Pers Release

PERS RILIS

 

No. Reg Rilis 063/RLS/IX/2019
Pers Release untuk diwartakan segera.

Tindak Tegas Pelaku Pelanggar Aturan Lalu Lintas.

Terjadi pengeroyokan kepada petugas Dinas Perhubungan (Dishub) Jakarta oleh sekitar 15 orang pengemudi ojek online (Ojol) di daerah Keramat Bunder, Jakarta Pusat. Petugas Dishub pada hari Kamis 26 September 2019 sekitar jam 08.00 melakukan penertiban terhadap para pengemudi Ojol yang parkir sembarangan di bahu jalan dan mengakibatkan kemacetan. Para pengemudi Ojol tidak terima atas teguran petugas dishub yang Meminta agar para pengemudi Ojol bergerak dari bahu jalan. Kasus para pengemudi Ojol yang parkir sembarangan di bahu jalan dan membuat jalan semrawut serta macet banyak terjadi di jakan-jalan raya Jakarta, sudah sering menimbulkan ketegangan dan keributan dengan sesama pengguna jalan. Selalu saja jika ditegur atau diingatkan bahwa posisi mereka yang mengetem atau parkir sembarangan di bahu jalan atau di atas trotoar membuat kemacetan serta kekumuhan kota. Perilaku parkir sembarangan ini jelas melanggar aturan lalu lintas dan membahayakan pengguna jalan serta bikin macet. Seharusnya para aplikator yang memperkerjakan para pengemudi Ojol ini tidak lalai membina mengawasi serta bertanggung jawab atas perilaku negatif para mitra pengemudinya. Sebagaimana diatur dala Peraturan Menteri Perhubungan no: 112 Tahun 2019 tentang Sepeda motor yang digunaka untum kepentingan umum bahwa para aplikator dan pengemudi Ojol harus taat pada aturan lalu lintas, membina para mitra dan membuat Shelter di jalan-jalan bagi kepentingan para mitranya saat beroperasi.

Untuk itu pihak kepolisian mengusut tuntas kejadian ini dan menangkap para pengemudi yang mengeroyok petugas Dishub Jakarta tersebut. Tindakan pengeroyokan oleh para pengemudi Ojol dan pembiaran tidak membina mitranya oleh para aplikator Ojol adalah tindakan kejahatan Pidana. Sebagai diatur KUHPidana dalam Pasal 360 diatur bahwa:
(1) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya atau kelalaiannya) menyebabkan orang lain mendapatkan luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.
(2) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya atau kelalaiannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah. Tindakan para pengemudi Ojol dan pembiaran oleh para aplikator ojol bisa dijatuhkan hukuman Pidanan berdasarkan pasal 360 KUHPidana di atas. Untuk itu sebaiknya Dishub Jakarta juga menggandeng Kepolisian dalam melakukan penegakan aturan lalu lintas dan penertiban para pengemudi Ojol yang mengetem sembarangan. Mari kita dukung Dishub Jakarta dan Kepolisian untuk melakukan penertiban dan penegakan aturan lalu lintas agar ada keselamatan dan kenyamanan berlalu lintas di jalan raya.

Jakarta 27 September 2019
Azas Tigor Nainggolan
Analis Kebijakan Transportasi dan Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA).

No. Reg Rilis 062/RLS/IX/2019

Pers Release.
Untuk diwartakan segera.

Dukung Pemerintahan Presiden Indonesia Jokowi Menaikan Cukai Rokok.

Diwartakan oleh banyak media massa bahwa pemerintah melalui Kementerian Keuangan RI akan menaikan cukai rokok sebesar 23% pada tahun 2020 mendatang. Kenaikan cukai rokok ini akan mempengaruhi konsumsi rokok di masyarakat. Menaikan cukai rokok juga bertujuan terutama untuk membuat harga rokok mahal dan tidak bisa dijangkau atau dibeli oleh anak-anak Indonesia. Mendukung Kebijakan Pemerintahan Presiden Jokowi Menaikan Cukai Rokok 23% adalah penting dan harus kita beri apresiasi. Kebijakan pemerintah melalui Kementrian Keuangan yang akan menaikan cukai rokok 23% itu menunjukan komitmen pemerintah mewujudkan harapan presiden Jokowi Membangun SDM Indonesia yang tangguh dalam 5 tahun mendatang. Kami mendukung kebijakan menaikan cukai rokok agar rokok menjadi mahal dan tidak bisa dijangkau atau dibeli oleh anak-anak Indonesia adalah sebuah keharusan kita terutama para orang tua. Orang tua yang waras adalah orang tua yang terus menjaga dan melindungi anak-anaknya dari berbagai bahaya termasuk bahaya mematikan dari rokok. Saat ini sudah ada 7,8 juta anak Indonesia yang merokok dan angka pertumbuhannya sebesar 9,1% tahun ini, artinya jika ada 100 anak Indonesia berati ada 9 anak yang merokok. Angka ini sangat menakutkan dan memprihatinkan maka harus kita hentikan bersama dan mendukung pemerintah membangun SDM Indonesia yang tangguh dan Indonesia hebat seperti dicanangkan oleh presiden Jokowi.

Mari memberikan dukungan kepada pemerintah terkait pengumuman yang akan menaikkan cukai rokok. Diharapkan, pemerintah melalui menteri keuangan, Ibu Sri Mulyani dan jajarannya memegang komitmennya untuk menaikkan cukai rokok sebesar 23% seperti yang disampaikan, atau bahkan lebih, dalam Putusan Menteri Keuangan (PMK) yang akan datang sehingga harga jual eceran naik jauh lebih tinggi dan tidak terjangkau kaum rentan, yaitu keluarga miskin dan anak-anak/remaja.

Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, prevalensi perokok anak usia 10-18 tahun meningkat dari lima tahun sebelumnya dari angka 7,2% ke angka 9,1%. Sedangkan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) mematok angka penurunan perokok anak menjadi 5,4%.

Banyak riset yang menyebutkan bahwa harga rokok yang murah adalah salah satu pengaruh besar terhadap kenaikan jumlah konsumsi rokok. Karena itu, meningkatnya angka prevalensi perokok anak di Indonesia sangat mungkin juga disebabkan harga rokok yang sangat murah di Indonesia. Seperti yang kita tahu, harga rokok di Indonesia termasuk yang paling murah di dunia dan masih bisa ditemukan harga rokok Rp5000/bungkus atau di bawah Rp1000/batang. Jadi kita bisa membayangkan hanya dengan uang kurang dari seribu rupiah, seorang anak/pelajar sudah dapat menikmati rokok yang tersebar luas di mana-mana.

Harga rokok harus dibuat mahal untuk mengantisipasi meningkatnya perokok anak. Disinilah fungsi cukai untuk mengendalikan konsumsi rokok sangat berarti. Kami sangat mendukung langkah pemerintah mempersulit atau menjauhkan akses anak terhadap rokok dengan menaikan cukai rokok setinggi-tinggi pada tahap waktu selanjutnya agar rokok sangat sulit diakses atau dibeli oleh anak-anak. Untuk itu kami mendukung pemerintahan presiden Jokowi untuk terus menaikkan cukai rokok setinggi-tingginya dan melarang penjualan rokok eceran. Kebijakan menjauhkan akses rokok tersebut membuat anak-anak terlindung dari bahaya rokok sehingga anak Indonesia menjadi anak yang unggul seperti yang dicita-citakan pemerintahan presiden Jokowi, yaitu sumber daya manusia (SDM) Indonesia Unggul dan Indonesia Hebat.

Jakarta, 22 September 2019
Azas Tigor Nainggolan
Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA)
Kontak: 081381822567

No: 061/RLS/IX/2019

DUKUNG SRI MULYANI NAIKKAN CUKAI ROKOK

Jakarta, 20 September 2019 – Hari ini, kelompok jaringan peduli masalah konsumsi rokok melakukan aksi damai di depan Kantor Kementerian Keuangan RI di Jalan Dr. Wahidin Raya, Jakarta Pusat. Aksi damai ini bertujuan untuk memberikan dukungan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait pengumuman yang disampaikan untuk menaikkan cukai rokok. Diharapkan, Ibu Sri Mulyani dan jajarannya memegang komitmennya untuk menaikkan cukai rokok sebesar 23% seperti yang disampaikan, atau bahkan lebih, dalam Putusan Menteri Keuangan (PMK) yang akan datang sehingga harga jual eceran naik jauh lebih tinggi dan tidak terjangkau kaum rentan, yaitu keluarga miskin dan anak-anak/remaja.

Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, prevalensi perokok anak usia 10-18 tahun meningkat dari lima tahun sebelumnya dari angka 7,2% ke angka 9,1%. Sedangkan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) mematok angka penurunan perokok anak menjadi 5,4%.

Banyak riset yang menyebutkan bahwa harga rokok yang murah adalah salah satu pengaruh besar terhadap kenaikan jumlah konsumsi rokok. Karena itu, angka prevalensi perokok anak di Indonesia sangat mungkin juga disebabkan harga rokok yang sangat murah yang terjangku di kantong anak/pelajar. Seperti yang kita tahu, harga rokok di Indonesia termasuk yang paling murah di dunia dan masih bisa ditemukan harga rokok Rp5000/bungkus atau di bawah Rp1000/batang. Jadi kita bisa membayangkan hanya dengan uang kurang dari seribu rupiah, seorang anak/pelajar sudah dapat menikmati rokok yang tersebar luas di mana-mana.

Harga rokok harus dibuat mahal untuk mengantisipasi meningkatnya perokok anak. Disinilah fungsi cukai untuk mengendalikan konsumsi rokok sangat berarti. Kami sangat mendukung langkah pemerintah yang menaikkan cukai rokok setinggi-tingginya sehingga harga eceran rokok menjadi tidak terjangkau oleh uang jajan anak-anak. Dukungan ini disampaikan dalam aksi damai hari ini yang mewakili kelompok perempuan, pelajar, warga ekonomi biasa, dan organisasi/komunitas peduli pengendalian tembakau.

