Revisi PM 26 Taksi Online, Melawan Putusan MA.

PRES RILIS (untuk SEGERA diwartakan)

No. Reg Rilis 08/RLS/X/2017

Saat ini pemerintah sudah menyelesaikan proses revisi terhadap PM No:26/2017 khususnya tentang Angkutan Sewa Khusus (Taksi Online) menjadi PM No:108 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Revisi ini dilakukan karena adanya putusan Mahkamah Agung (MA), yang membatalkan 14 point pengaturan terkait operasional taksi online. Pengaturan yang dibatalkan tersebut antara lain tentang: ketentuan tarif batas atas batas bawah, kuota armada, wilayah operasi dan ketentuan badan usaha. Putusan MA itu dikeluarkan atas upaya Uji Materil terhadap PM No:26/2017.

Tetapi sayangnya di dalam revisi PM No:108/2017 yang dibuat oleh pemerintah dan akan diberlakukan pada 1 November 2017 beberapa ketentuan yang sudah dibatalkan tersebut kembali diatur. Nah diaturnya kembali ketentuan tersebut berpotensi munculnya penolakan dan gugatan masyarakat terhadap PM 108/2017. Memang tidak tepat jika ketentuan itu diatur kembali sementara itu yang dipersoalkan oleh masyarakat dan diputuskan MA sebagai ketentuan tidak memiliki kekuatan hukum tetap.

Untuk itu seharusnya pemerintah membuat formula ketentuan yang baru dalam PM 108/2017 agar tidak memunculkan masalah yang sama dua kali dan penolakan kembali, bahkan gugatan membali. Diaturnya kembali ketentuan yang sudah dibatalkan itu berakibat terjadinya ketidak pastian hukum regulasi untuk taksi online. Ketidakpastian hukum itu terjadi karena pemerintah tidak mau menjalankan keputusan yang diberikan oleh Mahkamah Agung, melawan atau pembangkangan pemerintah terhadap keputusan yang sudah diputuskan oleh MA.

Jakarta, 30 Oktober 2017
Azas Tigor Nainggolan
Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA).
Kontak: 08159977041 dan 08138182256

Print Friendly, PDF & Email