Warga Waduk Ria Rio Siapkan ‘Amunisi’ untuk Negosiasi Jokowi

By on August 28, 2013. Posted in , .

1732157-banjir249780x390

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (dua dari kiri) dan Direktur Utama PT Jakarta Propertindo Budi Karya (tiga dari kiri) tengah berdiskusi soal desain Waduk Ria Rio, Pulogadung, Jakarta Timur, Senin (19/8/2013). | KOMPAS.com/FABIAN JANUARIUS KUWADO

JAKARTA, KOMPAS.com – Penataan Waduk Ria Rio, Pulogadung, Jakarta Timur dipastikan terkendala. Beberapa warga yang bermukim di sisi timur waduk tengah menyiapkan bukti-bukti kepemlikan tanah demi dijadikan bahan negosiasi dengan pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Ketua Forum Warga Kota Jakarta atau FAKTA, Azas Tigor Nainggolan, mengaku telah berdiskusi dengan warga di area waduk pada Senin (26/8/2013) kemarin. Mereka menganggap ada ketidakjelasan soal kondisi tanah warga yang rencananya akan dieksekusi oleh PT Pulomas, anak perusahaan PT Jakarta Propertindo, salah satu BUMD Pemprov Jakarta.

“Pembebasan lahan akan dilakukan oleh Pulomas terhadap lahan warga di RT 5 dan RT 6, RW 15. Tapi, di dalam lokasi itu ada juga lahan yang bukan lahan miliknya PT Pulomas,” ujarnya pada Kompas.com pada Selasa (27/8/2013) pagi.

Tigor menagtakan, beberapa warga telah berpuluh-puluh tahun lamanya bermukim di sana. Mereka pun memiliki surat kepemilikan dan bisa menunjukkan bukti kepemilikan sejak tahun 1965 lalu. Sedangkan, warga beranggapan, PT Pulomas Jaya tentu belum berdiri di tahun-tahun tersebut.

Warga, lanjut Tigor, juga seakan mendapatkan dukungan dari Pemprov DKI Jakarta untuk tetap tinggal di sana. Maret 2013, permukiman di sana dilanda kebakaran. Gubernur DKI Joko Widodo pun meninjau lokasi kebakaran. Ia sempat mengatakan, warga boleh membangun rumah kembali.

‘Amunisi’ untuk negosiasi

Korporat Sekretaris PT Pulomas Jaya Nastasya Yulius memastikan, uang kerahiman bagi warga di sekitar waduk sebesar Rp 1 juta. Sebab, warga dianggap menempati lahan milik Pemprov DKI. Besaran itu ditolak warga. Mereka menolak direlokasi jika uang kerahiman hanya sejumlah Rp 1 juta.

Azas mengatakan, warga yang memiliki bukti kepemilikan berharap Pemprov DKI melakukan pendekatan tidak melulu melalui hukum formal, tapi juga pendekatan kemanusian warga di sana.

“Kalau pendekatannya hukum formal saja pasti warga dikalahkan. Kita jangan tutup mata serta mengalahkan keadilan, kemanusiaan dan sejarah keberadaan warga di lokasi tersebut,” lanjutnya.

Dengan bekal bukti kepemilikan lahan tersebut, Pemprov DKI diharapkan mau bernegosiasi soal besaran uang kerahiman. Jika besaran uang itu tak berubah, warga bersikeras menempati lahan itu dan menolak untuk direlokasi ke rumah susun lain.

“Supaya tidak ada gesekan atau sengketa, maka sebaiknya, Pulomas juga harus membuka pada warga hukum kepemilikan mereka,” lanjut Tigor.

Kawasan Waduk Riario akan ditata oleh empat instansi. Sisi barat, timur dan utara akan dibangun oleh Dinas Pertamanan dan Pemakaman. Sedangkan sisi selatan akan dikerjakan oleh PT Jakarta Propertindo. Adapun, normalisasi waduk akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum. Semuanya menggunakan APBD.

Kondisi saat ini, Waduk Riario tampak tak tertata. Permukaannya dipenuhi tanaman eceng gondok. Sisi timur dipenuhi permukiman kumuh. Sisi lainnya dipenuhi ilalang dan pohon pisang. Total, kawasan itu seluas 25 hektar sedangkan luas waduk seluas 9 hektar.
Editor : Ana Shofiana Syatiri

Print Friendly, PDF & Email

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.