 99 ayat (6) ditetapkan 75% dari 50% realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing daerah provinsi/kabupaten/kota, dan (2) kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung dipotong untuk dipindahbukukan ke dalam rekening BPJS Kesehatan. Pengalihan yang dilakukan melalui Perpres ini adalah daerah kehilangan haknya atau otoritas serta kewajibannya untuk membangun kesehatan warganya dan menegakan hukum agar melindungi hak kesehatan warganya.

Penarikan atau pengalihan penggunaan pajak rokok daerah itu menimbulkan kritik dan pertanyaan. Kritik dan pertanyaaan itu melihat bahwa pengalihan tersebut bertentangan dengan pengaturan oleh Undang-Undang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (UU PDRD). Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 94 ayat (1) butir c mengatur bahwa 70% hasil penerimaan pajak rokok diserahkan kepada kabupaten/kota dan 30% diserahkan kepada provinsi untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum. Jika merujuk pada ketentuan UU PDRD di atas terlihat bahwa pengalihan oleh Perpres 82/2018 bertentangan dengan tujuan penggunaan dana pajak rokok daerah itu sendiri. Pasal 94 UU PDRD jelas mengatakan bahwa penggunaan pajak rokok daerah diberikan pada daerah untuk pelayanan kesehatan dan penegakan hukum. Artinya penggunaan dana pajak rokok daerah memang diprioritaskan bagi daerah untuk membangun derajat kesehatan dan penegakan hukum mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan bagi masyarakat oleh pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota.

Pengalihan penggunaan dana pajak rokok daerah didasari alasan bahwa beban negara yang besar untuk membiayai BPJS. Dalam kenyataannya saat ini bahwa 25 persen klaim BPJS adalah untuk penyakit akibat rokok di antaranya jantung dan kanker paru ( Center for Indonesia’s Strategic Initiative / CISDI, 10 September 2018). Selanjutnya CISDI menyatakan bahwa pemasukannya BPJS hanya sekitar Rp150 triliun, namun pengeluarannya mencapai Rp600 triliun untuk biaya pengobatan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh rokok.

Pemerintah melihat bahwa rokok sebagai salah satu produk yang dapat menimbulkan adiksi, maka sudah sepatutnya hasil cukai rokok dimanfaatkan untuk biaya pengobatan atas penyakit akibat rokok. Kebiasaan merokok merupakan salah satu faktor risiko munculnya penyakit tidak menular, seperti jantung, stroke, diabetes, ginjal, hingga kanker. Beberapa penyakit tersebut ternyata menempati urutan teratas daftar penyakit yang banyak dibiayai dari dana yang dikelola Badan Jaminan Kesejahteraan Sosial (BPJS) Kesehatan. Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Bidang Hukum Kesehatan, Tari juga mengatakan bahwa beban biaya, khususnya penyakit tidak menular akibat paparan asap rokok sangat besar,  jantung, ginjal, stroke, semua ini menyedot lebih dari 70 persen dana yang dikelola BPJS. (28/7/2016). Disampaikan juga bahwa berdasarkan data klaim Indonesian-Case Based Groups (INA-CBGs sampai dengan bulan bayar Januari 2016, penyakit jantung paling banyak membutuhkan biaya pengobatan, yaitu jantung Rp 6,9 triliun. Selanjutnya biaya besar lainnya disusul penyakit kanker Rp 1,8 triliun, stroke Rp 1,5 triliun, ginjal Rp 1,5 triliun, dan diabetes Rp 1,2 triliun. Tari mengungkapkan, tingginya kasus penyakit tidak menular berhubungan erat dengan gaya hidup tidak sehat.

Berangkat tingginya biaya untuk menutupi dampak penyakit di atas maka upaya yang perlu dilakukan adalah pendidikan atau promosi pendidikan gaya hidup sehat. Upaya promotif atau yang merupakan tindakan pencegahan terlihat sebagai salah satu visi regulasi yang diamanatkan oleh UU PDRD, yakni melakukan pembangunan derajat kesehatan dan penegakan hukum mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat oleh pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota.

Sementara itu penetapan Perpres 82/2018 begitu memudahkan kesimpulan yang arahnya pada upaya kuratif, karitatif atau tindakan mengobati. Dalam hal ini Perpres telah begitu mudahnya mengalihkan tindakan kemanusiaan, promosi dan membangun pencegahan (preventif) menjadi sekedar kuratif atau karitatif. Tindakan pengalihan seperti ini tidak akan menyelesaikan masalah melindungi warga negara agar bisa hidup sehat. Justru kebijakan negara seperti ini hanya tambal sulam dan membuat warga negaranya manja, sakit terus juga tidak mencerdaskan.

Pengalaman dan data defisit anggaran BPJS akibat tindakan kuratif atau karitatif di atas seharusnya dijadikan catatan refleksi meningkatkan pelayanan derajat kesehatan warga negara. Seharusnya pemerintah atau negara melakukan promosi kepada warga negaranya dan memfasilitasi dengan kebijakan yang mendorong pola hidup sehat seperti membangun aktivitas fisik, pola makan sehat, mengehetikan kebiasaan merokok dan minum alkohol. Artinya pemerintah seharusnya lebih menggalakan atau membangun promosi upaya promotif dan preventif, yakni salah satunya dengan pengendalian tembakau.

Upaya promosi pengendalian tembakau ini juga bisa dilakukan dengan membangun regulasi serta penegakan hukum Kawasan Tanpa Rokok juga menaikkan Cukai Rokok setinggi-tingginya. Bahaya rokok bukan hanya mengancam kesehatan perokok itu sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitarnya yang terpapar asap rokok. Pertimbangan pilihan upaya tersebut akan bisa menjawab kebutuhan perbaikan dan pengendalian tembakau karena Indonesia merupakan negara dengan jumlah perokok tertinggi ketiga di dunia setelah Cina dan India. Artinya upaya preventif atau pencegahan tepat agar melindungi anak dan perempuan yang menjadi target industri rokok. Upaya pencegahan akhirnya akan menurunkan beban anggaran BPJS di kemudian hari karena pokok persoalan sudah diselesaikan dari hulunya. Pilihan upaya yang tepat adalah mendekati penyelesaian dari hulu (promotif dan preventif) bukan di hilirnya (kuratif atau karitatif) saja.

Jakarta, 27 September 2018
Azas Tigor Nainggolan, Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA).

No. Reg Rilis 054/RLS/IX/2018

Hindari Defisit Dana BPJS Kesehatan Kedepan, Pemerintah Harusnya Terapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di seluruh daerah Indonesia.

Beberapa bulan belakangan ini pemberitaan mengenai defisit dana BPJS Kesehatan kembali ramai karena nilai yang cukup besar. Tahun 2017 lalu, selisihnya mencapai Rp10,19 triliun.

Pemerintah berusaha mengatasi defisit tersebut dengan memanfaatkan Pajak Rokok. Pajak rokok sendiri adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah daerah yang berwenang bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Tujuan utama penerapan pajak rokok adalah untuk melindungi masyarakat terhadap bahaya rokok.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tarif pajak rokok sebesar 10% dari cukai rokok. Pasal 94 ayat (1) butir c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ini mengatur bahwa 70% hasil penerimaan pajak rokok diserahkan kepada kabupaten/kota dan 30% diserahkan kepada provinsi untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum.

Tidak sampai disitu, Kementerian Kesehatan RI mengeluarkan Permenkes No. 53 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan menteri kesehatan No 40 Tahun 2016 tentang petunjuk teknis penggunaan pajak rokok untuk pendanaan pelayanan kesehatan masyarakat.

Permenkes No 53 tahun 2017 bahkan menyebutkan 75% dari dana Pajak Rokok dialokasikan untuk program BPJS Kesehatan, yang secara jelas itu bersifat kuratif tidak lagi untuk promotif dan preventif. Sedangkan tujuan utama penerapan pajak rokok adalah untuk melindungi masyarakat terhadap bahaya rokok. Penerapan pajak rokok sebesar 10 % dari nilai cukai juga dimaksudkan untuk memberikan optimalisasi pelayanan pemerintah daerah dalam menjaga kesehatan masyarakat.

Padahal dari fakta sekarang ini masalah kesehatan banyak bersumber dari penyakit tidak menular (PTM) seperti Kanker, serangan Jantung, Penyakit Paru – paru bahkan stroke disebabkan dari konsumsi zat adiktif rokok.

Bahwa perihal defisit dana BPJS Kesehatan tersebut sudah saatnya pemerintah melakukan cara lain dalam menekan defisit angka tersebut dengan salah satu cara mengurangi jumlah pasien/korban penyakit tidak menular yang disebabkan oleh konsumsi zat adiktif rokok yang kita ketahui memerlukan waktu serta pendanaan yang cukup besar dalam proses penyembuhannya.

Penerapan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Perda KTR) di seluruh daerah Indonesia bisa menjadi cara baru jangka panjang yang ampuh untuk mengurangi jumlah pasien/korban dari penyakit tidak menular (PTM) yang sangat besar di sebabkan oleh konsumsi zat adiktif dari rokok.

Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 115 meyebutkan bahwa, “Pemerintah daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya.” Hal ini diperkuat juga dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan yang pada pasal 52 menyebutkan, “Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya dengan Peraturan Daerah”.

Sudah saatnya pemerintah sadar bahwa pendapatan negara dari cukai rokok dan pajak rokok tidak lagi sesuatu yang menguntungkan. Hal itu dilihat dari begitu pusingnya pemerintah dalam menutupi defisit dana BPJS Kesehatan yang sebagian besar dikeluarkan untuk pendanaan kesehatan bagi masyarakat pasien/korban dari konsumsi zat adiktif rokok.

Jakarta, 26 September 2018
Yosua Manalu, S.H.
Div. Litigasi Forum Warga Kota Jakarta.

Reg. Rilis 053/RLS/IX/2018

Pajak Rokok Sebagai “Pahlawan” Pemangkas Defisit Dana BPJS Kesehatan, Pemerintah Salah Kaprah.

Pajak rokok kembali ramai diperbincangkan, kali ini terkait peran dan pemanfaatannya dalam menutup defisit dana BPJS dalam program Jaminan Kesehatan Nasional yang pada Tahun 2017 lalu, selisihnya mencapai Rp10,19 triliun.

Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah daerah yang berwenang bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Tujuan utama penerapan pajak rokok adalah untuk melindungi masyarakat terhadap bahaya rokok.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 94 ayat (1) butir c mengatur bahwa 70% hasil penerimaan pajak rokok diserahkan kepada kabupaten/kota dan 30% diserahkan kepada provinsi untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum.

Bahwa pada 2017 lalu, Kementerian Kesehatan RI mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 53 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan menteri kesehatan No 40 Tahun 2016 tentang petunjuk teknis penggunaan pajak rokok untuk pendanaan pelayanan kesehatan masyarakat yang menyebutkan 75% dari dana Pajak Rokok dialokasikan untuk program BPJS Kesehatan (Jaminan Kesehatan Nasional).

Bahwa dengan dikeluarkannya peraturan tersebut penggunaan dana pajak rokok yang seharusnya untuk memberikan optimalisasi pelayanan pemerintah daerah dalam menjaga kesehatan masyarakat tidak lagi berjalan selaras dengan amanat UU tentang Pajak Rokok dan Retribusi Daerah.

Dalam hal ini, terjadi kekeliruan yang dilakukan oleh pemerintah melalui terbitnya sebuah regulasi demi menutup defisit dana BPJS Kesehatan yang terus bertambah seiring banyaknya pasien yang berobat menggunakan BPJS Kesehatan.

Sedangkan seperti diketahui dana pajak rokok itu sendiri sangat tidak maksimal pemanfaatannya jika digunakan untuk tindakan kuratif aeperti menutupi defisit dana BPJS Kesehatan.

Seperti dikatakan dr. Wahyu salah satu Staff P2P Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta saat dimintai pendapatnya mengenai dana pajak rokok untuk DKI Jakarta, beliau mengatakan: “Pajak rokok untuk DKI Jakarta pada tahun 2017 sekitar 500 milyar rupiah sedangkan pasien BPJS Kesehatan dan PBI (Penerima Bantuan Iuran) sekitar 1,5 Triliun Rupiah. Dapat di bayangkan bahwa Dana Pajak rokok DKI tidak sebanding/ tidak ada apa-apanya”.

Bahwa yang terjadi saat ini berbanding terbalik. Beberapa perokok justru merasa bangga dengan ikut serta memberikan uang-nya melalui pajak rokok yang dikenakan terhadap setiap batang rokok yang dihisap.

Sebutan “Pahlawan” yang mulai disematkan bagi para perokok karena peran pajak rokok sebagai pemangkas defisit dana BPJS Kesehatan menjadi sebuah fenomena yang sangat menggelitik serta memprihatinkan terutama bagi beberapa aktivis pengendalian tembakau di Indonesia.

Melihat fenomena ini FAKTA (Forum Warga Kota Jakarta) sebagai salah satu otganisasi masyarakat yang juga fokus dalam pengendalian tembakau di Indonesia terus berupaya membuka kaca mata hitam pemerintah yang tertutup oleh kilauan dana pajak rokok yang tidak sebanding dengan beban yang harus di tanggung pemerintah terkait banyaknya pasien/korban yang timbul akibat rokok itu sendiri.

Seperti diketahui saat ini Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti Kanker, serangan Jantung, Penyakit Paru – paru bahkan stroke yang disebabkan dari konsumsi zat adiktif rokok sangat menggerogoti anggaran kesehatan negara sehingga menjadi penyebab dari besarnya defisit dana BPJS Kesehatan.

Bahwa dengan demikian sudah saatnya pemerintah mencari solusi lain untuk menutup defisit dana BPJS Kesehatan. Bukan dengan terus melakukan tindakan kuratif dengan mengalokasikan dana yang menjadi hak daerah untuk Jaminan Kesehatan Nasional melainkan mengembalikannya kepada daerah guna dimanfaatkan sebagaimana menjadi amanat Undang-undang.

Jakarta, 26 September 2018
Yosua Manalu, S.H.
Div. Litigasi Forum Warga Kota Jakarta.

No. Reg Rilis 052/RLS/IX/2018

Catatan Singkat tentang Korupsi.
Mengapa kejaksaan agung lebih sigap dibandingkan KPK?

Koruptor mengaku berjasa.
Saat ditangkap aparat kejaksaan agung, Karen mantan Dirut Pertamina mengaku telah meningkatkan produksi dan pendapatan Pertamina. Pendek kata Karena merasa telah berjasa sebagai Dirut Pertamina. Memang para koruptor di Indonesia selalu mengaku sudah berjasa dan menyalahkan penangkapan atas dirinya. Selain itu para koruptor itu tetap bisa tersenyum bangga dan senang saat digiring masuk penjara. Seperti tidak ada takutnya. Mungkin karena di Indonesia koruptor masih bebas dan bisa menjadi anggota DPR dan DPRD?

Nah kalo Karen ditangkap oleh kejaksaan agung, berarti dia mau mengatakan kejaksaan agung telah salah menangkap dirinya. Saya juga mau bertanya kok, kejaksaan agung yang menangkap Karen? Mengapa juga KPK tidak menangkap Karen atas sangkaan korupsi di Pertamina. Sepertinya ada kebijakan atau desakan politis dalam penangkapan Karen? Kalo masih seperti ini model penyelesaian kasus korupsi di Indonesia maka tujuan pemberantasan korupsi di negeri ini tidak akan membuahkan hasil negeri bersih dari korupsi.

Kejadian serupa juga pernah terjadi ketika kami melaporkan dugaan korupsi dalam pengadaan bus Transjakarta. Saat itu 24 Februari 2014 kami, FAKTA melaporkan ke KPK tapi tidak ditangani oleh KPK. Alasan KPK adalah karena kami melaporkannya kurang bukti. Tapi beberapa hari kemudian pihak kejaksaan agung menangkap Kadishub Jakarta, Pristono dengan sangkaan korupsi pengadaan bus Transjakarta, yang substansinya seperti laporan kami ke KPK sebelumnya. Pertanyaan kami kok kejaksaan agung lebih sigap dan lebih berani dibandingkan KPK. Hasilnya pun kejaksaan agung berhasil menghukum Pristono 13 tahun penjara di tingkat Mahkamah Agung. Coba lihat dalam kasus penangkapan 3 orang hakim di PN Medan Sumatera Utara. Keesokan harinya 2 hakim yang ditangkap dilepaskan kembali oleh KPK sendiri. Kok KPK menangkap orang yang tidak bersalah? Ada apa dengan KPK jika seperti ini keadaannya?

(Astina, 26 September 2018)

Reg Rilis 051/RLS/IX/2018.

FAKTA menggugat Gubernur Jakarta karena tidak melindungi warga dari bahaya asap rokok.

Jakarta, 25 September 2018.Hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menggelar sidang kedua mediasi antara Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) melawan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta dan PT. Graha Mega Raya (Pengelola Cilandak Town Square). Setelah pada sidang pertama tidak hadir akhirnya Gubernur Provinsi DKI Jakarta hadir diwakili Biro Hukum Provinsi DKI Jakarta pada persidangan yang kedua ini. Dalam pemeriksaan awal sidang kedua,  ketua majelis hakim meminta pemerintah dan pihak Mall Cilandak Town square berani untuk melakukan gerakan penegakan secara tegas dan berani dalam pengawasan dan penegakan kawasan dilarang merokok. Menurut ketua majelis hakim dikatakan bahwa gugatan FAKTA ini adalah sebuah upaya mengingatkan pemerintah  agar melakukan  pengawasan terhadap aturan kawasan dilarang merokok di Jakarta. Upaya gugatan FAKTA ini menjadi   semangat positif dalam perjuangan membuat Jakarta  kembali lebih sehat. 

FAKTA dalam gugatannya  menggunakan mekanisme legal standing atau hak gugat organisasi ini dengan alasan sebagai organisasi atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang memiliki kepentingan sama dengan masyarakat. Sebagai LSM, FAKTA meminta atau menggugat agar gubernur Jakarta konsisten terhadap Pergub  no:88 Tahun 2010 tentang Kawasan Dilarang Merokok. Pergub Nomor 88 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok. Namun yang terlihat saat ini adalah pembiaran terhadap pelaku usaha pusat perbelanjaan yang masih tetap menyediakan tempat dan memfasilitasi  para perokok di dalam gedung khususnya di pusat perbelanjaan (Mal) di wilayah yang menjadi domain (kewenangan) Tergugat  dan Turut Tergugat  untuk melakukan Pengawasan dan Pembinaan terhadap pencemaran udara yang berasal dari asap rokok. 

Pembiaran tersebut menjadi alasan diajukannya gugatan perbuatan melawan hukum ini, dimana telah terjadi pembiaran yang dilakukan Pejabat Pemerintah yakni, Tergugat , selaku Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Turut Tergugat  I, II, dan III selaku Dinas/Instansi terkait yang juga bertanggung jawab terkait penertipan Kawasan Dilarang Merokok khususnya di tempat umum, dalam hal ini adalah Mal Cilandak Town Square (Turut Tergugat  III) yang masih didapati perokok maupun fasilitas atau tempat bagi para perokok dapat merokok. Dampam tindakan  membiarkan pelanggaran  terhadap regulasi Kawasan Dilarang Merokok tersebut maka bukan hanya kehilangan udara yang bersih, baik, dan sehat saja.  Para  pengunjung dari Mal tersebut juga terpapar asap rokok orang lain (menjadi perokok pasif) serta semakin menurunnya derajat kualitas kehidupan untuk mendapatkan udara bersih. Serta masyarakat dirusak tingkat kesehatannya dan diluluhlantahkan harkat dan martabatnya sebagai manusia karena tidak adanya kemauan untuk melakukan kewajibanya dalam menegakan Peraturan Gubernur No. 88 Tahun 2010 tentang Perubahan terhadap Peraturan Gubernur No. 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok.

Oleh sebab itu FAKTA menuntut kepada para Tergugat untuk:1. Meminta maaf kepada warga Jakarta secara terbuka melalui 3 media cetak nasional  dan 6 Stasiun televisi nasional.2. Segera melakukan tindakan penegakan Kawasan Dilarang Merokok khususnya di Mal Cilandak Town Square (Mal Citos) agar menjadi kondusif dan sehat bagi pengunjungnya.

Sidang kedua ini  kembali ditutup dan akan  dilanjutkan  pada tanggal 9 Oktober 2018 dikarenakan masih belum datangnya turut tergugat 2 yaitu Satpol PP DKI Jakarta dan belum lengkapnya berkas-berkas legalitas pihak ke 3 yaitu mall Cilandak Town Square. 

Jakarta, 25 September 2018 Azas Tigor Nainggolan,
Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA)Kontak : 0815 9977 041

No. Reg Rilis 050/RLS/IX/2018

Catatan singkat tentang Pasar Pagi Car Free Day Jakarta.

Selamat Ulang Tahun ke 16 Car Free Day Jakarta.

Mau belanja murah meriah dan serba ada, datanglah setiap hari Minggu pagi jam 06.00-11.00 wib di arena Car Free Day Jakarta. Mulai dari BH, Celana Dalam, Makanan dan Minuman hingga Jasa Dukun ada dijual disana. Pokoknya PALUGADA, apa lu yang mau ada. Semua pedagang kaki lima tumpah ruah ke badan jalan merebut ruang warga yang akan berolah raga atau bersosialisasi di Car Free Day Jakarta.

Setelah 16 tahun berlalu barulah memang pemprov Jakarta di bawah gubernur Anis Baswedan berhasil menjadikan arena Car Free Day menjadi Pasar Pagi Serba Ada. Selamat ulang tahun ke 16 tahun Car Free Day Jakarta. Tepat pada 22 September 2018, Car Free Day Jakarta berumur 16 tahun dan menjadi arena Pasar Pagi. Anda, Anis Baswedan tepat mendapat bintang penghargaan merubah Car Free Day menjadi area Pasar Pagi

Keberhasilan tersebut harusnya berbentuk mengakomodir dan menata para pedagang kaki lima yang ada menjadi pendukung Car Free Day. Saat ini yang terjadi justru para pedagang kaki lima menduduki dan merampas area Car Free Day. Akibatnya warga Jakarta yang ingin bersantai, bersosialisasi dan berolah raga terhalang serta sangat tergganggu oleh keberadaan pedagang kaki lima. Warga sangat terganggu karena para pedagang kaki lima justru merebut dan berjualan tidak hanya di trotoar tapi hingga menutupi badan jalan.

Sebaiknya Gubernur Anis Baswedan mulai kembali menata arena Car Free Day menjadi sungguh-sungguh sebagai ruang sosial dan olah raga warga Jakarta. Tata ulang, tempatkan para pedagang kaki lima sebagai pendukung dan buka kembali ruang sosial serta olah raga warga di Car Free Day Jakarta.

 

Jakarta, 23 September 2018
Azas Tigor Nainggolan, salah seorang penggagas Car Free Day Jakarta dan Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA).

No. Reg Rilis 049/RLS/IX/2018

Catatan Singkat tentang
Penegakan Hukum Lalu Lintas secara Elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE).

Polda Metro Jaya yang anak mulai menerapkan sistem E-TLE.

Penerapan E-TLE akan mulai dilakukan pada 1 Oktober 2018 mendatang di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Melalui E-TLE akan mengurangi pelanggaran terhadap aturan lalu lintas. Penekanan terhadap pelanggaran aturan lalu lintas ini akan menurunkan angka kecelakaan lalu lintas itu sendiri. Seperti kita ketahui bahwa setiap kecelakaan lalu lintas selalu diawali oleh pelanggaran aturan lalu lintas. Apalagi kondisi warga Jakarta yang tidak patuh dan mudah melakukan pelanggaran aturan lalu lintas. Tingkat kepatuhan warga Jakarta terhadap peraturan boleh disebut masih rendah, masih sama dengan tingkat kepatuhan anak seusia kelas 4 SD. Rendahnya tingkat kepatuhan warga ini perlu dibangun dengan sebuah sistem aturan yang tegas dan efektif. Nah sistem E-TLE ini diharapkan bisa meningkatkan kepatuhan warga terhadap autran lalu lintas.