Dukungan kepada Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati untuk:

1.    Menaikkan cukai rokok setinggi-tingginya.

2.    Melanjutkan simpifikasi cukai rokok.

3.    Menaikkan harga eceran rokok.

Dengan demikian, anak-anak terlindung dari bahaya rokok sehingga anak Indonesia menjadi anak yang unggul seperti yang dicita-citakan pemerintah, yaitu sumber daya manusia (SDM) Indonesia Unggul.

***

Narahubung : Yoshua 0857 15550 549

Kelompok jaringan peduli masalah konsumsi rokok adalah jaringan LSM yang terdiri dari : Forum Warga Kota Indonesia (FAKTA), Komite Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT), Yayasan Lentera Anak (YLA), Puan Muda-Jaringan Perempuan Peduli Pengendalian Tembakau (JP3T), Aliansi Masyarakat Korban Rokok Indonesia (AMKRI), Center for Indonesia Strategic Development Initiatives (CISDI) dan Pramuka.

Rokok Menjual Ketergantungan.

Salah satu yang membahayakan rokok bagi perokoknya adalah ketergantungan atau adiksi. Ketergantungan terhadap rokok sungguh menakutkan karena rokok mengandung lebih dari 7000 racun berbahaya mematikan. Itulah sebabnya dalam setiap bungkus rokok dituliskan peringatan “rokok berbahaya, merokok menyebabkan kanker mulut, rokok mengandung TAR dan NIKOTIN, dilarang memberi pada pada anak dibawah 18 tahun dan perempuan hamil”. Peringatan mengingatkan pada kita rokok berbahaya dan dapat membunuh perokoknya. Sehingga ketergantungan pada rokok sangat berbahaya karena ketergantungan pada nikotin, tar dan 7000 zat rabun berbahaya.

Dalam perdebatan berhentinya audisi bulutangkis Djarum, banyak perdebatan atau lepas dan mempertahankan. Seperti diketahui bahwa audisi bulutangkis yang diadakan oleh PB Djarum mang didukung oleh PT Djarum, produsen rokok. Banyak kritik dilontarkan pendukung audisi Djarum karena Djarum sudah berjasa terhadap prestasi bulutangkis nasional. Seolah-olah tanpa audisi bulutangkis dukungan PT Djarum akan kiamat prestasi bulutangkis nasional.

Terasa memang ada ketergantungan besar terhadap dukungan PT Djarum terhadap pembinaan atlet bulutangkis nasional. Sampai-sampai gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan bahwa beliau mau pasang badan untuk tetap dilakukannya audisi Djarum. Begitu pula menteri pemuda dan olah raga pun Ketergantungan pada dukungan audisi dengan Djarum. Terlihat seolah pemerintah tidak berdaya dalam membina pewastasi bulutangkis nasional dan sangat tergantung pada Djarum. Sikap pemerintah itu sudah merendahkan dirinya sendiri dan merendahkan sepertinya tidak ada lagi pihak swasta yang memiliki kemampuan dan kemauan ikut berpartisipasi dalam.membina prestasi bulutangkis nasional.

Sebenarnya pemerintah tidak perlu takut lepas berhenti bekerja sama dengan Djarum. Seharusnya setelah PB Djarum menyatakan berhenti, maka pemerintah dapat menyatakan terimakasih atas dukungan Djarum terhadap prestasi bulutangkis nasional. Selanjutnya pemerintah, seperti gubernur Ganjar Pranowo juga menteri pemuda dan olah raga bangkit, mengajak seluruh sektor swasta nasionak untuk membantu pemerintah melakukan pembinaan prestasi bulutangkis nasional.

Saya dulu adalah perokok lebih dari 20 tahun. Berupaya untuk lepas dari rokok saya rasakan sangat berat dan sulit sekali. Tetapi akhirnya saya pada tahun 2004 bisa lepas total dari ketergantungan menghisap rokok. Setelah saya lepas dari ketergantungan dan tidak merokok lagi, badan saya sehat dan bisa membangun prestasi lebih banyak di tengah masyarakat. Lepas dari ketergantungan dari rokok memang sulit karena rokok menjual ketergantungan (adiksi). Setelah Lepas dari rokok jadi lebih sehat dan lebih berprestasi.

 

Jakarta, 12 September 2019.
Azas Tigor Nainggolan
Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA).

No. Reg Rilis 059/RLS/IX/2019

Pernyataan Pers,
Untuk diwartakan Segera.

Lagi Kecelakaan di KM 91 Tol Cipularang.

Wah rupanya BPJT dan operator jalan tol Cipularang belum ada perbaikan untuk pencegahan kecelakaan lalulintas. Kecelakaan kembali terjadi dan melibatkan truk konteiner terbalik lalu disertai tabrakan beruntun. Kecelakaan ini sudah ketiga kalinya dalam waktu seminggu sejak 4 September 2019 saat kecelakaan beruntun yang melibatkan 2 dump truk yang terbalik dan mobil lainnya.

Lalu beberapa kemudian terjadi kecelakaan lagi. Tadi siang terjadi lagi kecelakaan ketiga melibatkan truk konteiner terbalik lahi. Kecelakaan pertama mengakibatkan 8 orang meninggal dunia dan 26 orang luka-luka. Melihat kejadian yang mirip-mirip penyebabnya dan kendaraannya, seharusnya ada langkah perbaikan pencegahan. Langkah perbaikan itu harusnya dilakukan oleh Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) dan operator jalan tol Cipularang. Setidaknya bisa dilakukan penempatan petugas di zona kejadian agar pengemudi bisa diingatkan hati-hati dan tidak alami kecelakaan. Juga seharusnya segera dibuat tambahan rambu tambahan agar pengemudi mengetahui kondisi jalan serta hati-hati.

Menyikapi kondisi sering terjadinya kecelakaan ini maka pihak kementerian Perhubungan mengevaluasi kinerja BPTJ dan operator jalan tol Cipularang. Juga kementerian Perhubungan memerintahkan BPTJ dan operator jalan tol melakukan pengawasan agar jalan tol bersih dari truk yang melanggar aturan melakukan merubah standar kendaraan dan muatan berlebihan atau Over Dimensi dan Over Loading (ODOL) serta ugal-ugalan. Pengawasan dilakukan dengan memasang alat timbang di setiap pintu masuk tol serta memasang rambu tambahan juga menyiagakan petugas atau alat monitor di zona pengawasan.

 

Jakarta, 10 September 2019
Azas Tigor Nainggolan
Analis Kebijakan Transportasi.

No. Reg Rilis 058/RLS/IX/2019

Audisi Djarum atau Djarum?
Mana tanggung jawab Kementerian Pemuda dan Olah Raga?

Dalam hal kritik KPAI terhadap adanya indikasi penggunaan anak-anak untuk promosi produk Djarum dalam Audisi Djarum ada salah pemahaman publik. Antara Audisi Djarum dan Djarum itu sendiri adalah dua entitas yang menjadi satu. Audisi Djarum adalah kegiatan audisi bibit pemain bulutangkis yang di lakukan oleh PB Djarum. Sementara Djarum itu sendiri adalah salah satu perusahaan swasta industri rokok yang memproduksi merek rokok Djarum di Indonesia. Logo kata Djarum yang digunakan PT Djarum untuk semua produk rokoknya. Kejadiannya adalah dalam Audisi Djarum pihak PB Djarum menggunakan logo tulisan Djarum yang biasa sejak lama dan menjadi umum dalam produk rokok PT Djarum. Pihak KPAI mengkritisi bahwa dalam audisi umum Djarum menggunakan logo tulisan Djarum. Diduga penggunaan logo kata Djarum ini menimbulkan asumsi atau “penglihatan penggunaan” kata Djarum sebagai niatan sekaligus untuk promosi pada kaos anak-anak peserta audisi.

Atas kritik KPAI ini pihak PB Djarum katanya akan menghentikan kegiatan Audisi Djarum nanti di tahun 2020. Rencana penghentian audisi Djarum ini menimbulkan kritik balik terhadap KPAI. Banyak kritik publik terhadap KPAI telah menghilangkan mimpi menjadi atlit bulutangkis. KPAI juga dikritik tidak mendukung pembinaan bulutangkis nasional. Padahal yang dikritik KPAI adalah penggunaan logo kata Djarum bukan audisinya. Kok yang dibesar-besarkan adalah penutupan audisi Djarum nanti tahun 2020. Jelas ada kesalahpahaman yang dibangun untuk mendiskreditkan KPAI. Ada pembelokan isu dalam perdebatan ini, isu penolakan penggunaan logo kata Djarum menjadi penolakan kepada audisi.

Artinya adalah KPAI tidak menolak audisi bulutangkisnya. Tetapi yang ditolak adalah penggunaan logo kata Djarum yang identik dengan produk rokok. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah berhentinya PB Djarum dan tidak melakukan lagi audisi bulutangkis menjadi kiamat bagi pembinaan bulutangkis nasional? Pembinaan bibit atlet olah raga adalah tanggung jawab pemerintah dalam hal ini melalui Kementerian Pemuda dan Olah Raga. Memang ada juga pernah pengalaman

perusahaan swasta lain dalam audisi pembinaan atlet sejak usia dini. Salah satunya adalah pernah ada audisi dan pembinaan atlet sepak bola yang dilakukan oleh Perusahaan Kelompok Gramedia Kompas (KGK) dan berjalan baik. Soalnya produk yang dihasilkan KGK bukan produk yang mengandung racun berbahaya bagi masyarakat, khususnya anak-anak. Tanpa Djarum seharusnya tetap ada peluang perusahaan swasta lainnya melakukan audisi olah raga bagi pembinaan atlet bulutangkis sejak usia dini. Misalnya saja bisa dilakukan perusahaan swasta lain seperti PT Benang menjadi Audisi Benang yang tidak ada kaitannya dengan produk yang dikendalikan produknya seperti rokok. Sekarang ada peluang bagi swasta lainnya untuk terlibat setelah Djarum berhenti. Saatnya juga pemerintah khususnya kementerian Pemuda dan Olah Raga lebih giat lagi mendukung serta melakukan pembinaan oleh raga secara baik. Tidak fair apabila tanggung jawab kementerian Pemuda dan Olah Raga dibebankan kepada sektor swasta semata. Jadi kementerian Pemuda dan Olah Raga adalah yang paling bertanggung bertanggung jawab melanjutkan audisi Djarum – pembinaan bibit atlet bulutangkis yang sebelumnya ditangani oleh PB Djarum.

