Surat Kepada Gubernur DKI Jakarta

By on March 2, 2011. Posted in .

Dengan hormat,

Sehubungan sedang dipersiapkannya naskah revisi Perda tentang Reklame dan revisi Pergub tentang Reklame di wilayah kota Jakarta, kami Forum Warga Kota Jakarta menyampaikan usulan yang berkaitan dengan kebijakan tersebut. Saat inipun pemerintah pusat Republik Indonesia sedang mempersiapkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Larangan Sponsor dan Iklan Rokok yang merupakan turunan dari Undang Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009 (berita media massa terlampir). Dalam Undang Undang Kesehatan tersebut di Pasal 113 yang berbunyi :

(1) Pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan.

(2) Zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tembakau, produk yang mengandung tembakau, padat, cairan, dan gas yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/atau masyarakat sekelilingnya.

(3) Produksi, peredaran dan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif harus memenuhi standar dan/atau persyaratan yang ditetapkan.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka tembakau dan produk tembakau yang dalam hal ini mengandung zat adiktif tidak lagi boleh diiklankan dalam bentuk apapun. Sebagai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki kewenangan untuk mengatur reklame atau media iklan luar ruang sehingga Gubernur memiliki otoritas untuk melakukan kebijakan larangan total reklame iklan media luar ruang produk rokok sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut diatas.

Kami juga menyampaikan bahwa sekarang ini FAKTA sedang melakukan kajian tentang kebijakan Iklan Media Luar Ruang (Reklame Billboard) produk rokok di wilayah Jakarta. Hasil kajian kami sementara ini menunjukkan bahwa :

1. PAD dari Pajak Reklame produk rokok sudah 3 tahun ini mengalami penurunan terus yakni: tahun 2008 sebesar Rp 22.901.873.850,-, tahun 2009 Rp 20.411.574.100,- dan tahun 2010 Rp 14.101.871.600,-. Begitu pula jika diperhitungkan pendapatan pada tahun 2010 perbandingan pendapatan dari pajak reklame produk rokok cukup kecil yakni: PAD dari total Pajak Rp 10.787.250.246.274,- PAD dari pajak reklame sebesar Rp 251.430.250.023,- dan sementara PAD dari pajak reklame rokok sebesar Rp 14.101.871.600,- (sumber Dinas Pelayanan Pemprov DKI Jakarta).

2. Apabila produk rokok dilarang diiklankan terdapat produk pengganti bagi iklan reklame seperti:

? Seluler

? Perbankan

? Perumahan

? Kendaraan Bermotor, dan

? Produk elektronik

Untuk itu kami mengusulkan kepada Bapak Gubernur:

1. Memasukkan ketentuan larangan iklan rokok di reklame atau media luar ruang di Jakarta ke dalam Raperda revisi Perda Reklame dan Revisi Pergub Reklame di wilayah Jakarta.

2. Berdasarkan kajian kami terhadap Raperda dan Rapergub Reklame ini belum memiliki ketentuan tentang institusi Pemprov DKI Jakarta yang mengatur atas isi atau konten iklan direklame media luar ruang di wilayah Jakarta. Untuk itu, kami mengusulkan perlu adanya institusi Pemprov DKI Jakarta yang bertanggungjawab tentang hal tersebut yang dimasukkan ke dalam Revisi Perda dan Pergub tentang Reklame.

Demikianlah usulan ini kami sampaikan kepada Bapak Gubernur sebagai bahan pertimbangan agar Perda dan Pergub tentang Reklame yang dibuat nantinya sesuai dengan situasi dan Undang Undang yang berlaku. Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 2 Maret 2011

Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA)

Azas Tigor Nainggolan, SH, MSi

Ketua FAKTA

Print Friendly, PDF & Email

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.