Penerapan E-TLE ini juga akan mengurangi kecurangan atau pelanggaran saat penegakan aturan lalu lintas. Saat penegakan tidak lagi manual, pelaku berhadapan dengan petugas Polantas dan bisa “bermain” damai. Penegakan E-TLE akan dilakukan dengan kamera elektronik pengawas di jalan raya yang akan memotret setiap pelanggaran aturan yang terjadi. Selanjutnya berdasarkan hasil foto E-TLE akan ada bukti yang akan dikirimkan kepada si pelanggar berdasarkan alamat kendaraan bermotor.

Penerapan penegakan secara elektronik ini akan lebih efektif menekan dan mengurangi pelanggaran lalu lintas. Keutuhan penegakan E-TLE sudah lama seharusnya ada di Jakarta agar lalu lintas bisa diawasi dan dikendalikan secara efektif. Semoga saja penerapan E-TLE ini menjadi awal perbaikan pola penegakan aturan lalu lintas dan membangun lalu lintas berkeselamatan.

 

Jakarta, 22 September 2018
Azas Tigor Nainggolan, Analis Kebijakan Transportasi dari Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA).

No. Reg Rilis 048/RLS/IX/2018

Catatan Singkat tentang Membela Koruptor.
Lucunya Negeri Ini, koruptor boleh menjadi anggota legislatif

Bagaimana tidak lucu, di negeri ini koruptor dibela habis-habisan. Lebih lucu lagi koruptor boleh menjadi calon legislatif (caleg) anggota DPD, DPR dan DPRD. Para mantan napi korupsi itu kan berarti sudah diputuskan dan dinyatakan oleh pengadilan sebagai koruptor. Tetapi mereka, para koruptor itu tetap diberi kesempatan menjadi anggota legislatif dan berarti diberi kesempatan melakukan korupsi lagi.

Betapa lucunya memang negeri ini, koruptor dibela habis-habisan tetap dibolehkan menjadi calon anggota legislatif. Tetapi rakyat yang ingin menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) atau calon aparat negeri sipil (CANS) justru diwajibkan memiliki surat keterangan catatan kepolisian (SKCK). Syarat SKCK ini menandakan bahwa para pencari kerja atau CPNS harus bersih dan tidak pernah melakukan kejahatan sesuai catatan kepolisian. Lucu kan, menjadi ANS atau PNS harus bersih tidak pernah atau mantan kasus korupsi atau koruptor. Tetapi seorang koruotor tetap dibela untuk jadi anggota legislatif.

Bisa dibayangkan bagaimana kerja para ANS yang diawasi oleh para anggota legislatif yang koruptor. Pilihannya tetap jadi ANS yang bersih tapi ditendang karena tidak mau mengikuti kehendak legislator yang koruptor. Atau mengikuti kehendak legislator koruptor agar ikut menjadi ANS koruptor? Ya betapa lucunya negeri ini membela koruptor dan membiarkan para koruptor hidup serta mengembangkan perilaku koruptif. Kapan negeri ini akan bersih dari koruptor dan korupsi? Kapan rakyat negeri ini bisa sejahtera?

Jakarta, 21 September 2018.
Azas Tigor Nainggolan, Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA).

No. Reg Rilis 047/RLS/IX/2018

APA KABAR PERDA KTR DI INDONESIA

Sesuiai dengan Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, pada pasal 115 UndangUdang tersebut meyebutkan bahwa, “Pemerintah daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya.” Hal inipun diperkuat dengan diterbitkannya Pertaturan Pemerintah nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan yang pada pasal 52 menyatakan, “Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya dengan Peraturan Daerah.”

Tidak cukup sampai disitu, sebelum Peraturan Pemerintah nomor 109/2012 terbit Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Kesehatan pada saat itu menerbitkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan nomor 188/Menkes/Pb/I/2011 nomor 7 Tahun 2011 tetang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, yang pada pasal 6 ayat (1) berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai KTR di Provinsi dan Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”

Dari ketiga landasan hukum di atas jelas terlihat bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah mengamanatkan kepada seluruh daerah baik itu Provinsi maupun Kabupaten dan Kota untuk membuat Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok. Namun berdasarkan data dari Divisi Informasi dan Dokumentasi Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) sampai dengan berita ini diturunkan baru 22 Provinsi dan 271 Kabupaten/Kota yang memiliki regulasi KTR, itupun tidak semua regulasi berbentuk Peraturan Daerah. Ada yang berupa Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, Peraturan Walikota bahkan ada yang berupa Surat Keputusan dan Surat Edaran.

Melihat data FAKTA di atas jelas sekali masih jauh bagi Indonesia untuk mencapai kondisi ideal untuk Kawasan Tanpa Rokok. Belum lagi bila kita lihat pengimplemtasian dan penegakkan hukum dari regulasi KTR tersebut apakah sudah sesuai atau belum dan apakah penegakkan hukumnya telah berjalan dengan baik. Makin jauh lagi Indonesia dari kondisi ideal. Jelas ini menjadi PR bagi pemerintah untuk terus mendesak tiap-tiap daerah untuk mebuat Perda KTR.

Jakarta, 20 September 2018
Normansyah
Ka. Div. Indocom FAKTA

No. Reg Rilis 046/RLS/IX/2018

Catatan Singkat tentang Regulasi Taksi Online.

Membereskan Regulasi Taksi Online.

Beberapa waktu lalu kita mendapat kabar bahwa Peraturan Menteri Perhubungan nomor: 108 Tahun 2017 tentang Taksi Online (PM 108/2017) kembali dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI (MA). Permohonan Uji Materil terhadap PM 108/2017 tersebut diajukan oleh beberapa orang pengemudi taksi online yang merasa bahwa regulasi tersebut merugikan usaha taksi online mereka. Keberatan mereka adalah karena PM 108/2017 tetap memuat 14 poin aturan yang sudah dibatalkan oleh MA atas Uji Materil terhadap regulasi taksi online sebelumnya. Para pemohon Uji Materil berpendapat bahwa 14 poin aturan dalam regulasi Taksi Online sebelumnya, PM 26/2017 yang dibatalkan MA seharusnya tidak boleh dimuat atau digunakan lagi dalam PM 108/2017.

Penolakan terhadap pemuatan 14 poin aturan kembali ke dalam PM 108/2017 inilah pangkal persoalannya. Pemuatan kembali 14 point memunculkan kesan buruk terhadap kinerja pemerintah, dalam hal Kementerian Perhubungan. Awalnya Kemenhub membuat payung hukum usaha taksi online ini diatur dalam PM 32/2016. Namun PM 32/2016 ini ditolak oleh masyarakat pengusaha taksi online. Kemudian PM 32/2016 ini dirubah menjadi PM 26/2017. Keberadaan PM 26/2017 ini pun tidak lepas dari penolakan para pelaku usaha taksi online. Beberapa pemilik taksi online mengajukan permohonan Uji Materil terhadap PM 26/2017 ke Mahkamah Agung (MA). Permohonan uji materil tersebut diterima dan MA membatalkan 24 poin aturan dalam PM 26/2017. Dalam putusannya MA memerintahkan pemerintah dalam hal ini kementerian perhubungan (Kemenhub) membuat peraturan baru. Putusan MA tersebut dipenuhi oleh Kemenhub dengan membuat peraturan baru yakni PM 108/2017. Namun PM 108/2017 itu kembali ditolak diajukan uji materil karena memuat kembali 14 poin aturan dari PM 26/2017 yang sudah dibatalkan oleh MA. Upaya uji materil tersebut diterima oleh MA dengan membatalkan PM 108/2017 karena memuat kembali pengulangan 14 poin yang sudah dibatalkan oleh MA.

Melihat proses pembuatan regulasi taksi online yang 3 kali tetapi tetap gagal dan ditolak oleh MA menimbulkan pertanyaan tentang keseriusan dan kualitas profesionalisme pemerintah dalam meregulasi keberadaan taksi online. Pertanyaan itu wajar karena sudah 3 kali membuat peraturan tetapi tetap ditolak dan dibatalkan. “Bagaimana kualitas pemerintah, dimana Kemenhub tiga kali gagal membuat peraturan?” begitulah kritik yang muncul dari publik. Bayangkan saja dalam satu waktu dan topik sama tentang regulasi taksi online, Kemenhub tidak bisa membuat peraturan yang baik dan kuat? Ada baiknya presiden Jokowi mengevaluasi kinerja jajaran Kemenhub karena sudah tiga kali gagal membuat regulasi yang sama. Evaluasi atas jajaran Kemenhub harus dilakukan karena keledai saja tidak mau jatuh pada lobang yang sama 2 kali. Sementara jajaran Kemenhub sudah tiga kali gagal dalam lobang yang sama, yakni gagal membuat regulasi taksi online.

Untuk itu seharusnya menteri perhubungan meminta pendapat dan arahan kepada Presiden dalam membuat regulasi taksi online. Sebaiknya menteri perhubungan menyatakan bahwa akan meminta pendapat dan arahan kepada Presiden untuk membuat regulasi pengganti PM 108/2017. Atas dasar itu Presiden bisa meminta pendapat atau masukan kepada Mahkamah Agung agar pemerintah bisa membuat peraturan tentang taksi online yang benar dan kuat. Langkah perbaikan di atas perlu dijalankan agar kelak peraturan taksi online yang baru kuat, diterima publik dan tidak ditolak lagi oleh Mahkamah Agung. Jadi menteri perhubungan tidak perlu terlalu cepat mengatakan bahwa bulan Oktober 2018 akan ada regulasi baru tentang taksi online tanpa berkonsultasi dengan bapak Presiden Jokowi.

Semarang, 20 September 2018
Azas Tigor Nainggolan, Analis Kebijakan Transportasi dari Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA).

No. Reg Rilis 042/RLS/VIII/2018

Catatan Singkat tentang hakim koruptor.

Marsudin Nainggolan, bikin malu marga Nainggolan saja kau ini. Apa yang kau taburi, kelak akan kau tuai.

Hari ini ada 8 orang dari PN Medan ditangkap OTT oleh KPK. Salah seorang yang ditangkap itu adalah Marsudin Nainggolan, ketua Pengadilan Negeri Medan. Saya kenal dan tahu si Marsudin Nainggolan ini. Saya mengenal si Marsudin Nainggolan pertama kali sekitar16 tahun lalu, saat saya berperkara di Pengadilan Negeri Bogor, Cibinong, Jawa Barat. Saat itu saya dan kawan-kawan FAKTA menjadi pembela warga Munjul, Cibubur yang air tanah tempat tinggal warga Munjul dicemarkan oleh limbah sebuah pabrik eletronik yang ditampung oleh sebuah perusahaan daur ulang.

Dalam perkara pencemaran lingkungan warga Munjul itu, Marsudin Nainggolan sebagai ketua majelis hakim perkara tersebut. Setiap kali sidang saya melihatnya tampil sok intelek, sok bersih dan sombong. Warga yang jadi korban pencemaran justru disalahkan oleh Marsudin Nainggolan ini. Gugatan kami bersama warga dianggap mengada-ada oleh majelis hakim yang diketuai Marsudin Nainggolan. Majelis Hakim menolak gugatan kami bersama warga dan membebaskan si pelaku pencemaran lingkungan.

Mendapat putusan seperti itu tentu kami dan warga sangat kecewa sekali. Warga Munjul yang dirugikan justru disalahkan dan dihukum lagi oleh hakim si Marsudin Nainggolan. Sementara si pencemar air tanah warga justru dibela dan dibebaskan oleh si Marsudin Nainggolan dan anggotanya. Tapi tidak apa-apa sekarang Marsudin Nainggolan sudah mendapat karmanya, hukuman sebagai penjahat dan koruptor yang telah menyengsarakan warga Munjul. Sebelumnya juga pembela pencemarnya mendapat karma hukuman atas upayanya membela pencemar lingkungan yang menyengsarakan rakyat kecil.

Saat si Marsudin Nainggolan bertugas di PN Jakarta Pusat juga saya sempat bertemu dengan dia dalam sebuah perkara. Perilakunya masih sama yakni sok intelek, sok suci dan sombong. Terakhir pada bulan Juli 2018 saya bertemu Marsudin Nainggolan di Parapat, Sumatera Utara. Kami sempat ngobrol sebentar dan saya kurang begitu respek. Marsudin Nainggolan bilang bahwa dia sekarang menjadi Ketua Pengadilan Negeri (PN) Medan, Sumatera Utara.

Ya begitulah memang Hukum Tabur Tuai. Apa yang kita tabur kelak akan kita tuai. Jika kita tabur kebaikan maka kelak kita akan menuai kebahagiaan. Jika kita menabur kejahatan dan korupsi maka kelak kita akan menabur penderitaan – hukuman berat – seperti si Marsudi Nainggolan ini. Mari kawan-kawan menabur kebaikan, bela yang benar bukan bela yang bayar agar kelak tidak bernasib hidup menderita seperti si Marsudin Nainggolan. Ah Marsudin Nainggolan si penjahat dan koruptor ini, kau bikin malu marga Nainggolan saja.

Jakarta, 28 Agustus 2018
Azas Tigor Nainggolan
(Astina)

No. Reg Rilis 041/RLS/VIII/2018

Catatan Singkat tentang #2019gantipresiden.

Dua hari kemarin ada berita tentang penolakan terhadap acara massa aksi #2019gantipresiden di beberapa kota. Sebenarnya kegiatan massa #2019gantipresiden ini melanggar peraturan KPU karena dilakukan sebelum masa kampanye terbuka pilpres. Kegiatan mereka adalah kegiatan kampanye pilpres yang masih di tahun 2019 mendatang. Massa atau kegiatan kampanye #2019gantipresiden ini berada di belakang kegiatan partai politik. Padahal kal0 ditanya apakah calon kubu #2019gantipresiden bisa menggantikan Jokowi, mereka juga jawabnya tidak jelas dan ragu-ragu.

Mengapa demikian? Kegiatan mereka ini menuju pada gerakan mengganti presiden pada pilpres di 2019 mendatang. Jelas gerakan #2019gantipresiden tidaklah gratisan dan ada pesanan dari koalisi partai politik yang berseberangan denganJokowi yang sekarang masih menjadi presiden RI. Jadi mereka tidak bisa bohong dan tidak bisa bersembunyi kegiatan mereka di belakang atau mengatasnamakan kemerdekaan berpendapat. Gerakan #2019gantipesiden tidak independen dan jelas partisan para lawan politiknya Jokowi.

Sudah beberapa hari ini juga saya sering melihat iklan sebuah produsen cat yang menggunakan tagar #jadibarulagi. Iklan tersebut menunjukan semua barang yang kita gunakan jadi baru lagi setelah dicat kembali. Nah untuk membenahi lawan, bisa juga #jadibarulagi digunakan untuk manyaingi #2019gantipresiden. Penggantian dengan tagar #2019gantipresiden tersebut belum menjamin bahwa pengguna #2019 dapat membangun gerakan ganti presiden. Masalahnya adalah calon yang ditawarkan dari kubu seberang tersebut belum terlihat karya baktinya untuk bangsa ini. Calon dari sebelah hanya memiliki pengalaman sebagai calon presiden untuk ketiga kalinya. Jadi berat perjuangan untuk menyaingi apalagi mengalahkan Jokowi yang masih menjadi presiden sekarang ini.

Nah tagar #jadibarulagi cocok dan bisa menggerakkan kesadaran mempertahan ya jabatan presiden lama menjadi presiden baru lagi di 2019. Menjadikan presiden lama dengan “dipoles cat” baru atas kekurangan dan kelemahannya pada masa sekarang untuk periode kedua 2019. Pilihannya kan lebih logis dan masuk akal jika kita melakukan langkah dengan melanjutkan langkah yang sudah dimulai dengan perbaikan. Perbaikan yang dilakukan adalah untuk #menjadibarulagi dan lebih maju. Pilihan yang tidak masuk akal dan bodoh jika kita memulai baru dengan menggantikan pada orang yang belum jelas karya baktinya bagi negeri ini. Sekedar catatan singkat saja dari pada #2019gantipresiden kan lebih baik #jadibarulagi.

Jakarta, 27 Agustus 2018
Astina.

No. Reg Rilis 039/RLS/VIII/ 2018

Catatan Singkat Perluasan Ganjen di Jakarta.

Kebijakan pengendalian penggunaan Ganjen atau Ganjil Genap di Jakarta sudah mulai diberlakukan sejak 1 Agustus 2018. Banyak protes dan kritik mengatakan kebijakan Ganjen ini merugikan dan merepotkan para pengguna jalan khususnya pengguna mobil pribadi. Ruang gerak bertransportasi para pengguna mobil pribadi diperluas pembatasannya alias makin terbatas atau sulit menggunakan mobilnya.

Beberapa ruas jalan jadi tambah padat atau macet akibat para pengguna mobil pribadi mencari jalan alternatif agar tidak terkena aturan Ganjen. Jalan di Jakarta sudah terlalu padat dengan kendaraan bermotor khususnya kendaraan pribadi. Salah satu kebijakan yang memang bisa dilakukan secara cepat adalah mengurangi kepadatan kendaraan pribadi di jalan raya. Pengurangan tersebut dapat dilakukan dengan mengendalikan penggunaan mobil pribadi. Pengendalian penggunaan mobil pribadi dapat dilakukan dengan kebijakan Ganjil Genap (Ganjen). Akibatnya banyak pengguna mobil pribadi dibatasi atau dikendalikan menggunakan mobil pribadinya.

Pembatasan Ganjen mobil pribadi ini membuat marah para penggunanya. Hari pertama diterapkan memang terjadi beberapa kekacauan di beberapa ruas jalan. Kekacauan ini menimbulkan pengguna jalan raya secara umum karena kebijakan Ganjen dianggap membuat kemacetan. Soal Jakarta macet padahal sudah setiap hari sebenarnya. Tapi kenapa ketika kebijakan Ganjen baru teriak dan marah terjadinya kemacetan di jalan? Padahal selama ini kemacetan Jakarta sudah akut dan kok diam saja?

Kebijakan Ganjen ini diterapkan setiap hari mulai jam 06.00 wib hingga jam 21.00 wib. Panjangnya kebijakan ini dikarenakan padatnya jadwal perjalanan atlit peserta Asian Games dari dan ke lokasi pertandingan. Target perjalanan secara keseluruhan atlit tidak boleh lebih dari 30 menit. Bisa dibayangkan kebutuhan perjalanan yang cepat dan fasilitas jalan raya yang lancar. Jadi memang diperlukan langkah mengurangi kepadatan jalan dari kendaraan bermotor khususnya mobil pribadi agar perjalanan jadi lancar dengan cara pengendalian Ganjil Genap atau Ganjen.

  1. Nah pertanyaannya sekarang setelah diterapkannya kebijakan Ganjen ini apa yang harus dilakukan oleh pemerintah agar perjalanan masyarakat terpenuhi secara baik? Ada beberapa hal yang harus dilakukan:
    Untuk menampung perpindahan para pengguna mobil pribadi ke angkutan umum massal, maka pemerintah harus segera menyediakan akses layanan angkutan massal yang aman dan nyaman. Secara khusus Pemda Jakarta sebaiknya mengadakan layanan tarif gratis bagi para pengguna di seluruh koridor atau trayeknya Transjakarta. Cara layanan gratis Transjakarta ini akan menarik bagi masyarakat lebih menggunakan angkutan umum dari pada memaksakan menggunakan mobil pribadinya.
  2. Pemerintah segera memaksimalkan kapasitas jalan seluruh Jakarta agar bisa menjadi alternatif dari jalan yang terkena pembatasan Ganjen. Memaksimalkan kapasitas jalan dapat dilakukan dengan menghapuskan parkir dari semua badan jalan serta menaikan tarif parkir setidaknya 300%. Terus terang menyulitkan sarana parkir bagi kendaraan pribadi ini perlu dilakukan agar para pengguna mobil pribadi menjadi tidak nyaman menggunakan mobilnya dan berpindah ke angkutan umum massal seperti Transjakarta.
  3. Menyiapkan strategi-strategi tambahan lainnya jika diperlukan saat terjadi kekacauan lalu lintas di lapangan. Juga perlu dilakukan penegakan peraturan lalu lintas secara konsisten agar mencegah terjadi kecelakaan lalu lintas dan kekacauan lalu lintas.
  4. Catatan penting lainnya adalah jadikan penataan lalu lintas atau kebijakan yang sudah dibuat untuk Asian Games dijadikan momen perbaikan kemacetan Jakarta. Artinya apa yang dilakukan untuk memecahkan kemacetan bagi Asian Games ini jika baik maka kami usulkan agar diteruskan menjadi kebijakan permanen guna memecahkan masalah kemacetan lalu lintas Jakarta.

Jakarta, 4 Agustus 2018
Azas Tigor Nainggolan, Analis Kebijakan Transportasi dari Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA).

No. Reg Rilis 038/RLS/VII/2018

Catatan Singkat. Anis Seperti Kucing Saja.

Menutup Kali Item Kemayoran agar Asian Games tidak bau.

Menjelang Asian Games 18 Agustus hingga 2 September 2018 Pemerintah Provinsi Jakarta terus berbenah. Salah satu lokasi menjadi perhatian kawasan Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta Pusat. Salah satu lokasi wisma atlet yang berdekatan dengan Kali Sentiong atau biasa disebut Kali Item menjadi sorotan lantaran nantinya dinilai dapat mengganggu kenyamanan atlet. Kali Item tersebut airnya berwarna hitam dan beraroma tidak sedap (bau). Untuk menghindari aroma tidak sedap air Kali Item, Gubernur Jakarta Anis Baswedan menutup permukaan Kali Item dengan menggunakan jaring plastik sekitar 650 M.

Aneh sekali keputusan yang dibuat Anis untuk menangani aroma bau air Kali Item. Padahal masih tersedia waktu sekitar 1 bulan untuk mengerjakan perbaikan kondisi air Kali Item yang beraroma bau tersebut. Mengapa juga Anis mengatakan dan melakukan penutupan permukaan Kali Item? Cara Anis yang mendeklarasikan bahwa keputusan menutup Kali Item adalah idenya karena Kali Item kotor dan beraroma bau agar tidak menggangu pemandangan serta menggangu atlit Asian Games yang tidak di Wisma Atlit di sana. Waktu penyelenggaraan Asian Games sebenarnya masih ada satu bulan lagi dan cukup sebenarnya untuk membenahi kondisi Kali Item. Pemprov Jakarta bisa langsung membenahi secara cepat kali Item dan mencegah pengiriman kembali Kali Item dari sumber limbah di sekitarnya.

Cara yang diambil oleh Anis mirip ulah seekor kucing berak dan menutup kotorannya dengan pasir dari sekitar lokasi. Kucing berpikir bahwa ulahnya berak sembarangan tidak diketahui oleh orang di sekitarnya dan akan tidak ada aroma bau. Padahal menutup dengan pasir tetap saja aroma bau kotoran kucing tersebut tetap akan menyebar ke sekitar dan akhirnya diketahui. Kelihatan sekali memang tindakan Anis menutup Kali Item hanya sekedar gaya-gayaan untuk menyatakan dia sebagai Gubernur Jakarta akan menyiapkan Jakarta sebaik mungkin sebagai tuan rumah Asian Games. Ya supaya kelihatan Gubernur yang bekerja baik dan mengatakan yang tidak bekerja baik justru Gubernur sebelumnya. Anis mau menunjukan dirinya sebagai gubernur Jakarta saat ini berusaha menutupi pekerjaan gubernur sebelumnya yang tidak tuntas atau tidak bekerja baik. Anis memang selama menjadi gubernur Jakarta kegiatannya hanya menjelek-jelekan gubernur sebelum dirinya dan membuat jelek hasil kerja baik gubernur sebelumnya. Padahal Anis bersama wakilnya Sandiaga Uno sampai saat ini belum membuahkan hasil kerja baik apa pun. Coba lihat program transportasi OC Otrip saja gagal dan para pengemudi Angkota teriak rugi. Program Rumah DP Rp. 0 juga sampai hari ini belum ada satu tiang rumah pun yang didirikan.