 

Jakarta, 10 September 2019
Azas Tigor Nainggolan
Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA).

Untuk dIwartakan segera                                                                                                                               Pers Rilis

JAKARTA KOTA METRO POLUTAN

Senin, 5 Agustus 2019.

Jakarta tengah disorot oleh masyarakat tidak hanya masyarakat Jakarta tapi juga Indonesia bahkan dunia karena keberhasilannya dalam menjadi kota yang nomor satu tingkat pencemaran udaranya. Sudah banyak publik serta media massa yang mengkritik serta mempertanyakan gubernur Jakarta tentang langkah perbaikan yang akan dilakukan. Tetapi gubenrur Jakarta itu diam saja dan hanya sibuk berdiskusi mencari “kambing hitam”. 

Atas ‘prestasi’nya ini banyak kritik, protes serta gugatan publik Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang diam saja  tanpa upaya yang benar untuk mengatasinya. Begitu pula kami, Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) melakukan upaya menegur serta mengingatkan dengan mengajukan gugatan terhadap gubenrur Jakarta itu.

FAKTA sebagai salah satu lembaga yang peduli akan lingkungan hidup dan peduli terhadap keberadaan kota Jakarta pada hari ini, Senin 5 Agustus 2019 mendaftarkan Gugatan Intervensi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. FAKTA memiliki alasan hukum untuk mengajukan gugatan ini, bahwa pembinaan serta pengawasan penyelenggaraan daerah yang tertuang pada Pasal 38 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak berjalan dengan baik sehingga telah membuat kerugian bagi masyarakat terutama dalam mendapatkan hak terhadap kualitas udara yang bersih khususnya di Jakarta.

Selain itu FAKTA juga menambahkan bahwa kualitas udara Jakarta tidak hanya disebabkan oleh kendaran bermotor, industri, pembangkit listrik, pembakaran sampah, pengerjaan dibadan jalan dan trotoar jalan (pedestrian) tapi juga oleh paparan asap rokok berdampak buruk terhadap kualitas udara Jakarta karena lemahnya pembinaan serta pengawasan Gubenrnur dalam menjalankan pemerintahan daerahnya. Kondisinya saat ini, warga Jakarta baik di dalam ruangan atau di luar ruangan dikepung oleh udara kotor.  Khusus untuk kendaraan bermotor Gubernur seharusnya melakukan upaya Transport Demand Management (TDM) berupa Membangun Sistem Layanan Angkutan Umum Massal yang Integratif dan Pengendalian Penggunaan Kendaraan Pribadi untuk mengurai kemacetan Jakarta yang menyumbangkan 80% polusi udara yang terjadi saat ini.

Atas dasar dan alasan tersebut FAKTA berkesimpulan bahwa bahwa buruknya kualitas udara di Jakarta diakibatkan oleh tidak efektifnya dan tidak bekerjanya secara baik pemerintah DKI Jakarta menjalankan berbagai regulasi yang ada

untuk mencegah agar Jakarta tidak menjadi Kota Metropolitan. Oleh sebab itu FAKTA sebagai Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatannya dan menyatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta (Tergugat) telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar Hak Asasi Manusia serta Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat di Jakarta.

FAKTA juga meminta  Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar  menghukum gubenrur Jakarta, Anies Baswedan sebagai Tergugat untuk :

  • Meminta maaf kepada warga Jakarta secara terbuka melalui media massa baik cetak dan elektronik;
  • Melakukan upaya pengendalian pencemaran udara dengan:
  • Penegakan peraturan mengenai Kawasan Dilarang Merokok (KDM) sesuai diatur dalam Perda No: 2 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara Jakarta.
  • Melakukan penegakan dalam membatasi usia kendaraan umum sesuai ketentuan Perda DKI No. 5 Tahun 2014.
  • Merencanakan ulang pembangunan trotoar jalan (pedestrian) dan proyek-proyek pembangunan lain di Jakarta yang menimbulkan dampak lingkungan berupa polusi udara (perbaikan jalan, galian PLN, PDAM, Gas, fiber optik, dll).
  • Menindak tegas Dinas Bina Marga DKI Jakarta, rekanan/kontraktor yang mengerjakan trotoar jalan (pedestrian) dan proyek-proyek pembangunan lain di Jakarta yang menimbulkan dampak lingkungan berupa polusi udara (perbaikan jalan, galian PLN, PDAM, Gas, fiber optik, dll) tanpa analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

Demikian rilis ini kami buat untuk diwartakan segera. Terima kasih.

 

hormat kami,

Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA)
Azas Tigor Nainggolan SH, Msi, MH.
Ketua

Contact :  081381822567

Pernyataan pers: untuk segera disebar/dimuat

No. Reg Rilis 050/RLS/VII/2019

ROKOK MEMBUNUH ANAK INDONESIA

Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional kami Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) menuntut kepada presiden RI utuk mengganti Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Alasannya yaitu Menteri Kesehatan telah gagal melindungi anak Indonesia dari bahaya zat adiktif nikotin (rokok).

Sejak awal kepemimpinan Nila Moeloek di Kementerian Kesehatan pada tahun 2014 sampai 2019 terbukti Menteri Kesehatan gagal total untuk memenuhi Rencana Pembanguan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang mentargetkan penurunan prevalensi perokok anak yaitu sebesar 5,4%. Pada kenyataannya justru berdasarkan RISKESDAS 2018 naik pesat sebesar 9,1% dari angka sebelemnya 7,2% (2013). Jelas ini sebuah kemunduran DAHSYAT sepanjang sejarah kesehatan (anak) Indonesia. Untuk mengapresiasi prestasi ini FAKTA menganugerahkan Penghargaan ASBAK KOTOR UNTUK INDONESIA 2019

 

Apresiasi ini sebagai peringatan kepada seluruh bangsa Indonesia bahwa ANAK INDONESIA terancam hak hidup dam kesejahteraannya. Untuk itu kami Menuntut dan Mendesak kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. Joko Widodo:

  1. Untuk segera mengaksesi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) sebagai bagian dari amanat kesepakatan Global Sustainable Development Golas (SDGs) dan implementasi Konvensi Internasional ttg Perlindungan Anak
  2. Untuk segera bertindak untuk melakukan pencegahan dan pelarangan terhadap munculnya produk tembakau alternatif (vape) yang tidak lebih baik dari produk tembakau konvensional (rokok).
  3. Untuk tidak memilih Menteri Kesehatan yang sama untuk periode mendatang
  4. Untuk memilih Menteri Kesehatan periode 2019-2024 yang berani dan lantang menyuarakan isu kesehatan terutama isu pengendalian tembakau den terwujudnya SUMBER DAYA MANUASIA (ANAK) UNGGUL untuk INDONESIA MAJU.

 

Demikian Pernyataan Pers ini 

Jakarta, 26 Juli 2019

Hormat kami,

Forum Warga Kota Jakarta

Azas Tigor Nainggolan, SH, MSi, MH.
Ketua (0813-8182-2567)

No. Reg Rilis 051/RLS/VII/2019

Pers Release untuk diwartakan segera.

Jakarta Darurat Udara Kotor.

Jakarta udaranya paling buruk di dunia menurut pemantauan Airvisual. Perlu langkah konkrit mengurangi pencemaran udara di Jakarta. Kondisi buruknya udara Jakarta ini adalah pelanggaran hak warga untuk mendapatkan udara bersih dan sehat. Tidak perlu lagi diperdebatkan bahwa Jakarta memang sekarang sedang dalam kondisi darurat udara kotor.

Nyata dan memang faktanya bahwa kualitas udara kota Jakarta saat ini dalam kondisi sangat buruk dan bisa mematikan secara perlahan warganya. Itulah sebabnya diatur bahwa udara bersih dan sehat adalah hak asasi bagi setiap warga negara dan negara harus menjamin serta menyediakannya bagi hidup sehat warganya. Tanpa udara bersih dan sehat, warga tidak bisa hidup sehat.

Mendapatkan udara kotor seperti sekarang ini, kita warga kota Jakarta janganlah berdiam diri. Mari dorong, dan bila paksa pemerintah provinsi Jakarta melakukan langkah konkrit mengurangi pencemaran udara Jakarta. Mari dorong, dan bila perlu memaksa pemerintah provinsi Jakarta melindungi hak warga kota Jakarta untuk mendapatkan udara sehat dan bersih. Adalah tanggung jawab pemerintah, juga pemerintah provinsi Jakarta untuk menyediakan udara sehat bersih bagi warga kotanya. Untuk itulah kami, Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) akan menggugat gubernur Jakarta, Anies Baswedan ke pengadilan atas buruknya kondisi udara Jakarta. Menurut rencana Minggu depan Gugatan tersebut akan kami daftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan ini merupakan upaya kami untuk mendorong pemerintah provinsi Jakarta agar segera melakukan upaya nyata memperbaiki kondisi udara buruk di Jakarta.

Jakarta, 30 Juli 2019.

Azas Tigor Nainggolan
Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA)

No. Reg Rilis 049/RLS/VII/2019
Menolong itu Harus Rela dan Total.

Tersiar kabar bahwa Pemrov Jakarta meminta masyarakat untuk melepas semua spanduk penolakan terhadap keberadaan pengungsi suaka di gedung bekas Komando Militer (Kodim), Jakarta Barat. Spanduk-spanduk penolakan itu ditujukan atas keberadaan para pencari suaka dari Timur Tengah di kawasan gedung bekas Kodim tersebut.

Pemprov Jakarta membantu memindahkan dan menyediakan tempat penampungan sementara bagi para pencari suaka atas permintaan Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi atau United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Munculnya penolakan masyarakat di sekitar kawasan itu diakibatkan adanya rasa terganggu masyarakat sekitar karena para pengungsi sering keluar tempat penampungan. Para pengungsi itu keluar karena perlu mencari makanan dan minuman di luar penampungan. Mereka, para pengungsi juga mengeluh bahwa tempat penampungan fasilitas masih kurang memadai seperti kurangnya air bersih, kurang layaknya tempat tidur serta kurangnya pendampingan sosial psikologis bagi pengungsi.

