PUTUSAN MK TENTANG PAJAK ROKOK (PDRD) MENANGKAN HAJAT HIDUP ORANG BANYAK

By on May 22, 2014. Posted in , .

Jakarta, Senin  19 Mei 2014 – Kemarin,  Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengetok palu dan memutuskan untuk MENOLAK permohonan lima perokok untuk menguji  materi UU No.28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD) atas produk rokok. Kasus ini dimulai tepat setahun yang lalu dimana lima perokok berat yaitu Mulyana Wirakusuma, Hendardi, Aizzudin, Neta S. Pane, dan Bambang Isti Nugroh,  salah satunya kini sudah almarhum, mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi (PDRD) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka mengajukan permohonan uji materi ini karena merasa harus membayar pajak rokok secara ganda.  Para Pemohon mempermasalahkan Pasal 1 angka 19, Pasal 2 ayat 1 huruf e, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 94 ayat 1 huruf c, dan Pasal 181 dari UU No. 28/2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD) karena dinilai pasal-pasal tersebut bertentangan dengan konstitusional, yakni Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 33 ayat (4)  UUD 1945.

Sidang MK yang dipimpin oleh Hakim Ketua Hamdan Zoelva berpendapat bahwa pajak ganda terjadi apabila objek dan subjek pajaknya sama, yang dalam kasus ini objek dan subjek pajaknya sangat berbeda. Dalam UU No. 11/1995 tentang cukai dan UU No. 39 tahun 2007 tentang perubahan UU No. 11/1995 tentang cukai, subjek cukai adalah pengusaha pabrik atau pengusaha penyimpanan, dan importir, sedangkan objek cukai adalah hasil tembakau. Sebaliknya, objek pajak rokok dalam UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah adalah konsumsi rokok dan subjek pajak rokok adalah konsumen rokok.

Menurut Mahkamah Konstitusi, pungutan cukai rokok sekaligus pajak rokok  adalah politik perpajakan yang dimaksudkan untuk menambah pendapatan negara sekaligus sebagai kompensasi atas daya rusak atau akibat negatif dari rokok yang dapat merusak kesehatan sehingga sebagian besar dari hasil pungutan pajak rokok harus digunakan untuk biaya bidang kesehatan. Dengan pungutan cukai sekaligus pajak rokok juga berdampak pada pengurangan jumlah perokok yan berdampak positif bagi perbaikan kesehatan masyarakat.

Pendapat hakim-hakim Mahkamah Konstitusi sejalan dengan saksi ahli bahwa “Peningkatan pajak rokok dapat dipandang sebagai peningkatan perpajakan daerah. Meningkatkan kemampuan daerah dalam menyediakan pelayanan publik, khususnya pelayanan kesehatan,” kata ahli yang dihadirkan pemerintah Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE UI), Prof Robert A Simanjuntak.  Menurut Prof. Robert, tak kurang dari 50 persen pendapatan dari pajak rokok digunakan untuk pelayanan kesehatan.  “Penerapan pajak sangat tepat diterapkan untuk mengurangi permintaan rokok yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya, dalam sidang di gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (12/9/2013), setahun yang lalu.
Asas Tigor Nainggolan ketua umum SAPTA (Solidaritas Advokat Publik untuk Pengendalian Tembakau) Indonesia mengatakan bahwa dalam hal ini, perokok diharapkan tidak akan menempatkan rokok sebagai salah satu kebutuhan pokok dan bisa menyalurkan uang untuk membeli rokok kepada hal lain yang dapat meningkatkan kesejahteraannya. Harga rokok yang tinggi juga dapat digunakan untuk menekan pertumbuhan jumlah perokok terutama dikalangan rentan, seperti anak dan orang miskin.  “Jadi perokok yang rela membakar uangnya untuk dapat mengkonsumsi rokok harusnya dapat membayar harga yang mahal termasuk didalamnya cukai dan pajak yang tinggi bagi kompensasi dari dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan,” jelas Asas Tigor Nainggolan.

“Kami pegiat pengendalian tembakau sangat gembira dan mengapresiasi keputusan MK yang sangat tepat ini, karena pada intinya, dengan kenaikan pajak kita mencapai win-win solutions; 1).Menekan pertumbuhan perokok di kalangan rentan; 2) Meningkatkan pendapatan daerah untuk kesejahteraan daerah; 3) Meningkatkan kesehatan masyarakatnya sehingga mengurangi beban negara dan dapat lebih produktif serta sejahtera. Dari sini saja kita sudah dapat melihat betapa keputusan MK ini sangat berpihak pada hajat hidup orang banyak. Kemenangan di MK ini adalah kemenangan bagi rakyat Indonesia dan kita patut memberi sambutan yang hangat dan memuji Majelis MK”, tegas Tubagus Haryo Karbyanto, salah satu advokat yang tergabung dalam SAPTA.

SAPTA akan terus berupaya untuk mengadvokasikan dan memperjuangkan lahirnya peraturan-peraturan pengendalian tembakau terbaik di negeri ini. SAPTA berharap para stakeholders untuk mematuhi aturan yang ada demi ketertiban, kesehatan dan kesejahteraan bangsa Indonesia.

 

Jakarta, 20 Mei 2014

 

Info lebih lanjut dapat menghubungi :

FAKTA: Azas Tigor Nainggolan, SH, MSi; MP: 0815-997-7041 dan

SAPTA Indonesia: Tubagus Haryo Karbyanto, S.H.; MP:. 0812-948-9558,

Alamat: Jalan Pancawarga IV No 44, RT 003/01 (belakang Gudang Seng – Kalimalang)

Cipinang Muara, Jakarta 13420 Telp/Fax : 021-856-9008;

Email : contact@fakta.or.id; atau tubagusharyo@gmail.com

 

Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) adalah Lembaga Swadaya Masyarakat berbentuk perkumpulan, yang didirikan karena berangkat dari keprihatinan atas kehidupan warga miskin di kota Jakarta serta berkeinginan untuk membangun sebuah Pemerintahan Daerah di Jakarta yang bersih, partisipatif dan transparan.

 

SAPTA Indonesia atau Solidaritas Advokat Publik untuk Pengendalian Tembakau di Indonesia adalah wadah bagi para penggiat hukum khususnya Advokat dan Asisten Advokat yang berasal dari Perguruan Tinggi, NGO berbasis Hak Asasi Manuasia diantaranya FAKTA, YLBHI, PBHI, YLKI, Komnas Anak, ADEKSI, LBH Awan, Praktisi hukum, dst yang mendedikasikan diri, waktu dan tenaga serta pikirannya  untuk melakukan kerja-kerja advokasi secara pro bono dalam bidang Pengendalian Tembakau di Indonesia baik litigasi maupun legislasi

Print Friendly, PDF & Email

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.