Jakarta, 21 Juli 2018
Azas Tigor Nainggolan
Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA)

No. Reg Rilis 045/RLS/XI/2018

Catatan Singkat Tentang Regulasi Taksi Online.
Mahkamah Agung Membatalkan Regulasi Taksi Online PM 108 Tahun 2017.

Mahkamah Agung melalui putusannya kembali mencabut aturan transportasi online. MA memerintahkan Menteri Perhubungan (Menhub) mencabut Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017. Sengketa perkara regulasi angkutan atau taksi online ini bermula saat Menhub mengeluarkan Permenhub Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek (PM 26/2017). Belakangan PM 26/2017 itu digugat digugat ke Mahamah Agubg (MA) dan hakim agung mencabutnya 14 poin dalam PM 26 tersebut pada 20 Juni 2017. Melalui putusannya MA Republik Indonesia telah menerbitkan putusan nomor: 37 P/HUM/2017 tentang Uji Materi terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Dalam pertimbangannya MA memutuskan bahwa 14 poin aturan dalam PM 26/2017 bertentangan dengan. UU No:22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Berdasarkan putusan MA nomor: 37 P/HUM/2017, pihak Kementrian Perhubungan kemudian membuat Permenhub baru pengganti PM 26/2017 yakni menjadi PM 108/2017. Dikeluarkannya PM tersebut kemudian melahirkan keberatan para pengemudi taksi online dan mengajukan gugatan Uji Materil ke MA RI oleh Daniel Lukas Rorong, Herry Wahyu Nugroho, dan Rahmatullah Riyadi. Alasan pengajuan Uji Materil para pemohon itu adalah keberatan digunakan atau di adukannya kembali 14 poin dari PM 26/2017 yang sudah dibatalkan oleh MA dimasukan kembali ke dalam PM 108/2017.

Berdasarkan permohonan Uji Materil para pemohon yang merupakan pengemudi taksi online itu, MA RI memutuskan dan menyatakan bahwa Pasal 6 ayat 1 huruf e, Pasal 27 ayat 1 huruf d, Pasal 27 ayat 1 huruf f, Pasal 27 ayat 2, Pasal 38 huruf a, Pasal 38 huruf b, Pasal 38 huruf c, Pasal 31 ayat 1, Pasal 39 ayat 2, Pasal 40, Pasal 48 ayat 10 huruf a angka 2, Pasal 48 ayat 10 huruf b angka 2, Pasal 48 ayat 11 huruf a angka 3, Pasal 48 ayat 11 huruf b angka 3, Pasal 51 ayat 9 huruf a angka 3, Pasal 51 ayat 10 huruf a angka 3, Pasal 56 ayat 3 huruf b angka 1 sub b, Pasal 57 ayat 11 huruf a angka 2, Pasal 65 huruf a, Pasal 65 huruf b, Pasal 65 huruf c, Pasal 72 ayat 5 huruf c, Peraturan Menteri Perhubungan Indonesia Republik Indonesia Nomor PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, merupakan pemuatan ulang materi norma yang telah dibatalkan oleh Putusan MA Nomor 37/P.HUM/2017 tanggal 20 juni 2017, dan karenanya tidak sah dan tidak berlaku umum,” demikian lansir panitera MA dalam website-nya, Rabu (12/9/2018).

Dalam putusannya juga MA menyatakan bahwa PM 108/2017 bertentangan dengan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 7 UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Karena tidak menumbuhkan dan mengembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan dan prinsip pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Selanjutnya MA memerintahkan Menteri Perhubungan mencabut aturan yang diatur di dalam PM 108/2017 di atas. Majelis hakim agung, yang diketuai Supandi dengan anggota Is Sudaryono dan Irfan Fachruddin juga merintahkan panitera MA mengirimkan petikan putusan ini kepada percetakan negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara.

Sejak awal diundangkannya PM 108/2017 sebagai pengganti PM 26/2017 sudah banyak kritik dan tanggapan. Banyak kritik dan mempertanyakan keberadaan 14 poin dari PM 26/2017 yang sudah dibatalkan oleh MA tetapi dimasukan kembali ke dalam PM 108/2017. Alasan dimasukannya kembali 14 poin tersebut karena UU No: 22 tahun 2009 belum dicabut. Jadi pihak Kemenhub merasa bahwa masih bisa digunakan kembali dalam PM 108/2017 sebagai pengganti PM 26/2017. Dalam berbagai kesempatan pertemuan publik terkait regulasi taksi online, saya selalu mengingatkan bahwa sebaiknya PM yang baru tidak lagi memuat 14 poin PM 26/2017 yang sudah dibatalkan oleh MA.

Saya juga sudah mengingat bahwa pemuatan kembali 14 poin itu ke dalam PM 108/2017 akan rentan digugat kembali atau diajukan upaya Uji Materi ke MA. Benar saja, setelah PM 108/2017 diundang langsung diajukan Uji Materi ke MA oleh beberapa pengemudi taksi online. Alasan saya lainnya menolak 14 poin dimasukan lagi adalah pihak MA tentu akan konsisten dengan putusannya sebelumnya. Konsistensi putusan itu disebabkan materi yang digunakan sama dan sudah pula di arahkan oleh MA sendiri. Jadi keputusan MA atas upaya ini tidak akan berbeda dan akan sama yakni kembali membatalkan materi 14 poin yang kembali dimasukan kembali ke dalam PM 108 2017. Untuk itu sebaiknya pemerintah dalam hal kembali harus membuat peraturan baru sebagai pengganti PM 108/2017 tetapi dengan poin aturan yang baru dan tidak memasukan lagi 14 poin aturan yang sudah dibatalkan oleh MA. Bersikap tegas dalam menyusun dan menetapkan peraturan yang dibuat untuk mengatur operasional taksi online yang melindungi penggunanya serta pengemudinya.

Pulau Bali, 13 September 2018
Azas Tigor Nainggolan, Analis Kebijakan Transportasi dari Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA).

No. Reg Rilis 044/RLS/XI/2018

Catatan Singkat tentang Pengendalian Macet Jakarta.
Melanjutkan Ganjil Genap dengan ERP.

Asian Games sudah selesai dan dilanjutkan pelaksanaan Asian Paragames di Jakarta. Setelah Asian Games selesai, pemprov Jakarta mengumumkan bahwa akan tetap melakukan pengendalian kemacetan Jakarta dengan melanjutkan penerapan perluasan Ganjil Genap. Dilanjutkannya penerapan Perluasan Ganjil Genap tersebut untuk membantu kelancaran lalu lintas selama even Asian Paragames yang akan dilakukan pada 3-13 Oktober 2018. Penerapan Ganjil Genapnya agak berbeda dengan saat Asian Games, yakni hanya berlaku pada hari kerja, Senin-Jumat dan tidak berlakunya pada hari libur nasional.

Penerapan Ganjil Genap saat Asian Games 18 Agustus 2018 hingga 2 September 2018 lalu boleh dibilang berhasil. Lalu lintas khususnya di area perjalanan atlit atau peserta Asian Games yang diterapkan Ganjil Genap berjalan lancar tanpa masalah. Menurut pemprov Jakarta bahwa berhasilan kelancaran lalu lintas itu juga diikuti oleh keberhasilan menurunkan tingkat pencemaran udara Jakarta selama Ganjil Genap diterapkan. Perpanjangan penerapan Ganjil Genap hanya pada hari kerja Senin-Jumat ini tentu menurunkan pencapaian perbaikan yang sudah dicapai selama masa pelaksanaan Asian Games. Tentunya tingkat kelancaran lalu lintas dan penurunan pencemaran udara hanya tercapai pada hari kerja saja.

Perpanjangan penerapan perpanjangan Ganjil Genap hingga Asian Paragames ini menimbulkan pertanyaan di kalangan publik Jakarta. Banyak pertanyaan warga Jakarta akan kemungkinan dilanjutkannya terus penerapan Ganjil Genap hingga selesai Asian Paragames sebagai langkah mengendalikan kemacetan Jakarta. Dalam berbagai kesempatan juga warga Jakarta sudah mengatakan pengalaman bahwa lalu lintas Jakarta memang tambah lancar di area Ganjil Genap. Warga juga mengatakan bahwa mereka sudah menjadi terbiasa dan menikmati dengan penerapan Ganjil Genap walau awalnya agak sulit. Jika penerapan Ganjil Genap hanya pada hari kerja, apalagi akan dihapuskan seusai Asian Paragames maka itu sebuah kemunduran bagi Jakarta. Kemunduran yang sudah merusak pengendalian kemacetan serta merusak kebiasaan lalu lintas warga Jakarta yang sudah ramah terhadap upaya pengendalian penggunaan kendaraan pribadi. Warga Jakarta sudah mulai beralih dari menggunakan mobil pribadi angkutan umum massal.

Pertanyaannya sekarang, bagaimana upaya pengendalian kemacetan melalui pengendalian penggunaan kendaraan pribadi sesudah Asian Paragames? Pencapaian baik pengendalian penggunaan kendaraan pribadi ini memang sebaiknya diteruskan saja. Pengalaman pengendalian saat Asian Games sebaik dijadikan modal atau momen perbaikan masalah kemacetan Jakarta. Alasannya adalah warga sudah memiliki kebiasaan baik berlalu lintas di Jakarta. Banyak dari warga yang sebelumnya menggunakan kendaraan pribadi beralih menggunakan kendaraan umum. Ada baiknya upaya pengendalian ini dilanjutkan dengan penerapan pengendalian dengan menggunakan Restribusi Jalan Berbayar Electronik atau Electronic Road Pricing (ERP). Perpanjangan dengan ERP ini pun akan sangat mudah dilakukan di area Ganjil Genap dimana warga tidak akan menolak karena sudah terbiasa dengan kebijakan pengendalian sebelumnya.

Seorang sopir taksi online yang pernah saya tumpangi pernah berkata bahwa pengendalian penggunaan kendaraan pribadi setuju dilanjutkan dengan menggunakan ERP. Menurut si sopir itu selain kawasannya terkendali, dengan ERP pemerintah mendapat uang juga. Walau pun sebenarnya ERP bukanlah untuk mencari uang tetapi sisi positif yang dikatakan si sopir sangat menarik. Berdasarkan pengalaman baik ini maka memang segera pemerintah menyiapkan langkah penerapan ERP sesudah menggunakan Ganjil Genap. Selain itu juga pengalaman warga yang berpindah ke angkutan umum massal ini perlu difasilitasi oleh pemerintah. Seharusnya pemerintah juga segera memperbaiki dan meningkatkan pelayanan angkutan umum massal di Jakarta. Jangan biarkan dan sia-siakan kebiasaan warga yang sudah menggunakan angkutan umum massal untuk bertransportasi di Jakarta. Kota Metropolitan dan kita yang ramah serta sehat adalah kota yang angkutan umum massalnya akses, aman dan nyaman. Sudah seharusnya sejak tahun 2010 lalu Jakarta sudah menerapkan ERP dan memiliki layanan angkutan umum massal yang ramah untuk warganya. Jangan sampai tertinggal terus di belakang kota-kota negara lain sudah lancar juga akses dan Jakarta macet terus. Apa kerja pemerintahnya jika Jakarta terus macet berpuluh tahun tanpa perbaikan. Memalukan dan tidak punya malu pemerintahnya.

Melihat Jakarta dari awan menuju Bali, 12 September 2018.
Azas Tigor Nainggolan, analis kebijakan transportasi dari Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA)

No. Reg Rilis 043/RLS/XI/2018

TIDAK HADIR PADA SAAT SIDANG, GUBERNUR DKI DINILAI TELAH MENGABAIKAN WARGANYA

Jakarta, 4 September 2018, Gubernur Provinsi DKI Jakarta dinilai telah mengabaikan kepentingan warganya dengan tidak hadir pada saat sidang pertama gugatan Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) terhadap Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Azas Tigor Nainggolan sebagai ketua FAKTA mengatakan  bahwa Gubernur Provinsi DKI Jakarta telah lalai karena telah melakukan pembiaran terhadap pelanggaran Kawasan Dilarang Merokok yang terjadi di Mal Citos.

Sebelumnya FAKTA telah mendaftarkan gugatan pada tanggal 9 Agustus 2018 dengan nomor perkara no. 438/Pdt.G/2018 tentang Perbuatan Melawan Hukum terhadap Gubernur Provinsi DKI Jakarta (Tergugat), Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta (Tergugat I), Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta (Tergugat II) dan PT. Graha Mega Raya, Pengelola Mal Citos (Tergugat III) karena masih terjadi pembiaran terhadap orang yang merokok di Mal Cilandak Town Square (Citos).

Adapun alasan FAKTA melakukan gugatan Legal Standing atau hak gugat organisasi ini adalah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan peraturan baru yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan Kawasan Dilarang Merokok (KDM). Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan, Pembinaan, Pengawasan dan Penegakan Hukum Kawasan Dilarang Merokok. Peraturan ini merupakan pelaksanaan dari peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok. Namun yang terlihat saat ini adalah pembiaran terhadap pelaku usaha pusat perbelanjaan yang masih tetap menyediakan tempat dan memfasilitasi  para perokok di dalam gedung khususnya di pusat perbelanjaan (Mal) di wilayah yang menjadi domain (kewenangan) Tergugat  dan Turut Tergugat  untuk melakukan Pengawasan dan Pembinaan terhadap pencemaran udara yang berasal dari asap rokok. Pembiaran tersebut menjadi alasan diajukannya gugatan perbuatan melawan hukum ini, dimana telah terjadi pembiaran yang dilakukan Pejabat Pemerintah yakni, Tergugat , selaku Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Turut Tergugat  I, II, dan III selaku Dinas/Instansi terkait yang juga bertanggung jawab terkait penertipan Kawasan Dilarang Merokok khususnya di tempat umum, dalam hal ini adalah Mal Cilandak Town Square (Turut Tergugat  III) yang masih didapati perokok maupun fasilitas atau tempat bagi para perokok dapat merokok.

Dengan adanya pembiaran terhadap Kawasan Dilarang Merokok tersebut maka bukan hanya kehilangan udara yang bersih, baik, dan sehat. Namun, pengunjung dari Mal tersebut juga terpapar asap rokok orang lain (menjadi perokok pasif) serta semakin menurunnya derajat kualitas kehidupan untuk mendapatkan udara bersih. Serta masyarakat dirusak tingkat kesehatannya dan diluluhlantahkan harkat dan martabatnya sebagai manusia karena tidak adanya kemauan untuk melakukan kewajibanya dalam menegakan Peraturan Gubernur No. 88 Tahun 2010 tentang Perubahan terhadap Peraturan Gubernur No. 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok.

Oleh sebab itu FAKTA menuntut kepada Tergugat untuk:

  1. Meminta maaf kepada warga Jakarta secara terbuka melalui 3 media cetak nasional  dan 6 Stasiun televisi nasional.
  2. Segera melakukan tindakan penegakan Kawasan Dilarang Merokok khususnya di Mal Cilandak Town Square (Mal Citos) agar menjadi kondusif dan sehat bagi pengunjungnya.

FAKTA adalah sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang melakukan pendampingan kepada masyarakat miskin kota dan peduli terhadap pengendalian tembakau di Indonesia. FAKTA juga pernah melakukan hal yang sama terhadap ITC Cempaka Mas pada tahun 2011 yang lalu. Saat ini FAKTA juga melakukan pendampingan terhadap Kampung Warna Warni Tanpa Rokok Penas Tanggul.

Demikian Siaran Pers ini kami buat.

Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA)
Azas Tigor Nainggolan, SH, MSi, MH.
Ketua

Kontak : 0815 9977 041

No. Reg Rilis 037/RLS/VII/2018

Catatan Singkat Praktek Kekerasan dan Monopoli di Bandara.

Pak Presiden harap bandara dikelola secara benar tanpa kekerasan dan tanpa praktek monopoli.

Nathalie, seorang penumpang yang turun di Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang mendapat perlakuan tak mengenakkan saat hendak mencari moda transportasi lanjutan.

Status facebook Nathalie dikutip oleh sebuah media online pada tanggal 16 Juli 2018. Diceritakan dalam statusnya, bahwa Nathalie pada hari Minggu 15 sekitar pukul 12.30 WIB turun dari pesawat dan naik taksi. Jarak sekitar 10 hingga 20 meter pintu gate bandara saya diberhentikan oleh seorang bapak. Kemudian nampak itu membentak-bentak sopir taksi dan Nathalie jelas. Kekerasan verbal, membentak-bentak itu disebabkan Nathalie mengambil taksi yang tidak bekerja sama dengan pengelola bandara. Menurut bapak uang membentak itu ada aturan dari pengelola bandara bahwa penumpang harus menggunakan taksi yang dikelola bersama pengelola bandara sebagai alat transportasi lanjutan.

Dia pun langsung merespon dengan menanyakan siapa identitas oknum yang memberhentikannya, lalu menyuruhnya pindah taksi. Kemudian oknum tersebut mengatakan ada aturan terkait moda tranportasi lanjutan dari bandara. Nathalie melawan bapak itu karena dia merasa memiliki hak pilih untuk menggunakan (taksi) apa saja karena tidak aturan tertulis yang disosialisasikan pengelola bandara.

Pengalaman serupa juga dialami oleh Dianita bulan Mei 2015. Taksi yang diambil oleh Dianita di bandara Djuanda Surabaya. Oknum yg memberhentikan juga sadis seperti cerita di atas, membentak-bentak, kasar sekali.

Kekerasan terhadap pengemudi transportasi online kembali di bandara Adi Sucipto Yogyakarta. Kejadian tersebut terjadi pada 31 Mei 2018 lalu terhadap seorang pengemudi taksi online diduga dilakukan oleh oknum anggota TNI AU. Pengemudi taksi atau ojek online itu dituduh mengambil penumpang di dalam kawasan bandara Adi Sucipto Yogyakarta. Tindakan kekerasan selain kepada pengguna taksi juga dilakukan terhadap pengemudi taksi dan ojek online yang bukan bagian bisnis taksi dengan pengelola bandara. Tindakan kekerasan dilakukan secara sadis terhadap pengemudi taksi atau oleh preman bandara dan oknum aparat TNI di bandara. Padahal di dalam bandara itu banyak berkeliaran calo atau pengemudi taksi gelap menawarkan jasa taksi secara terbuka kepada pengguna bandara untuk alat transportasi lanjutan. Jadi kesimpulan banyak juga calo, preman dan pengelola taksi online bekerja sama dengan pengelola bandara.

Misalnya saja pengalaman yang dialami oleh pengemudi taksi online di bandara Adi Sucipto bukan. Kejadian kekerasan terhadap pengemudi taksi online terjadi beberapa kali karena si pengemudi taksi online tidak mendaftar masuk ke dalam bisnis taksi yang diorganisir penguasa atau pengelola bandara bersangkutan. Beberapa bulan lalu pernah seorang pengemudi ojek online dianiaya dipaksa membuka bajunya di muka publik oleh petugas bandara Adi Sucipto karena dituduh mengambil penumpang di dalam bandara. Masalah larangan dan berujung pada kekerasan atau sanksi sepihak oleh pengelola bandara terhadap pengemudi transportasi online juga terjadi hampir di seluruh bandara di Indonesia. Pihak pengelola bandara Solo juga menerapkan pelarangan transportasi online masuk mengambil penumpang di bandara. Apabila ada yang tertangkap mengambil penumpang di dalam bandara Solo maka pihak pengelola bandara akan menahan kendaraan dan si pengemudi dipungut uang denda Rp. 500 ribu hingga Rp. 1 juta.

Begitu pula dengan bandara Halim Perdanakusuma Jakarta melarang taksi lain dan transportasi online yang tidak bergabung dengan bisnis jasa taksi di bawah pengelola bandara. Sama seperti di bandara Halim, bandara Sukarno Hatta Cengkareng atau CGK juga melarang taksi yang tidak bergabung dengan pengelola bandara untuk mengambil penumpang dari dalam bandara CGK. Sejak di pintu masuk petugas kemanan bandara CGK sudah mencegat taksi kosong masuk ke terminal di bandara CGK agar tidak bisa mengambil penumpang. Taksi yang boleh mengambil penumpang hanya taksi yang perusahaannya mendaftar dan membayar fee ke pengelola bandara. Akan ada sanksi keras jika taksi dan transportasi online yang tidak terdaftar di pengelola bandara dan mengambil penumpang di bandara. Padahal di dalam bandara secara terbuka juga banyak calo taksi atau pengemudi taksi gelap menawarkan jasa transportasi lanjutan kepada pengguna bandara.

Perilaku premanisme, kekerasan dan menggunakan kekuasaan serta praktek monopoli bisnis taksi di bandara seperti ini ada di semua bandara besar di Indonesia. Jelas cara seperti ini adalah praktek monopoli oleh pengelola bandara yang dilarang UU. Juga pengguna bandara dipaksa tidak bebas memilih alat transportasi taksi atau transportasi online selain yang bekerja sama dan membayar fee kepada pengelola bandara.

Walaupun perilaku atau praktek monopoli disertai kekerasan, premanisme dan menggunakan kekuasaan harusnya tidak boleh terjadi. Kejadian seperti ini sering kali terjadi dan terjadi di seluruh bandara di Indonesia. Sudah banyak keluhan masyarakat atas pengalaman menjadi korban kekerasan aparat bandara karena dianggap salah memilih taksi atau alat transportasi. Setidak keluhan jadi sulit dan tidak bebas memilih taksi di bandara sudah sering diangkat di media massa atau media sosial, tapi belum ada tindakan tegas pemerintah melarang menindak tegas para pelakunya atau pengelola bandaranya. Seharusnya pemerintah bersikap tegas dan adil bahwa semua memiliki kesempatan yang untuk berusaha bisnis taksi atau layanan angkutan umum di bandara. Soal agar ada jaminan keamanan, kenyamanan serta ketertiban di bandara itu urusan tanggung jawab pengelola bandara dan aparat pemerintah juga keamanan menjamin itu ada. Tapi kepentingan angkutan aman, nyaman dan akses di bandara bukan justru diperjual belikan izinnya pada perusahaan sendiri serta perusahaan besar. Pelaku bisnis transportasi yang kecil seharusnya didukung dan difasilitasi pemerintah dan bandara agar bisa masuk menjadi bagian layanan transportasi bandara untuk memudahkan pengguna bandara bebas memilih alat transportasi lanjutan.

Begitu pula sebaiknya pihak Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KKPU) memeriksa indikasi praktek monopoli bisnis taksi di bandara ini, apakah melanggar hukum atau UU Persaingan Usaha. Jika memang ini melanggar maka praktek monopoli bisnis taksi atau transportasi ini di bandra harus dihentikan. Seharusnya bandara tidak dikelola seperti warung sendiri yang boleh berjualan. Sementara warung lain tidak boleh berjualan dan tidak boleh hidup, biar bangkrut saja. Bahkan sering terjadi tindakan kekerasan atas nama praktek bisnis taksi di bandara seperti ini dilindungi oleh oknum anggota TNI seperti pernah terjadi di bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Saya berharap kejadian kekerasan atas nama praktek monopoli bisnis taksi di Semarang atau di bandara lainnya diusut tuntas. Semoga kejadian di bandara Semarang menjadi alat ukur pembersihan bandara dari praktek kekerasan dan monopoli.