Para pengungsi Timur Tengah ini sudah lama datang ke Indonesia akibat perang saudara di negaranya dan sedang menunggu adanya negara ketiga yang mau menerima mereka. Sebelum mereka dibawa ke kawasan Kodim Jakarta Barat, para pengungsi sempat terlunta-lunta dan terakhir mereka tinggal di emperan jalan Kebun Sirih Jakarta Pusat Mereka terpaksa mengungsi agar mereka dan keluarganya selamat. Kondisi ini memang membuat mereka membutuhkan bantuan orang lain atau sesamanya. Melihat keadaan seringnya mereka terlunta-lunta seperti ini menunjukan bahwa mereka tidak diurus atau ditolong secara baik oleh UNHCR di Indonesia. Kurangnya fasilitas mereka pengungsian di kawasan bekas markas Kodim itu menunjukan bahwa pemprov Jakarta tidak menyiapkan tempat penampungan secara baik dan manusiawi.

Sering kita lihat, para pemelihara hewan saja akan mempersiapkan kandang barunya lebih baik dari kandang sebelumnya bagi hewan peliharaannya. Adanya penolakan dari masyarakat sekitar menunjukkan bahwa pemprov Jakarta tidak menyiapkan pemindahan secara baik dan tidak melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada masyarakat sekitar tempat penampungan. Ada cerita bahwa jika kita mau menolong orang atau sesama itu harus rela dan total. Begitu pula dalam hal menolong para pengungsi Timur Tengah ini seharusnya pemprov Jakarta melakukannya dengan rela hati dan total. Jika.dilakukan sosialisasi dan pendekatan, bisa saja masyarakat sekitar ikut teribat membantu mengurusi para pengungsi di tempat penampungan. Pengalaman di negara lain, para pengungsi diperlakukan secara baik dan manusiawi di penampungan. Begitu pula pemerintah setempat membantunya secara baik dan total bersama masyarakatnya. Memang menolong sesama itu harus dengan kerelaan hati serta sikap total dalam menolong.

Jakarta, 16 Juli 2019

Azas Tigor Nainggolan
Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA)

No. Reg Rilis 048/RLS/VII/2019
Pers Release.

Penegakan Hukum atau Peraturan Lalu Lintas Secara Elektronik oleh Polda Metro Jaya.

Tanggal 1 Juli 2019 ini Polri mulai melakukan penegakan penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Hukum atau Penegakan Peraturan atau Lalu Lintas Secara Elektronik oleh Polda Metro Jaya atau publik sering menyebutnya sebagai Tilang Elektronik. Saya menulis kembali tulisan saya peluncuran sistem ETLE ini pada 25 Oktober 2018 lalu oleh Wakapolri saat itu. Penerapan atau penggunaan sistem ETLE ini tidak lepas dari upaya Polri untuk menjawab kebutuhan peningkatan pelayanan dan penegakan peraturan kalau lintas sesuai perkembangan zaman. Ya teknologi terus berkembang seiring perkembangan zaman. Manusia juga terus berkembang perilakunya tapi juga ada yang tetap sama dalam menyikapi peraturan. Termasuk perilakunya melanggar peraturan tetap saja dikarenakan pengawasan yang masih kurang tegas. Begitu pula perilaku melanggar peraturan lalu lintas saat ini sudah semakin berat kualitas serta kuantitasnya. Pelanggaran- Pelanggaran itulah yang pada akhirnya mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Pelanggaran peraturan lalu lintas saat ini seperti sudah tidak terkendali dikarenakan keterbatasan penegakan pihak kepolisian. Setiap kali dilakukan Operasi Khusus penegakan atau Tertib Lalu Lintas oleh Kepolisian selalu saja menindak puluhan ribu pelanggar.

Besarnya keberhasilan penegakan itu mengatakan bahwa masih tingginya angka pelanggaran peraturan lalu lintas. Tapi sebenarnya angka pelanggaran yang terjadi jauh lebih besar, bahkan bisa 5 kali lipat jumlah yang tertangkap operasi penegakan. Jauh lebih kecilnya angka penegakan dikarenakan kepolisian masih menggunakan cara manual dalam penegakan di lapangan ketika itu. Sementara perkembangan jumlah pengguna kendaraan bermotor begitu masif termasuk jumlah pelanggaran lalu lintasnya. Untuk menekan pertumbuhan angka pelanggaran tersebut harus ada terobosan atau inovasi dalam cara pengawasan dan penegakan peraturan lalu lintas di lapangan atau di jalan raya.

Keputusan atau pilihan menggunakan teknologi elektronik dalam penegakan peraturan lalu lintas atau ETLE menjadi sejarah baru dalam upaya kepolisian Indonesia dalam mengembangkan inovasi penegakan hukum lalu lintas. Kepolisian Indonesia khususnya Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya melaunching atau meluncurkan inovasi sistem penegakan hukum atau peraturan lalu lintas secara elektronik, yang biasa disebut sebagai Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE. Sistem penegakan elektronik ini menggunakan perkembangan teknologi dalam pengawasan dan penegakan hukum di lapangan. Posisi alat dari teknologi ETLE ini sangat membantu pihak kepolisian dalam melakukan penegakan hukum lalu lintas.

Menggunakan alat ETLE ini, pihak kepolisian tidak lagi memerlukan jumlah personil yang banyak untuk ditempatkan di jalan-jalan raya dalam melakukan pengawasan serta penegakan aturan lalu lintas. Pengembangan
teknologi bisa digunakan sebagai alat – sarana membantu penegakan hukum atau peraturan lalu lintas dalam praktek di lapangan. Termasuk juga untuk penegakan peraturan lalu lintas di kota-kota seperti Jakarta dan sekitarnya. Pengawasan dan penegakan berbasis teknologi seperti sistem elektronik dalam ETLE bisa merubah perilaku masyarakat dalam berlalu lintas. Secara teknis penggunaan pengembangan teknologi membuat kinerja kepolisian lebih efektif, akuntabel, profesional dan modern dalam melayani masyarakat.

Gagasan membangun sistem penegakan hukum atau peraturan lalu lintas secara elektronik atau ETLE di Jakarta sebenarnya sudah menjadi ide atau gagasan sejak tahun 2010 lalu. Pemikiran menggunakan sarana elektronik dalam sistem penegakan muncul karena tingginya pelanggaran hukum lalu lintas dan semrawutnya lalu lintas di Jakarta ketika itu. Tingginya akan pelanggaran dan kesemrawutan lalu lintas di Jakarta disebabkan masih rendahnya kesadaran masyarakat pengguna jalan dalam berlalu lintas. Aspek keselamatan dalam berlalu lintas sering diabaikan oleh masyarakat sendiri.

Perubahan pendekatan penegakan secara elektronik ini akan membantu pengawasan, penegakan dan pembangunan perilaku tertib dalam berlalu lintas. Perubahan tersebut merupakan perubahan positif perilaku masyarakat dalam berlalu lintas. Perubahan perilaku yang dibangun akan mengurangi pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Berkurangnya angka pelanggaran maka akan mengurangi angka kecelakaan dan jatuhnya korban dalam berlalu lintas.

Tujuan utama dari penggunaan pengawasan secara elektronik ini pemerintah ingin menjadikan jalan raya dapat diawasi secara efektif, menyeluruh dan penegakan hukum lalu lintasnya jadi lebih baik. Hukum atau peraturan serta kebijakan pemerintah yang baik dan penegakan isinya secara konsisten akan membawa perubahan atau membangun perilaku yang baik bagi masyarakatnya. Begitu pula dengan penerapan inovasi kebijakkan penegakan peraturan secara elektronik adalah sangat positif membantu pengawasan serta penegakan peraturan dalam berlalu lintas masyarakat secara tegas konsisten.
Melalui rekaman kamera sistem ETLE para pengemudi dapat dipantau langsung saat mengendarai kendaraannya. Misalnya saya saat mengendara menggunakan HP, melanggar aturan Ganjil Genap atau perilaku melanggar peraturan lalu lintas lainnya. Melalui penerapan penegakan secara eletronik dengan ETLE ini diharapkan terjadi transformasi perilaku masyarakat dalam mengendarai kendaraan. Diharapkan sistem ETLE dapat membangun perilaku masyarakat menjadi lebih tertib dan disiplin terhadap peraturan lalu lintas. Perkembangan perilaku disiplin ini menjadi modal dasar membangun perilaku masyarakat yang berbudaya keamanan secara sosial.

Selamat kepada jajaran Kepolisian RI yang telah menorehkan sejarah baru membangin sistem ETLE dalam layanan pengawasan lalu lintas berkeselamatan secara elektronik. Semoga hari mendatang, Kepolisia RI terus mengembangkan pelayanan publiknya secara berkesinambungan.

 

Jakarta, 10 Juli 2019
Azas Tigor Nainggolan.
Penulis adalah Analis Kebijakan Transportasi dan Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA).

No. Reg Rilis 047/RLS/VII/2019

Perbaikan Layanan DAMRI.

Pagi ini saya mendapat kabar dari teman wartawan bahwa hari Jumat kemarin ada aksi yang dilakukan oleh pengemudi bus DAMRI di Blok M Jakarta Selatan. Saya mendapat informasi bahwa aksi itu dilakukan untuk menolak sikap tegas manajemen DAMRI terhadap pengemudi yang melanggar perbaikan sistem tiketing di bus DAMRI. Dalam sistem tiketing baru bus DAMRI saat ini dilakukan secara elektronik. Pengguna atau penumpang DAMRI haru membeli tiket di loket atau secara online. Tiket yang dibeli di-tap ke sebuah alat kontrol yang dipasang di dalam bis DAMRI. Nah yang terjadi, masih saja pengemudi mengambil tiket penumpang dan melakukan penjualan tiket di atas bus. Tindakan ini diketahui manajemen DAMRI berkat laporan para pengguna DAMRI. Saya sebagai pengguna setia bus DAMRI ke bandara Soeta mengalami kejadian tidak mengenakan ini beberapa kali dan melaporkannya ke ibu Milatia (Dirut DAMRI). Manajemen DAMRI melakukan tindakan tegas terhadap pengemudi yang melanggar sistem tiketing ini.