Astina, 18 Juli 2018
Analis Kebijakan Transportasi.

No. Reg Rilis 035/RLS/VI/2018

Catatan Singkat. Teror Kejahatan di Angkutan Umum.

Masalah teror kejahatan di angkutan umum (angkot) di Jakarta kembali terjadi dan mengakibatkan seorang penumpang perempuan meninggal dunia. Peristiwa tersebut terjadi di pada Sabtu, 23 Juni 2018 angkot 30A rute Tanjung Priok-Kelapa Gading sekitar jam 14.00 WIB di Jalan Yos Sudarso Pintu 3 Pertamina Plumpang, Koja, Jakarta Utara. Kejadian menimpa seorang pengguna angkot, Sukarsih (32 tahun) yang nekat melompat dari angkot karena ketakutan melihat penumpang bersamanya ditodong saat di perjalanan di sekitar daerah Plumpang, Jakarta Utara. Akibatnya Sukarsih meninggal dunia setelah dicoba menyelamatkan dan dibawa ke Rumah Sakit Mitra Kelapa Gading. Polisi menduga kuat perbuatan ini sudah direncanakan oleh pelaku penodongan dan sopir karena melaju di jalur yang salah, yakni di jalur Transjakarta. Saat ini pihak kepolisian Polres Jakarta sudah menahan sopir dan mobil angkot digunakan untuk menjebak korbannya.

Kejadian kekerasan di angkutan umum rupanya masih belum selesai di kota Jakarta. Masih ada saja kejadian kekerasan yang meneror pengguna angkutan umum di Jakarta hingga hari ini. Kejadian kekerasan atau kejahatan di angkutan umum sering terjadi pada hari libur dimana saat itu jarang petugas yang melakukan pengawasan. Situasi tanpa pengawasan tersebut digunakan para pelaku kekerasan dan pengemudi untuk melakukan pelanggaran. Kejadian kejahatan di angkutan umum bisa terjadi karena tidak adanya pengawasan oleh petugas di lapangan.

Dalam kasus ini yang bisa dihukum tidak hanya pelaku dan sopirnya saja. Pemilik kendaraan yang digunakan melakukan kejahatan juga bisa dimintakan pertanggung jawaban secara hukum. Pihak pemilik bisa dianggap lalai mengawasi kendaraannya sehingga bisa digunakan sebagai alat kejahatan. Apalagi kendaraan yang digunakan adalah kendaraan angkutan umum yang pengawasan operasionalnya harus diawasi secara ketat. Pemilik kendaraan bisa dihukum karena dianggap lalai mengawasi pengoperasian armada angkutan umumnya secara baik sehingga mengakibatkan kematian seseorang.

Untuk mencegah agar tidak ada lagi tindak kekerasan atau kejahatan di angkutan umum, maka pemerintah harus melakukan pengawasan secara baik dan konsisten. Begitu pula jika terjadi kejahatan di angkutan umum maka semua pihak yang terkait dengan kejahatan yang terjadi, pelaku – sopir – pemilik harus dihukum, diberi sanksi tegas dan berat secara pidana dan administrasi. Selanjutnya pihak Pemprov Jakarta harus segera melakukan implementasi integrasi angkutan umum di Jakarta, termasuk semua angkot yang ada secara baik dan benar. Integrasi semua angkutan umum yang ada akan memberikan layanan yang berkeselamatan, aman, nyaman dan terjangkau kepada penggunanya. Melalui pelayanan terintegrasi juga akan memudahkan pengawasan semua layanan angkutan umum yang beroperasi.

Jakarta, 24 Juni 2018.
Azas Tigor Nainggolan
Analis Kebijakan Transportasi dari Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA)

No. Reg Rilis 034/RLS/VI/2018

Catatan Singkat. Sepekan Kecelakaan KM Sinar Bangun di Perairan Danau Toba.

Sudah sepekan kejadian kecelakaan kapal KM Sinar Bangun terjadi di Danau Toba. Mari kita doakan agar semua upaya yang sedang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk menolong serta mencari korban bisa berhasil baik. Kita doakan juga agar keluarga korban diberikan ketabahan dan kekuatan menerima musibah ini.

Baru 21 penumpang yang menjadi korban ditemukan, 1 orang meninggal duni. Menurut catatan media massa diperkirakan masih sekitar 184 orang penumpang KM Sinar Bangun yang belum ditemukan. Hingga hari ini Tim Gabungan Basarnas dan TNI, Polri dan Kemenhub masih terus berusaha mencari korban di perairan Danau Toba. Berselang 5 hari kemudian terjadi lagi kecelakaan kapal KM Ramos Risma Marisi di sekitar perairan Nainggolan, Danau Toba. Dalam kecelakaan KM Ramos Risma Marisi ada korban dari orang meninggal dunia.

Kecelakaan KM Sinar Bangun dan KM Ramos Risma Marisi menunjukan bahwa kedua kejadian tidak menggerakan perubahan perilaku Pemda Sumatera Utara (Sumut) serta pemerintah Kabupaten di kawasan Danau Toba agar bekerja melayani dan melindungi rakyatnya secara baik. Kejadian kecelakaan kedua kapal tersebut rupanya tidak membangun kesadaran masyarakat di Sumatera Utara untuk berlayar secara selamat. Kecelakaan kedua kapal di atas bukan hal baru dan sudah sering terjadi kecelakaan kapal di perairan Danau Toba. Semua kejadian kecelakaan rupanya tidak menjadikan pemerintah memperbaiki pelayanan pelayaran di Danau Toba. Terus berulang terjadinya kecelakaan kapal di atas membuktikan bahwa sudah terlalu lama pelayaran di Danau Toba dibiarkan bobrok, tanpa pengawasan dan tanpa pembinaan oleh pemerintah. Berarti sudah terlalu lama rakyat di perairan Danau Toba dibiarkan berlayar tanpa ada jaminan keselamatan dari pemerintahnya sendiri.

Bobroknya pengawasan pelayaran di Danau Toba sangat terbuka dan sudah lama terjadi tanpa adanya perbaikan. Setelah kejadian kecelakaan KM Sinar Bangun dan Risma Ramos Marisi, saya melakukan diskusi dengan beberapa sahabat yang sudah beberapa kali melakukan kunjungan menggunakan kapal di Danau Toba dan yang baru kembali dari liburan di Pulau Samosir. Hasil diskusi saya mendapatkan beberapa data mengenai kebobrokan layanan pengawasan oleh pihak pemerintah daerah setempat yang mengurusi pelabuhan di Simanindo Samosir dan Tiga Ras Simalungun juga beberapa pelabuhan laut di perairan Danau Toba. Kejadian kecelakaan kapal di perairan Danau sudah sering dan berlangsung sejak lama. Setidaknya sejak tahun 1980an tercatat sering terjadi kecelakaan kapal di Danau Toba tapi tidak ada perubahan atau perbaikan sistem pelayaran perairan Danau Toba. Model penyebabnya sama yakni pelanggaran terhadap peraturan pelayaran yang ada karena tidak ada pengawasan oleh Pemda setempat.

Seperti kejadian KM Sinar Bangun, kapal berlayar tanpa izin dan nakhoda tidak memiliki izin karena nakhoda sebenarnya tidak ada di atas kapal. Memang praktek melanggar kapal berlayar tanpa izin di Danau Toba sudah biasa dan menjadi keseharian. Begitu juga nakhoda yang sebenarnya sering menyewakan atau bahasa lapangan disebut sebagai “menembakan” ke nakhoda lain tanpa izin atau pemberitahuan pada pengawas. Nakhoda pengganti tersebut juga sering kali nakhoda yang tidak.memiliki izin berlayar. Beberapa rekan yang baru kembali dari Samosir ke Jakarta bercerita bahwa penumpang membayar karcis atau tiket berlayar di atas kapal. Semua penumpang berserta kendaraan mobil dan motor dimasukan begitu saja sepenuhnya tanpa menghitung batas maksimal muatan. Praktek pelanggaran pelayaran di atas sudah berlangsung lama, puluhan tahun hingga hari ini.

Layanan pelayaran di perairan Danau Toba sudah berlangsung lama dan pelaku awalnya isaha pelayaran adalah masyarakat sendiri. Sepengetahuan saya melalui cerita orang tua sudah berlayar sekitar tahun 1963 dengan kapal tradisional ke dermaga Tiga Ras atau Parapat ketika itu. Pelayaran dibuka dan dimulai oleh masyarakat sendiri agar bisa keluar dan membuka diri dari luar Pulau Samosir. Pelayaran di perairan Danau Toba sangat membantu pengembangan hidup masyarakatnya. Tapi sayang sekali sejak awal hingga hari ini sedikit sekali sentuhan atau bantuan pemerintah untuk mengembangkan pelayanan pelayaran tradisional Danau Toba. Hampir tidak ada UU Ju perhatian diberikan pemerintah daerah setempat agar pelayaran di Danau Toba berlangsung secara aman dan berkeselamatan juga nyaman.

Kondisi buruknya pelayanan di Danau Toba harus segera diperbaiki secara menyeluruh agar daerah di Danau Toba dan sekitar bisa menjadi salah satu destinasi wisata di Sumatera Utara. Salah satu sarana penunjang agar Danau Toba menjadi destinasi wisata favorit maka sarana transportasinya, pelayarannya harus memiliki manajemen transportasi berkeselamatan, aman, nyaman dan terjangkau. Untuk itu pemerintah harus melakukan:

  1. Pendidikan publik kepada masyarakat tentang disiplin transportasi atau pelayaran yang memiliki manajemen
    berkeselamatan
  2. Membangun perbaikan sistem pelayaran dengan dasar manajemen berkeselamatan di seluruh pelabuhan dan dermaga di
    perairan Danau Toba: dengan membeli service kapal, subsidi tarif dan kepastian berlayar
  3. Melakukan penegakan dan pengawasan terhadap pelaksanaan regulasi pelayaran sesuai peraturan perundangan yang
    berlaku
  4. Membantu dan memfasilitasi para operator dan kapal transportasi pelayaran di seluruh perairan Danau Toba agar
    berkeselamatan, aman, nyaman dan terjangkau serta bisa berkembang juga memiliki kepastian berkembang sebagai
    operator kapal pelayaran

Jakarta, 24 Juni 2018
Azas Tigor Nainggolan
-Putra dari Pulau Samosir
-Analis Kebijakan Transportasi

No. Reg Rilis 032/RLS/VI/2018

Catatan Singkat. Pilih pemimpin Sumatera Utara yang benar mau bekerja secara baik untuk rakyatnya.

Beberapa hari ke depan akan berlangsung Pilkada serentak di seluruh Indonesia. Salah satu daerah yang juga akan melakukan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah Sumatera Utara (Sumut). Saya sebagai salah seorang putra daerah Sumatera Utara dan lahir di kota Medan memiliki kepentingan bagi kemajuan daerah asalnya. Bersama keluarga, isteri dan anak beberapa kali berkunjung ke Sumatera Utara seperti ke kota Medan atau ke Pulau Samosir tanah leluhur keluarga saya di Nainggolan.

Hingga saat ini secara khusus di Pulau Samosir kondisi infrastruktur masih belum memadai dan masih sangat kurang. Sarana yang ada masih terbatas dan masih sulit memfasilitasi gerakan hidup baik secara ekonomi ke luar dan masuk ke Pulau Samosir. Kondisi kurang tersebut jelas membatasi perkembangan kesejahteraan rakyat di Pulau Samosir khususnya. Keterbatasan itu masih saya alami setiap kali pulang kampung ke Pulau Samosir. Kejadian kecelakaan kapal Sinar Bangun pada 17 Juni 2018 lalu menjadi salah satu bukti kurangnya perhatian, belum bekerjanya pemerintah daerah secara baik. Kejadian itu membuktikan keterbatasan infrastruktur transportasi yang masih dialami rakyat Sumatera Utara khususnya saudara di Pulau Samosir.

Selama ini saya cukup aktif mengkritisi sistem transportasi di negeri ini. Secara pribadi saya merasa kurang memperhatikan dan mendorong pengembangan sistem pelayanan transportasi di Sumatera Utara khususnya ke dan dari Pulau Samosir. Padahal saya sering berkunjung, mendengar keluhan para saudara di Sumatera Utara juga Pulau Samosir terkait masih kurangnya fasilitas layanan transportasi di Sumatera Utara apalagi saat ke Pulau Samosir. Layanan sistem transportasi merupakan salah satu layanan yang harus diberikan atau difasilitasi oleh pemerintah, secara khusus juga pemerintah daerah Samosir dan sekitarnya di Sumatera Utara. Ketersediaan layanan sistem transportasi yang baik di Sumatera Utara akan mendorong perkembangan kehidupan rakyat menjadi sejahtera.

Kejadian kecelakaan KM Sinar Bangun adalah salah satu bukti bahwa pemerintah daerah Samosir dan sekitarnya belum hadir juga Sumatera Utara, belum bekerja secara baik untuk kesejahteraan rakyatnya. Kesempatan Pilkada Minggu depan jadi sangat penting bagi rakyat Sumatera Utara untuk memperbaiki hidupnya. Kita tidak bisa diam dan menunggu akan datangnya pemimpin daerah yang baik begitu saja. Sebagai rakyat Sumatera Utara, kita harus aktif dan berjuang bersama mencari dan memilih secara benar kritis pemimpin daerah dalam Pilkada Minggu depan. Mari kita pilih pemimpin yang mau bekerja baik untuk kita rakyatnya. Jangan mudah dibuai dan dibohongi dalam Pilkada. pilihan kita akan menentukan hidup dan masa depan kita sebagai rakyat Sumatera Utara. mari pilih gubernur-wakil gubernur Sumatera Utara dan walikota atau bupati dengan wakilnya yang benar-benar: bersih tidak korup, adil dan mau bekerja bagi kesejahteraan rakyatnya.

Jakarta, 20 Juni 2018
Azas Tigor Nainggolan
Salah seorang putera Sumatera Utara dari Pulau Samosir yang bermukim di Jakarta.

No. Reg Rilis 030/RLS/VI/2018

Catatan Singkat: Harga Rokok Harus Mahal.

Dalam berita ANTARA 4 Juni 2018, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman (FSP RTMM-SPSI) Sudarto mengingatkan pemerintah bahwa naiknya tarif cukai rokok pada 2019 mendatang akan berdampak negatif bagi kelangsungan industri. Sudarto juga mengatakan bahwa kenaikan cukai rokok menyebabkan turunnya pendapatan pengusaha rokok dan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri rokok. Menurut Sudarto, pemerintah memang memiliki kepentingan meningkatkan penerimaan negara untuk memenuhi kebutuhan belanja negara setiap tahunnya, namun besaran tarif cukai yang tinggi dalam 5-8 tahun terakhir ini menyebabkan penurunan jumlah buruh rokok.

Begitu pula Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPS) Sjukrianto, berharap pemerintah tidak menaikkan lagi tarif cukai rokok. “Imbas dari kenaikan cukai rokok ini panjang, dari pekerja rokok, industri, pedagang, sampai ke penerimaan negara. Masih banyak sumber pendapatan negara dari pos lainnya,” kata Sjukrianto sebagaimana dimuat dalam berita ANTARA 4 Juni 2018. Sjukrianto juga memperkirakan pertumbuhan pendapatan dari penjualan rokok pada tahun ini akan stagnan.

Melihat keterangan yang disampaikan oleh Sudarto di atas seolah-olah kenaikan cukai itu dibayar oleh pengusaha industri rokok. Padahal dalam kenyataannya cukai rokok dibayar oleh para perokok dalam harga rokok yang dibeli. Harga rokok ditentukan oleh industri berdasar semua biaya produksi dan cukai rokok yang ditetapkan pemerintah. Ketika cukai ditentukan atau dinaikan maka pengusaha industri rokok secara otomatis akan menentukan atau menaikan harga rokoknya dan pendapatannya industri rokok tidak akan terpengaruh menurun bahkan bisa naik pula jika cukai dinaikan. Berarti besar cukai ditentukan maka harga rokok naik dan beban ada pada si pembeli atau perokok itu sendiri. Jadi tidak benar jika cukai rokok membuat pendapatan atau omzet pengusaha rokok menurun dan terpaksa melakukan PHK kepada pekerjanya.

Begitu pula pendapat Sjukrianto yang mengatakan bahwa kepentingan negara menaikan cukai rokok adalah untuk pendapatan negara semata. Jelas pendapat ini sesat dan salah total. Cukai rokok adalah Sintaks atau pajak dosa dampak buruk yang ditimbulkannya oleh karena penggunaan produk tersebut. Jadi untuk mengendalikan pengguna rokok dan mengendalikan dampak buruknya, rokok dikenakan cukai. Hingga saat ini pemerintah Indonesia menerapkan cukai kepada rokok dan minuman beralkohol untuk mengendalikan dampak buruk karena penggunaan rokok serta minuman beralkohol. Jadi sekali pemerintah menerapkan dan terus menaikan cukai rokok bukanlah untuk mendapatkan pendapatan uang. Atau apakah memang pendapatan negara untuk atas penerimaan cukai rokok.

Data dari Litbangkes Kementrian Kesehatan RI menyebutkan bahwa pendapatan cukai rokok pada tahun 2017 sebesar Rp 160 Trilyun. Sementara data yang sama menyebutkan kerugian ekonomi akibat konsumsi rokok adalah sebesar Rp 596,61 Trilyun. Kerugian sekitar 4 kali pendapatan cukai itu, kekurangannya dibayarkan oleh negara. Angka kerugian ekonomi akibat konsumsi rokok tersebut naik 63% dari angka 2 tahun sebelumnya. Dalam hal beban kerugian akibat konsumsi rokok kembali ke masyarakat juga selain menjadi beban negara. Jadi dapat disimpulkan bahwa cukai rokok bagi pemerintah dan masyarakat justru bukan pendapatan karena pengeluarannya justru 4 kali lebih besar dari pendapatan cukai itu sendiri. Sehingga pemerintah dan masyarakat memiliki kepentingan menaikan cukai rokok dan membuat harga rokok harus mahal agar para perokok kesulitan mengakses rokok. Cukai rokok tinggi dan harga rokok mahal pada akhir diharapkan dapat mengendalikan dampak kerugian ekonomi akibat konsumsi rokok.

Sudah banyak sekali hasil penelitian yang menunjukkan dampak negatif konsumsi rokok dalam kehidupan manusia berupa penyakit kanker, penyakit jantung, kemandulan, gangguan janin, impotensi hingga kematian. Semua itu akibat dari sekitar 4.000 jenis racun berbahaya dan mematikan yang dikandung dalam sebatang rokok. Tidak bisa ditolak bahwa rokok memiliki lebih banyak mudarat daripada manfaat. Untuk itu pemerintah Republik Indonesia harus menaikan cukai rokok setinggi mungkin agar harga rokok menjadi sangat mahal. Setidaknya ada beberapa manfaat yang diperoleh bila harga rokok dinaikkan. Pertama, pemerintah dapat mengendalikan atau memperingan pengeluaran APBN sebagai akibat dari kerugian ekonomi akibat konsumsi rokok. Kedua, akses terhadap rokok tambah sulit terutama bagi anak-anak. Ketiga, keluarga miskin bisa mengalihkan belanja untuk memperbaiki gizi keluarga dan membiayai pendidikan karena harga rokoknya sangat mahal.

Jakarta, 5 Juni 2018
Azas Tigor Nainggolan
Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA).

No. Reg Rilis 029/RLS/VI/2018

Catatan Singkat.
Tong Sampah Rp 9,5 M.

Setelah heboh proyek pohon palsu, sekarang Jakarta diramaikan dengan informasi adanya proyek pembelian Tong Sampah seharga Rp 9,5 M. Setelah dirunut dalam proyek tong sampah ini juga diduga terjadi penggelembungan harga satuan barang proyek tong sampah. Sama dengan proyek pohon palsu, proyek tong sampah ini juga katanya wagub Sandiaga Uno tidak mengetahui rencana proyek pemesanan Tong Sampah tersebut.

Melihat urgensinya memang tong sampah diperlukan untuk menampung sampah. Tetapi belum jelas juga bagaimana penggunaan tong sampah dalam sistem pengelolaan sampah Jakarta yang jumlahnya setidaknya sudah 7.500 ton per hari. Kalo wagub Sandiaga Uno tidak mengetahui bagaimana dengan gubernur Anis Baswedan.

Kalo proyek tong sampah ini bisa terjadi penggelembungan harga satuannya, bagaimana nih pengawasan dan pencegahan korupsi di tubuh pemprov Jakarta? Kalo tong sampah sih lumayan berguna deh dibanding pohon palsu. Cuma kok penggelembungannya bisa ada ya dijalan terbuka seperti sekarang. Bagaimana informasi dan tanggapan teman-teman warganet?

4 Juni 2018.
Azas Tigor Nainggolan
Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA).

Catatan Singkat.
Kekerasan Terhadap Pengemudi Transportasi Online.

Kekerasan terhadap pengemudi transportasi online kembali di bandara Adi Sucipto Yogyakarta. Kejadian tersebut terjadi pada 31 Mei 2018 lalu terhadap seorang pengemudi taksi online diduga dilakukan oleh oknum anggota TNI AU. Pengemudi taksi online itu dituduh mengambil penumpang di dalam kawasan bandara Adi Sucipto Yogyakarta.

Kejadian kekerasan menimpa pengemudi transportasi online di bandara Adi Sucipto bukan yang pertama kali terjadi. Beberapa bulan lalu juga pernah seorang pengemudi ojek online dianiaya dipaksa membuka bajunya di muka publik oleh petugas bandara Adi Sucipto karena dituduh mengambil penumpang di dalam bandara. Masalah larangan dan berujung pada kekerasan atau sanksi sepihak oleh otoritas bandara terhadap pengemudi transportasi online juga terjadi hampir di seluruh bandara di Indonesia. Pihak otoritas bandara Solo juga menerapkan pelarangan transportasi online masuk mengambil penumpang di bandara. Apabila ada yang tertangkap mengambil penumpang di dalam bandara Solo maka pihak pengelola bandara akan menahan kendaraan dan si pengemudi dipungut Rp 1 juta rupiah. Begitu pula dengan bandara Halim Perdanakusuma Jakarta melarang taksi transportasi online masuk mengambil penumpang di dalam bandara. Akan ada sanksi keras jika transportasi online melanggar mengambil penumpang di bandara.

Semua larangan tersebut hanya berlaku bagi transportasi online tetapi tidak bagi transportasi konvensional seperti taksi bandara dan taksi lainnya yang menjadi anggota rekanan otoritas pengelola bandara. Hampir semua bandara di Indonesia saat ini menggunakan sistem rekanan atau izin mengambil penumpang di dalam bandara. Larangan taksi online mengambil penumpang menjadikannya seperti moda angkutan atau alat transportasi terlarang di negeri ini. Padahal sejak Maret 2016 lalu taksi online sudah memiliki payung hukum berupa Peraturan Menteri Perhubungan nomor: 32 tahun 2016 (PM 26/2016). Selanjutnya PM 26/2016 ini direvisi oleh PM 32/2017 kemudian direvisi lagi menjadi PM 108/2017. Berarti dengan adanya Peraturan Menteri Perhubungan, sejak PM 32/2016 hingga hari ini dengan PM 108/2017 taksi online adalah alat transportasi atau angkutan umum yang sah di Indonesia. Tidak alasan melarang taksi online mengambil penumpang di mana pun di wilayah negara Indonesia termasuk di semua bandaranya. Pelarangan hingga melakukan tindakan kekerasan dan memberi sanksi pungutan uang karena taksi online mengambil penumpang di bandara adalah tindakan melanggar hukum serta melakukan pungutan liar.

Taksi online dengan diaturnya melalui PM 108/2017 harus diberlakukan sama dengan taksi lainnya sebagai angkutan umum. Tidak boleh ada tindakan diskriminatif karena semua warga negara termasuk pelaku bisnis taksi online dan taksi konvensional sama di hadapan hukum. Untuk itu pemerintah harus segera memberlakukan PM 108/2017, yang seharusnya sudah berlaku sejak 1 Pebruari 2018, secara konsisten agar taksi online bisa beroperasi secara sama dengan taksi lainnya sebagai angkutan umum. Pemerintah harus tegas menerapkan dan mensosialisasikan PM 108/2017 agar tidak ada lagi pelarangan, kekerasan dan pungutan liar terhadap pengemudi taksi online.

Jakarta, 3 Juni 2018
Azas Tigor Nainggolan.
Analis Kebijakan Transportasi dari Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA).
Kordinator Forum Peduli Transportasi Online Indonesia (FPTOI)

No Reg Rilis 026/RLS/V/2018

Catatan Singkat:
Berhentilah merokok rokok menghentikan hidupmu.
Rokok Mematikan itu sudah diakui oleh produsen rokok.

Sampai saat ini masih banyak saja orang yang merokok di sekitar kita. Para perokok selalu saja mengatakan bahwa belum ada yang bisa membuktikan rokok – merokok menjadi penyebab kematian bagi diri perokok dan orang di sekitarnya (perokok pasif). Sering kali para perokok mengatakan orang tuanyalah atau kakeknya atau orang lain yang diketahuinya berumur panjang tapi tetap merokok. Kebodohan dan pembodohan pembenaran itulah yang menyebabkan terus bertumbuhnya angka perokok di Indonesia hingga menjadi bangsa perokok nomor 3 di dunia setelah China dan India.

Sementara hasil riset menunjukan bahwa rokok di dalamnya mengandung setidaknya 4.000 zat racun berbahaya mematikan. Kandungan racun berbahaya mematikan itulah yang membuat tulisan dan gambar peringatan berbahaya rokok dituliskan dalam setiap kemasan rokok. Artinya pihak industri rokok dan pemerintah saja mengakui bahwa rokok atau produksinya itu mengandung zat berbahaya racun mematikan. Lalu mengapa pemerintah masih mendiamkan industri rokok memproduksi, mengiklankan dan memperdagangkan rokok yang merupakan barang atau produk yang mengandung zat racun berbahaya mematikan?

Merokok akan mematikan diri sendiri dan orang yang anda cintai di sekitar anda. “Siapa yang bisa membuktikan bahwa merokok mematikan?”, demikian para perokok dan pejuang industri rokok selalu menyatakan dan menggugat kampanye bahaya merokok. Pada satu sisi industri rokok dan pemerintah mengakui dan menuliskan bahwa rokok itu berbahaya dan mematikan. Tetapi di sisi lain industri rokok terus berjuang untuk melemahkan upaya atau kampanye serta kebijakan pengendalian dampak penggunaan tembakau dalam.

Pihak industri rokok terus mempengaruhi dan melemahkan kebijakan pengendalian dampak penggunaan tembakau melalui lobby pada pemerintah, para politisi dan para tokoh publik. Semua upaya para pengusaha industri rokok menunjukan bahwa merokok adalah perilaku tidak normal dan mematikan. Merokok dapat disimpulkan sebagai tindakan bodoh dan membunuh diri sendiri serta orang di sekitarnya (perokok pasif). Akhirnya kita dapat mengatakan bahwa hanya orang bodoh yang mengatakan rokok itu aman dan mengajak orang-orang merokok. Ajakan atau iklan rokok adalah iklan pembodohan, kebohongan dan penipuan secara terbuka untuk kematian.
Hanya orang bodoh memang yang masih merokok karena akan mematikan diri sendiri serta orang di sekitarnya.

Fakta menunjukan bahwa 70% perokok adalah orang miskin yang minim pendidikan dan informasi. Para perokok kebanyakan merokok karena mereka tidak mengetahui bahaya merokok, tidak mau tahu karena kebodohannya sendiri, tahu tapi membodohi dirinya sendiri karena belum mati dan terpaksa karena tidak memiliki hiburan bagi dirinya. Dunia setiap 31 Mei memperingati sebagai Hari Tanpa Tembakau Sedunia (HTTS). Peringatan ini menunjukkan betapa dunia sangat konsen dan ikut berjuang terhadap dampak dari penggunaan tembakau semisalnya merokok. Seharusnya pemerintah dan bangsa Indonesia, sebagai bagian masyarakat dunia memiliki perhatian dan konsen yang sama terhadap bahaya mematikan merokok. Adalah sebuah keharusan agar pemerintah berupaya mengendalikan dampak penggunaan tembakau seperti merokok dengan:
1. Membuat kebijakan dan memperluas kebijakan Kawasan Tanpa Rokok.
2. Melarang segala bentuk iklan, promosi dan kerja sama dengan industri rokok.
3. Melakukan edukasi publik yang masif tentang bahaya merokok.
4. Menolak segala upaya industri rokok yang melemahkan wibawa negara dalam melindungi hak hidup warga negaranya.

Maka sekali lagi, marilah berhenti merokok. Perilaku merokok itu tidak normal karena membunuh diri sendiri dan orang di sekitarnya. Rokok itu mematikan dan sudah diakui oleh industri rokok itu sendiri.

Jakarta, 31 Mei 2018
Azas Tigor Nainggolan.
Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA)

No. Reg Rilis 025/RLS/V/2018

Release FAKTA.

Pemda Jakarta akan menaikan Pajak Parkir.

Pada hari Kamis 17 Mei 2018 lalu DPRD Jakarta mengundang saya Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) soal rencana Raperda Pemda Jakarta yang akan menaikkan pajak parkir dari 15% menjadi 30%. Alasan pemda Jakarta menaikkan pajak parkir untuk memindahkan pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum massal.

Dalam RDPU tersebut saya mengatakan bahwa kalo hanya menaikan pajak parkir itu tidak memiliki efek kepada beban berat bagi para pengguna kendaraan pribadi. Saya mengusulkan agar pemda Jakarta tidak hanya menaikan pajak parkir tetapi juga menaikan tarif parkir itu sendiri. Tarif parkir di Jakarta saat ini adalah tarif parkir paling murah di dunia. Bagi pemilik mobil pribadi cukup hanya menyediakan uang Rp 50.000 per hari untuk biaya parkir mobilnya. Sementara di kota negara lainnya para pemilik mobil pribadi jika ingin menggunakan mobil pribadinya harus membawa uang minimal Rp 500.000 per hari untuk biaya parkir.

Perda Parkir Jakarta sudah mengamanatkan bahwa tarif parkir harus mahal dan dilakukan dengan sistem zona. Artinya dengan sistem zona, tarif parkir dibagi 3 zona makin ke tengah kota semakin mahal. Sementara hingga hari ini tarif parkir, misalnya untuk mobil masih sangat murah Rp 5.000 untuk di sebuah wilayah Jakarta, tanpa pembagian zona. Tarif parkir mahal dengan sistem zona itu dibuat untuk menekan pengguna kendaraan pribadi dan mau berpindah gunakan angkutan umum. Tapi kenyataannya hingga hari ini kebijakan Perda Parkir Jakarta tersebut hanya tinggal tulisan belaka.

Jika memang ingin menekan para pengguna kendaraan pribadi lewat parkir maka yang harusnya dinaikan adalah tarif parkirnya hingga 10 kali dari Rp 5.000 menjadi Rp 50.000 per jamnya di wilayah atau zona yang demand dan berada tengah kita Jakarta. Sementara untuk tarif dipinggiran kota dengan demand rendah cukup di buat tarif Rp 5.000 per jam. Tarif parkir mahal dan terbatasnya ruang parkir akan menekan penggunaan kendaraan pribadi.

Jakarta pada Agustus 2018 mendatang menjadi tuan rumah kegiatan Asian Games. Sebaiknya Asian Games dijadikan momentum memperbaiki masalah transportasi yang ada di Jakarta seperti masalah manajemen perpakirannya. China dan India juga pernah menggunakan kesempatan internasional sebagai moment memperbaiki kebijakan manajemen perparkirannya. Mereka menaikan tarif parkirnya hingga 5 kali lipat atau menjadi 500%. Kebijakan menaikan tarif parkir menjadi mahal tersebut cukup efektif diteruskan walaupun kegiatan internasionalnya sudah selesai. Nah Indonesia, khususnya Jakarta bisa juga meniru kebijakan menaikan tarif parkirnya sekaligus menyiapkan Asian Games untuk menekan penggunaan kendaraan pribadi serta kemacetan. Jadi sebaiknya yang dinaikan bukan hanya pajak parkir tapi juga adalah menaikan tarif parkir dengan sistem zonasi.

Jakarta, 20 Mei 2018.
Analis Kebijakan Transportasi dari Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA).

No : 052-024-003/FAKTA/SAPTA/KHUSUS/V/2018
Hal : Surat terbuka untuk UNICEF   Saatnya UNICEF putus hubungan dengan Big Tobacco
Lamp : – 

Yang terhormat
UNICEF Indonesia
World Trade Center 6, Lantai 10
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 31
Jakarta 12920, Indonesia
Telepon: +62 (0) 21 – 2996 8000
Fax: +62 (0) 21 – 571 1215
E-mail: jakarta@unicef.org

Dengan hormat,

Berdasarkan hasil penelitian dari University of California San Francisco (UCSF) ditemukan bahwa selama belasan tahun tahun (2003-2016) United Nations Children’s Fund (UNICEF)  telah bekerjasama dengan Philip Morris International dan Japan Tobacco International (https://www.ucsf.edu/ news/2018/04/410301/unicef-muted-tobacco-control-children). Akibatnya selama itu pula, UNICEF selalu “melempem” tak berdaya dihadapan Big Tobacco ini. Padahal sebagai organisasi Internasional yang berada langsung dibawah naungan Perserikatan bangsa-bangsa (PBB) dengan konsentrasi pada upaya membangun sebuah dunia yang menghargai hak-hak anak, menanggulangi kemiskinan, wabah penyakit, kekerasan, dan diskriminasi terhadap anak, seharusnya UNICEF selektif dalam mencari funding. Sebab menggandeng Big Tobacco (memang sangat “dermawan”}, dengan menerima donasi dan bekerjasama dengannya justru menjadikan UNICEF “kalah” dan jadi korban “kuda trojan”  Big Tobacco, disamping juga sangat berlawanan dan menjadi kontra produktif terhadap visi dan misi dari UNICEF yang telah berdiri 11 Desember 1946.

Di sisi lain bila menoleh kembali pada tahun 2001 dalam publikasinya bertajuk “TOBACCO AND CHILDREN RIGHTS”, UNICEF dan World Health Organization (WHO) pernah secara gamblang dan tegas mengatakan “ketidakberpihakan pada industri produk tembakau baik dari sisi produk adiktifnya maupun dari sisi pekerja anak dalam industri tersebut termasuk dalam perkebunan tembakau”. Kedua organisasi global ini sepakat mengakui bahwa perlu adanya perlindungan bagi para perokok pemula, perokok pasif (secondhand smoker), menjauhkan anak-anak untuk akses ke rokok, menghindari anak-anak untuk bekerja di perkebunan tembakau dan lain sebagainya. Dengan demikian, seharusnya UNICEF mengetahui secara pasti bahaya Big Tobacco yang menjadikan anak-anak sebagai “target” untuk me-regenerasi para perokok lansia dan perokok yang meninggal.

Bahkan dalam Framework Conventional on Tobacco Control (FCTC-WHO) Artikel 5.3 tentang bahaya intervensi Industri produk tembakau, secara jelas direkomendasikan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap sifat alamiah produk tembakau yang berbahaya yang menyebabkan kecanduan dan juga waspada terhadap praktek industri produk tembakau yang menggunakan individu-individu, kelompok-kelompok garis depan dan organisasi-organisasi untuk bertindak secara terbuka ataupun rahasia demi kepentingan industri produk tembakau atau untuk melakukan tindakan yang memajukan kepentingan industri produk tembakau, menciptakan ketentuan-ketentuan untuk membatasi interaksi dengan industri produk tembakau. Walaupun memang rekomendasi itu untuk negara pihak FCTC namun secara general itu juga seharusnya juga menjadi “costome international” yang harusnya diikuti oleh semua organ internasional di bawah PBB.

Lantas, mengapa UNICEF secara mengejutkan bekerjasama dengan Big Tobacco?
Untuk itu kami Lembaga Perkumpulan Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) dan Solidaritas Advokat Publik untuk Pengendalian Tembakau (SAPTA) Indonesia, menggugat:

1. UNICEF harus SEGERA menjelaskan kepada publik mengapa mengubah haluan menjadi organisasi yang pro industri produk tembakau; sebab tindakan bekerjasama dengan Big Tobacco merupakan bentuk “benturan kepentingan”  dan penipuan publik karena tidak sejalan dengan visi dan misi dari berdirinya lembaga ini.
2. UNICEF harus SEGERA sadar bahwa mereka telah “dijajah” dan “dibius” serta “kalah” dalam serangan “kuda trojan” Big Tobacco karena dijadikan sarana kampanye seolah Industri produk tembakau dan produknya ramah dengan anak”  sebab dengan demikian UNICEF akan bungkam, dan Big Tobacco akan leluasa menyasar anak-anak sebagai “target” pemasaran mereka.
3. UNICEF harus SEGERA memutuskan hubungan dukungan dan/atau kerjasama apapun baik langsung maupun tidak langsung dengan Big Tobacco guna kembali pada visi dan misinya melindungi hak-hak dasar anak dari jajahan industri produk zat adiktif yang menjadikan anak sebagai target pemasaran mereka sepanjang masa.
Demikian surat terbuka kami,
Jakarta, 9 Mei 2018Hormat kami,Lembaga Perlumpulan Forum Warga Kota jakarta (FAKTA)

Azas Tigor Nainggolan, S.H. M.Si., M.H.Ketua
Solidaritas Advokat Publik untuk Pengendalian Tembakau (SAPTA) Indonesia
Tubagus Haryo Karbyanto, S.H.Koordinator
Tembusan: Media Massa

No. Reg Rilis 023/RLS/IV/2018
Posko Korban Kejahatan di Transportasi Online.

Dalam waktu 6 bulan ini setidaknya sudah terjadi lima kali kejadian kejahatan yang menimpa korbannya para pengguna taksi online. Korbannya semua adalah perempuan yang memesan menggunakan aplikasi dari aplikator taksi online. Terakhir pada 23 April 2018, korbannya seorang perempuan bernama Sansan (24 tahun) yang dirampok dan akan diperkosa.

Kejahatan oleh pengemudi taksi online terhadap penggunanya sudah sering terjadi di Indonesia. Kejahatan tersebut antara lain:

  1. 11 Oktober 2017 seorang perempuan penumpang taksi online hampir diperkosa di Makasar,
  2. 17 Januari 2018 seorang perempuan dirampok oleh pengemudi taksi online yang ditumpangi di Bandung,
  3. 12 Pebruari 2018 seorang perempuan dicabuli dan dibuang di sekitar bandara Soekarno Hatta oleh pengemudi taksi yang
    ditumpangi korban.
  4. 18 Maret 2018 l kejahatan dilakukan pengemudi taksi online terhadap penumpang, Yun Siska Rohani (29 tahun) dibunuh
    oleh pengemudi taksi online yang korban tumpangi di Bogor.
  5. Perampokan dialami oleh Sansan (24 tahun). Ia dirampok di dalam taksi online yang ditumpanginya, Senin (23/4/2018)
    sekitar pukul 06.30 WIB.

Hingga saat belum terlihat upaya para aplikator melakukan pencegahan yang nyata agar tidak terjadi lagi kejahatan di layanan transportasi online. Berkaitan dengan penindakan pun pihak pemerintah hingga saat ini belum berani menjadi perusahaan penyedia aplikasi (aplikator) sebagai penanggung jawab secara hukum terhadap kerugian yang dialami korban kejahatan pengemudi yang menjadi mitra aplikator. Untuk itu perlu dilakukan terobosan secara hukum oleh publik beserta para korban agar terjadi perubahan perilaku para aplikator dan pemerintah untuk menjamin keselamatan pengguna transportasi online. Berkaitan dengan upaya perbaikan, perlindungan dan pendampingan hukum korban kejahatan di transportasi online, kami Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) membuka Posko Bantuan Hukum bagi Pengguna Transportasi Online. Bagi korban dan keluarga korban kejahatan di transportasi online jika memerlukan Bantuan Hukum bisa menghubungi: Kantor Fakta di jalan Pancawarga 4 no:44 RT:3 RW:7 Kalimalang ( Belakang Gudang Seng), Jakarta Timur, Telinga: 021 8569008. Atau Azas Tigor Nainggolan: 08159977041.

Jakarta, 29 April 2018
Azas Tigor Nainggolan, Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA).

Lagi pengguna taksi online dirampok.
TANGKAP Aplikatornya.
(Release No. Reg Rilis 022/RLS/IV/2018)

Kembali terjadi perampokan pengguna taksi online oleh pengemudinya sendiri. Perampokan dialami oleh Sansan (24 tahun). Ia dirampok di dalam taksi online yang ditumpanginya. Peristiwa perampokan ini terjadi pada Senin (23/4/2018) sekitar pukul 06.30 WIB. Pagi itu korban memesan taksi online, berangkat dari Duri Selatan Komplek Setia, Kelurahan Duri Selatan, Tambora, Jakbar. Saat di perjalanan, tiba-tiba muncul dua orang di bangku belakang. Kedua pelaku langsung membekap korban dengan jaket dan mengikat kakinya.

Terjadi kembalinya perampokan di dalam taksi online menandakan bahwa sampai saat ini masalah keamanan taksi online masih sangat rendah. Kejadian perampokan ini sangat mungkin dilakukan oleh pengemudi taksi online bekerja sama 2 orang saat beroperasi. Begitu pula kejadian perampokan ini membuktikan bahwa perusahaan aplikator taksi online yang mengelola bisnis taksi online tidak melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap para pengemudi taksi online sebagai mitranya. Terjadinya perampokan ini juga memperlihatkan betapa pemerintah lemah dan tidak mampu mengawasi para aplikator agar memberikan keamanan bagi pengguna taksi online.

Kejahatan oleh pengemudi taksi online terhadap penggunanya sudah sering terjadi di Indonesia. Kejahatan tersebut antara lain:
1. 11 Oktober 2017 seorang perempuan penumpang taksi online hampir diperkosa di Makasar,
2. 17 Januari 2018 seorang perempuan dirampok oleh pengemudi taksi online yang ditumpangi di Bandung,
3. 12 Pebruari 2018 seorang perempuan dicabuli dan dibuang di sekitar bandara Soekarno Hatta oleh pengemudi taksi yang ditumpangi korban.
4. 18 Maret 2018 l kejahatan dilakukan pengemudi taksi online terhadap penumpang, Yun Siska Rohani (29 tahun) dibunuh oleh pengemudi taksi online yang korban tumpangi di Bogor.

Dengan banyaknya presentasi kejahatan yang dilakukan oleh pengemudi taksi online sudah seharusnya pemerintah bertindak tegas selain pada pengemudinya juga bertindak tegas kepada para aplikator untuk ikut bertanggung jawab atas layanan dan keamanan taksi online para mitranya. Sudah seharusnya para aplikator ikut bertanggung jawab atas kejadian ini dan harus dituntut tanggung jawab. Adalah kewajiban para aplikator mengawasi para mitranya agar memberikan layanan secara aman dan nyaman kepada penggunanya. Atas kejadian ini pihak kepolisian juga harus menempatkan aplikator sebagai tersangka juga selain para pelaku, pengemudi mitranya. Terjadinya perampokan ini menunjukkan bahwa aplikator telah lalai mengawasi mitranya sendiri dan mengakibatkan kerugian penggunanya.

Jakarta, 25 April 2018
Azas Tigor Nainggolan
Analis Kebijakan Transportasi dan Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) dan Forum Peduli Tarnsportasi Online (FPTOI).

No. Reg Rilis 021/RLS/IV/2018
PERMENGKES Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok, Cacat Hukum

Pada tahun 2017 yang lalu Menteri Kesehatan Republik Indonesia telah mendeklarasikan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Permenkes RI) Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pasal 2 ayat (2), yakni pajak rokok dapat digunakan juga untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional. Hal ini tentu bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah mengatur bahwa pajak rokok merupakan salah satu pajak Provinsi sebagaimana termuat dalam Pasal 2 ayat (1) huruf (e), Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 94 ayat (1) huruf c;. Dengan demikian Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Adapun kelemahan oleh Permenkes RI ini yaitu telah menimbulkan kerugian yang sangat besar akibat pengambilalihan pajak rokok daerah yakni masyarakat di daerah, pendanaan pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum Kawasan Tanpa Rokok Daerah menjadi tidak optimal. Selain itu, Permenkes RI ini memberi indikasi bahwa Pemerintah Pusat ingin menarik kembali “kekuasaannya/kewenangannya” yang sebelumnya telah dilimpahkan dalam rangka Otomomi Daerah. Secara yuridis tidak ada kekuatan hukum karena bertolak belakang dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sedangkan dari segi kemanfaatan, Permenkes ini mubazir karena telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Derah Pasal 2 ayat (1) huruf (e), Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 94 ayat (1) huruf c;.

Dengan memperhatikan pelbagai pertimbangan di atas maka Mahkamah Agung Republik Indonesia segera melakukan judicial review dengan harapan untuk Pertama, memutuskan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pasal 2 ayat (2) tidak sah atau tidak berlaku secara umum. Kedua, memerintahkan kepada Menteri Kesehatan untuk mencabut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pasal 2 ayat (2). KETIGA, menyatakan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pasal 2 ayat (2) adalah batal demi hukum.

Azas Tigor Nainggolan, SH, MS.i, MH
Solidaritas Advokat Publik Untuk Pengendalian Tembakau Indonesia (SAPTA-INDONESIA),

No. Reg Rilis 020/RLS/IV/2018

Aksi Ojek Online.
Rebut Pengakuan Ojek Online.

Pemerintah harus berani bersikap, mengakui atau tidak mengakui keberadaan Ojek Online. Jika pemerintah menolak atau tidak mengakui maka segera pemerintah melarang beroperasinya Ojek Online. Tetapi jika pemerintah mengakui keberadaan Ojek Online maka segera terbitkan peraturan Payung Hukum Ojek Online.

Keberadaan Ojek Online sudah terlanjur jadi alat transportasi yang penting dan solusi untuk menembus kemacetan serta mencapai kecepatan perjalanan. Kita tidak bisa menolak keberadaan Ojek Online hanya berpatokan pada pemikiran bahwa kendaraan Roda Dua atau sepeda motor tidak bisa dijadikan alat transportasi umum karena tingkat kecelakaannya tinggi. Semua moda transportasi memiliki potensi kecelakaan tinggi apabila tidak diatur dan diawasi secara ketat.

Presiden Jokowi pernah mengatakan bahwa ojek adalah tradisi kendaraan Indonesia. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa di negara lain tidak ada yang menjadikan sepeda motor sebagai alat transportasi umum sebagai dasar menolak Ojek Online. Atas dasar pemikiran dan sikap presiden ini sudah selayaknya pemerintah segera mengakui Ojek Online atau sepeda motor sebagai salah satu moda angkutan umum untuk mengangkut orang.