Sudah sekitar dua tahun ini pelayanan bus DAMRI khusunya jalur ke bandara Soeta yang sering saya gunakan mengalami perbaikan. Saya juga sebagai pengguna setia bus DAMRI mendapat banyak info bahwa manajemen DAMRI saat ini sedang banyak melakukan perbaikan sistem pelayanan DAMRI. Salam satunya adalah mengurangi kebocoran pendapatan pelayanan Bu DAMRI. Kita ketahui bersama seringkali perusahaan negara di bidang transportasi darat mengalami kerugian besar dan bangkrut karena kebocoran atau korupsi di dalam tubuhnya sendiri. Jika tidak mau bangkrut terpaksa pemerintah mempertahankan dengan memberikan subdisi ke manajemen perusahaan transportasi tersebut. Tapi tidak dengan manajemen DAMRI saat ini. Pemerintah bersama manajemen DAMRI memperbaiki mulai dari dalam dengan membangun sistem pengawasan dan pengelolaan keuangan untuk peningkatan layanan. Misalnya saja saat ini sudah disiapkan sistem layanan tiket elektronik oleh manajemen DAMRI tapi tidak digunakan oleh pihak pengemudi dan bagian layanan di lapangan. Tiket penumpang saat diperjalanan diminta kembali oleh pengemudi atau kondektur (Helper) dan dijual kembali ke penumpang lain di perjalanan berikutnya. Efisiensi dan pengawasan dibangun dengan mengurangi keberadaan kondektur yang tidak ada dalam struktur pelayanan bus DAMRI.

Keberadaan kondektur honornya dibayarkan oleh pengemudi karena tidak ada dalam struktur pelayanan bus DAMRI. Saya mendapat informasi satu pengemudi hingga bisa memiliki dan menggaji 3 orang Helper. Sementara pendapatan seorang pengemudi bus DAMRI saat ini take home pay nya Rp 10 juta. Pertanyaan sederhana saja dari mana uang pengemudi bisa menggaji hingga 3 orang kondektur? Mana ada orang yang pendapatannya dikurangi sangat besar begitu saja? Untuk mengurangi masalah kebocoran dan peningkatan layanan, kondektur dihapuskan. Penghapusan konduketr agar sistem pengawasan tiketing berjalan baik dan ternyata pendapatan DAMRI pada banyak jalur meningkat sampai 40% hingga 50%. Nah berarti kondektur terbukti bagian dari masalah kebocoran tiketing DAMRI dong dan peniadaan kondektur menghasilkan kebaikan dalam layanan DAMRI.

Pengalaman saya dua bulan ini menunjukan bahwa ada banyak pihak yang ingin menggagalkan bangunan perbaikan sistem layanan DAMRI saat ini. Kebocoran yang besar melalui sistem tiketing rupanya mau dipertahankan oleh mereka karena perbaikan sistem tiketing telah merusak pendapatan gelap mereka. Para mengemudi tetap mengambil ulang tiket penumpang di perjalanan dan tetap ada penjualan tiket di atas bus. Padahal manajemen sudah memasang alat kontrol tiket elektronik dan tidak membolehkan pemebelian tiket di atas bus. Banyak laporan disampaikan pengguna atau penumpang bus DAMRI atas pengambilan tiket di perjalanan oleh pengemudi dan manajemen melakukan tindakan tegas terhadap pengemudi tersebut. Manajemen ingin membangun DAMRI dengan pekayanan terbaik kepada penumpangnya. Nah saya melihat penolakan para pengemudi atau petugas lapangan DAMRI ini adalah bagian menolak perbaikan pelayanan DAMRI. Saya mendukung manajemen bus DAMRI memperbaiki layanan kepada kamu penggunanya. Saya mendukung manajemen DAMRI menindak tegas para pencuri uang negara dalam pelayanan DAMRI.

 

Jakarta, 6 Juli 2019

Azas Tigor Nainggolan
Pengguna setia bus DAMRI. Analis Kebijakan Transportasi dan ketua Forum Warga Kota Jakarta.

No. Reg Rilis 046/RLS/VII/2019

Memecahkan Masalah Buruknya Kualitas Udara Jakarta.

Urusan kebijakan pengendalian pencemaran udara di Jakarta sudah diatur dalam Perda nomor: 2 tahun: 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara di Jakarta. Dalam Perda tersebut sudah diatur bahwa kendaraan wajib melakukan Uji Emisi setiap bulan sekali secara rutin. Tujuan kebijakan Uji Emisi ini adalah untuk mengendalikan emisi gas buang kendaraan bermotor agar tidak menambah polusi udara Jakarta. Jika saat ini gubernur Jakarta, Anies Baswedan baru bicara akan melakukan kebijakan Uji Emisi bagi kendaraan bermotor mulai tahun 2020, itu terlambat dan tidak mengetahui regulasi pengendalian pencemaran udara dalam Perda nomor:2 tahun 2005.

Soal buruknya kualitas udara Jakarta akibat tingginya polusi udara yang ada. Penyebab tingginya polusi udara di Jakarta, salah satunya berasal dari emisi gas buang kendaraan bermotor Jakarta. Tingginya emisi gas buang kendaraan bermotor di Jakarta diakibatkan oleh kemacetan Jakarta yang sudah akut. Selain itu juga peningkatan kualitas udara Jakarta dapat dilakukan dengan kembali menghijaukan kota Jakarta dengan menanam kembali tumbuhan yang mampu menyedot polusi udara di sekitarnya. Jadi jika ingin mengurangi polusi udara atau meningkatkan kualitas baik udara Jakarta langkah yang harus dilakukan adalah: 1. Melakukan penegakan terhadap Perda nomor:2 tahun 2005, 2. Mencairkan kemacetan di kota Jakarta dan 3. Menghijaukan kembali kota Jakarta dengan tanaman kota.

Jakarta, 5 Juli 2019

Azas Tigor Nainggolan
Analis Kebijakan Transportasi dan Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA).

No. Reg Rilis 045/RLS/VII/2019

Jakarta Di Mata Penderita Katarak.

Pagi hari ini saya melakukan perjalanan dari rumah di daerah Matraman, Jakarta Timur ke arah jalan Keramat Raya, Jakarta Pusat. Begitu saya masuk jalan Matraman Raya saya terjebak pada kemacetan luar biasa hingga ke persimpangan jalan Matraman Raya yang sudah memiliki Flyover (Jalan Layang) dan Underpass (Jalan Lintas Bawah). Flyover simpang jalan Matraman sudah dibangun beberapa tahun lebih dulu dari Underpass baru 20 April 2018. Underpass simpang Matraman dibangun Pemprov Jakarta karena terus macetnya jalan M Matraman Raya, jalan Pramuka dan jalan Diponegoro yang terhubung oleh Simpang Matraman. Ketika dibangun, saya sudah mengatakan bahwa pembangunan Underpass Simpang Matraman itu tidak akan berguna dan tidak akan mengurangi kemacetan jalan-jalan di sekitarnya. Jika memang Jakarta mau mengurangi kemacetannya harus dilakukan kebijakan membangun fasilitas layanan angkutan umum yang baik dan pengendalian penggunaan pribadi serta menata kembali tata kota Jakarta. Saya mengatakan bahwa membangun jalan baru sekarang ini di Jakarta bukan solusi untuk mengurangi kemacetan.

Situasi tetap macetnya jalan-jalan di sekitar Simpang Matraman membuktikan bahwa pembangunan flyover serta underpass Simpang Matraman tidak ada gunanya untuk mengurangi kemacetan. Begitupula hingga tadi pagi Jakarta, khususnya Simpang Matraman tetap macet parah walaupun sudah dibangun flyover dan kemudian underpass disana. Soal kemacetan di simpang Matraman ini juga menunjukan bahwa pembangunan angkutan umum di Jakarta belum memadai agar warga mau berpindah dari kendaraan pribadinya. Kondisi ini sekaligus menunjukan bahwa pemprov Jakarta belum memiliki kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi. Gambaran di atas akhirnya mengatakan bahwa Jakarta masih macet dan pemprov Jakarta belum melakukan kebijakan di bidang transportasi yang baik untuk mengurangi kemacetan di Jakarta.

Terkait dengan masih macetnya Jakarta ini saya merasa aneh jika beberapa hari ini ada dua penghargaan yang diberikan kepada pemprov Jakarta. Pertama adalah penghargaan yang diberikan melalui sebuah survey terhadap kondisi kemacetan Jakarta. Sebuah lembaga survey yang mengatakan Jakarta sekarang peringkat ke 7 kota termacet di dunia yang sebelumnya di di tingkat ke 4. Menurut pemprov masuk ke peringkat 7 itu adalah sebuah pencapaian prestasi karena turun dari ke 4 menjadi ke 7. Padahal menurut saya walau sekarang peringkat ke 7 ya Jakarta masih macet dan semrawut seperti yang kita alami hingga hari ini. Penghargaan diberikan kepada Jakarta yang diakui sebagai satu dari tiga kota terbaik dunia. Menurut gubernur Jakarta, Anies Baswedan dalam laman Facebooknya bahwa penghargaan atau apresiasi ini diberikan untuk perbaikan sistem transportasi dan mobilitas kota. Anies menyampaikan, penghargaan ini diperoleh pada ajang Sustainable Transport Award yang tahun ini diselenggarakan di Forteleza, Brazil dan membuktikan Jakarta diakui sehingga mendapatkan pengakuan dari lembaga kredibel tingkat dunia, bukan lewat banyak-banyakan voting di media sosial. Pemberi penghargaan menilai Jakarta masuk ke posisi tiga besar bersama Pune (India), dan Kigali (Rwanda), setelah sebelumnya masuk posisi 15 besar dari 200 kota besar dunia. Menurut Anie dikatakan bahwa penghargaan ini membuat dirinya bangga, Jakarta berhasil mengalahkan kota-kota dunia seperti Kingston (Kanada), Richmond (Amerika Serikat), Bogota (Kolombia), dan banyak lainnya. Penghargaan kedua ini membuat saya tertawa dan lucu, kok Jakarta diberikan penghargaan yang tinggi di bidang transportasi padahal Jakarta masih macet, layanan angkutan umumnya masih kurang baik dan sarana mobilitas seperti pedestrian atau trotoarnya menyedihkan banyak yang rusak. Banyak sarana pedestrian yang sudah dibangun sejak 4 tahun lalu sekarang hancur rusak tidak diperbaiki oleh pemprov Jakarta di bawah gubernur Anies.

Pemberian penghargaan ini menurut saya salah alamat. Sekali lagi Jakarta masih macet, belum memiliki layanan angkutan umum yang baik dan fasilitas mobilitas warga seperti pedestriannya masih amburadul rusak juga tidak bisa digunakan para pejalan kaki secara aman. Saya berpikir jangan-jangan pemberi penghargaan atau pelaku survey dalam kondisi tidak memiliki informasi atau gambarannya faktual tentang buruknya transportasi Jakarta. Ketiadaan informasi atau gambaran faktual ini seperti terjadi pada penderita Katarak yang tidak bisa melihat secara jelas gambaran di depannya. Bisa saja memang Jakarta mendapatkan penghargaan di bidang transportasi seperti ini karena penilainya tidak memiliki gambaran nyata tentang kondisi Jakarta yang masih macet parah, minim sarana mobilisasi yang baik seperti dialami penderita Katarak.

Jakarta, 2 Juli 2019

Azas Tigor Nainggolan
Analis Kebijakan Transportasi dan Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA).

No. Reg Rilis 044/RLS/VI/2019

Sampah impor kembali masuk ke Indonesia.

Indonesia kembali menjadi tong sampah dunia.
Sampah impor berupa sisa plastik merusak dan mencemari lingkungan. Selain itu sampah impor merusak penghidupan para pemulung Indonesia. Sampah impor sekarang ini sudah masuk sejak setahun lalu ke melalui beberapa kota seperti Jakarta, Surabaya dan Medan. Harga sampah lokal akan jatuh karena sampah impor sangat murah bahkan gratis untuk mendapatkannya.

Kehadiran sampah impor ke dunia ini jelas berbahaya karena mengandung Bahan Beracun Berbahaya (B3). Saya dan teman-teman aktivis lingkungan serta Paguyuban Pemulung Indonesia pada tahun 1992 pernah melakukan advokasi menolak dan menggugat sampah impor ke Indonesia. Saat itu juga sampah impor berasal dari Eropah seperti Belanda dan Jerman masuk ke Indonesia melalui kota Jakarta, Surabaya juga Medan. Kami mengajak pemerintah agar lebih serius menangani masalah sampah impor ke Indonesia. Stop dan Tolak serta kembalikan sampah impor ke negara pengirimnya. Indonesia Bukan Tong Sampah Dunia.

Jakarta, 26 Juni 2019.

Azas Tigor Nainggolan
Ketua Forum Warga Kota (FAKTA) Indonesia.

Janji Manis IMB Reklamasi Anies.
No. Reg Rilis 043/RLS/VI/2019

Menurut catatan ada 11 janji Anies-Sandi yang paling berpengaruh, menyangkut banyak warga Jakarta dan layak ditagih. Salah satunya adalah janji ke 5, yakni Anies Sandi berjanji menghentikan reklamasi Teluk Jakarta untuk kepentingan pemeliharaan lingkungan hidup, serta perlindungan terhadap nelayan, masyarakat pesisir, dan segenap warga Jakarta.

Wujud setelah 2 bulan menjadi gubernur Jakarta, Anies pada 29 Desember 2017 lalu, Pemprov DKI Jakarta meminta Badan Pertanahan Nasional membatalkan Hak Guna Bangunan (HGB)di tiga pulau reklamasi (Pulau C,D, dan G). Tetapi permintaan Anies ditolak oleh Badan Pertanahan Nasional karena HGB diterbitkan lantaran sudah mendapat persetujuan dari pemilik sertifikat hak pengelolaan lahan (HPL), tak lain adalah Pemprov DKI sebelum masa kepemimpinan Anies. Lalu pada 7 Juni 2018 Anies melakukan penyegelan terhadap Pulau D Reklamasi.

Pulau D disegel sejak Kamis, 7 Juni 2018, pada zaman Anies. Saat itu Anies turun langsung ke Pulau D untuk menyegelnya. Penyegelan dilakukan di seluruh bangunan karena tidak memiliki izin. Total ada 932 bangunan yang disegel, terdiri atas 409 rumah, 212 rumah kantor (rukan), serta 313 unit rukan dan rumah tinggal. “Kita ingin menegaskan kepada semua bahwa di DKI Jakarta akan menegakkan aturan kepada semua, bukan hanya mereka yang kecil dan lemah, tetapi juga kepada mereka yang besar dan kuat. Kita ingin semua mengikuti aturan yang ada,” kata Anies saat itu.

Nah sekarang setelah setahun, tepatnya 14 Juni 2019, Anies mengeluarkan IMB untuk bangunan di pulau reklamasi tersebut. Alasannya sudah sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Sebelumnya Anies menyegel dengan alasan tidak ada IMB. Bahkan sebelumnya Anis meminta BPN membatalkan HGB lahan pulau reklamasi dan ditolak oleh BPN. Jika sekarang Anies berbalik mendukung dan memberikan IMB terhadap bangunan di pulau reklamasi dan tidak lagi meminta BPN membatalkan HGB pulau reklamasi berarti ada pemasukan yang membuat Anies berubah dan keluar aslinya tidak konsisten. Apa pun alasannya Anies harus menjelaskan kepada publik garis tidak konsistennya dirinya dalam soal reklamasi hingga mengeluarkan IMB. Jika tidak ada penjelasan yang terbuka berarti Anies telah membohongi warga Jakarta. Untuk itu sudah sepantasnya kita tuntut Anies agar mundur dari posisinya sebagai gubernur Jakarta. IMB bermasalah, hubungi Anies.

 

Jakarta, 25 Juni 2019

Azas Tigor Nainggolan.
Penulis adalah Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA)

Selamat Ulang Tahun Jakarta.
Catatan Singkat untuk ulang tahun kota Jakarta ke 492.
No. Reg Rilis 042/RLS/VI/2019

Beberapa hari ini saya mendapatkan wawancara teman wartawan tentang hasil sebuah lembaga survey yang mengatakan Jakarta sekarang peringkat ke 7 kota termacet di dunia yang sebelumnya di di tingkat ke 4. Menurut pemprov masuk ke peringkat 7 itu adalah sebuah pencapaian prestasi karena turun dari ke 4 menjadi ke 7. Padahal menurut saya walau sekarang peringkat ke 7 ya Jakarta masih macet dan semrawut. Beberapa wartawan juga bertanya dalam kaitannya dengan Hari Ulang Tahun Jakarta (HUT). Ya pada tanggal 22 Juni 2019 kota Jakarta akan berumur 492 tahun. Tampaknya semakin tua, Jakarta terus bertambah tidak sehat dan sesak nafas karena Kemacetannya yang terus bertambah parah. Beberapa teman wartawan bertanya tentang masalah kemacetan serta transportasi di Jakarta. Terkait dengan kondisi masih macetnya Jakarta dan masih buruknya layanan angkutan umum di Jakarta. Padahal Jakarta sudah memiliki beberapa moda angkutan umum massal yang canggih seperti Busway Transjakarta, Komuter Line dan MRT serta sekarang ditambah LRT. Ya tapi kok setahun ini rasanya Jakarta makin sesak bernafas karena tingkat kemacetan yang tambah buruk.

Teman-teman wartawan bertanya tentang kemacetan Jakarta serta apa pengaruhnya moda transportasi publik yang dengan kemacetan Jakarta? Ada juga teman wartawan yang wawancara dengan saya terkait dengan program Electronic Road Pricing (ERP) Restribusi Jalan Berbayar secara elektronik yang belum terwujud hingga saat ini di Jakarta. Semua pertanyaan teman wartawan tersebut terkait dengan Jakarta yang saat ini bertambah macet dan bagaimana kebijakan pemprov Jakarta dalam mengatasinya?

Sebagaimana kita ketahui bahwa kemacetan Jakarta adalah akibat dari buruknya layanan angkutan umum di Jakarta. Kondisi ini membuat masyarakat lebih menggunakan kendaraan pribadi baik mobil atau sepeda motor dalam bertransportasi. Akibatnya memang jalan raya di Jakarta macet karena dipenuhi oleh kendaraan pribadi. Mengatasi masalah macet Jakarta ini bukanlah bukanlah hal sulit karena penyebabnya sudah jelas dan jalan keluarnya pun sudah ada. Penyebabnya adalah layanan angkutan umum yang masih buruk dan mudahnya masyarakat menggunakan kendaraan pribadi. Jalan keluarnya adalah perbaiki sistem layanan angkutan umum di Jakarta dan kendalikan penggunaan kendaraan bermotor pribadi di Jakarta. Itu saja sebenarnya dasar kebijakan yang seharusnya dilakukan oleh pemprov Jakarta, dalam hal ini gubernur Jakarta, Anies Baswedan.

Jika Jakarta masih terus macet hingga hari ini maka dapat disimpulkan bahwa Anies Baswedan sebagai gubernur Jakarta hingga hari ini belum juga melakukan kebijakan atau belum bekerja dengan baik untuk memecahkan masalah kemacetan Jakarta. Hingga hari ini Anies belum juga membangun sistem layanan angkutan yang baik yakni terintegrasi satu sama lain sehingga masyarakat mudah mengakses dan merasa nyaman serta memilih angkutan umum sebagai alat transportasinya. Begitu pula hingga hari ini Anies Baswedan belum juga membuat kebijakan mengendalikan penggunaan kendaraan bermotor pribadi dengan membuat kebijakan ERP serta pengendalian melalui parkir sulit serta mahal. Kebijakan pengendalian ini perlu dilakukan agar masyarakat tidak mudah menggunakan kendaraan bermotor pribadi sehingga mereka mau berpindah menjadi pengguna angkutan umum dalam bertransportasi sehari-harinya.