Jakarta, 24 April 2018
Azas Tigor Nainggolan.
Analis Kebijakan Transportasi dari Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) dan Forum Peduli Transportasi Online Indonesia (FPTOI)

Meliburkan Sekolah untuk Lalu Lintas Asian Games.
(Release FAKTA, No.Reg Rilis 019/RLS/IV/2018 )

Pemerintah berencana meliburkan sekolah untuk membantu kelancaran lalu lintas Asian Games pada 18 Agustus 2018 hingga 2 September 2018. Setidaknya ada 9 hari belajar yang akan jadi hari libur bagi anak-anak sekolah selama acara Asian Games terebut. Pendidikan adalah sebuah kegiatan yang penting dan anak-anak menjadi masa depan bangsa ini. Begitu pula pendidikan bisa dilakukan berbagai cara hingga anak mendapatkan asupan pendidikan untuk masa depannya. Tinggal sekarang bagaimana sekolah atau pun guru bisa membangun alternatif pendidikan atau kegiatan mendidik bagi si anak menggunakan kegiatan Asian Games. Melihat model alternatif yang dapat dilakukan bagi pendidikan selama Asian Games seharusnya tidak perlu diliburkan jika pemerintah telah mempersiapkannya jauh-jauh hari sebelumnya.

Dalam Asian Games memang ditetapkan standar waktu perjalanan bagi atlit selama acara adalah 30 menit. Pengalaman banyak negara di Asia yang pernah menjadi panitia Asian Games juga harus putar otak dan membuat kebijakan pengendalian dan rekayasa lalu lintas demi terpenuhi standar laku lintas tersebut. Standar ini memang jadi tantangan bagi pemerintah Indonesia yang menjadi panitia Asian Games tersebut. Tantangan itu jelas berat dan harus dipenuhi di tengah kemacetan lalu lintas Jakarta yang sudah akut ini.

Lagi-lagi dalam hal ini pemerintah terlambat menyiapkan dan membangun lalu lintas Jakarta dan sekitarnya jauh hari agar tidak macet. Memecahkan masalah kemacetan sebenarnya adalah tuntutan hak bagi warga dalam bertransportasi yang harus dipenuhi pemerintahnya. Tuntutan mecahkan masalah kemacetan seharusnya bukan sekedar untuk tuntutan standar lalu lintas Asian Games. Apalagi untuk memenuhi standar tersebut pemerintah berniat meliburkan sekolah. Artinya pemerintah menempatkan masalah lalu lintas anak sekolah sebagai sumber kemacetan lalu lintas di Jakarta dan sekitarnya.

Pertanyaannya, apakah memang benar proses belajar ke sekolah menjadi sebab utama kemacetan di Jakarta dan sekitarnya? Seberapa besar kontribusi lalu lintas anak ke sekolah menyumbang kemacetan lalu lintas? Apakah memang perlu meliburkan proses belajar mengajar sekolah diliburkan untuk alasan kelancaran lalu lintas Asian Games?

Belajar pengalaman dari Cina yang pernah menjadi Asian Games justru menjadikan momen Asian Games untuk memperbaiki suatu masalah kemacetan di kotanya secara nasional. Salah satu cara pengendalian yang dilakukan adalah menaikkan tarif parkir hingga tiga kali dari sebelumnya dan membatasi ruang parkir bagi kendaraan bermotor pribadi. Nah untuk Indonesia sebenarnya bisa saja menjadikan Asian Games menjadi momen memperbaiki kemacetan Jakarta dan sekitarnya. Cara pengendalian yang dilakukan misalnya bis dengan mengendalikan kendaraan pribadi tidak boleh lewat pada koridor jalan di lokasi-lokasi Asian Games. Dapat juga dilakukan dengan melarang dan menghapuskan parkir di badan jalan (on street) sebagaimana di atur oleh UU agar meningkatkan kapasitas jalan. Sekarang kita serahkan kepada pemerintah untuk memilih dan membuat kebijakan yang bijaksana untuk kepentingan bangsa ini dan kepentingan perhelatan Asian Games.

Jakarta, 17 April 2018
Azas Tigor Nainggolan
Analis Kebijakan Transportasi dari Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA)

Untuk Segera Diterbitkan

No. Reg Rilis 013/RLS/III/2018

WE THE FEST 2018 MENABRAK ATURAN

Jakarta, 29 Maret 2018

Festival yang menyuguhkan musik, fashion, seni dan juga makanan ini jelas-jelas telah menabrak aturan. Aturan tersebut adalah Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 jo Peraturan Pemerintah nomor 109 Tahun 2012 khususnya:

 Pasal 35

  1. Pemerintah melakukan pengendalian Promosi Produk Tembakau.
  2. Ketentuan pengendalian Promosi Produk Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
    a. … ; b. … ; dan
    b. tidak menggunakan logo dan/atau merek Produk Tembakau pada suatu kegiatan lembaga dan/atau perorangan.

 

Pasal 36

  1. Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Produk Tembakau yang mensponsori suatu kegiatan lembaga dan/atau perorangan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
     a. tidak menggunakan nama merek dagang dan logo Produk Tembakau termasuk brand image Produk Tembakau; dan
     b. tidak bertujuan untuk mempromosikan Produk Tembakau.
  2. Sponsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk kegiatan lembaga dan/atau perorangan yang diliput media.

 Pasal 37

Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Produk Tembakau yang menjadi sponsor dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. tidak menggunakan nama merek dagang dan logo Produk Tembakau termasuk brand image Produk Tembakau; dan
  2. tidak bertujuan untuk mempromosikan Produk Tembakau.

Bahwa peraturan di atas dimaksudkan bertujuan untuk

  1. melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan dari bahaya bahan
  2. yang mengandung karsinogen dan Zat Adiktif dalam Produk Tembakau yang dapat menyebabkan penyakit, kematian, dan menurunkan kualitas hidup;
  3. melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan ingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau;
  4. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok; dan
  5. melindungi kesehatan masyarakat dari asap Rokok orang lain.

Seperti kita ketahui bahwa gelaran WTF 2018 ini dipersembahkan oleh Generation G yang ditengarai adalah GG yang merupakan brand image industri rokok besar (PT. Gudang Garam Tbk). Mengingat bahwa sponsor utama event tersebut adalah dari produsen zat adikitf rokok, maka hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Kesehatan nomor 36 Tahun 2009 jo Peraturan Pemerintah nomor 109 Tahun 2012 seperti tersebut diatas.

Oleh sebab itu maka kami Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) dan Solidaritas Advokat Publik untuk Pengendalian Tembakau (SAPTA) Indonesia menolak acara tersebut diselenggarakan selama masih menabrak aturan-aturan diatas, dan kami juga mengimbau kepada artis-artis yang mengisi acara tersebut untuk membatalkan penampilannya di acara tersebut serta kepada sponsor lainnya agar membatalkan sponsornya tersebut.

Demikian siaran pers kami.

 

Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA)                   SAPTA Indonesia

Azas Tigor Nainggolan, S.H., M.Si., M.H.                Tubagus Haryo Karbyanto, S.H.
0815 997 7041                                                            0812 948 9558

Dukung Polisi Menindak Merokok Sambil mengemudikan Kendaraan Bermotor.
No Reg Rilis 08/RLS/III/2018

Pada berapa pekan belakangan ini, muncul pelbagai tindakan penyimpangan akibat rokok, seperti penumpang Citylink yang akhirnya diturunkan karena merokok di area yang dilarang dan rawan kecelakaan. Seiring dengan peristiwa itu, dalam pekan ini, Polda Metro Jaya mengumumkan akan adanya larangan merokok saat berkendaraan dengan denda bagi yang melanggar sebesar 750.000. Terhadap kebijakan Polda Metro Jaya ini muncul polemik. Ada yang setuju dan ada yang tidak menyetujuinya.

Terhadap polemik ini, kami Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) memberikan dukungan sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk larangan merokok saat mengemudikan kendaraan bermotor.
Pertama, kami melihat rokok adalah produk tidak ramah bagi kesehatan, mengandung 4000 racun berbahaya dan mematikan. Kedua, perilaku mengemudikan kendaraan bermotor sambil merokok adalah membahayakan diri juga pengguna jalan lainnya. Selain itu mengemudikan kendaraan sambil merokok itu menggangu konsentrasi si pengemudi saat harus fokus pada kendaraan yang dikemudikannya. Merokok saat mengemudi juga menyebarkan penyakit dari racun asap rokok kepada orang yang berada bersamanya dalam satu kendaraan. Begitu pula merokok sambil mengemudi mengganggu pengguna jalan lainnya karena sering kali asap atau abunya dan bekas rokoknya dibuang sembarang dan mengenai wajah atau badan pengguna jalan yang ada di sekitarnya.

Kebijakan polisi untuk melarang merokok sambil mengemudikan kendaraan sudah tepat dan benar untuk melindungi kepentingan keamanan dan keselamatan si pengemudi serta pengguna jalan lainnya. Larangan ini sudah sesuai UU no: 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 106 ayat (1) UU no: 22 ini menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Penjelasan Pasal 106 ayat (1) mengatakan yang dimaksud dengan “penuh konsentrasi” adalah setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon atau menonton televisi atau video yang terpasang di Kendaraan, atau meminum minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga memengaruhi kemampuan dalam mengemudikan Kendaraan.
Berdasarkan penjelasan pasal 106 ayat 1 pelarangan dan penindakan terhadap para pengemudi kendaraan bermotor yang merokok sudah tepat karena merokok mengganggu konsentrasi si pengemudinya dan membahayakan keselamatan di jalan raya.

Untuk itu kami mendukung agar dalam setiap kegiatannya pihak kepolisian tidak boleh meminta dan menerima sponsor dari perusahaan atau industri rokok. Jika pihak kepolisian menerima bantuan sponsor dari industri rokok justru menjadi sebuah ironi, ketika kepolisian melihat produk ini mengganggu konsentrasi dan menjadi salah satu penyebab kecelakaaan lalu lintas tapi tetap membiarkan bahkan menjadikannya sebagai sponsor kegiatan kepolisian. Kami mengharapkan agar kepolisian harus menjadi aktor utama aksi melarang rokok dengan cara menolak rokok berada di kantor kepolisian atau di tempat di mana polisi bekerja. Sebab jika tidak maka larangan merokok saat berkendaraan ini hanya menyelesaikan persoalan secara parsial tidak sebagai satu kesatuan yang sifatnya menolak bahaya rokok secara menyeluruh.

Jakarta, 7 Maret 2018
Azas Tigor Nainggolan.
Analis Kebijakan Transportasi dan Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA)

Pemilu, Pileg dan Industri Rokok.
No Reg Rilis 07/RLS/III/2018

Pemilu untuk pemilihan legislatif (pileg) untuk anggota DPRD, DPD dan DPR RI masih tahun depan. Tetapi para anggota DPR tidak mau ketinggalan kesempatan untuk memulai menyiapkan pendekatan kepada para konstituennya (pemilihnya). Termasuk juga Misbakhum Anggota komisi XI DPR RI yang berkeliling ke daerah pemilihannya atau kampung halamannya di Probolinggo Jawa Timur.

Misbakhun dalam pemberitaan sebuah media online nasional (3 Maret 2018) disebutkan memanfaatkan momentum reses DPR untuk pulang kampung. Mukhamad Misbakhun nengatakan bahwa Probolinggo merupakan salah satu sentra penghasil tembakau terbesar di Jawa Timur. Propinsi Jawa Timur sendiri adalah kontributor terbesar cukai tembakau nasional dari total pendapatan Rp 154 triliun. Politisi Partai Golkar ini mengingatkan petani tembakau memerlukan tata niaga tembakau guna melindungi hasil produksi mereka. Hal ini penting agar adanya hubungan yang saling menguntungkan antara petani tembakau dengan industri hasil tembakau. Selanjutnya Mukhamad Misbakhun kembali menegaskan akan mengawal RUU Pertembakauan yang mengedepankan kepentingan petani tembakau. Menurutnya, persoalan tembakau jika hanya diseret pada permasalahan kesehatan saja, maka akan menimbulkan ketidakadilan. Apakah benar mengawal pembahasan RUU Pertembakauan dengan mengedepankan kepentingan kesehatan itu tidak adil?

Betul memang persoalan tembakau bukan hanya soal kesehatan yang kaitan dengan industri hasil tembakau yakni salah satunya industri rokok. Persoalan besar dalam hal kesehatan ini adalah bagaimana mengendalikan dampak penggunaan hasil industri rokok terhadap kesehatan masa depan generasi bangsa ini. Jumlah perokok di Indonesia saat ini adalah 75 juta jiwa (Tempo, 15/5/2017) dan angka prevalensi perokoknya 36,3% per tahun (Riskesdas 2013), ketiga terbanyak di dunia setelah Cina dan India. Begitu pula para perokok di Indonesia ini setidaknya 70% adalah rakyat miskin. Melihat ini jelas bahwa bahwa mengawal pembahasan RUU Pertembakauan juga dan tidak salah jika mengedepankan kepentingan kesehatan bangsa ini. Pertimbangan mengedepankan kesehatan jadi sangat penting terkait dengan masa depan bangsa Indonesia yang sehat.

Berbicara di hadapan ratusan petani tembakau di Wonomerto, Probolinggo yang diakui sebagai konstituennya, Misbakhun menyebut bahwa tembakau adalah komoditas pertanian yang sudah turun temurun dibudidayakan oleh masyarakat, sebagaimana masyarakat petani tembakau di Probolinggo yang menyangkut masalah ekonomi dan budaya yang tidak bisa begitu saja dinafikan.

Betul memang argumentasi Misbakhum bahwa kepentingan ekonomi petani tembakau perlu dilindungi dan negara harus hadir memberikan perlindungan kepada petani tembakau. Probolinggo sebagai salah satu sentra penghasil tembakau, maka menjadi urgen untuk perlindungan petani tembakau. Menurut Misbakhum perlu diatur tata niaga tembakau terutama import untuk melindungi petani tembakau. Pendapat Misbakhum ini seolah hendak mengatakan bahwa import tembakau menjadi salah satu masalah ekonomi bagi petani tembakau. Seolah-seolah import tembakau telah merugikan atau membuat tembakau hasil petani lokal tidak dibeli akibat pemerintah memberi izin import tembakau bagi kebutuhan industri rokok. Seolah-olah dalam hal ini pemerintah yang salah dan industri rokok baik hati atau pahlawan bagi petani tembakau. Industri rokok menjadi pahlawan karena dibutuhkan oleh petani tembakau.

Coba kita lihat peta perkembangan produksi tembakau lokal dan kebutuhan industri rokok di Indonesia. Kebutuhan tembakau bagi industri rokok Indonesia saat ini adalah 330 ribu ton pertahun. Sementara itu produksi tembakau petani Indonesia baru berkisar 180-190 ribu ton pertahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada semester I 2017 impor tembakau mencapai 252,6 juta dollar AS dengan volume 50.700 ton. Mengalami kenaikan jika dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya hanya 241,6 juta dollar AS dengan volume 37.600 ton.

Untuk menutupi kebutuhan tembakau bagi industri rokok di Indonesia, dilakukan impor tembakau dari lima negara, China yang merupakan paling banyak volume impornya, hingga semester I di 2017 mencapai 24.300 ton atau 101,8 juta dollar AS. Pada posisi kedua dari Brasil dengan volume mencapai 43.000 ton dengan nilai 30,9 juta dollar AS. Kemudian ketiga adalah Amerika Serikat dengan volume 4.000 ton atau setara 30,8 juta dollar AS. Selanjutnya, Turki, dengan volume sebesar 1.700 ton nilainya 12,0 juta dollar AS dan yang kelima adalah berasal dari India dengan volume 2.700 ton atau setara 10,5 juta dolar AS.

Tidak ada alasan mengatakan bahwa import tembakau yang diizinkan pemerintah membuat persoalan ekonomi bagi petani tembakau. Justru produksi petani tembakau lokal masih rendah dan kurang menjadi pilihan bahan produksi industri rokok Indonesia. Jadi tidak ada hubungan antara pembahasan RUU Pertembakauan dengan soal kebutuhan industri rokok. Justru persoalannya adalah industri rokok sekarang ini lebih menyukai tembakau import karena kualitasnya bagus dan terjamin ketersediaannya.

Jadi jelas terlihat bahwa keberadaan atau kaitan paling penting antara persoalan petani tembakau dalam RUU Pertembakauan adalah soal kebutuhan produksi industri rokok. Keberadaan produksi industri rokok jelas adalah soal rokok yang merupakan produk yang mengandung sekitar 4000 racun berbahaya mematikan. Nah jelas seharusnya RUU Pertembakauan juga harus mempertimbangkan kepentingan perlindungan hak kesehatan masa depan bangsa Indonesia.

Mempersoalkan kepentingan petani tembakau dalam pembahasan RUU Tembakau sebenarnya adalah untuk kepentingan tersembunyi melindungi bisnis industri rokok. Ada benarnya dan bisa kita gunakan analisis Prof. DR. Emil Salim bahwa untuk Pilkada Parpol perlu banyak uang untuk loloskan RUU Tembakau di DPR. Menurut Emil Salim bahwa parpol mau bayar uang, parpol ada di DPR dan pengusaha siap bantu. Nah begitu pula untuk Pemilu mendatang jelas parpol dan politisi butuh uang dan pengusaha siap bantu, jualannya adalah RUU Tembakau.
Artinya pembahasan RUU Pertembakauan atau RUU Tembakau bisa mempertemukan kepentingan politik parpol atau anggota DPR dengan industri rokok.

Jakarta, 5 Maret 2018
Azas Tigor Nainggolan, SH,Msi
Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA).

Ojek Online Bertindak Brutal, aplikatornya bisa dipidana.
(Release FAKTA)
No: Reg Rilis 06/RLS/II/2018

Satu unit mobil Nissan X-Trail dirusak oleh sekelompok pengemudi ojek online di underpass Senen, Jl Letjen Suprapto, Jakarta Pusat pada Rabu malam 28 Pebruari 2017 lalu. Atas kejadian itu, dua orang penumpang mobil alami luka-luka dan melapor ke polisi bahwa telah penganiayaan dan pengrusakan mobil mereka yang dilakukan oleh sekelompok pengemudi ojek online.

Beberapa media massa sebelumnya memberitakan bahwa mobil tersebut diamuk massa pengemudi ojek online karena terlibat percekcokan. Mobil kemudian menyeruduk sejumlah motor, sehingga sejumlah pengemudi ojek online mengamuk. Akibat kejadian itu, pelapor atau penumpang mobil Nisan mengalami luka dan bengkak di mata sebelah kiri serta kepala sebelah kanan robek. Sementara saksi Andrian Anton (sopir) mengalami luka tangan sebelah kiri dan kanan serta kepala sebelah kiri memar dan saksi Anton Leonard (penumpang) luka bibir sebelah kiri dan kepala sebelah kanan.

Dalam menyelesaikan kasus ini, pemerintah harus memberikan sanksi tegas kepada perusahaan aplikator ojek online. Kasus kekerasan oleh pengemudi ojek online sudah sering terjadi. Selama ini  banyak kasus kekerasan yang melibatkan pengemudi ojek online yang merupakan mitra dari para aplikator ojek online. Boleh dikatakan selama ini para aplikator telah lalai membina dan mengawasi para mitra ojek onlinenya. Sehingga para mitranya, ojek online sering melakukan tindakan kekerasan dan perbuatan tidak menyenangkan kepada para penggunanya yakni masyarakat pengguna jalan raya. Oleh karena itu sanksi tegas perlu diberikan bukan hanya pada pengemudi ojek online tetapi juga bagi para aplikator ojek online agar perilaku mereka, para ojek online di jalan makin tertib dan menghormati penggunanya serta pemakai jalan raya lainnya.

Untuk itu, kami Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) meminta pihak Polri harus menindak tegas dan memberikan sanksi berat pada para pengemudi ojek online jika mereka terbukti melakukan penganiayaan dan pengrusakan serta melanggar hukum. Polisi juga harus memeriksa dan menindak para aplikator ojek online yang mitra ojek onlinenya terlibat dalam kasus kekerasan di Underpass Senen tersebut. Para aplikator ojek online harus ikut bertanggung jawab atas perbuatan anggota mitranya. Perilaku kekerasan dan brutal para pengemudi ojek online sama dengan geng berandalan motor atau preman saat berada di jalan raya. Seharusnya para aplikator juga kelompok atau komunitas ojek online ikut membina dan mengawasi anggotanya agar tertib berlalu lintas dan tidak anarkis. Bila ada anggota atau mitranya yang melanggar hukum dan ketertiban umum bisa ditindak dan diberi sanksi tegas.

Kami, Forum Warga Kota Jakarta menyatakan bahwa tindakan tegas kepada para pengemudi ojek online yang bertindak brutal dan anarkis terhadap masyarakat harus segera dilakukan. Begitu pula kami meminta pemerintah harus melakukan tindakan tegas dan menghentikan atau mencabut izin operasional aplikator yang mitranya anarkis karena mereka telah lalai membina dan mengawasi para mitranya (pengemudi ojek online). Bagi para pengemudi ojek online yang melakukan penganiayaan dan pengrusakan terhadap mobil si korban bisa dituntut melakukan tindak pidana melakukan kekerasan bersama-sama di muka umum terhadap orang atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 KUHP.

Sementara untuk aplikator yang mitra ojek onlinenya terlibat dalam aksi brutal dan main hakim sendiri dalam kasus pengeroyokan di Pasar Senen pada 28 Februari 2018 malam itu bisa dituntut karena kelalaiannya mengakibatkan orang luka-luka dan menyebebkan orang lain luka berat, meskipun penumpangnya tidak ada yang menuntut. Dalam Pasal 360 KUHP :

(1) Barangsiapa karena kesalahannya (kelalaiannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.
(2) Barangsiapa karena kesalahannya (kelalaiannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

Begitu pula pemerintah harus bersikap terhadap keberadaan Ojek online ini. Hingga saat ini pemerintah tidak jelas sikapnya, menolak atau mengakui keberadaan Ojek online. Pemerintah harus tegas dengan keberadaan Ojek online, mau mengakui atau tidak ojek online? Pemerintah jangan membiarkan ojek online beroperasi liar tanpa aturan dan pengawasan. Jika keberadaan Ojek online liar tanpa aturan seperti sekarang maka perilaku anarkis dan brutal ojek online akan berulang terus. Adanya regulasi terhadap keberadaan Ojek online akan memberikan ruang pengawasan dan penindakan terhadap pengemudi, operator dan aplikator ojek online yang melanggar hukum.

Jakarta, 4 Maret 2018
Azas Tigor Nainggolan
Analis Kebijakan Transportasi dan Ketua Warga Kota Jakarta. (FAKTA)

Kampanye Pilkada dan Bekerja Sama dengan Industri Rokok.
(Release FAKTA)
No. Reg Rilis 05/RLS/II/2018

Tahun 2018 ini adalah masa pemilihan kepala daerah (Pilkada) bersama bagi beberapa daerah kembali. Ada cara kampanye yang tidak menarik dilakukan para calon kepala daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Beberapa calon kepala daerah mendatangi dan menjadikan pabrik rokok atau industri rokok sebagai tempat mendulang suara dan dukungan. Seperti diketahui bersama di kedua daerah ini terdapat pabrik rokok yang besar.

Syaifullah Yusuf (Gus Ipul) sebagai cagub Jawa Timur mengawali masa kampanyenya dengan mengunjungi pabrik rokok Toppas di Malang (15/2/2018), disusul dengan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Puti Guntur Sukarno yang mengunjungi pabrik rokok Pakis Mas (19/2/2018). Tidak mau ketinggalan cagub Jawa Timur satunya, Khofifah Indar Parawansa yang berkunjung ke pabrik rokok Sampoerna di Malang (22/2/2018).