Jadi sebenarnya hanya simpel saja jika mau membuat Jakarta tidak macet lagi. Semua penyebabnya sudah jelas dan jalan keluarnya juga sudah jelas ada. Masalahnya sekarang adalah agar Anies Baswesan sebagai gubernur Jakarta bekerjalah dengan baik. Sebagai gubernur Jakarta, Anies harus bekerja mengorganisir anak buahnya membangun sistem layanan angkutan umum yang terintegrasi secara baik serta membangun kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan bermotor pribadi secara benar konsisten. Mari Anies Baswedan, gubernur Jakarta bekerja secara baik untuk Jakarta yang lancar dan sehat. Selamat ulang tahun ke 492 kota Jakarta.

Jakarta, 20 Juni 2019

Azas Tigor Nainggolan
Analis Kebijakan Transportasi dan Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA).

No. Reg Rilis 041/RLS/VI/2019

TIPU-TIPU GUBERNUR JAKARTA !!!
PRESS RILIS

Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) mengutuk keras tindakan Gubenur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan yang secara diam-diam menebitkan Izin Mendirikan Bangunan (IBM) untuk 409 rumah mewah dan 212 rumah kantor dilahan Reklamasi Pulai C dan D.

Hal ini sangat disayangkan karena mengingkari Janjinya saat Pilkada DKI akan memberhentian Reklamasi. Meskipun Raperda dan Amdal belum rampung pada tahun 2018, Gubernur Anies Baswedan sudah memberikan penugasan pengelolaan Pulau Reklamasi kepada PT Jakarta Propertindo alias Jakpro. Penugasan itu tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2018 yang baru disahkan pada 16 November 2018. Penugasan ini menimbulkan pertanyaan besar tentang upaya penyelesaian nyata dari Gubernur yang sering berjanji.

Melihat hal diatas, Fakta melihat bahwa Anies terlihat sangat serius untuk benar-benar memberhentikan proyek reklamasi. Reklamasi yang terjadi saat ini juga hanya menimbulkan pelanggaran HAM dan merenggut penghasilan para nelayan selat Jakarta. Proyek reklamasi yang telah dilaksanakan sejak masa kepemimpinan Gubernur BTP, telah merenggut hak atas pekerjaan dan tempat tinggal yang layak karena terkena dampak atas pembangunan lahan reklamasi. Selain itu, Tim Gabungan Upaya percepatan pembangunan(TGUPP) bidang pesisir yang mengatakan akan mengajukan raperda tentang yang selama ini diharapkan bisa menyelesaiakan permasalahan juga tidak menjadi pengurai benang kusut kasus reklamasi. ketidak becusan akan penyelesaian ini seakan memberikan dampak pada masyarakat yang diklabui dengan rangkaian janji dari gubernur.

Hal ini diperburuk dengan belum disahkannya Perda Zonasi. Perda zonasi yang disahkan ini membawa dampak baik atas pengelolaan reklmasi yang seakan menumpuk deretan masalah. Janji Anies pada kenyataannya tidak semanis janji Anies pada waktu kampanye Pilkada Jakarta. Ketidakjelasan ini juga menunjukan ketidakberpihakan Gubernur DKI pada warga miskin, daripada pengembang properti. Hal ini hampir sama dengan kasus program pembangunan rumah dengan Dp 0% yang telah memuai pertanyaan tentang akhir solusinya.

 

Jakarta, 13 Juni 2019

Ari Subagio Wibowo
Forum Warga Kota Jakarta

No. Reg Rilis 040/RLS/VI/2019

FAKTA DUKUNG PEMBLOKIRAN IKLAN ROKOK DI INTERNET

Menunjuk pada surat Meneri Kesehatan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika No. TM.04.01/Menkes/314/2019 tentang Pemblokiran Iklan Rokok di Internet, kami Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) sangat mendukung langkah yang diambil oleh Menteri Kesehatan tersebut. FAKTA juga mengamini alasan yang melatar belakangi hal tersebut.

Sejak tahun 1989 laporan US Surgeon General telah merangkum dampak dari iklan rokok dalam meningkatkan konsumsi. Diantaranya dengan cara mendorong anak-anak dan remaja untuk mencoba-coba merokok sehingga kemudian menjadi pengguna tetap. Mendorong perokok untuk meningatkan konsumsinya dan mengurangi motivasi perokok untuk berhenti merokok.

Pada Penjelasan PP. 109 tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan menyebutkan: “Gencarnya iklan, promosi, dan sponsor Rokok berdampak pada semakin meningkatnya prevalensi merokok pada anak-anak. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa iklan, promosi, dan sponsor Rokok menimbulkan keinginan anak-anak untuk mulai merokok, mendorong anak-anak perokok untuk terus merokok dan mendorong anak-anak yang telah berhenti merokok untuk kembali merokok.”

Hal ini terbukti dengan Riskesdas tahun 2018 menunjukkan adanya peningkatan prevalensi perokok anak dan remaja dari usia 10-18 tahun dari angka 7,2 % di tahun 2013 menjadi 9,1% di tahun 2018.

Maka sudah saatnyalah Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memblokir iklan rokok di internet. Apalagi disaat internet mudah diakses oleh anak dan menjadi media untuk mereka mengaktualisasikan diri, demi anak Indonesia yang cerdas dan bebas dari asap rokok.

Demikan Rilis ini kami buat untuk disebarluaskan.

 

Jakarta, 13 Juni 2019

Forum Warga Kota Jakarta
Azas Tigor Nainggolan, SH, MSi, MH

No. Reg Rilis 039/RLS/VI/2019

Jalan Tol dan Kemacetan.

Tingginya penggunaan kendaraan pribadi pada arus balik mudik liburan Lebaran menyebabkan terjadinya kemacetan di ruas jalan tol Cikampek. Sudah tersambungnya jalan tol Trans Jawa menyebabkan banyak masyarakat ingin mencoba sensasi berlibur atau mudik melalui jalan tol. Begitu pula dengan pengalaman lancarnya perjalanan liburan mudik Lebaran tahun lalu menjadi tantangan keinginan mencoba lagi sensasi jalan tol Trans Jawa yang sudah tersambung beroperasi baik. Juga dengan naiknya harga tiket pesawat terbang menjadi peningkatan masyarakat berpindah menggunakan kendaraan jalan darat saat mudik Lebaran.

Setidaknya tiga alasan ada di atas menjadi tingginya penggunaan transportasi jalan darat terutama kendaraan bermotor di jalan tol. Tingginya penggunaan jalan tol saat ini masih didominasi oleh kendaraan pribadi untuk libur mudik berlebaran kali ini. Selain tiga alasan di atas juga ada alasan tingginya minat menggunakan kendaraan pribadi adalah disebabkan masih minimnya sistem layanan angkutan umum di kota tujuan para pemudik.

Perilaku mudah menggunakan kendaraan pribadi inilah yang harus dievaluasi serta dikendalikan untuk mengurangi kepadatan dan kemacetan arus mudik lebaran di jalan tol. Pengendalian penggunaan kendaraan pribadi ini dapat dikurangi jika ada dibangun sistem layanan angkutan umum di kota tujuan mudik. Walau memang terjadi kepadatan atau kemacetan saat arus balik Lebaran kali tidak bisa dilihat sebagai sebuah kegagalan dalam melayani arus mudik Lebaran.

Tetap adalah sebuah prestasi yang sudah dilakukan para petugas di lapangan saat melayani arus mudik masyarakat berlebaran. Tidak bisa dipungkiri karena pada arus mudik berjalan lancar dan terjadinya penurunan sekitar 60% angka kecelakaan pada masa mudik Lebaran 2019 ini. Jalan Tol memang bukan satu-satunya solusi mengurangi kemacetan. Mengendalikan dan menahan keinginan penggunaan kendaraan pribadi jugalah yang harus dilakukan agar tidak terjadi kemacetan di jalan tol.

 

Bogor, 10 Juni 2019

Azas Tigor Nainggolan
Analis Kebijakan Transportasi dan Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA).

SIARAN PERS

Tolak Intervensi Industri Rokok ke Kemenristekdikti

No. Reg Rilis 039/RLS/V/2019

Beberapa hari lalu diberitakan oleh beberapa media massa ibukota bahwa PT HM Sampoerna Tbk bersama Kemenristekdikti menandatangani kerja sama penguatan inovasi dengan industri dalam bidang riset, teknologi dan pendidikan tinggi. Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan sesuai penyataan Presiden Direktur Sampoerna bahwa Industri tembakau tengah menuju ke arah pengembangan yang berbasis sains dan ilmu pengetahuan.

Kami sebagai Lemnaga Swadaya Masyarakat yang concern terhadap pengendalian tembakau di Indonesia menyayangkan tindakan Kemenristekdikti yang telah menandatangani kesepakatan tersebut. Seperti kita ketahui bahwa industri rokok di dunia tengah mengalami sunset industry, dimana industri rokok sudah mulai ditinggalkan karena terbukti tidak hanya menggangu kesehatan akan tetapi juga merusak lingkungan. Berdasarkan hasil riset The Ocean Concervancy menyebutkan bahwa selama 32 tahun puntung rokok telah menjadi satu-satunya barang yang paling banyak dikumpulkan di pantai di seluruh dunia, dengan total lebih dari 60 juta puntung. Jelas ini merupakan ancaman yang serius untuk lingkungan kita.

Kembali ke kerjasama Kemenristekdikti dan industri rokok, kerjasama ini jelas merupakan intervensi industri tembakau terhadap dunia riset dan pendidikan tinggi untuk menjustifikasi bahwa rokok itu “sehat”. Kerjasama ini hanya semakin menguatkan ‘image’ yang salah di masyarakat bahwa rokok dapat menstimulasi kerja otak untuk menciptakan ide-ide brilian. Ini tentu akan membuat suatu pembenaran bahwa rokok itu merupakan sesuatu yang baik dimata periset, akademisi dan masyarakat luas. Padahal tidak sama sekali.

Kemudian yang akan terjadi adalah penelitian-penelitian yang dilakukan Kemenristekdikti akan lebih berpihak kepada industri tembakau yang pada akhirnya adalah penggiringan opini publik bahwa rokok itu adalah hal yang mempunyai dampak positif.

Oleh sebab itu kami Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) mendesak agar kerjasama tersebut dibatalkan, karena kami melihat apa yang dilakukan industri rokok adalah dalam rangka mereka menjaring perokok-perokok baru (generasi muda) disaat perokok lama yang semakin sedikit. Dan sudah seharusnya Kemenristekdikti menolak kerjasama tersebut karena jelas tertulis pada Undang undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 113 yang menyebutkan bahwa produk tembakau dan turunannya mengandung zat adiktif.

Demikian rilis ini kami sampaikan untuk disebarluaskan.

Jakarta, 27 Mei 2019.

Azas Tigor Nainggolan, SH, Msi, MH.
Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA)

No. Reg Rilis 038/RLS/V/2019

Pers Release.

#savejakarta #pecatanisbaswedan

Menyikapi adanya aksi anarkis yang terjadi di kota Jakarta sejak kemarin malam hingga hari ini, kami Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) menolak dan mengutuk segala tindakan kekerasan dan anarkis tersebut. Kami tidak menolak setiap aksi massa sebagai wujud partisipasi politik. Tetapi kami menolak dan mengutuk yang memanfaatkan aksi massa menjadi aksi anarkis dan aksi kekerasan.

Kami mempertanyakan dan mengkritik tindakan Anis Baswedan, gubernur Jakarta tetap pergi ke luar negeri, padahal dia tahu harusnya siaga menjaga Jakarta. Sepertinya Anis puas dengan situasi Jakarta yang penuh aksi anarkis saat ini.

Adalah tindakan tidak pantas sebagai seorang gubernur Jakarta meninggalkan kota Jakarta saat harus menjaga kota Jakarta agar terhindar dari tindakan aksi anarkis yang dia sudah ketahui sebelumnya. Seharusnya Anis membatalkan rencana perjalanannya ke luar negeri tersebut atas pertimbangan kepentingan menjaga kemanan kota Jakarta. Sebagai gubernur Jakarta, Anis Baswedan seharusnya lebih mengutamakan tetap dan menjaga Jakarta agar tidak terjadi aksi anarkis dan aksi kekerasan

Ayo pecat – tolak Anis Baswedan. Kami jadi bertanya-tanya dan mencurigai ada unsur pembiaran dilakukan oleh Anis Baswedan di Jakarta terjadi aksi anarkis dan aksi kekerasan yang menghancurkan kota Jakarta dan menggangu ketertiban keamanan warga Jakarta.

Untuk itu kami mengajak seluruh warga Jakarta agar tidak terprovokasi oleh massa anarkis. Kami mengajak warga Jakarta tetap menjaga Jakarta agar tetap aman dan nyaman serta mendukung. Mari kita bersama menjaga dan menolak massa aksi anarkis dan aksi kekerasan yang merusak Jakarya. Kami mendukung tindakan aparat keamanan yang terus bekerja keras untuk menjaga Sera memulihkan kota Jakarta dari massa aksi anarkis dan aksi kekerasan. Kami juga meminta kepada DPRD Jakarta agar membentuk Pansus Pemecatan Anis, memeriksa Anis dan membuat mosi tidak percaya terhadap Anis Baswedan dan melaporkannya ke Kementerian Dalam Negeri agar diberi sanksi pemecatan.

#savejakarta
#pecatanisbaswedan

 

Jakarta, 22 Mei 2019

Azas Tigor Nainggolan
Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA)

No. Reg Rilis 037/RLS/V/2019

Pers Release.

Terminal Pulogebang, nasibmu kini?

Minggu lalu saya mengunjungi terminal Pulogebang, Jakarta Timur, setelah sekian tahun setelah peresmiannya. Saya mengunjungi terminal Pulogebang dalam rangka melihat kesiapan pelayanan arus mudik menggunakan bus jarak jauh buat warga Jakarta dan sekitarnya. Pada kunjungan Minggu lalu saya mendapatkan kekotoran, kekacauan dan ketidak nyamanan serta banyak orang merokok di kawasan terminal Pulogebang. Setelah mengunjungi terminal Pulogebang saya menghubungi kepala dinas Perhubungan pemprov Jakarta dan melaporkan hasil kunjungan saya. Kepada kepala dinas, bapak Sigit Wijatmoko dan kebetulan ada KUPT Terminal Pulogebang saya sampaikan kondisi kurang baik yang ada di sana. Harapan saya dalam seminggu ada perbaikan.

Awalnya terminal Pulogebang ini digadang-gadang sebagai terminal termegah se Asia Tenggara. Saat peresmiannya saya mengatakan bahwa terminal Pulogebang sulit menjadi terminal termegah se Asia Tenggara. Pasalnya Malaysia, sudah memiliki terminal megah dan sangat akses serta terintegrasi 10 moda kereta dan bus jarak jauh serta bus jarak dekat dari kita Kualalumpur. Terminal tersebut adalah Terminal Bersepadu Selatan (TBS) di Kualalumpur, Malaysia. Kemana pun kita jika berawak dari Kualalumpur akan dapat dijangkau melalui TBS. Kondisi terminal sangat nyaman, informatif, aman dan sangat bersih serta terintegrasi baik, dapat mudah diakses oleh penggunanya.

Pagi tadi saya bersama seorang teman dari Forum warga Kota Jakarta (FAKTA) kembali melakukan kunjungan di terminal Pulogebang bertemu juga dengan kepala operasional terminal Pulogebang, bapak Emiral. Konon awalnya terminal Pulogebang ini dibangun untuk membangun layanan terpadu angkutan umum di Jakarta. Konon juga maunya menjadi terminal paling akses dan nyaman. Tetapi ketika kembali memasuki terminal Pulogebang justru kesannya masih sama saja dengan terminal Pulogadung jaman dulu. Terminalnya tidak akses, semrawut, kotor dan tidak nyaman juga ada calo dimana-mana. Saya sepakat dengan teguran oleh menteri Perhubungan agar terminal Pulogebang diperbaiki sistem layanannnya. Juga saya mendukung perbaikan pengelolaan terminal Pulogebang oleh Kemenhub. Agar tidak mengecewakan warga Jakarta segera pemprov Jakarta perbaiki pengelolaan terminal Pulogebang secara baik dan maksimal. Apalagi saat ini adalah masa persiapan arus mudik hari raya Lebaran.

 

Jakarta, 20 Mei 2019

Azas Tigor Nainggolan
Analis Kebijakan Transportasi dan Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA)

No. Reg Rilis 036/RLS/V/2019

Harga Tiket Penerbangan Dalam Negeri Tidak Rasional.

Mulai hari ini pemerintah mulai memberlakukan Tarif Batas Atas (TBA) tiket penerbangan dalam negeri baru yang turun antara 12% – 15% dari sebelumnya. Seharusnya tarif turun walau memang belum signifikan karena kenaikannya hingga sekitar 60% dari tarif sebelumnya. Penurunan TBA ini memang akan membuat maskapai penerbangan harus menurunkan harga tarif tiket mereka.

Ada yang janggal dalam tarif tiket penerbangan dalam negeri yang ditentukan para maskapai penerbangan. Tarif tiket yang digunakan para maskapai penerbangan dalam negeri jauh lebih tinggi dibandingkan tarif penerbangan di Negera tetangga, seperti Malaysia. Harga tiket penerbangan domestik di Malaysia masih sangat murah. Sebagai contoh untuk rute Tawau – Kota Kinabalu dengan waktu tempuh 50-60 menit. Sementara itu tarif dengan lama penerbangan sejenis di Indonesia tarifnya sekutar Rp 1 juta lebih. Mengapa harga tiket penerbangan di Indonesia begitu tinggi ya…🤔🤔🤔 Apakah ada perbedaan komponen tarif yang digunakan oleh maskapai penerbangan dalam negeri Indonesia dengan maskapai penerbangan Malaysia?

Jakarta, 15 Mei 2019

Azas Tigor Nainggolan.
Analis Kebijakan Transportasi dan Ketua Forum Warga Kota Jakarta.

No. Reg Rilis 035/RLS/V/2019

Tarif Ojek Online Naik Harus Dibarengi dengan Perbaikan Layanan.

Kritik terhadap kenaikan tarif ojek online yang baru saja diberlakukan pada tanggal 1Mei 2019 terus berlangsung. Beberapa kritik meminta agar ketetapan tarif baru tersebut direvisi atau ditinjau ulang. Kaji ulang ulang tersebut dikatakan perlu karena saat ini terjadi penurunan jumlah penumpang atau pengguna ojek online. Lebih lanjut dikatakan dalam kritik tersebut bahwa selama ini tarif ojek online yang murah menjadi alasan penumpangnya memilih ojek online sebagai alat transportasi. Akibat adanya kenaikan tarif tersebut maka terjadi penurunan jumlah penumpang ojek online memberatkan penumpang.

Keberadaan ojek online saat ini memang sudah menjadi alternatif alat transportasi masyarakat guna menyiasati keterbatasan layanan angkutan umum selama ini. Artinya layanan ojek online ini sudah menjadi angkutan kebutuhan bertransportasi masyarakat.

Salah jika dikatakan bahwa masyarakat melulu hanya karena tarif murah memilih menggunakan ojek online. Tarif murah bukanlah alasan utama masyarakat memilih ojek online sebagai alternatif. Tarif hanyalah alasan nomor 2 atau berikutnya dari masyarakat dalam memilih menggunakan moda layanan angkutan umum. Jika hanya melulu karena tarif murah maka tidak mungkin masyarakat memilih taksi reguler dan taksi online sebagai pilihan misanya dalam bertransportasi karena tarifnya lumayan tinggi dibanding ojek online.

Jadi alasan keberatan atau meminta pemerintah mengkaji ulang, merevisi atau merubah kebijakan tarif ojek online yang baru adalah tidak tepat. Memang pemberlakuan kebijakan tarif baru ojek online ini membuat kenaikan rata-rata 40% dari tarif sebelumnya. Tetapi setelah dijelaskan oleh para pengemudi ojek online, para penumpang bisa menerima kenaikan tarif