Sementara itu cagub Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengunjungi pabrik rokok Nojorono di daerah Kudus Jawa Tengah (26/2/2018).
Fenomena kampanye dan mendulang dukungan dari industri rokok tentunya membuat pabrik rokok menjadi jumawa karena didatangi oleh orang-orang yang nantinya akan menjadi kepala daerah. Dalam kesempatan tersebut dijelaskan bahwa cagub tersebut telah bertemu dengan buruh yang sudah 47 tahun bekerja di pabrik rokok tersebut. Bila kita cermati, si buruh pabrik rokok mulai bekerja pada usia 18 tahun berarti usianya sekarang yaitu 65 tahun yang tentunya seharusnya sudah masuk masa pensiun.

Pada kesempatan dan cagub yang lain, ada buruh linting rokok di daerah Malang menyatakan bahwa mereka mendapat upah sebesar Rp 400.000,- perminggu yang kalau dijumlahkan perbulan berarti Rp 1.600.000,-. Tentu upah si buruh linting rokok itu masih jauh dari Upah Minimum Regional (UMR) kota Malang yang sebesar Rp 2.574.807,-. Para cagub dan cawagub tidak gerah mendengar dan melihat penderitaan para buruh pabrik yang mereka temui. Para cagub dan cawagub tidak meminta kepada para industri rokok agar memperbaiki kondisi dan kebijakan perburuhan di pabrik rokoknya.

Kondisi tenang dengan fakta menderita para buruh pabrik rokok itu menunjukan bahwa para cagub dan cawagub tidak memiliki posisi tawar dihadapan industri rokok. Kunjungan mereka ke pabrik rokok mengindikasikan kerja sama atau simbiosis mutualisme antara para cagub cawagub dengan para industri rokok. Arahnya jelas, keberpihakan para cagub cawagub jika menang di Pilkada maka akan berpihak pada industri rokok yang telah mendukung serta membantu mereka mendapat suara di pilkada. Sementara itu, para buruh industri rokok hanya dijadikan panggung pencitraan kampanye pilkada membela rakyat kecil dan sumber suara semata (atau deretan angka suara perolehan pilkada).

Jakarta, 2 Maret 2018
Azas Tigor Nainggolan
Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA)

Rokok Produk Tidak Ramah Budaya
(Release FAKTA)
No. Reg Rilis 04/RLS/II/2018

Tepat tanggal 25 Februari 2018, seorang penumpang pesawat Citilink tujuan Halim Perdana Kusuma – Bali, terpaksa diturunkan dari pesawat karena ketahuan merokok di area yang rentan bahaya. Kisah ini bukan kisah sulung tentang perokok yang membangkang terhadap aturan. Sebelumnya ada keluarga yang terpaksa diturunkan dari atas kareta api karena ketahuan merokok (http://regional.kompas.com/read/2017/08/08/16563311/ayah-tepergok-merokok-satu-keluarga-diturunkan-dari-kereta-api, https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3592709/merokok-di-kereta-api-oknum-tni-diturunkan-paksa-di-stasiun, https://news.detik.com/berita/d-3301346/viral-perokok-diturunkan-dari-kereta-ketegasan-petugas-tuai-pujian).

Bila merunut lagi ada kejanggalan lain yang dilakukan oleh orang Indonesia berkaitan dengan produk rokok ini, misalnya kisah sepasang suami istri yang memberikan rokok pada anaknya yang baru berusia 9 bulan. Ini adalah fenomena yang aneh. Pertanyaannya adalah apakah perilaku orang yang merokok itu adalah perilaku yang legal dan normal? Sebab dari pelbagai kisah ini tampak bahwa fenomena di atas seolah mereka begitu “nekad”, “bodoh”, “bebal”, “hilang akal sehat”, “tidak berbudaya”, … ketika mereka “tidak berdaya” ketika berhadapan dengan rokok.

Seharusnya seluruh rakyat Indonesia mulai bertanya ketika berhadapan dengan pelbagai perilaku menyimpang seperti ini, apakah rokok sebuah produk yang normal? Sebab bila kita menelisik lebih dalam sesungguhnya produk rokok ini telah menelanjangi orang Indonesia dari budaya ketimurannya yang khas dengan saling menghargai, menghormati, toleransi, patuh aturan dan lain sebagainya. Maka bukan tidak mungkin jika produk rokok ini, sesungguhnya produk tidak ramah budaya orang Indonesia.

Dengan demikian, kami Forum Warga kota Jakarta (FAKTA) mengajak segenap masyarakat Indonesia untuk berkonsentrasi pada hal yang lebih substansial yakni produk rokok itu sendiri sebagai sesuatu yang tidak ramah budaya, tidak ramah tubuh (kesehatan) dengan tetap menindak tegas setiap pelaku pelanggaran yang karena tindakannya mengancam keselamatan orang lain berdasarkan undang-undang yang berlaku. Dalam kasus perokok yang diturunkan dari pesawat Citilink, ia melanggar UU no.1 tahun 2009 tentang Penerbangan yang pada pasal 210 menyatakan “karena tindakannya telah menyebabkan halangan (obstacle) yang membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan. Dia dapat dijerat dengan hukuman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Untuk itu, pertama kami juga tetap mengharapkan seluruh warga Indonesia untuk memerangi produk rokok dengan tidak hanya memberi sanksi yuridis tetapi juga sanksi sosial bagi para perokok yang melanggar aturan seperti merokok di ruang publik, merokok di area terlarang dengan cara mengucilkan dan lain sebagainya. Kedua, kepada pemerintah untuk lebih teliti melihat untung ruginya produk rokok bagi rakyat Indonesia dengan bertitik tolak pada pelbagai kasus yang terjadi belakangan ini.

Kami, FAKTA melihat ajakan ini sifatnya sangat urgen karena Indonesia sedang dalam krisis besar akibat produk rokok ini. Pertama, produk rokok ini telah menghasilkan manusia Indonesia yang penyakitan dengan biaya pengobatan yang mahal hingga menyebabkan defisit keuangan BPJS. Kedua, produk rokok telah menciptakan generasi dengan perilaku yang deviatif atau menyimpang dalam kehidupan sosial dengan pelbagai pelanggaran yang tidak seharusnya. Ketiga, dengan demikian produk rokok tidak hanya meninggalkan penyakit, memangkas produktifitas tetapi juga mengikis budaya orang Indonesia.

Jakarta, 28 Februari 2018
Azas Tigor Nainggolan
Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA)

No. Reg Rilis 03/RLS/II/2018
Selamatkan anak dari rokok.

Kita baru saja dibuat berduka karena peristiwa pilu yang menimpa ibu Fitra Indah Lestari atas kepergian putranya Muhammad Hafiz Syawal beberapa waktu lalu akibat terpapar asap rokok orang di sekitarnya. Akibat paparan asap rokok ini bayi Muhamad Hafiz menderita penyakit Pneumonia berat yang akhirnya membuat bayi tak bersalah ini melayang nyawanya akibat asap rokok orang tuanya sendiri. Kini Indonesia dihebohkan oleh berita seorang balita 9 bulan yang mengisap rokok. Balita tak berdaya ini, oleh kedua orangtuanya diberikan sebatang rokok di mulutnya. Lalu, dengan bangga mereka menyebarluaskan di media sosial.

Terhadap fenomena ini kami, Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) mengecam dengan keras tindakan kedua orangtua dari balita karena telah melakukan tindakan yang sangat tidak bertanggungjawab dan berbahaya. Pertama, mereka secara tahu dan mau memberikan barang (rokok) yang dari segi kesehatan sangat berbahaya bagi kesehatan bahkan bisa menghilangkan nyawa dalam waktu yang singkat sebagaimana dialami oleh Muhamad Hafiz karena menderita pneumonia akibat paparan asap rokok. Kedua, dengan demikian mereka tidak bertanggungjawab terhadap kesehatan balita dan masa depannya (anak). Ketiga, mereka secara sewenang-wenang memperlakukan balita (manusia yang tidak berdaya) untuk suatu tujuan yang tidak berbobot yakni hanya untuk sekadar berfoto-foto.

Dengan pelbagai alasan bahwa rokok adalah zat adiktif yang sangat berbahaya bagi kesehatan maka tindakan kedua orangtua ini secara Yuridis, pertama, melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 76J (2) bahwa Setiap Orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya. Kedua, melanggar UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan, tembakau dan produk tembakau merupakan zat adiktif. Hal ini tercantum dalam pasal 113 yang mengatur pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif. Pada ayat (2) berbunyi: zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tembakau, produk yang mengandung tembakau, padat, cairan, dan gas yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/ atau masyarakat sekelilingnya. Di sisi yang lain, juga melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 tahun 2012 Tentang Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, sebagaimana termuat dalam pasal 45 dan pasal 46 mengenai menjual dan memberikan rokok kepada anak.

Seharusnya orangtua yang melakukan tindakan ini harus dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang perlindungan Anak pasal 89 (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 J ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).” Hal ini harus dilakukan karena jika membiarkan perilaku semacam ini terjadi maka pertama, akan muncul banyak korban akibat penggunaan zat adiktif yang tidak baik dan benar. Kedua akan menumbuhkan generasi mudah bangsa yang penyakitan di masa depan. Ketiga akan melahirkan generasi dengan perilaku hidup tidak sehat.

Namun di balik semua persoalan memprihatinkan ini, apakah semua warga negara Indonesia sudah menyadari bahaya rokok? Untuk itu kami merekomendasikan kepada, pertama, orangtua agar menjauhkan anak dari paparan asap rokok dan tidak membiarkan atau memberikan anak rokok. Kedua, kepada pemerintah agar lebih giat mempromosikan, sosialisasi tentang bahaya rokok bagi kesehatan. Sebab peristiwa ini menjadi tanda bahwa masyarakat kurang menyadari betapa sangat berbahayanya rokok bagi kesehatan. Ketiga, kepada setiap elemen masyarakat agar segera membudayakan perilaku hidup sehat dan menjauhkan lingkungan sekitar dari paparan asap rokok dan memberi sanksi sosial bagi siapa saja yang merokok di dekat anak-anak atau yang membiarkan anak-anak merokok.

Azas Tigor Nainggolan, SH,Msi
Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA).

Meliburkan anak sekolah untuk Asian Games.

Barusan saya diwawancarai seorang teman wartawan tentang rencana gubernur Jakarta dan panitia lokal Asian Games mau meliburkan anak sekolah untuk kejar target waktu perjalanan atlet. Target perjalanan atlet dari penginapan ke tempat pertandingan 35 menit. Guna mengejar target itu maka gubernur dan panitia lokal berencana meliburkan anak sekolah agar mengurangi kemacetan dan mengejar target waktu perjalanan atlet.

Pantas dia dipecat dari menteri pendidikan oleh Jokowi ya. Ya pantas dia memang tidak punya visi pendidikan. Bisa-bisanya mengorbankan pendidikan anak bangsa dan menempatkan pendidikan sebagai sebuah masalah penyebab kemacetan.

Urusan olah raga yang Indonesia tidak punya prestasi kok mengalahkan pendidikan dan masa depan anak bangsa ini. Memangnya Indonesia bisa juara umum di Asian Games? Tapi kok pilih solusi kemacetan dan Asian Games malah mengorbankan masa depan pendidikan anak? Sebuah pemikiran yang sangat tidak cerdas meliburkan anak sekolah hanya untuk kegiatan olah raga.

Soal kemacetan Jakarta kan sebab utamanya adalah tingginya penggunaan kendaraan bermotor pribadi. Sedangkan angkutan anak sekolah kecil sekali dampaknya untuk kemacetan Jakarta, ya paling hanya sekitar 14% menyumbang kemacetan. Jadi tidak pengaruh banyak memecah kemacetan perjalanan atlit. Ada beberapa skenario mengurangi kemacetan untuk perjalanan atlit Asian Games:
1. Naikkan tarif parkir semahal mungkin, seperti Cina saat Olimpiade menaikkan tarif parkir sampai 5 kali lipat.
2. Melarang kendaraan pribadi lewat pada jalan rute perjalanan atlit selama penyelenggaraan Asian Games.
3. Menata ulang rute angkutan massal yang ada untuk membantu skenario nomor 2.

Jakarta, 15 Pebruari 2018
Azas Tigor Nainggolan
Analis Kebijakan Transportasi dari Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA).

Lagi Kecelakaan Bus Pariwisata di Subang.

Sabtu kemarin, 10 Februari 2018 sekitar pkl 17.00 wib kembali terjadi kecelakaan lalu lintas di Subang Jawa Barat. Kecelakaan itu dialami oleh rombongan yang menyewa bus pariwisata Premium Passion dengan nomor polisi F 7959 AA. Ada 27 penumpangnya yang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas yang menimpa bus pariwisata tersebut. Kecelakaan tersebut tepatnya terjadi di tanjakan Emen Subang, Jawa Barat, bus terbalik di bahu jalan karena tidak kuat menanjak.

Kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh pengguna bus, khususnya bus carteran pariwisata bukan kejadian baru. Setidaknya belum setahun lalu di 2017 menjelang hari raya Lebaran juga banyak terjadi kecelakaan lalu lintas sejenis di jalur Puncak Jawa Barat. Kejadiannya sama yakni dikarenakan kondisi bus yang tidak laik jalan. Salah satu penyebabnya adalah kondisi rem bus yang tidak laik atau rem blong.

Tahun 2017 lalu juga sudah diungkapkan bahwa lemahnya pengawasan terhadap kelaikan kendaraan bus kota menjadi salah satu penyebab terjadi kecelakaan lalu lintas. Pengawasan terhadap kelaikan kendaraan di jalan raya rupanya hanya menjadi bagian seremoni pemerintah setelah musim kecelakaan. Setelah itu seperti biasa pemerintah kembali pada kebiasaan buruk, melepas angkutan umum tanpa pengawasan hingga terjadi lagi kecelakaan lalu lintas.

Beroperasinya kendaraan yang tidak laik ini juga disebabkan pihak perusahaan angkutan umum, seperti PO Pariwisata yang tidak menerapkan manajemen keselamatan perusahaan angkutan umumnya. Pihak PO Pariwisata tidak melakukan perawatan secara baik dan pembinaan keselamatan berlalu lintas bagi para pengemudinya. Para PO Pariwisata sesukanya mengoperasikan kendaraan busnya yang tidak layak semata mendapatkan keuntungan. Keberanian para PO Pariwisata mengoperasikan bus tidak layak dikarenakan tidak ada pengawasan lapangan dari pihak pemerintah.

Keberanian para PO Pariwisata mengoperasikan kendaraan tidak layak juga dikarenakan tidak adanya sanksi tegas dari pemerintah. Sampai saat ini pemerintah tidak pernah melakukan pencabutan izin usaha atau menutup perusahaan PO yang melanggar, atau kendaraannya tidak beroperasi dengan baik dan terjadi kecelakaan.

Terus terjadinya kecelakaan oleh PO Pariwisata juga disebabkan tidak adanya kontrol oleh pemerintah terhadap perusahaan atau PO Pariwisata. Kecelakaan terus terjadi juga karena masyarakat tidak memiliki informasi PO Pariwisata yang memiliki izin dan benar dalam merawat kendaraannya serta menerapkan manajemen berkeselamatan. Seharusnya pihak pemerintah dalam hal ini Kementrian Perhubungan sebagai pihak pemberi izin bagi PO Pariwisata memiliki informasi dan mempublikasi PO Pariwisata yang baik. Informasi tersebut bisa membantu masyarakat yang akan menyewa bus pariwisata dan mendapatkan PO Pariwisata yang baik armada dan manajemennya. Penyebaran informasi tersebut juga bisa dilakukan pemerintah melalui laman resmi (web site) kementrian Perhubungan agar bisa diakses oleh masyarakat.

Jadi untuk mencegah kembali terjadinya kecelakaan lalu lintas akibat bus pariwisata yang tidak laik beroperasi, maka harus dilakukan oleh pemerintah:
1. Melakukan pengawasan ketat kondisi kelaikan kendaraan angkutan umum di lapangan,
2. Melakukan pemberian sanksi tegas dengan menutup perusahaan atau PO atau operator angkutan umum yang melanggar hukum, seperti kelaikan kendaraan yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia,
3. Membuat informasi daftar PO Pariwisata yang baik pada laman resmi (web site) kementrian Perhubungan yang dapat diakses masyarakat pengguna atau penyewa bus pariwisata.

Berhubung kejadian kecelakaan lalu lintas seperti ini sudah sering terjadi dan merupakan kegagalan jajaran kementrian Perhubungan dan membiarkan pengulangan terus menerus jatuhnya korban nyawa. Untuk itu perlu juga dilakukan evaluasi dan pergantian terhadap jajaran pejabat kementrian Perhubungan yang bertanggung jawab dalam pengawasan kelaikan kendaraan angkutan umum. Secara khusus juga segera menteri Perhubungan mengundurkan diri dari jabatannya dikarenakan telah gagal mengkordinir jajarannya agar membangun layanan angkutan umum yang selamat, aman, nyaman dan terjangkau sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 138 ayat 1 & 2 UU nomor: 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Jakarta, 12 Februari 2019
Azas Tigor Nainggolan
Analis Kebijakan Transportasi dari Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA).

Yogyakarta kembali diwarnai kekerasan.
Kami Tidak Takut melawan radikalisme.
(Pernyataan Sikap FAKTA MENOLAK radikalisme).

Pagi ini saya mendapat pesan dari seorang teman frateran bahwa di kotanya Yogyakarta kembali terjadi kekerasan menyerang gereja mereka Paroki St Lidwina di daerah Sleman. Kawan frater saya itu melaporkan bahwa pada hari Minggu, 11 Februari 2018 sekira pukul 07.30 Wib telah terjadi seorang pemuda melakukan penyerangan dengan membawa pedang. Pemuda tersebut melakukan penganiayaan terhadap umat gereja Katokik St. Lidwina Dk. Jambon Trihanggo Gamping Sleman yang sedang melaksanakan misa (ibadat Ekaristi). Belakangan diketahui pemuda pelaku kekerasan bersenjata pedang bernama Suliyono, 16 Maret 1995, Pelajar/ Mahasiswa d/a Krajan Rt. 02 Rw. 01 Kandangan Pesanggrahan Banyuwangi Jatim.

Ada pun yang menjadi korban penyerangan di gereja St Lidwina pagi tadi:

  1. Bp. Budijono, Laki- laki, 44 Thn, Swasta d/a Perum. Nogotirto Gamping Sleman mengalami luka sobek pada bagian
    kepala belakang da leher bagian belakang akibat senjata tajam.
  2. Romo Prier d/a Asmi Bener Yogyakarta mengalami sobek pada kepala belakang akibat senjata tajam.
  3. Aiptu Munir d/a Aspol Polsek Gamping mengalami luka pada tangan akibat senjata tajam.
  4. Martinus Parmadi Subiantara d/a Nusupan Rt. 02 Rw. 28 Trihanggo Gamping Sleman mrngalami luka pada punggung
    akibat senjata tajam.

Kejadian ini jelas mencoreng dan merusak eksistensi kota Yogyakarta yang selama ini dijadikan kota Indonesia kecil. Ya kota Indonesia kecil, Yogyakarta menjadi kota tujuan belajar seluruh rakyat Indonesia bahkan pelajar dari mancanegara. Jadi semua suku ada yang pernah dan masih belajar menuntut ilmu di Yogyakarta. Begitu pula saat liburan kota Yogyakarta dipenuhi wisatawan seluruh rakyat Indonesia dan mancanegara.

Semua orang yang belajar dan berlibur, merasa betah karena kota Yogyakarta yang penuh persahabatan dan persaudaraan kepada siapa pun, apa pun suku bangsanya, apa pun agamanya dan apa pun status sosial lainnya. Pasti mereka yang pernah berkunjung akan selalu kangen mengunjungi kembali Yogyakarta kota yang mesra ini. Tapi mengapa sekarang Yogyakarta menjadi kota yang ada warna kekerasannya? Bukan hanya kekerasan fisik semata tapi juga kekerasan yang berwarna menyerang agama lain. Padahal kita Yogyakarta merupakan kota tempat memiliki studi bagi para calon pastor atau imam Katolik sejak puluhan tahun lalu?

Penyerangan terhadap umat Katolik ini sudah dua terjadi di kota ramah antar umat beragama Yogyakarta. Sebelum kejadian tadi pagi di gereja Katolik St Lidwina, terjadi juga penolakan dan kekerasan terhadap umat Katolik yang melakukan bakti sosial di Yogyakarta. Dua kejadian ini bisa menjadi tanda atau simbol perubahan penghayatan keberagaman dan kebhinekaan yang sudah hidup ratusan tahun di Yogyakarta. Entah apa pun motifnya, kedua kejadiannya adalah menyerang umat beragama lain saat bakti sosial dan menjalan Kebaktian Ekaristi di Gereja.

Untuk kami sebagai warga negara Indonesia mengutuk keras segala tindakan kekerasan terhadap sesama. Juga kami, Forum Warga Kota Jakarta ((FAKTA) mengutuk keras tindakan penyerangan terhadap umat yang sedang menjalankan ibadah agamanya. Kami meminta kepada pemerintah mengusut tuntas dan menyelesaikan kasus ini secara transparan serta tuntas. Selanjutnya kami meminta kepada pemerintah menjadi kemerdekaan seluruh rakyat Indonesia mengekspresikan atau menjalankan keyakinan dan agamanya tanpa ada rasa takut.

Berangkat dari kedua kejadian di kita Yogyakarta ini menjadikan kita bangsa Indonesia perlu melakukan introspeksi terhadap pola relasi sesama anak bangsa Indonesia. Mengapa harus terjadi dan melakukan kekerasan, apalagi menyerang umat yang sedang menjalan ibadah di Gereja? Jangan lagi nanti pemerintah yang menangani kasus penyerangan umat yang sedang beribadah di gereja St Lidwina, menyederhanakan persoalan dengan mengatakan bahwa si penyerang adalah orang terganggu kejiwaannya atau orang gila. Sudah terlalu sering seperti ini, pemerintah mengubur persoalan tanpa membongkar dan menyelesaikan secara tuntas. Juga melakukan tindakan pencegahan agar kejadian sejenis terjadi di kota lainnya di indonesia.
Begitu pula pihak Pemda DI Yogyakarta menangani dan menyelesaikan kasus ini secara tuntas sehingga mendapatkan formula perbaikannya. Perbaikan segera harus dilakukan karena Yogyakarta adalah kota contoh hidupnya persaudaraan, persatuan dan kebhinekaan Indonesia. Perlu juga segera Sultan Hamengkubuwono X menenangkan warga dan kota Yogyakarta agar tidak lagi terjadi kekerasan antar umat beragama.

Kejadian penyerangan terhadap umat paroki St Lidwina sudah jelas itu sebuah kekerasan menyerang umat beragama lain yang dilakukan secara sadar oleh penyerangnya. Sadar betul si penyerangnya, yakni menyerang simbol umat Kristen yakni Gereja. Untuk itu juga kita bangsa Indonesia, umat beragama memperbaiki pola relasi sebagai bangsa Indonesia. Kita perlu juga lakukan introspeksi diri dalam berelasi dengan sesama umat antar agama. Begitu pula para tokoh agama dan tokoh masyarakat mendorong, memberi contoh baik dan turun langsung ke masyarakat dan memperbaiki hubungan antar umat beragama sebagai bangsa Indonesia dan sungguh-sungguh mengamalkan nilai-nilai Pancasila.

Jakarta, 11 Pebruari 2018
Azas Tigor Delmacius Nainggolan,
100% Indonesia – 100% Katolik.
Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA).

Taksi Online Masih Menolak PM 108/2017.

Hari ini, 1 Februari 2018 katanya pemerintah akan mulai memberlakukan PM 108/2017 kepada Taksi Online juga. Tapi sampai tadi malam, saat saya ikut menjadi salah satu narasumber dalam acara dialog di salah satu TV swasta, perwakilan pengemudi Taksi Onlinenya masih menolak PM 108/2017. Perwakilan pengemudi taksi online mengatakan bahwa pemerintah hanya menekan pengemudi taksi online. “Bagaimana juga dengan perusahaannya”, tanya perwakilan pengemudi taksi online di acara Tv One tersebut.

Penolakan para pengemudi taksi online juga disebabkan masih banyak ketentuan dalam PM 108/2017 yang dirasa memberatkan dan tidak sesuai kebutuhan pelayanan sebagai angkutan umum berbasis aplikasi atau online. Mereka juga menolak karena ketentuan-ketentuan dalam PM 108/2017 yang berasal dari 14 ketentuan PM 26/2017 yang sudah dibatalkan oleh putusan Uji Materil dari Mahkamah Agung. Ketentuan tersebut sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung, justru dimasukan lagi ke dalam PM 108/2017, ini merupakan tindakan pembangkangan pemerintah terhadap lembaga peradilan tertinggi di negara Indonesia. Jika sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung berarti ketentuan ini bertentangan dengan UU yang lebih tinggi dan seharusnya ditiadakan, tidak diatur lagi atau tidak digunakan lagi.

Ya memang selama ini pemerintah melalui regulasi yang dibuat terkesan hanya memaksa dan menekan pengemudi taksi online. Tekanan itu katanya untuk membuat setara antara taksi online dengan taksi konvensional. Menekan pengemudi taksi online atas nama kepentingan pengusaha taksi konvensional karena harus dilindungi kepentingan bisnisnya yang sudah ada sebelumnya, begitu argumen pemerintah dalam membuat PM 108/2017.

Terlihat jelas bahwa pihak pemerintah dan pengusaha taksi konvensional hanya berani menekan kepada orang kecil, pengemudi taksi online. Pemerintah dan pengusaha taksi konvensional tidak berani berhadapan dengan pengusaha aplikasi atau aplikator. Jelas selama ini kan yang mengoperasikan, memberi izin beroperasinya taksi online dan menentukan tarif taksi online adalah para aplikator. Tindakan ini jelas melanggar UU nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta melanggar PM 108/2017. Tetapi kok pemerintah terus mau digunakan pengusaha taksi online untuk menekan pengemudi taksi online? Mengapa pengusaha taksi konvensional tidak berani menyuruh pemerintah agar bekerja baik menindak si pelanggar hukum, dalam hal ini para aplikator?

Tadi saya sudah ceritakan dalam dialog bahwa salah satu pelanggar utama dalam carut marut regulasi terhadap taksi online adalah para aplikator itu sendiri. Para aplikator hingga hari ini bertindak seolah menjadi pemerintah sebagai regulator mengeluarkan izin operasional kepada para pengemudi taksi online. Para aplikator hingga hari ini terus mengeluarkan izin taksi online tanpa pengendalian hingga jumlahnya melebihi kebutuhan. Juga para aplikator bertindak sebagai operator angkutan umum dengan menentukan tarif taksi online dengan segala ketentuan “setoran” komisi serta “memecat” pengemudi taksi online. Bahkan ada aplikator bertindak juga sebagai pedagang mobil dan perusahaan leasing kepada para pengemudi yang mendaftar agar diberi izin beroperasi sebagai pengusaha atau pengemudi taksi online.

Semua pelanggaran para aplikator tersebut saya katakan semalam dalam dialog di televisi swasta tersebut, dilakukan secara terang-terangan, sangat jelas dan terbuka juga terang benderang. Juga saya tegaskan bahwa hingga hari ini pemerintah mendiamkan pelanggaran para aplikator dan bahkan cenderung ketakutan berhadapan dengan para aplikator. Saya tegaskan juga sampai hari tidak ada tindakan tegas pemerintah terhadap pelanggaran para aplikator.

Nah katanya hari ini pemerintah akan mulai memberlakukan PM 108/2017. Saya berharap pemerintah berani menegur dan menindak para aplikator taksi online yang melanggar hukum, melanggar UU nomor 22 tahun 2009 dan PM 108/2017. Saya berharap juga para pengusaha taksi konvensional berani menekan pemerintah agar bekerja secara baik menindak para aplikator taksi online yang melanggar hukum tersebut.

Jadi, hai pemerintah bekerjalah secara baik, lindungi rakyat, terutama rakyat yang membutuhkan perlindunganmu seperti para pengemudi taksi online. Hai pemerintah bekerjalah secara baik, jangan hanya menjadi alat kepentingan sekelompok orang tertentu saja. Mari pemerintah, bekerjalah secara baik dengan menegakan hukum secara adil termasuk menegakan aturan secara konsisten kepada para aplikator taksi online yang selama ini telah jelas-jelas melanggar UU nomor 22 tahun dan PM 108/2017.

Jakarta 1 Februari 2018
Azas Tigor Nainggolan
Analis Kebijakan Transportasi dan Advokat Publik dari Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA).

Menolak PM 108/2017.

Hari ini kembali para pengemudi taksi online melakukan aksi menolak pemberlakuan PM 108 tersebut pada tanggal 1 Pebruari 2018 nanti. Penolakan para pengemudi taksi online itu dikarenakan beberapa ketentuan di dalam PM 108 dirasa memberatkan. Ketentuan yang memberatkan itu misalnya adalah kewajiban KIR, menggunakan stiker, sertifikat uji tipe, sistem tarif batas atas batas bawah, sistem kuota dan sistem wilayah operasional. Bagi para pengemudi ketentuan-ketentuan tersebut membuat mereka, para pengemudi taksi online akan menyulitkan dalam berusaha taksi online.

Keberadaan PM 108 ini sendiri saat ini masih dalam upaya Uji Materil di Mahkamah Agung. Upaya Uji Materil itu diajukan oleh beberapa warga Jawa Timur yang keberatan dengan PM 108. Keberatan para pemohon Uji Materil ini adalah bahwa 14 ketentuan yang sudah dibatalkan dari PM 26/2017 oleh Mahkamah Agung atas permohonan 6 orang pengemudi taksi online pada April 2017 lalu kembali dimuat atau diatur di dalam PM 108/2017 yang merupakan revisi atas PM 26/2017.

Beberapa ketentuan yang ditolak para pengemudi dalam aksi hari ini juga termasuk dalam 14 ketentuan yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA). Dalam pertimbangannya keputusan Mahkamah Agung nomor 37 P/HUM/2017 ke 14 ketentuan yang dibatalkan itu bertentangan dengan UU nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta UU 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Soal pengaturan atau sistem kuota armada taksi online. Saya melihat bahwa ketentuan ini memaksakan keberadaan taksi online sama dengan taksi konvensional. Ketentuan ini juga menandakan bahwa PM 26/2017 dan PM 108/2017 ini pengaturannya bias kepentingan taksi konvensional. Taksi online merupakan sebuah kegiatan transportasi yang mendasari kegiatannya sebagai saling berbagi antar pengguna perjalanan (ride sharing). Para pelaku usaha taksi online tidak semuanya beroperasi penuh sebagai taksi umum seperti taksi konvensional. Pelaku taksi konvensional biasanya hanya memanfaatkan kendaraan mobil pribadinya pada saat tertentu saja sebagai pengisi berbagi perjalanan dan mengurangi beban biaya operasional perjalanan kendaraannya. Pengguna taksi online hanya dikenakan biaya sesuai beban sendiri dan berbagi biaya perjalanan dengan pengemudi atau pemiliknya. Perjalanan saling berbagi (ride sharing) ini membuat tarif taksi online jauh lebih murah dari taksi konvensional. Keadaan hanya paruh waktu atau pengisi waktu perjalanan inilah yang membuat pengaturan kuota armada bagi taksi online menjadi logis dikenakan seperti taksi konvensional yang memang full bisnis taksi.

Sebenarnya justru para aplikator selama ini terus mengeluarkan “izin” operasional bagi para pengemudi taksi online. Padahal otoritas pemberian izin bagi angkutan umum adalah dari oemerintah. Mengapa juga pemerintah selama ini diam saja? Mengapa juga pemerintah kok takut kepada para aplikator?

Begitu pula soal pengaturan sistem tarif batas atas bawah bagi taksi online oleh PM 26/2017 dan PM 108/2017. Ketentuan batas tarif ini juga menandakan kedua PM tersebut bias kepentingan bisnis taksi konvensional. Memang dalam regulasi taksi konvensional sudah lebih dulu diatur tarif batas atas bawah yang katanya untuk membangun persaingan sehat diantara pengusaha taksi konvensional. Diterapkannya ketentuan tarif batas atas bawah ini bagi taksi online katanya untuk membangun persaingan sehat bagi pengusaha taksi online dengan taksi konvensional. Lagi-lagi memang terbuktu bahw PM 26/2017 ini ketentuannya bias kepentingan bisnis taksi konvensional. Taksi online tidak full bisnis taksi seperti taksi konvensionl. Banyak pengemudi taksi online hanya kegiatan sambilan dan taksi online adalah transportasi ride sharing sehingga beban operasionalnya jauh lebih kecil dan murah. Taksi online pelakunya tidak memerlukan kantor, biaya manajemen, biaya kemahalan pengusahanya dan tidak perlu biaya urus macam-macam serta tidak perlu tambahan biaya perizinan aneh-aneh seperti keperluan pengusaha taksi konvensional. Sistem tarif batas atas bawah bagi taksi online jadi sangat aneh dan tidak logis karen dipaksakan sama dengan taksi konvensional yang boros mahal biaya manajemennya dan dihidupi oleh sopirnya.

Pelaku taksi konvensional, mereka adalah pemilik, pengemudi, manajer dan komisarisnya sekaligus jadi biaya operasionalnya sangat kecil sehingga tarifnya jauh lebih murah dibandingkan taksi konvensional. Berbeda jauh dengan taksi konvensional yang harus membiayai gaji dan bonus bagi manajemennya, direksinya atau komisarisnya juga tambahan kepada aparat pemerintah saat mengurus perizinan yang besar sekali uang yang dibutuhkan sehingga si sopir taksi konvensional harus kejar setoran bagi pengusahanya yang masih hutang atau kredit mobil pula.

Ketentuan tarif batas atas bawah ini juga bertentangan dengan ketentuan yang diatur oleh pasal 183 UU no: 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU 22/2017). Pasal 183 diatur bahwa tarif taksi diatur berdasarkan kesepakatan antara penyedia jasa layanan dan pengguna jasa. Jadi tarif taksi dilepas pada pasar secara terbuka dan tidak ada ruang pemerintah untuk intervensi mengatur karena taksi bukan angkutan kelas ekonomi. Sudah sering saya sampaikan bahwa kententuan yang salah mengenai batas tarif atas bawah ini PM 26/2017 dan PM 108/2017 akan sangat mudah diajukan pembatalan aturannya dengan upaya Uji Materil ke Mahkamah Agung (MA). Upaya Uji Materil tersebut didasari prinsip hukum bahwa ketentuan tarif batas atas bawah PM 26/2017 dan PM 108/2017 bertentangan materinya dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi yakni UU 22/2009.

Memang terbukti bahwa ketentuan tentang tarif batas atas bawah tersebut dibatalkan oleh MA karena dianggap bertentangan dengan peraturan dalam UU 22/2009. Upaya uji materil ini diajukan karena beberapa ketentuan PM 26/2017dianggap mengganggu kepentingan hukum para pemohonnya yang bekerja sebagai pengemudi taksi online ketentuan dalam PM 22/2017 ini juga dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih yakni UU 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah.

Tidak hanya dua ketentuan ini saja, kuota dan tarif batas atas bawah yang dipersoalkan dalam uji materi. Para pemohon juga mempersoalkan pengaturan tentang membentuk Badan Hukum, kewajiban Uji KIR, Memiliki Pool, menggunakan tanda sebagai taksi online, STNK atas nama perusaahaan dan izin usaha transportasi. Pengujian terhadap beberapa ketentuan di atas dianggap para pemohon uji materil bertentangan dengan UU UMKM dan merugikan kepentingan usaha mereka sebagai pelaku taksi online yang merupakan pengusaha kecil. Semua ketentuan PM 26/2017 di atas mengakibatkan kerugian dan beban berat bagi para pelaku taksi online dan dimintakan agar MA membatalkannya. Pada keputusannya MA mengabulkan semua permohonan pihak pemohon dan membatalkan 14 poin ketentuan kewajiban taksi onkine dalam PM 26/2017. Walau sebenarnya dengan keputusan MA nomor 37 P/HUM/2017 ini ada banyak hal terkait kepentingan perlindungan hukum konsumen pengguna taksi online. Misalnya saja kewajiban Uji Kir adalah regulasi untuk menjamin kelaikan kendaraan atau armada taksi online yang digunakan para penggunanya. Begitu pula kewajiban STNK atas nama perusahaan dan operatornya berbadan hukum adalah bagian regulasi yang memberi ruang pengawasan pelayanan taksi online terhadap penggunanya agar aman dan nyaman.

Pada perjalanannya peraturan menteri revisi yakni PM 108/2017 masih memuat ke 14 ketentuan dari PM 26/2017 yang sudah dibatalkan. Keberadaan PM 108/2017 kembali ditolaj serta sudah diajukan upaya Uji Materil ke MA karena dianggap bermasalah memuat kembali 14 ketentuan yang sudah dibatalkan oleh MA. Melihat keputusan hakim agung MA yang sudah membatalkan ke 14 regulasi tersebut maka MA harus konsisten pada keputusan sebelumnya dalam keputusan Mahkamah Agung nomor 37 P/HUM/2017. Peluang perubahan bisa terjadi apabila pemerintah bisa memberikan bukti baru yang menguatkan kembali PM 108/2017. Catatan penting juga adalah agar pemerintah bersikap tegas dan menindak para operator karena melakukan pelanggaran-pelanggaran karena bertindak seolah sebagai operator angkutan umum dan juga sebagai pemerintah mengeluarkan izin taksi online. Begitu pula pemerintah ke depan perlu melakukan perubahan regulasi atau UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengakui alat transportasi online atau berbasis perkembangan teknologi.

Jakarta, 29 Januari 2018
Azas Tigor Nainggolan
Pengamat Transportasi dan Advokat Publik dari Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA)

Rumah DP Nol Rupiah.
Nolll Besaarr

Wah ternyata harga rumahnya sama saja, bahkan lebih murah dibanding dengan harga apartemen di tengah kota Jakarta. Lalu dimana kelebihan atau kemurahan dari Rumah DP 0 rupiah? Kalo harganya Rumah DP 0 rupiah lebih mahal dari harga dari apartemen biasa apa manfaatnya untuk masyarakat kelas menengah bawah? Coba pikir, harga Rumah DP 0 rupiah tipe 21 Rp 185 juta dan tipe 36 Rp 320 juta. Memangnya masyarakat bodoh mau beli rumah yang lebih mahal, padahal ada apartemen yang jauh lebih murah?

Lalu untuk apa pula uang APBD dalam program Rumah DP 0 rupiah? Kasih saja swasta yang bangun dan jualan sendiri, lalu pasang label Rumah DP 0 rupiah. Untuk apa pemprov Jakarta repot-repot bikin program kalo swasta harganya lebih murah? Aneh kok malah kasih bangun ke swasta Rumah DP 0 rupiah dengan subsidi dari uang APBD? Padahal swasta bangun sendiri tanpa bantuan subsidi APBD saja bisa dengan harga jauh lebih murah.

Coba lihat apartemen M saja type 21 hanya Rp 217 juta, apartemen di jalan Pramuka dan di jala. Basuki Rahmat saja murah? Ada main apa pula ini.apa Rumah DP 0 rupiah hanya wacana untuk menarik suara saat kampanye pilkada lalu saja? Dalam kampanye dulu dijanjikan wujud Rumah DP 0 rupiah adalah rumah tapak tanah (landed house). Tapi kok sekarang malah jadi rusun?

Jakarta, 18 01 2018
Azas Tigor Nainggolan
Ketua Forum Warga Kota Jakarta.

Selamat Datang Becak di Jakarta

Becak akan diberi ruang kembali ada di Jakarta. Boleh juga asal ada regulasi & konsisten mengawasinya. Becak itu manusiawi & ramah lingkungan juga menghidupkan transportasi tanpa motor seperti sepeda.

Saya jadi ingat perjuangan 29 tahun lalu, sekitar tahun 1989 saat bersama banyak kawan memperjuangkan keberadaan becak di Jakarta. Saat saya dan banyak kawan menjadi kuasa hukum para abang becak Jakarta melawan Wiyogo, gubernur Jakarta ketika itu. Akhirnya kami kalah dan becak diberangus habis dari bumi Jakarta. Sampai pada di akhir 1989 kami menggelar wayang kulit semalam suntuk di satu kampung basis abang becak di daerah Pondok Labu, Jakarta Selatan. Saat pagelaran wayang kulit itu juga dihadiri serta didukung oleh Gus Dur yang mendukung perjuangan para abang becak dan keluarganya. Lakon wayang yang dipilih bertema “Wisanggeni Gugat”. Ya ketika itu kami bersama menggugat kebijakan gubernur Jakarta yang menggusur becak dari Jakarta.

Sekitar tahun 1998-2000 becak kembali diberi ruang masuk Jakarta oleh gubernur Jakarta Sutiyoso. Alasan Sutiyoso memberi ruang becak kembali saat itu sebagai salah satu alternatif pekerjaan kaum miskin kota Jakarta di masa krisis ekonomi. Tetapi sekitar tahun 2001 kembali becak diberangus dari Jakarta oleh gubernur Sutiyoso dan memang becak hampir habis.

Saat sekarang masih ada becak beroperasi di beberapa lokasi di Jakarta secara sembunyi-sembunyi dan terbatas. Becak memang masih dibutuhkan sebagai alat transportasi jarak pendek di kawasan pemukiman. Selain itu becak juga bisa dijadikan alat transportasi di beberapa titik tempat wisata kota Jakarta. Beberapa tahun lalu di Ancol pernah ada becak sebagai alat transportasi wisata.

Becak sebagai alat wisata pernah juga saya lihat di Amerika Serikat, mangkal di depan Gedung Capitol Amerika Serikat. Beberapa waktu lalu juga saya melihat becak sebagai alat wisata di kota Paris. Belanda juga mengimport becak dari Indonesia untuk dijadikan alat transportasi wisata. Tidak perlu jauh-jauh keluar negeri, di kota Yogyakarta, becak jadi alat transportasi wisata.

Nah untuk Jakarta, becak masih bisa dijadikan alat transportasi jarak pendek di pemukiman dan transportasi wisata di lokasi pariwisata kota Jakarta. Tinggal bagaimana pemda Jakarta meregulasi dan mengawasi agar keberadaan becak di Jakarta bisa memberi layanan yang aman, nyaman, tidak semrawut serta terkendali.

Jakarta, 15 Januari 2018
Azas Tigor Nainggolan
Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA)

Officium Nobile.

Ayo para advokat jalankan profesi mulia dan pekerjaan mulia (Officium Nobile).
Bukan hanya membela yang bayar, mengejar uang semata.

Dalam beberapa kasus menipulatif para advokat bersembunyi di balik perlindungan seorang advokat bahwa advokat dilindungi saat melakukan profesinya. Perlindungan itu diberikan sebagai konsekuensi atas penghargaan terhadap profesi advokat sebagai profesi mulia atau Officium Nobile. Artinya seorang advokat haruslah menjaga kemuliaan dirinya dan profesinya dalam berkarya membela kliennya. Perlindungan sebagai Officium Nobile itu juga diatur dalam UU Advokat di Indonesia.

Sekarang ini ada kecenderungan perlindungan yang diberikan itu disalah gunakan dan dimanipulasi sekadar untuk membela klien dan mencari uang. Banyak para advokat yang menghalalkan segala cara untuk memenangkan kepentingan kliennya hingga melacurkan dirinya dan menghancurkan pekerjaan mulia advokat. Tidak jarang kita temui dan ketahui advokat yang koruptif, membayar aparat hukum, menutupi kebenaran dan memperalat hukum semata untuk menang, membela klien yang membayarnya. Sudah banyak advokat yang ditangkap karena perbuatan kotor dan tidak mulia itu.

Kondisi koruptifnya para advokat ini menandakan juga bahwa sistem hukum kita masih bobrok. Koruptif dan kotornya perilaku para advokat ini menunjukan bahwa organisasi profesi advokat belum tegas. Untuk memperbaikinya dibutuhkan ketegasan dan kemandirian organisasi profesi advokat dalam menegakan profesi advokat sebagai profesi mulia (Officium Nobile).

UU Advokat melindungi para advokat dalam menegakan kebenaran bukan untuk menipu kebenaran. Para advokat wajib dilindungi saat berprofesi membela kebenaran tapi wajib dijebloskan serta dimiskinkan karena membunuh kebenaran dan mengubur keadilan atas nama uang.

Jakarta, 14 Januari 2018
Azas Tigor Nainggolan
Seorang Advokat Publik.
Pengurus di DPN PERADI Rumah Bersama Advokat.

No. Reg. 01/RLS/I/2018

Putusan MA menyatakan PERGUB 141 tahun 2015 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor Sudah Tidak Berlaku karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.

Dikabulkannya permohonan Judicial Review (Uji Materil), Peraturan Gubernur DKI No. 141 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Pergaturan Gubernur DKI No. 195 Tahun 2014 tentang pembatasan Lalu-lintas Sepeda Bermotor oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Mahkamah Agung No. 57 P/HUM/2017, maka putusan ini bersifat final dan langsung berlaku.

MA dalam putusannya tersebut menyatakan bahwa:
1. Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materil dari para pemohon;
2. Menyatakan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor Juncto Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 141 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Ibukota Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda motor bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, yaitu – Pasal 133 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia serta, Pasal 5 dan 6 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

3. Menyatakan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor Juncto Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 141 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Ibukota Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Lalu Lintas sepeda motor tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Putusan ini sesuai dengan UU MA dimana keberlakuan putusan tidak bergantung pada pencabutan peraturan oleh instansi terkait dalam hak Gubernur atau Pemprov Jakarta untuk mencabut Pergub yang telah dinyatakan bertentangan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Perlu diketahui begitu MA membatalkan Pergub tersebut, saat itu juga peraturan dalam Pergub itu sudah tidak memiiki kekuatan hukum mengikatnya atau sudah tidak berlaku lagi. Hal itu didasari prinsip bahwa Putusan MA berlaku sejak diputuskan dan diucapkan, sama seperti sifat putusan Mahkamah Konstitusi, menjadi peraturan.

Maka Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 3 Pergub DKI Jakarta No. 195 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor pada Kawasan Ruas Jalan
MH. Thamrin, mulai Bundaran HI sampai dengan jalan Medan Merdeka Barat” mulai pukul 06.00 hingga 23. 00 wib sudah tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat karenanya sudah tidak berlaku lagi, berdasarkan Putusan MA nomor 57 P/HUM/2017 yang diputuskan pada 21 November 2017.

Begitu juga dengan keputusan MA ini berarti kebijakan Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor pada Kawasan Ruas Jalan
MH. Thamrin, mulai Bundaran HI sampai dengan jalan Medan Merdeka Barat, sudah tidak boleh lagi ada di masa mendatang. Nah, untuk kebijakan pengendalian kendaraan pribadi yang selanjutnya dapat dilakukan adalah:
1. Menerapkan kebijakan Ganjil Genap juga bagi sepeda motor seperti kepada mobil pribadi di ruas jalan Thamrin Sudirman.
2. Menerapkan segera Restribusi Jalan Berbayar Elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) bagi sepeda motor dan mobil pribadi. Merevisi semua kebijakan ERP di Jakarta agar sepeda motor masuk juga sebagai objek kebijakan ERP.
3. Menerapkan kecermatan dan kecerdasan serta melibatkan sungguh masyarakat saat pemerintah membuat kebijakan agar tidak membuat masyarakat keberatan lalu menggugat kebijakan tersebut.

Jakarta, 11 Januari 2018
Azas Tigor Nainggolan
Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA).